Kegiatan AIPI

Secara Sosiologis RUU HIP tidak memenuhi Syarat untuk dilanjutkan

 

Saiful-DeniProf Saiful Deni : Negara Harus Membuat Kebijakan Yang Membahagiakan Rakyat, Bukan menyengsarakan.

 

Ternate – TeropongMalut.com, Rektor Universitas Muhammadiyah (UMMU) Maluku Utara Prof Dr, Saiful Deni, menilai secara sosiologis Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Idiologi Pancasila (HIP) tidak memenuhi syarat, karena mendapat penolakan luas dari masyarakat indonesia. Selain itu pembahasan RUU HIP ditengah pandemic Covid-19 merupakan kebijakan yang tidak tepat. Demikian dijelaskan Saiful Deni, saat menjadi pembicara pada Diskusi Virtual melalui zoom meeting yang digelar oleh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Malut pada Jumat (26/06), yang mengangkat Tema “Meneropong Isu Komunisme, RUU HIP dalam Tinjauan Teori Kekuasaan”

 

Menurut Saiful Deni, Terdapat Dua kelompok masa di Indonesia yang pro dan kotra dengan RUU HIP. Ada kelompok yang menolak Pancasila sebagai dasar negara ditempatkan sebagai norma hokum biasa. Mencermati kondisi itu, Pemerintah kata Saiful Deni, seharusnya membuat kebijakan yang membahagiakan masyarakat, bukan membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Apalagi kondisi saat ini Rakyat disuru berdiam diri di rumah karena adanya Covid-19 rasanya tidak tepat jika DPR-RI mau membahas RUU HIP untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

 

“Persoalan lain yang memicu munculnya penolakan terhadap RUU HIP adalah karena tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor XXV tahun 1966 tentang larangan paham komunisme. Selain itu draf RUU HIP banyak masalah” kata Prof Saiful Deni.

 

Yang perlu didorong lanjut Saiful Deni, adalah implementasi dari Pancasila, bukan dalam kondisi pandemic seperti ini negara mendorong RUU HIP. “Kita ini sedang dalam devisit implementasi dari amanat Pancasila, yakni masih banyak kemiskinan dan ketimpangan social di tengah-tengah masyarakat” pungkas Prof Saiful Deni. (dar)

 

Sumber berita: http://www.teropongmalut.com/secara-sosiologis-ruu-hip-tidak-memenuhi-syarat-untuk-dilanjutkan/

 

Pemahaman Idiologi Pancasila Rendah Penyebab Lahirnya RUU HIP

 

WAHDATernate-TeropongMalut.com, Pemahaman yang rendah soal idilogi Pancasila yang rendah merupakan penyebab atau alasan utama lahirnya Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Idiologi Pancasila (RUU HIP) yang diiniasi oleh DPR-RI yang kini menyita perhatian public dan mendorong rakyat Indonesia menyuarakan penolakan terhadap RUU HIP. Demikian dijelaskan Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara dari Fraksi Partai Gerindra Dr Wahda Zainal Imam, saat menjadi naras umber diskusi yang digelar Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Malut via aplikasi zoom meeting pada Jumat (26/06) malam yang mengangkat tema “Meneropong Isu Komunisme, RUU HIP dalam Tinjauan Teori Kekuasaan”

“Saya melihat ini satu problem bangsa yang sangat luar biasa, seluruh komponen bangsa sudah terlibat dalam membahas RUU HIP. Sukarno, pernah menyatakan yang membentuk Negara ini seperti apa, tergantung dari DPR. Reaksi public saat ini patut kita hormati dan hargai” jelas Wahda.

 

RUU HIP lanjut Wahda, terdiri dari 10 BAB, dan 60 Pasal. Yang menjadi persoalan mendasar dari RUU HIP pemahaman mereka soal Idiologi Pancasila ini rendah, itu masalahnya. Disisi lain Wahda, mempertanyakan kenapa dimasa pandemic ini dimunculkan RUU HIP, masyarakat diminta diam, tapi diluncurkan RUU. “RUU itu harus dikaji ulang, karena reaksi public dari sabang sampai maraoke maka RUU ini sebaiknya dibatalkan saja” pungkas Wahda. (dar)

 

Sumber berita: http://www.teropongmalut.com/pemahaman-idiologi-pancasila-rendah-penyebab-lahirnya-ruu-hip/

 

Ketum AIPI : RUU HIP Dimaksudkan untuk Menguatkan BPIP

 

ketumTernate – TeropongMalut.com, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Provinsi Maluku Utara menggelar diskusi virtual dengan mengangkat tema “Meneropong Isu Komunisme dan Rancangan Undang-Undang Haluan Idiologi Pancasila (HIP) pada Jumat (26/06) malam dengan narasumber Alfitra Salam Ketua Umum AIPI, Ketua AIPI Malut Dr Saiful Ahmad, Prof Dr Saiful Deni, Rektor UMMU, Dr Wahda Zainal Imam, Pimpinan DPRD Provinsi Malut dan Dr Nurlela Syarif, Politisi Partai Nasdem.

 

Alfitra Salam, dalam sambutannya menilai RUU HIP, sebetulnya dimaksudkan untuk menguatkan Badan Pembinaan Idelogi Pancasila (BPIP). Namun, dari segi waktu tidak tepat, karena Rakyat Indonesia sedang berjuang melawan wabah Covid-19. “inti dari HIP adalah menguatkan BPIP sebagai Badan Nasional. Masalah muncul dalam RUU HIP yang mendapat penolakan public secara luas ada pada pasal 7 ayat 2 yang sekarang menjadi hits” jelas Ketum IAPI Alfitra Salam, saat memberikan sambutan pada Diskusi Virtual.

 

Selain pasal 7 ayat 2 RUU HIP yang mendapat penolakan dari masyarakat luas, persoalan lainnya adalah tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966 tentang larangan penyebaran paham komunisme, Marxsisme dan Leninisme. “Diskusi ini dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada DPR-RI, sebagai bahan pertimbangan dari AIPI Malut” harap Alfitra.

 

AIPI Malut, lanjut Alfitrah patut diapresiasi karena telah mengangkat RUU HIP sebagai topik diskusi. “Semoga dengan Diskusi ini melihat RUU HIP dari sudut pandang kajian keilmuan sehingga bisa memberikan masukan kepada DPR-RI dalam merumuskan RUU HIP terutama poin yang menjadi pemicu munculnya penolakan public yakni pasal 7 dalam RUU HIP” pungkas Alfitra. (dar)

 

Sumber berita: http://www.teropongmalut.com/ketum-aipi-ruu-hip-dimaksudkan-untuk-menguatkan-bpip/

 

RUU HIP Masih Bisa Dicabut dari Prolegnas

Saiful

Ternate-TeropongMalut.com, Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Maluku Utara Dr Saiful Ahmad, menilai Badan Legislasi (Banleg) DPR-RI masih bisa mempertimbangkan RUU HIP untuk dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Sebab, secara historical draf RUU itu banyak bermasalah. “Jika tidak memenuhi aspek procedural, maka RUU HIP harus dicabut, di Indonesia ini, cerita tentang kekuasaan selalu berkaitan dengan kekuatan politik, terdapat lima Kekuatan Politik di Indonesia, dua kekuatan ada di pemerintahan dan tiga kekuatan berada di masyarakat” demikian dijelaskan Saiful Ahmad, selaku tuan rumah diskusi via aplikasi zoom meeting yang digelarpada Jumat (26/06) malam dengan tema “Meneropong Isu Komunisme, RUU HIP dalam Tinjauan Teori Kekuasaan”

 

Bahwa secara teori lanjut Saiful, Kekuatan politik di Indonesia itu yakni Eksekutif dan legislative, dan Tiga Kekuatan ada di masyarakat. Tiga Kekuatan Politik yang ada di Masyarakat itu yakni Partai Politik, Media Masa, dan Kelompok penekan atau kelompok kepentingan. Irisan lima kekuatan politik ini saat ini saling mengintervensi.

 

Kaitannya dengan RUU HIP merupakan RUU hak inisiatif DPR-RI, oleh karena itu jika public mengiinkan RUU HIP ditarik dari Prolegnas maka Tiga kelompok penekan ini harus melakukan penekanan. “Kekuatan-kekuatan ini secara teori memiliki derajat yang sama, ada kepentingan saling membutuhkan” jelas Saiful.

 

Apa yang terjadi saat ini lanjut Saiful, masih terjadi Tarik menarik, ini belum pembahasan karena itu RUU ini masih bisa ditarik. “Jika tidak mensejahterakan masyakat tidak perlu dilankutkan, jika mensejahterakan itu dilanjutkan. Masalahnya ada isu komunis yang diduga menumpang dalam RUU HIP, untuk itu perlu dikaji dan didiskusikan” jelas Saiful. (dar)

 

 

Sumber berita: http://www.teropongmalut.com/ruu-hip-masih-bisa-dicabut-dari-prolegnas/

 

Nurlela Syarif Nilai Pembahasan RUU HIP Terturup dan Terburu-buru

Nurlela

Ternate-TeropongMalut.com, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Ternate Nurlela Syarif, menilai pembahasan RUU HIP terkesan tertutup dan terburu-buru. Akibatnya menimbulkan reaksi yang pro kontra di tengah-tengah masyarakat. “Kami mengapresiasi Asosisiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Malut atas undangan Diskusi virtual yang mengangkat tema meneropong isu komunisme, RUU HIP dalam tinjauan Teori Kekuasaan ini” kata Nurlela Syarif, pada diskusi Jumat (26/06) malam.

 

RUU HIP lanjut Nurlela, merupakan Hak isiatif DPR-RI, dan terdapat 9 fraksi memberikan pandangan atas RUU HIP, diskusi fraksi secara substansi ada catatat kritis, pembahasan harus terbuka, tidak ada ruang dialogis, dan tidak maksimal. Selain itu pembahasan RUU HIP buru-buru dan tertutup.

 

“Pancasila adalah norma yang subtansi, jadi tidak bisa dibuat dalam bentuk Undang-Undang teknis” jelasnya. Pancasila sebagai falsafa negara tidak ada lagi perdebatan, ruh yang sesungguhnya tidak bisa lagi diobrak-abrik. Namun, karena ada kepentingan. “Kami berharap semua pemangku kepentingan harus mengakomodir semua kepentingan, tidak bisa hanya melihat satu kepentingan semata. Apalagi saat ini Rakyat Indonesia sedang menderita deficit ekonomi akibat Covid-19” pungkas Nurlela. (dar)

 

Sumber berita: http://www.teropongmalut.com/nurlela-syarif-nilai-pembahasan-ruu-hip-tertup-dan-terburu-buru/

 

 

 

Tokoh Agama Kompak Dukung Penanganan Covid 19

webinar aipi jemberPERAN ULAMA: Para narasumber dan peserta Webinar seri-2 yang digelar pengurus AIPI Cabang Jember, Kamis (11/6). Dalam diskusi virtual ini, ulama atau tokoh agama punya andil besar dalam membantu menangani pandemi Covid 19.

 

KALIWATES.RADARJEMBER.ID– Para ulama atau tokoh agama punya andil besar dalam membantu menangani pandemi Covid 19. Di antaranya memberi arahan dengan mengajak umat agar patuh terhadap protokol kesehatan. Termasuk juga meminta masyarakat supaya menaati kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Seruan atau fatwa lisan itu dilakukan secara pribadi maupun tertulis melalui surat keputusan resmi yang dikeluarkan lembaga keagamaan.

 

Demikian kesimpulan yang mengemuka dari agenda Webinar seri-2 yang digelar pengurus Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Jember, Kamis (11/6). Tiga narasumber dari kalangan akademisi ditampilkan sebagai pembicara untuk mengupas topik Agama sebagai Modal Sosial Masyarakat Menghadapi Covid 19. Masing-masing Rosnida Sari, Ph.D (dosen Universitas Jember), Dr. Linda Dwi Erianti, MA (dosen Universitas Jember) dan H. Fauzan, M.Si (dosen IAIN Jember).

 

“Secara umum tokoh-tokoh agama di Indonesia sepakat dalam melakukan reformasi cara beragama dan berkebudayaan. Khususnya dalam menghadapi pandemi Covid 19,” papar Linda Dwi Eriyanti yang juga dosen Hubungan Internasional FISIP Unej.

 

Kekompakan para tokoh agama itu bisa dilihat dari dukungan yang saling menguatkan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid 19. Baik mereka yang berada di lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI), ormas keagamaan Islam maupun non-Islam. Misalnya soal fatwa MUI No. 14/2020 tentang tata cara beribadah dan anjuran moral saat pandemi, tokoh agama NU dan Muhammadiyah sama-sama mendukungnya.

 

Di antaranya dalam hal menerapkan menjaga jarak sosial. Cara mengurus mayat korban virus korona. Menghindari salat Jumat di masjid untuk wilayah terdampak pandemi. Juga ajakan kepada umat Islam untuk beribadah di rumah selama Ramadan maupun salat Idul Fitri. “Semuanya kompak saling mendukung dan menguatkan,” papar Linda yang juga aktivis gender.

 

Demikian pula dengan tokoh-tokoh agama dari kalangan Kristen dan Hindu, mereka juga menunjukkan dukungan dalam membantu mencegah meluasnya Covid 19. Misalnya ketika hari raya Nyepi, tokoh-tokoh Hindu mengimbau umatnya untuk meniadakan pawai Ogoh-Ogoh. Termasuk pelaksanaan ritual penyucian diri Melasti berupa mandi di pantai supaya tidak diikuti oleh banyak orang.

 

Hal yang sama juga dilakukan oleh umat Kristiani dalam merayakan Paskah. Para tokoh agama Nasrani meneruskan imbauan Paus Fransiskus dari Vatikan. Seperti pesan yang menekankan urgensi solidaritas antar umat manusia. “Termasuk kegiatan misa dan berburu telurpun dilakukan secara virtual. Bahkan, perjamuan kudus pun diminta supaya banyak dilakukan di rumah,” tambah Linda.

 

Sementara itu, Rosnida Sari lebih banyak mengungkap mengenai peran ulama dalam menangani pandemi Covid 19 di Aceh. Menurut dosen Sosiologi ini, Provinsi Aceh termasuk wilayah yang paling minim terdampak Covid 19. Data terakhir, korban yang meninggal akibat terdampak virus korana hanya satu orang. Itupun meninggalnya pada 23 Maret 2020 lalu setelah yang bersangkutan melakukan perjalanan keluar Aceh. Sementara terdampak lain yang masuk kategori orang dalam pemantauan (ODP) ada 2.041 jiwa dan pasien dalam pengawasan (PDP) 106 jiwa.

 

Minimnya korban pandemi covid di Aceh, tak bisa dilepaskan dari peran ulama. Mengingat, ulama Aceh ikut menentukan pembuatan kebijakan daerah bersama umara (pemerintah), dan itu didukung oleh undang-undang. Ditambah lagi kepatuhan warga Aceh sangat tinggi terhadap para ulamanya.

 

“Di antaranya kebijakan terkait dengan penanganan pasien covid tertuang dalam tausiah Permusyawaratan Ulama Aceh (PUA) No. 3/2020. Salah satu isinya korban wabah covid yang meninggal wajib dilakukan fardu kifayah (disalati),” papar Rosnida yang juga berasal dari Aceh.

 

Di sesi terakhir, dosen IAIN Jember Fauzan, M.Si lebih banyak mengupas penanganan covid di pondok pesantren. Dia banyak menukil beberapa imbauan penangan covid yang dikeluarkan oleh Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI), asosiasi pondok pesantren di bawah naungan ormas NU. Di antaranya, para santri diimbau untuk membaca qunut nazilah, selawat thibbil qulub dan doa tolak bala.

 

“Itu semua sebagai ikhtiar kepada Allah agar pesantren dan seluruh bangsa Indonesia terselamatkan dari virus dan bencana korona,” jelas Fauzan. (*)

 

Reporter :

Fotografer : Istimewa

Editor : Mahrus Sholih

 

Sumber: https://radarjember.jawapos.com/berita-daerah/jember/11/06/2020/tokoh-agama-kompak-dukung-penanganan-covid-19/