Kegiatan AIPI

Kegiatan FGD AIPI Padang: “Perempuan Muda, Generasi Perubahan dalam Demokrasi Indonesia”

Acara FGD dengan tema Perempuan Muda, Generasi Perubahan dalam Demokrasi Indonesia dalam rangka Sosialisasi Pilkada Kota Padang Tahun 2018 yang dilaksanakan di Hotel Grand Whiz pada Kamis, 3 Mei 2018 berjalan sukses dengan capaian yang cukup memuaskan. Acara ini memiliki 3 capaian dalam pelaksanaannya yaitu pertama, menghasilkan perempuan muda yang cerdas serta cakap politik, kedua, diperoleh data tentang pendapat dan masukan pemilih muda perempuan terkait dengan proses pelaksanaan pilkada di kota Padang dan ketiga, menghasilkan perempuan yang berjiwa pemimpin yang nanti juga dapat membangkitkan semangat memilih bagi perempuan lain yang berada didekatnya/komunitas perempuan.

 

Selama berjalannya rangkaian acara, ketiga hal ini terus di tanamkan kepada para peserta sehingga pada akhirnya para peserta jadi tahu betapa pentingnya bagi mereka untuk memberikan hak suara yang mereka miliki pada setiap pemilihan umum. Terkait dengan upaya untuk ikut serta membantu KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam mensukseskan pilkada kota Padang, para peserta berharap bahwa ada informasi yang terbuka dari KPU yang menyatakan untuk mengikutsertakan para generasi muda dalam penyelenggaraan pilkada agar mereka juga dapat bersama sama dengan KPU dalam mensukseskan pilkada Kota Padang yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

 

Kegiatan FGD tersebut diinisiasi oleh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Padang. AIPI merupakan salah satu institusi profesi bidang Ilmu Politik yang ada di Kota Padang memiliki salah satu tanggung jawab dalam ikut serta mensosialisasikan penyelenggaraan pilkada terutama di Kota Padang pada tahun 2018. Acara ini hasil kerja sama AIPI Cabang Padang bersama dengan KPU Kota Padang. 

 

Kegiatan FGD ini diketuai oleh Prof. Dr. Sri Zul Chairiyah, MA yang merupakan Ketua AIPI Cabang Padang, dan dibantu oleh sekretaris sdr.Febriani, S.IP, M.IP, bendahara sdri Lisa Rustika, ST, dan administrasi sdr. Fatimah Rahmi, S.IP.

 

Perserta kegiatan ini terdiri daripemilih muda perempuan Kota Padang yang Berasal dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kota Padang, Mahasiswi Universitas Negeri Padang dan Mahasiswi Universitas Andalas.

 

Acara diawali oleh penyampaian beberapa materi tentang proses pelaksanaan pilkada kota Padang oleh Bapak Ketua KPU Kota Padang. Dalam materi yang disajikan, ketua KPU membahas tantang beberapa proses yang sudah dilakukan oleh KPU kota Padang dalam menyambut pemilihan walikota dan walikota untuk Kota Padang yaitu mulai dari pembentukan Panitia Ad Hock, Pendataan pemilih, Penyerahan data pemilih, Pelaksanaan rapat pleno untuk penentuan Daftar Pemilih Sementara, Tahap Sinkronisasi data, dan beberapa tahapan persiapan lainnya.

 

Selanjutnya, pemateri kedua oleh ketua AIPI cabang Padang yaitu Prof. Dr. Sri Zul Chairiyah. Dalam materinya, Prof Sri menyuguhkan materi tentang pentingnya bagi kelompok perempuan dalam memberikan suaranya disetiap pemilu. Disini Prof Sri juga menghubungkannya dengan prinsip demokrasi dimana perempuan terutama perempuan muda memiliki andil besar didalam prinsip demokrasi yang dianut oleh Negara Indonesia. Saat kelompok perempuan telah turut andil didalam Negara, maka ketika itu juga mereka bisa langsung memainkan perannya di Negara salah satunya seperti menagih janji politik kepada para calon terpilih.


Dalam penjelasannya, Prof Sri menyanyangkan fenomena masih rendahnya peran serta perempuan muda di politik. Menurut beliau, kelompok perempuan muda lebih banyak memperlihatkan sisi apatis mereka atas politik tanpa memikirkan dampak akhir yang akan muncul dari pilihan tersebut. Tidak jarang menurut Prof Sri lagi bahwa kelompok perempuan muda rentan dijadikan objek politik bagi para pemilik kepentingan. Ketidakkritisan yang mereka miliki rentan membuat mereka menjadi lumbung suara bagi kelompok partai tertentu. Dan parahnya lagi adalah tidak hadirnya mereka ke tempat pemungutan suara untuk mempergunakan hak suara yang mereka miliki.

 

Tidak lupa juga Prof Sri mengingatkan kepada semua peserta yang hadir agar cek nama mereka apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum di link KPU dan beberapa peserta sudah mendapatkan pengetahuan tentang pengecekan ini, bahkan ada diantara mereka yang langsung dipandu untuk mencari tahu tata cara pengecekan tersebut dan sebagian besar peserta acara sudah terdaftar sebagai pemilih tetap disertai dengan informasi tentang TPS tempat mereka nantinya akan mencoblos. (admin)

 

padang1

padang2

padang3 

Hasil Muscab dan Musker AIPI Cabang Jember

jember1Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Jember pada tanggal 26 Desember 2019 telah mengadakan musyawarah cabang (Muscab) di Kantor C-Rissh Universitas Jember. Dalam Muscab tersebut terpilih Dr. Abubakar Eby Hara sebagai ketua AIPI Cabang Jember untuk periode 2020-2023. Dr. Eby Hara menggantikan Drs. Abdul Kholik Azhari M.Si yang dalam kepengurusan yang baru duduk sebagai koordinator Dewan Pengawas AIPI Cabang Jember.

 

Sepekan setelahnya, tepatnya tanggal 9 Januari 2020, di bawah kepemimpinan baru, AIPI Cabang Jember mengadakan Musawarah Kerja (Musker) yang di hadiri sebagian besar pengurus. Dalam musyawarah kerja tersebut menghasilkan beberapa point, diantaranya:

 

1. Komisi Pengkajian dan Pengembangan Ilmu
Di agendakan pertahun akan menerbitkan buku per kelompok riset sebagai keluaran.

Dengan agenda :
- 2 bulanan : kolokium progress penulisan buku;
- 6 bulanan: 1. workshop/seminar penulisan karya ilmiah & populer, jurnal dan buku; 2. Workshop trend dalam metodologi penelitian;
- 1 tahunan: Launching Produk Ilmiah (sains camp) & publikasi buku

2. Komisi Publikasi
Publikasi dalam bentuk buku dan jurnal; serta komentar di media dan tulisan ilmiah populer.

Beberapa agenda dari komisi ini antara lain:
- Semester 1 (January-June). Penerbitan buku. Jumlah buku tergantung artikel hasil riset anggota.
- Semester 2 (July - December) Fasilitasi koordinasi publikasi di jurnal. Diutamakan pada hasil riset kolaboratif anggota sesuai cluster peminatan dari komisi pengkajian dan pengembangan ilmu.
- Agenda 2020: penerbitan buku bunga rampai dari hasil riset anggota yang sudah selesai dan ditulis.

Agenda publikasi kepada masyarakat bersifat insidental dan tergantung pada kerjasama dengan media massa.

 

3. Komisi Advokasi dan Pengabdian Masyarakat
Di hasilkan beberapa agenda antara lain:
- 3 Bulanan : membuat desa binaan untuk kegiatan pengabdian masyarakat dan;
- 6 Bulanan : Kegiatan pengabdian pada masyarakat (tempat & waktu menyesuaikan), Keluaran kegiatan berupa laporan, modul, jurnal pengabdian.
- 1 tahunan: 1. Workshop pengabdian Masyarakat; 2. Workshop luaran pengabdian dan publikasi,; 3. Kegiatan advokadi dan komentar di media tentang fenomena Social Politik

 

4. Komisi Organisasi dan Kerjasama

Dengan agenda:
- 1 bulanan: kerjasama dengan media dalam menanggapi peristiwa kontemporer.
- 3 Bulanan : AIPI melakukan roadshow ke kampus-kampus melakukan kegiatan kolaboratif berbasis riset (bersamaan dengan acara wokshop dan kolokium).
- 6 bulanan : Bekerjasama antar lembaga di lingkungan eks keresidenan Besuki
- 1 tahunan : membuat seminar, pelatihan dan workshop kolaboratif dengan berbagai universitas terkait penelitian dan pengabdian di komisi 1, 2 dan 3.

 

Demikian beberapa hasil dari musayawarah kerja AIPI Cabang Jember. Semoga beberapa agenda tersebut dalam periode ke depan akan terwujud. (admin)

jember0

jember2

jember4

jember3

Rencana pembentukan AIPI Cabang Palangka Raya

 

kaltengKetua Umum AIPI, Dr. Alfitra Salamm, APU telah memberikan mandat kepada: (1). Dr. H.M Riban Satia, S.Sos., M.Si (FISIPOL Universitas Muhammadiyah Palangka Raya); (2). Dr. Syamsuri, S.Sos., M.Si (Wadek 1, Universitas Palangka Raya (UPR); (3). Dr. Teresia Kristiana, SE., M.Si (Wakil Rektor 1, Universitas Kristen Palangka Raya); (4). Yos Andy Tangkasiang, S.Hut., M.Si (Universitas PGRI); dan (5). Navianto Eko Wibowo (Kepala Lab. Politik Universitas Muhammadiyah Palangka Raya) untuk membentuk/menyusun kepengurusan AIPI Cabang Palangka Raya.

 

Dan pada hari Jum’at tanggal 16 Desember 2020, Ketua Umum AIPI hadir ke Palangka Raya untuk diskusi mengenai rencana tindak lanjut pembentukan cabang AIPI tersebut.

 

Dr. Saiful Ahmad, M.Si Terpilih Sebagai Ketua AIPI Cabang Malut

ahmad

 

DETIKINDONESIATERNATE, – Dosen Pascarjana Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Dr.Saiful Ahmad, M.Si terpilih untuk menahkodai Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Perwakilan Provinsi Maluku Utara, periode 2020-2023.

Saful terpilih secara aklamasi sebagai Ketua AIPI melalui musyawarah yang digelar di Aula Gedung Rektorat UMMU Ternate, Sabtu (11/01/20).

Musyawarah pertama AIPI Maluku Utara dipimpin oleh Abdul Malik Silia, S.IP dan Irdam Naibu,S.IP. Musyawarah dihadiri puluhan Alumni Ilmu dan Sarjana Politik serta para Dosen.

Sebelumnya empat nama bakal calon kandidat yang diusung panitia seleksi yakni, Irmon Machmud,S.IP., M.A, Abdul Aziz Marsaoly, S.IP., M.Si dan Tamin Hi. Ilan Abanu, S.IP., M.AP, serta Dr. Saiful Ahmad, M.Si. namun tiga dari empat nama itu belum berkesempatai menghadiri musyawarah itu.

Abdul Malik Silia, S.IP yang juga Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara selaku pimpinan sidang kemudian memberikan kesempatan nama lain untuk mencalonkan diri. 

Alhasil tiga nama calon kandidat yang diusuljan para peserta musyawarah, yakni Dr. Muhlis Hafel, M.Si, Agus Mawanda, S.IP, M.Pol dan Dr.Saiful Ahmad, M.Si untuk berkompotisi. Namun keduanya belum besedia untuk melanjutkan kesempatan emas itu Sehingga secara aklamasih Dr. Saiful Ahmad, M.Si mendapat kesempatan menahkodai AIPI Malut.

maluku1Saat diwawancarai, Ketua terpilih Dr. Saiful Ahmad, M.Si menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua peserta musyawarah yang memberikan kepercayaan kepada dirinya menjadi ketua terpilih.

Dia menyampaikan bahwa Asosiasi Ilmu Politik yang baru terbentuk itu merupakan wadah yang terbilang seksi terkait dengan proses dinamika politik di Maluku Utara.

“Semua teman-teman sarjana Ilmu Politik, kita harap berpartisipasi melalui wadah ini, disinilah menjadi tempat curah gagasan, berdiskusi atau sharing opini terkait dinamika politik terkini, agar kita tidak tertinggal dengan daerah lain yang memang sudah terkesan baik dari sisi angka penilaian demokrasinya,” ucap Saiful.

Saiful juga menambahkan jika dirinya ingin mengembangkan wadah AIPI agar bisa memicu teman-teman terutama sarjana Ilmu Politik untuk betul-betul memahami dan mengkombinasikan politik praktis, mengapilikasikan teori konsep dab untuk pengembangan dunia politik secara baik dan benar.

“Saya berharap ini kombinasi pengurus yang memiliki talenta yang bagus. Jadi ada alumi Ilmu Politik dari luar Maluku Utara, misalnya UI, UNHAS, UGM, Pajajaran, dan Samratulangi maupun Patimura, itu akan kita himpun semua dalam kepengurusan ini, agar wadah ini menjadi baik kedepan,” lanjut Saiful.

Sementara itu Pengamat Politik yang juga sebagai Dosen Senior Ilmu Politik Dr. Muhlis Hafel, M.SI. menyampikan jika AIPI Maluku Utara bisa memberikan pencerahan terhadap kondisi politik di Maluku Utara, dimana kondisi politik Maluku Utara sendiri pernah tercoreng secara nasional hingga memicu keributan.

Muhlis berharap, Asosiasi ini sebagai salah satu wadah untuk memberikan pencerahan dan memberikan pembelajaran bagi masyarakat Maluku Utara.

Menurutnya politik itu tidak harus selalu konfik yang diidentik dengan kekerasan. Namun konflik yang dimaksudkan adalah dalam koteks berpendapat, karena itu, Politik adalah sebuah seni, politik juga sebuah kebaikan, politik sebuah kekuasaan yang menciptkan kebaikan.

“Kekuasaan itu dibentuk, dicari, dipilih demi sebuah kebaikan, mungkin forum ini akan memberikan pencerahan pertama bagai masyarakat di Maluku Utara. Kita harap para alumni agar lebih memberikan peran, karena banyak lembaga-lembaga politik yang belum diisi oleh teman-teman alumni politik,” Ujar Dosen Ilmu Politik UT Ternate. (DI/PIAN)

maluku2

 Sumber: http://detikindonesia.co/2020/01/11/dr-saiful-ahmad-m-si-terpilih-sebagai-ketua-aipi-malut/

 

 

 

 

Revisi Naskah

Seperti yang telah disampaikan di masing-masing kelas/panel bahwa sebelum diterbitkan naskah yang lolos seleksi dan sudah dipresentasikan untuk di edit/revisi sesuai masukan. Dan kiranya penulisan mengikuti aturan penulisan imliah, termasuk menggunakan footnote.

 

Naskah revisi dikirimkan selambatnya tanggal 23 Desember 2019 melalui email: pp.aipi[at]gmail.com.

 

Demikian. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

 

Hormat kami,

Panitia Seminar Nasional XXVIII AIPI

Pengamat: Tak Pantas Elite Politik Persoalkan Biaya Pilkada Mahal karena Rakyat yang Bayar

Penulis Dian Erika Nugraheny | Editor Icha Rastika JAKARTA, KOMPAS.com

 

syamsuddin harisKepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan, pandangan soal pelaksanaan pemilihan kepala daerah ( pilkada) langsung yang mahal merupakan persepsi keliru.

 

Syamsuddin menegaskan, tidak ada demokrasi yang berbiaya murah. "Pandangan pilkada secara langsung yang mahal itu salah persepsi. Itu absurd. Karena memang tidak ada ongkos yang murah dalam sistem demokrasi," kata Syamsuddin dalam seminar bertajuk "Evaluasi Pemilu Serentak dan Tantangan Indonesia ke Depan", di Hotel Grand Sahid, Sudirman, Jakarta, Selasa (10/12/2019). Terlebih, kata Syamsuddin, anggapan seperti itu dilontarkan oleh elite politik dan pemangku kepentingan. 

 

Dia mengingatkan bahwa gaji wakil rakyat, pejabat negara, kepala daerah dan pemangku kepentingan lain bersumber dari pajak masyarakat. "Sehingga tidak pantas bagi elite politik untuk membahas soal biaya mahal itu. Sebab yang membayar adalah masyarakat untuk mendapatkan hak kedaulatan rakyat, yakni memilih calon pemimpin secara langsung," tutur Syamsuddin menegaskan.

 

Dalam konteks ini, kata dia, masyarakat berhak memilih calon pemimpin terbaik. Lebih lanjut, Syamsuddin mengungkapkan pandangan soal pilkada langsung mahal tidak lepas dari anggapan bahwa demokrasi hanya dilihat sebagai alat. Dia mengingatkan, pemikiran yang demikian tidak tepat. "Mindset ini salah ya. Mari kita lihat lagi pembukaan dalam UUD 1945 di mana ada tujuan kesejahteraan dan kedaulatan rakyat, " ujar dia. "Jadi, demokrasi menurut konstitusi kita bukan hanya sebagai alat, melainkan untuk mencapai tujuan kedaulatan rakyat," kata Syamsuddin.

 

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, salah satu alasan dirinya mengusulkan evaluasi pilkada secara langsung adalah karena biaya politik yang tinggi. Tito menyampaikan, biaya politik mahal itu mulai dari dana yang dikeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bahkan, kata dia, calon kepala daerah juga mengeluarkan biaya tinggi. Tito mengatakan, tidak ada yang gratis dalam pilkada langsung. Ia mencontohkan, seorang calon bupati bisa mengeluarkan biaya sebesar Rp 30 miliar untuk ikut pilkada.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pengamat: Tak Pantas Elite Politik Persoalkan Biaya Pilkada Mahal karena Rakyat yang

Bayar", https://nasional.kompas.com/read/2019/12/10/13474011/pengamat-tak-pantas-elite-politik-persoalkan-biaya-pilkada-mahal-karena?page=all.


Penulis : Dian Erika Nugraheny
Editor : Icha Rastika