News

Tajuk Rencana: Gerilya Melemahkan KPK

Energi elite politik bangsa ini untuk memerangi korupsi kian kedodoran. KPK, lembaga simbol pemberantasan korupsi, dipereteli kewenangannya.

 

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki pernah mengibaratkan KPK adalah sebuah nyala lilin yang menerangi jalan bangsa memberantas korupsi. Menerangi kegelapan bangsa dalam memerangi korupsi yang telah menghancurkan sendi kehidupan bangsa dan menciptakan kemiskinan.

 

Kini, terang lilin itu kian pudar dan sebentar lagi (boleh jadi) bakal padam. KPK, si pembawa lilin, mulai kehabisan energi ketika penyidik yang berasal dari Polri ditarik Mabes Polri, ketika politisi di Senayan bersekongkol memereteli kewenangan KPK. Kewenangan penuntutan dicabut, kewenangan menyadap harus minta izin. KPK akan menjadi sejarah! Nasib KPK akan sama dengan komisi ad hoc yang pernah didirikan bangsa ini untuk memberantas korupsi.

 

Menghilangkan kewenangan menyadap secara langsung sama dengan merampas senjata andal KPK dalam menangkap tangan penjarah uang negara. Sejumlah anggota DPR yang menilap uang negara itu bisa diungkap KPK karena adanya kewenangan penyadapan itu. Jika kewenangan KPK dipereteli melalui revisi UU tentang KPK, maka memang benar kata Ketua KPK Abraham Samad, ”Mendingan KPK dibubarkan saja!” Itulah kemenangan bagi koruptor!

 

Kita sependapat dengan pernyataan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas bahwa semangat politisi Senayan memereteli kewenangan KPK adalah pengkhianatan terhadap semangat reformasi. Politisi DPR melakukan balas dendam ketika sejumlah anggota yang menyandang status ”Yang Terhormat” itu masuk penjara karena perlakuan yang tidak terhormat. Meski dibantah sejumlah anggota DPR, publik bisa membaca politisi DPR sedang menggunakan kekuasaannya untuk melemahkan KPK. Padahal, menurut jajak pendapat Kompas, 18 Juni 2012, kepercayaan publik kepada KPK mencapai 60 persen, paling tinggi dibandingkan dengan kepada penegak hukum lainnya.

 

KPK sedang kesepian! Dukungan verbal yang diucapkan pimpinan parpol hanya dukungan kosong. Diam-diam gerilya politik melumpuhkan KPK dikerjakan politisi Senayan. Buktinya, draf revisi UU KPK telah disusun menunggu pembahasan formal. KPK tinggal menyandarkan dukungan pada media massa, tokoh agama, masyarakat sipil yang punya keprihatinan terhadap nasib bangsa ini.

 

Kita angkat kembali pernyataan peraih Nobel Oscar Arias Sanchez. Skandal korupsi berkepanjangan mengecewakan hati rakyat dan pada suatu saat akan membuat rakyat frustrasi. Perlawanan dan kudeta dapat saja muncul di sejumlah negara. Sinyal boikot pajak yang bergema dalam Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama harus dibaca sebagai reaksi atas kerja politik politisi Senayan. Kita berharap politisi DPR introspeksi diri dan kita memandang revisi UU KPK belum diperlukan saat ini!

 

China-Jepang Perlu Duduk Bersama

China dan Jepang perlu duduk bersama dan membicarakan masa depan empat pulau di gugusan pulau di Laut China Timur yang dipersengketakan.

 

China menamakan gugusan pulau itu Diaoyu, sementara Jepang menyebutnya Senkaku. Sengketa wilayah antara China dan Jepang itu muncul ke permukaan, awal September lalu, ketika Pemerintah Jepang menyetujui untuk membeli empat pulau di gugusan pulau di Laut China Timur, yang diklaim China sebagai miliknya, dari keluarga Kurihara, warga Jepang.

 

Dalam versi Jepang, gugusan Pulau Senkaku digabungkan ke Prefektur Okinawa, Jepang, 14 Januari 1895, setelah Jepang mengonfirmasi bahwa kepulauan itu tidak berada di bawah penguasaan Dinasti Qing (1644-1912). Kekuasaan Dinasti Qing berakhir 1912, dengan berdirinya Republik China. Namun, kita juga tidak lupa bahwa Jepang pada saat itu merupakan negara yang militeristis.

 

Sekitar tahun 1900, pengusaha Jepang, Koga Tatsushiro, berbisnis tanaman di empat pulau di Senkaku dengan membawa 200 pekerja. Tahun 1940, bisnisnya gagal dan empat pulau itu dibiarkan terbengkalai.

 

China dalam kurun waktu itu mengabaikan gugusan pulau itu, dan secara de facto berada di bawah kekuasaan Jepang. Menyusul kekalahan Jepang dari Amerika Serikat dalam Perang Pasifik (1941-1945), gugusan pulau itu berada di bawah kekuasaan Amerika Serikat.

 

Tahun 1969, Komisi Ekonomi PBB untuk Asia dan Timur Jauh (ECAFE) mengidentifikasi adanya cadangan minyak dan gas di sekitar Senkaku. Dua tahun sesudahnya, ketika Amerika Serikat mengembalikan Senkaku ke Jepang, China dan Taiwan secara resmi mengklaim Senkaku (Diaoyu) sebagai wilayahnya.

 

Tahun 1972, ahli waris Koga Tatsushiro menjual empat pulau itu kepada keluarga Kurihara, yang kemudian menyewakannya kepada Pemerintah Jepang. Awal September lalu, keluarga Kurihara menjual empat pulau itu kepada Pemerintah Jepang. China dan Taiwan memprotes keras pembelian itu dan menegaskan bahwa pulau-pulau itu sebagai wilayahnya. Bukan itu saja, China pun mengirimkan kapal patroli ke perairan itu.

 

Foto utama di halaman 1 harian ini, Rabu, 26 September 2012, memperlihatkan, kapal penjaga pantai Jepang menggunakan meriam air untuk menghalau kapal ikan Taiwan di sekitar gugusan Pulau Senkaku yang dipersengketakan. Kapal penjaga pantai Taiwan yang mengawal beberapa kapal ikan Taiwan juga terlihat menggunakan meriam air.

Kita berharap negara-negara yang bersengketa itu dapat mengupayakan penyelesaian damai melalui serangkaian pertemuan di antara mereka. Baik China maupun Jepang adalah raksasa ekonomi Asia. Permusuhan di antara kedua raksasa itu pasti akan membawa dampak yang buruk bagi Asia, bahkan juga bagi dunia.

 

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/09/28/04595697/tajuk.rencana

Divonis Tiga Tahun Penjara, Miranda Shock

JAKARTA – Terdakwa kasus suap cek pelawat Miranda Swaray Goeltom akhirnya divonis tiga tahun penjara dan denda Rp100 juta. Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) itu shockatas putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta tersebut. Seusai menjalani persidangan, Miranda langsung berencana mengajukan banding. Menurutnya, selama ini dari keterangan para saksi, tidak ada yang membuktikan dirinya bersalah. ”Saya kaget dan tidak menyangka karena saya tidak melakukan apa-apa.

 

Tuhan tahu saya tidak melakukan apa-apa. Saya akan naik banding,” kata Miranda di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin. Dia menilai putusan hakim tidak berdasar fakta persidangan, melainkan lebih karena opini publik. Guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) ini mengatakan, vonis tiga tahun penjara merupakan sesuatu yang dipaksakan karena dirinya telanjur ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia berpandangan, kondisi hukum sekarang seolah kembali ke masa lampau.

 

”Mungkin kita kembali ke zaman Mpu Gandring, kalau kerisnya sudah keluar, pasti ada yang mati. Sama seperti saya, karena saya sudah jadi tersangka,saya salah,”ungkap Miranda. Kemarin, ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Gusrizal, mengatakan Miranda terbukti melakukan tindak pidana korupsi untuk memenangkan dirinya sebagai deputi gubernur senior BI tahun 2004. Miranda secara bersama-sama dengan Nunun Nurbaetie telah memberi atau menjanjikan sesuatu berupa 480 cek pelawat senilai Rp24 miliar kepada para penyelenggara negara,yakni anggota Komisi IX DPR periode 1999– 2004.

 

Gusrizal menegaskan, dari proses persidangan yang berlangsung, majelis hakim telah menemukan rangkaian tindak pidana yang dilakukan Miranda. Salah satunya terdakwa melakukan pertemuan dengan Fraksi PDIP di Hotel Dharmawangsa dan Fraksi TNI/Polri di Gedung Graha Niaga. Pascapertemuan tersebut, politikus dari kedua fraksi menerimacekpelawat. Mirandakemudian terpilih sebagai deputi gubernur senior atas pilihan Komisi Keuangan (IX) DPR.

”Meski terdakwa memiliki kelayakan untuk terpilih, majelis hakim berpendapat unsur berhubungan dengan jabatan telah terbukti,”paparnya. Vonis yang dijatuhkan hakim lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK. Miranda dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp150 juta.

 

Terlalu Ringan

Berbagai kalangan menilai vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap Miranda masih terlalu ringan dan jauh dari asas keadilan. Selain itu KPK didesak untuk terus mengusut donatur 480 cek pelawat senilai Rp24 miliar itu. Pakar hukum dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Andi Syafrani menilai, sebagai orang yang menjadi tokoh sentral dalam kasus yang telah menyeret banyak anggota DPR, harusnya vonis kepada Miranda jauh lebih berat dan panjang ketimbang orang-orang lain yang terseret dalam kasus suap cek pelawat.

 

”Vonis Miranda ini di luar ekspektasi masyarakat yang menginginkan keadilan,”kata Syafrani. Dia menyatakan, vonis Miranda kemarin bukan akhir dari kasus cek pelawat itu. Dalam rangkaian pidana, jika memang masih ada komponen pelaku yang belum tersentuh, aparat hukum harus dapat mengungkap dan menarik oknum-oknum lain, terutama donatur cek. ”Jika memang KPK telah menemukan petunjuk awal tentang adanya donatur ini, mereka harus menindaklanjutinya,” tandas dia.

 

Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi menilai vonis yang dijatuhkan hakim terhadap Miranda S Goeltom terlalu ringan. Dia berpandangan, seharusnya istri Oloan P Siahaan itu divonis lebih berat dari tuntutan jaksa. ”Korupsi kerah putih harus diberi shock therapy agar membuat kapok,”ujarnya. Dia menilai, dalam fakta persidangan Miranda dan beberapa tersangka sebelumnya memang masih banyak fakta yang belum muncul.

Karena itu, dia pesimistis kasus ini akan berkembang ke aktoraktor lain. ”Kelihatan kasus cek pelawat hanya sampai di Miranda saja,”paparnya. Peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Keadilan ICW Donal Fariz mengatakan, vonis tiga tahun dengan denda Rp100 juta sangat jelas menguntungkan Miranda.Dia menyarankan KPK untuk sesegera mungkin melakukan banding atas vonis itu.”Ya pasti tidak menimbulkanefekjeralah.

 

Perbuatanyang dia lakukan itu kejahatan yang luar biasa,kemudian hukumannya tiga tahun terhadap pelaku tipikor itu sangat tidak ada rasa keadilan. Paling tidak sesuai dengan tuntutan 4 tahun. Bahkan harus bisa lebih,”katanya. Dia memaparkan, kategorisasi vonis itu tidak ada yang baru karena tidak mengindikasikan siapa yang sebenarnya punya 480 lembar cek pelawat tersebut. Dia menduga dana Rp24 miliar untuk membeli cek pelawat belum tentu keluar dari kantong Miranda. ”Pasti investor yang memberikan sejumlah uang,”ungkapnya. sabir laluhu 

 

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/530605/38/

 

Jokowi Belum Agendakan Bongkar-Pasang Jabatan

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, merasa terganggu dengan isu yang berkembang akhir-akhir ini terkait akan adanya perombakan di lingkup pemerintahan DKI Jakarta. Ia menegaskan, hal itu belum diagendakan oleh pihaknya.

 

"Pak Jokowi mengatakan bahwa pihaknya tidak mungkin melakukan perombakan-perombakan pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dalam waktu dekat ini. Bagaimana mungkin melakukan perombakan tanpa mempelajari persoalan yang ada?" kata Budi Purnomo Karjodihardjo, Koordinator Bidang Komunikasi & Media Center Tim Kampanye Jokowi-Basuki, dalam pernyataan pers yang diterima Kompas.com, Jumat (28/9/2012).

 

Menurut Jokowi, perombakan tidak mungkin dilakukan sebelum mengenal para pejabat dan mengetahui kinerja mereka. Dirinya ingin berkenalan lebih jauh dengan para pejabat Pemprov DKI tersebut. "Jadi tidak benar jika ada informasi yang menyebutkan seolah-olah saya ingin buru-buru melakukan perombakan," kata Budi, mengutip Jokowi.

 

Jokowi juga meminta agar jajaran pejabat Pemprov DKI Jakarta tidak usah resah dengan isu-isu demikian. Ia berharap semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetap fokus pada tugas masing-masing dan bekerja secara profesional melayani warga Jakarta.

 

Jokowi juga meminta agar politisi dan semua pihak tidak mengganggu tugas para pejabat DKI dengan isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Semua pihak diharapkan dapat menjaga iklim yang kondusif dan konstruktif bagi para pejabat Pemprov DKI demi terlaksananya tugas pelayanan mereka bagi warga Jakarta.


Editor : Erlanga Djumena

 

Sumber: http://megapolitan.kompas.com/read/2012/09/28/0657072/Jokowi.Belum.Agendakan.BongkarPasang.Jabatan

Taufiq Kiemas: PDI-P Kapok Koalisi dengan Gerindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Kemenangan sementara pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilkada DKI Jakarta dinilai menguntungkan bagi Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto ketimbang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Hal itu terlihat dari survei Saiful Mujani Reseach and Consulting (SMRC).

 

Bagaimana tanggapan petinggi PDI Perjuangan atas situasi itu? Politisi senior PDI Perjuangan, Taufiq Kiemas, mengaku senang atas rilis SMRC. Dia juga mengaku senang hasi survei itu dipertanyakan kepadanya. Pasalnya, Taufiq mengaku sudah merasakan hal yang sama bahwa Prabowo diuntungkan dalam Pilkada DKI Jakarta.

"Kami punya pikiran seperti itu. Tapi, kalau kita yang ngomong, seperti anak kecil. Kalau kita ngomong (Jokowi-Basuki) ditunggangi, kan, kami yang malu. Kalau bodoh, yah, bodoh saja, jangan marah-marah. Untung Saiful Mujani ngomong. Jadi, bahagia juga kita ini," kata Taufiq di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/9/2012).

 

Taufiq mengatakan, melihat situasi itu, PDI Perjuangan kapok berkoalisi dengan Partai Gerindra dalam hajatan politik ke depannya.

 

"Membuat semangat kita untuk tidak berkoalisi lagi semakin besar," ujar suami Megawati itu.

 

Seperti diketahui, pasangan Jokowi-Basuki diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Gerindra dalam Pilkada DKI Jakarta. Jokowi adalah kader PDI Perjuangan. Adapun Basuki diusung oleh Partai Gerindra setelah keluar dari Partai Golkar.

 

Hasil survei SMRC, sebanyak 25 persen pencoblos Jokowi-Basuki akan memilih Prabowo jika pemilihan presiden dilakukan saat ini. Adapun Megawati hanya mendapatkan sebanyak 13 persen.

 

Sebelumnya, Direktur Riset Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya juga menyampaikan hal yang sama. Dari hasil survei nasional yang digelar pasca-putaran pertama Pilkada DKI, tingkat dukungan untuk PDI Perjuangan di wilayah Jakarta tidak bertambah signifikan dibandingkan dengan Pemilu Legislatif 2009. Justru, kata dia, dukungan untuk Partai Gerindra yang meningkat signifikan setelah mendukung pasangan Jokowi-Basuki.


Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

 

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2012/09/24/12105966/Taufiq.Kiemas.PDI-P.Kapok.Koalisi.dengan.Gerindra

Pers Lokal Belum Netral dalam Pilkada

persSEMARANG, KOMPAS.com - Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Magister Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah, dan Monumen Pers Nasional Surakarta, Selasa (11/9/2012) mengadakan seminar bertajuk "Netralitas Pers Lokal dalam Pilkada Jawa Tengah". Salah satu tujuan seminar itu membahas jurnalisme ideal yang semestinya dijalankan dalam melakukan liputan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2013.

 

Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Undip, Triyono Lukmantoro, mengatakan, seminar yang dilangsungkan di Plaza Hotel, Jalan Setiabudi Semarang tersebut menghadirkan pembicara M Rofiudin (jurnalis Tempo), Turnomo Rahardjo (dosen Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Undip), dan Henry Subiakto (Staf Ahli Menteri Bidang Media Massa Kementerian Komunikasi dan Informatika).

 

"Pers lokal di Jateng belum menunjukkan netralitasnya. Sehingga, publik tidak mendapatkan informasi yang jernih. Bahkan, ada pemilik media menunjukkan keberpihakan pada bakal calon gubernur/wakil gubernur tertentu," ungkapnya.

 

Menurut Triyono, ada fenomena pers lokal "dijinakkan" iklan-iklan politik. Contohnya ketika penerbitan pers tertentu belum mendapatkan iklan dari pasangan kandidat, maka pers tersebut begitu kritis pada pasangan kandidat tersebut. Namun, setelah perusahaan media ini mendapatkan iklan-iklan politik, maka pers tersebut terlihat begitu jinak dan sekadar menjadi corong politik kandidat tersebut.