Kolom AIPI

Bernegara secara Angkara

Oleh: Prof. Dr. Mochtar Pabottingi

 

mochtarpDalam dua bulan pertama tahun 2015, kemelut politik di Tanah Air berlangsung dengan menonjolnya kemiskinan visi maupun integritas di dalam maupun di sekitar pusat pemerintahan. Kemiskinan dua dimensi yang membuat negara kita sempat limbung berminggu-minggu ini telah mengarah pada praksis bernegara secara angkara dan jika dibiarkan bisa membahayakan kondisi Republik kita.


Kemiskinan dua dimensi ini terlihat pada laku segelintir kalangan pimpinan partai yang memperlakukan Presiden kita sebagai “petugas partai” atau yang hendak memaksakan agenda kenegaraan mereka secara menyimpang dari rel reformasi. Begitu pula laku sebagian pimpinan di lembaga-lembaga penegak hukum yang memvulgarkan proses atau praktek penegakan hukum demi pemberantasan korupsi, termasuk laku sebagian pengacara. Keadaan menjadi kian parah ketika BG diberi jalan dan dimenangkan dalam sidang praperadilan –sesuatu yang berdampak sangat negatif bagi tuntutan kepastian hukum. Semua ini jelas bersifat angkara dan bisa meruakkan laku angkara dalam bernegara.


Ada dua penyebab dari semua itu. Pertama, dikacaukannya rasionalitas hukum serta rasionalitas pemerintahan, yang menggerus iklim kepastian di kedua ranah tersebut. Kita tahu bahwa ketakpastian di bidang hukum sudah merupakan undangan celaka bagi merajalelanya praktek angkara, apalagi jika dibarengi dengan ketakpastian pemerintahan.


Inisiator dan para praktisi prapradilan Kasus BG sebaiknya menyadari bahaya ini. Pada 1780 Edmund Burke sudah menyatakan: “Bad laws are the worst sort of tyranny.” Juga Kitab Latoa dari abad ke-16, salah satu warisan tertulis leluhur kita di Tanah Bugis. Sebagian besar melampaui kebersahajaan zamannya, kitab ini telah menandai secara rinci 29 laku yang harus ditolak oleh para penegak hukum demi menegakkan prinsip getteng bicara --kepastian hukum. Lebih awal lagi, Islam mengajarkan betapa berbahayanya membiarkan penjamuran fitnah lantaran tiadanya kepastian hukum itu.


Kedua, karena semua kalangan pelaku di atas sama-sama sengaja bertindak atau bersekongkol untuk memanfaatkan daya paksa monopolistik dari negara secara atau untuk tujuan-tujuan menyimpang dan tidak sah (baca: tidak legitimat), baik dalam paradigma demokrasi dan nasion, maupun dalam paradigma hukum yang semestinya.


Dalam hitungan kedua paradigma itu, mereka tak mengindahkan prinsip-prinsip negara hukum di mana patokan keadilan substantif-dialektis mutlak sifatnya. Dengan demikian mereka juga melecehkan ideal-ideal historis kemerdekaan yang kita junjung tinggi, yang dalam skala makropolitik juga bertumpu pada patokan keadilan substantif-dialektis itu. Keadilan substantif lahir dari prinsip-prinsip hukum dan/atau yurisprudensi dalam hitungan sinkronik. Dan keadilan dialektis merupakan respon politik rasional terhadap arus tantangan evolusi besar-nyata yang silih berganti dihadapi setiap bangsa dalam hitungan diakronik. Kedua hitungan keadilan ini sama-sama lahir dari kekuatan akal-budi --the power of reason, sumber kaidah-kaidah utama dalam politik maupun hukum.


Pelecehan ideal-ideal kemerdekaan kita dalam praksis bernegara itu sendiri sudah berarti penggiringan bangsa ke kubangan kekuasaan yang bersifat angkara dan khianat. Ia bersifat khianat karena selain mencampakkan prinsip keabsahan cara dan keabsahan tujuan dalam berdemokrasi, ia pun bekerja menista bangsa. Sama sekali tak boleh dilupakan bahwa per definisi tiap bangsa/nasion merupakan kolektivitas politik yang terbentuk dari seperangkat proyek dan kesepakatan makropolitik. Mencampakkan himpunan ideal kemerdekaan kita berarti mengingkari tujuan makropolitik Republik kita, yaitu transformasi bangsa kita ke tingkat kehidupan bernegara-bangsa yang luhur.


Sifat angkara dalam praksis bernegara terutama mencekam dalam perseteruan mutakhir antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian Republik Indonesia. Kita tercekam kala KPK menetapkan Kombes Budi Gunawan sebagai tersangka. Tapi selanjutnya kita menjadi lebih tercekam lagi dengan penetapan para pimpinan KPK berturut-turut juga sebagai tersangka oleh Polri, termasuk kehendak untuk juga menersangkakan para penyidik lembaga anti rasuah tersebut serta melakukan insinuasi pada sebagiannya.

 

Ini bisa dibaca sebagai perpanjangan laku tangkap-borgol plus senjata laras panjang di keramaian jalan raya pagi hari terhadap pimpinan KPK, Bambang Widjojanto. Seolah itu semua belum cukup, tokoh-tokoh penegak hukum pejuang pemberantasan korupsi di luar KPK ikut disasar Polri untuk juga dijadikan tersangka.
Seorang narasumber otoritatif perihal aneka praktek penyalah-gunaan kekuasaan oleh kepolisian di Tanah Air menyatakan bahwa kita sudah berada di ambang “Negara Polisi”. Dan bagi bangsa kita yang memperjuangkan kemerdekaan dengan pengorbanan jiwa-raga dan harta benda yang sungguh tak terkira (ratusan tahun di sepanjang masa proto-nasion dan bertahun-tahun di sepanjang Revolusi Kemerdekaan) tak ada yang lebih keji, lebih sarkastik, dan lebih kita pantangkan daripada prospek “Negara Polisi” itu!


Penilaian luas bahwa telah terjadi praktek kriminalisasi terhadap personel  KPK oleh Polri di awal 2015 pastilah sulit dibantah, sebab praktek buruk yang sama telah terjadi dua kali sebelumnya. Presiden Jokowi sendiri (usai menerima masukan dari Tim Sembilan) tiga kali menekankan agar “jangan ada kriminalisasi”. Dadang Trisasongko dari tim kuasa hukum Bambang Widjojanto secara tepat merumuskan kriminalisasi sebagai praktek “rekayasa kasus”. Dalam persepsi kritis, tindakan kriminalisasi ini pulalah yang menimpa mantan pimpinan KPK Antasari Azhar secara luar biasa zalim. 


Kita bisa menjelaskan berlakunya praktek kriminalisasi dan/atau laku angkara sebagaimana ditunjukkan oleh aparat  kepolisian Republik kita terhadap para pejuang pemberantasan korupsi dengan memperhadapkannya pada empat kriteria nalar akal-budi untuk menakar ada tidaknya sifat angkara. Keempat kriteria itu adalah momen, motif, proporsi, dan rasionale yang terjalin erat satu sama lain. Dalam keempat hitungan ini kita bisa secara gamblang menunjukkan pada ekuasi prinsip keadilan mana KPK dan Polri masing-masing berdiri.
Tilikan ke “momen” adalah salah satu pintu masuk penting dalam upaya menyimak pelanggaran hukum. Di situlah sebab-akibat suatu peristiwa mudah atau bisa terungkap. Momen kriminalisasi dimulai oleh Bareskrim Polri dan secara langsung bertubi-tubi tak lama setelah ditetapkannya BG sebagai tersangka KPK. Ini sejalan dengan momen-momen kriminalisasi terhadap KPK pada kedua babak “cicak vs. buaya” sebelumnya. Pada ketiga momen perseteruan itu tak ada atau sedikit sekali waktu jeda di antara “aksi” dan “reaksi” atau apa yang dipandang sebagai “offense” dan “response”. 


Di atas “momen”, “motif” merupakan pintu masuk yang lebih penting lagi untuk menyimak atau menjelaskan ujung pangkal suatu tindakan. Di sini ada semacam pertemuan antara ajaran agama dengan pemikiran filosof. Islam mencanangkan bahwa amal ditentukan oleh niat atau tujuan. Immanuel Kant menekankan bahwa tindakan, tujuan, dan moralitas tak bisa dipisahkan dari motif. Dan filosof ulung ini menjelaskannya dengan jernih: “Im Reiche der Zwecke hat alles entweder einen Preis oder eine Würde.” (Dalam totalitas khasanah tujuan, segala sesuatu memiliki harga atau harkat.) Kendati motif selalu tersembunyi, setiap orang dewasa yang berpikiran jernih hampir selalu bisa menangkapnya dan seorang penuntut umum piawai di pengadilan akan sanggup membongkarnya dalam “cross-questioning” yang intens dan cerdas.


Sehubungan dengan “Kasus Cicak vs. Buaya III”, motif kriminalisasi bisa dilacak dalam serangkaian kemungkinan seperti kehendak Polri untuk membela diri/korsa. Atau kehendak untuk melumpuhkan, dan jika perlu menghancurkan, pihak yang dipandang sebagai “penyerang” (offender) demi menutupi dan sekaligus memelihara kelangsungan praktek korupsi yang jika terbongkar bisa ternyata sangat nista bagi lembaga. Termasuk di sini pulalah kemungkinan motif kriminalisasi terhadap Abraham Samad, Ketua KPK, yang dituduh menersangkakan BG lantaran dendam tak berhasil menjadi Wapres. Pada gilirannya kita pun bisa mempertanyakan motif pimpinan PDIP yang membiarkan Hasto Kristianto, Plt. Sekjen PDIP, berusaha begitu gencar hendak menjadikan AS sebagai tersangka.


“Proporsi” bobot ketersangkaan dari kasus-kasus pelanggaran yang ditujukan kepada para pimpinan/staf KPK sama sekali tak sebanding dengan proporsi bobot ketersangkaan yang dikenakan pada BG –suatu proporsi yang sungguh tepat tergambarkan dalam perumpamaan “cicak versus buaya” itu. Terlepas dari persoalan tepat tidaknya lembaga KPK menangani Kasus BG, bobot ketersangkaan menyangkut penyalah-gunaan jabatan sebagai Karobinkar di Polri, jika itu benar terjadi di bawah BG, bisa dikatakan berdampak seribuan kali lebih merusak bagi negara-bangsa kita.


Praktek terima sogok dalam pengangkatan dan penempatan para pejabat menengah dan tinggi kepolisian akan disambut dan dimanfaatkan secara eksponensial oleh sosok-sosok hitam oligarki. Itu bisa memuluskan niat atau praktek “perampokan” besar-besaran mereka atas seluruh kekayaan dan sumber-sumber daya milik bangsa kita di segenap pelosok Tanah Air. Laku memperjual-belikan jabatan dan penempatan di lembaga kepolisian, sekali lagi jika betul ada, sungguh ibarat menyodorkan himpunan hewan korban kepada himpunan buaya. Laku demikian merisikokan penggadaian seluruh bagian Tanah Air serta kekayaan negara-bangsa kita, termasuk nasib generasi-generasi masa depannya kepada kaum oligarki.


Maka sungguh tak salah jika pada ke-29 daftar laku yang semestinya diharamkan bagi para penegak hukum, Kitab Latoa menyebut laku menerima sogok di urutan pertama. Di sini penegak hukum penerima sogok disebut “torianre warang parang” (orang yang dimakan oleh harta benda). Mereka kehilangan status sebagai manusia terhormat.


Timbangan tertinggi dari ada-tidaknya laku angkara dalam praksis bernegara dalam hal ini tak lain dari perbedaan rasionale antara tindakan KPK menersangkakan BG dengan rangkaian tindakan Polri menersangkakan personalia KPK. Rasion d’etre pembentukan KPK dinyatakan sangat gamblang pada konsiderans UU RI No. 30 Tahun 2002: upaya pemberantasan korupsi selama ini “tidak optimal” dan lembaga-lembaga pengurusnya “belum berfungsi secara efektif dan efisien” sehingga diperlukan suatu komisi “yang independen”. Semua konsiderans ini sedikit pun belum berubah. Korupsi di negeri kita masih tetap merupakan “kejahatan luar biasa” dan Negara-bangsa kita masih berada dalam cengkeraman keadaan “darurat korupsi”. Atas dasar rasionale bersifat urgen, luar biasa atau “compelling” dari undang-undang itulah KPK menersangkakan BG.


Sebaliknya, selain atas nalar rutin penegakan hukum untuk menindak-lanjuti laporan masyarakat, Polri tak memiliki rasionale setara untuk menersangkakan personalia KPK, apalagi in toto. Kalau pun untuk itu suatu rasionale diada-adakan, itu tetaplah ditarik dari kondisi rutin-normal. Itu pun pada umumnya juga bersifat “abu-abu” dan “keroco”.


Sudah kewajiban para penegak hukum, termasuk Menhumkam Laoly dan siapa pun penurutnya (yang dengan nalar biasa begitu bernafsu hendak merevisi PP 99 Tahun 2012), untuk membandingkan kedua rasionale tersebut, begitu juga momen, motif dan proporsi, dalam menyikapi, menangani, dan memutuskan hal-ihwal perkara korupsi. Seperti halnya kubu pembela BG, Menhumkam hanya melihat pelanggaran hak individual narapidana korupsi. Dia menolak melihat penderitaan puluhan tahun dari jutaan manusia Indonesia yang hak-haknya telah dirampas secara sewenang-wenang oleh para koruptor.


Dalam kondisi darurat korupsi, sudah sepantasnyalah kita juga mengindahkan keprihatinan Hakim Agung Artidjo Alkostar yang ingin menjatuhkan hukuman mati kepada para koruptor kakap, sebab dia sungguh mewakili aspirasi puluhan juta manusia Indonesia. Jika kita berpikir waras, dalam perkara tindak pidana korupsi kakap bukanlah kerugian negara yang harus lebih diutamakan, melainkan penderitaan panjang dan parah dari segenap warga bangsa kita yang dizalimi oleh para koruptor. Harap dicamkan, negara lahir dari, bertahan, dan berkiprah dengan pengorbanan dan dukungan bangsa.


Pada keseluruhan drama laku angkara dalam praksis bernegara ini peranan kalangan pengacara tidak kecil. Para pengacara yang memilih berseberangan dengan KPK bukan hanya tak pernah mengangkat raison d’etre dari tindakan KPK terhadap BG, melainkan secara terus menerus berusaha menyingkirkannya atau memperlakukannya sebagai tiada. Mereka juga tidak membaca kriteria momen, motif, dan proporsi sebagaimana mestinya. Di atas semuanya, mereka termasuk dalam barisan “penegak hukum” yang tidak mengindahkan bangsa dan prinsip keadilan sejati. Atas perilaku seperti inilah berlaku dakwaan Jeremy Bentham (1748-1832): “Lawyers are the only persons in whom ignorance of the law is not punished.”***

 

Dimuat di Kompas, 27 Maret 2015

Momentum Jiwa-Kerja Besar

mochtarpOleh: Mochtar Pabottingi

 

Dalam sekitar dua minggu terakhir telah terjadi pembalikan radikal pada iklim dan dinamika politik di Tanah Air. Dari semula selama berbulan-bulan bersifat picik-kerdil, kembali mengarah pada semangat yang lapang dan bajik. Dari semula menyungkupkan pesimisme awan hitam, kembali memancarkan optimisme hari-hari yang cerah. Pembalikan radikal  itulah yang membuat seluruh bangsa kita bisa menyongsong pelantikan pasangan Presiden Ketujuh bangsa kita, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, dengan penuh kegairahan. Semacam adagium ex necessitate rei (menurut keniscayaan dialektikanya) telah berlaku.

 

Ada empat pelajaran politik yang bisa ditarik dalam pengalaman selama dua minggu terakhir. Pertama ialah bahwa bukan hanya kekuatan kubu atau koalisi berbanding lurus dengan keluhuran visinya, melainkan juga bahwa individu di dalam kubu/koalisi mustahil direduksi sebagai semata-mata representasi robotik darinya.Kedua ialah bahwa negara dalam demokrasi modern tak pernah hanya berarti negara per se, melainkan juga, bahkan terutama mengandaikan determinasi dan penjunjungan pada bangsa.

 

Ketiga ialah bahwa kebesaran suatu negara-bangsa atau kekuatan prospeknya ke arah kebesaran itu tidak pernah ditentukan hanya oleh satu orang. Ia selalu bangkit dari hadirnya simultanitas, sinergi, dan keteguhan jiwa besar patriotisme vis-a-vis lintas kelompok politik dalam negara-bangsa, horisontal maupun vertikal.Terakhir adalah kenyataan bahwa individu, partai, dan kubu/koalisi mana pun takkan mungkin berkiprah terhormat, apalagi memberikan warisan buah karya positif kukuh secara lintas generasi dengan paham-paham simplistik tentang politik.


Zulkifli Hasan tak bisa direduksi sebagai semata-mata figur PAN, apalagi melulu sebagai cetakan Koalisi Merah Putih (KMP) yang kita tahu lebih merupakan “a coalition by chance” atau “a coalition by convenience”. Ketika dalam wawancaranya dengan Kompas sehari setelah terpilih menjadi Ketua MPR lewat perubahan skenario mendadak  dari KMP Zulkifli Hasan benar-benar mengamalkan semboyan Manuel Quezon, dia seketika telah melambungkan diri dan reputasinya di ketinggian yang mengatasi kubu/koalisinya semula. Tak hanya itu. Dengan kekuatan persuasinya untuk menggalang persatuan dan memandang ke depan, dia malah melangkah melampaui kedua kubu koalisi untuk mencapai keteladanan dalam kebersamaan keindonesiaan.

 

Dia melakukan sesuatu yang semestinya sudah dilembagakan pada awal Reformasi.
Juga Jokowi tak bisa direduksi sebagai terpatok mewakili PDIP atau Koalisi Indonesia Hebat. Pada hari delapan lembaga hitung cepat kredibel menyatakan Jokowi-JK unggul dalam penghitungan suara Pilpres, beliau langsung memperkenalkan “salam tiga jari” –yang menekankan persatuan Indonesia. Dan penentu terkuat dari nominasi beliau sebagai calon presiden bukanlah Megawati Sukarnoputri selaku Ketua Umum PDIP, melainkan tekad dan aktivasi seluruh rakyat pendukungnya.


Laku naif-buruk memainkan otot-otot kekuasaan pada lembaga-lembaga negara semata-mata atas dasar keangkuhan kekuasaan jelas melanggar diktum tentang kiat niscayanya mengindahkan kebajikan publik sebagai tiang pancang pelestari kekuasaan. Itulah yang diteladankan oleh Tokugawa Ieyasu di Jepang pada pertengahan Abad ke-16 dan antara lain dari situ pulalah konseptualisasi atas laku demikian dicanangkan oleh Rousseau:  “Penguasa terkuat takkan pernah cukup kuat mempertahankan kekuasaannya kecuali jika dia mentransformasikan kekuasaan itu menjadi kebajikan dan kepatuhan menjadi kewajiban.” Senafas dengan itu, semakin suatu kubu/koalisi/kongsi politik dibentuk sonder ideologi atau prinsip-prinsip luhur, semakin rapuh pulalah “triple k” itu dan semakin terbuka pulalah potensi misreprepresentasi atau kesenjangan antara individu politisi dengannya.


Diamalkannya laku kenegarawanan oleh Zulkifli Hasan selaku Ketua MPR memberikan “boost” yang sungguh berarti bagi ofensif kenegarawanan seorang Jokowi. Itu membuat langkahnya terayun lebih ringan dan lebih tegap untuk menemui Prabowo Subianto yang kubunya memang berkali-kali terbukti hendak menjegal pemerintahan Jokowi-Kalla. Dalam skala lebih luas, frekuensi dan intensitas rangkaian laku kebajikan publik Jokowi dengan pengertian penuh seluruh anggota keluarganya dalam rentang waktu bertahun-tahun ini telah membangkitkan simpati fenomenal dari mayoritas rakyat Indonesia kepadanya.


Sejauh berita tentangnya benar, keteladanan publik bahkan telah dilakukan sejak dini sekali secara murni –bukan demi pencitraan-- oleh Gibran Rakabuming, putra sulung Jokowi. Anak muda teladan ini  berpantang membangun bisnis mandirinya dengan bantuan sang ayah yang karir politiknya memang mencelat bagai meteor. Laku sang putra lagi-lagi membuktikan bahwa dalam keluarga Jokowi sekalipun perilaku kekuasaan model Orde Baru atau model bablasan Orde Baru selama ini pun sudah tidak berlaku. Ini bukan baru janji seperti biasa diupacakan oleh presiden-presiden Reformasi sebelum Jokowi.

 

Ini sudah fakta.
Sebagian besar substansi visi-misi Jokowi-JK yang cemerlang pasti bukanlah hasil kerja seorang Jokowi sendiri, melainkan hasil kerja suatu tim pemikir yang handal- koheren secara konseptual dan paham realitas medan di Tanah Air serta realitas sejarah mutakhir  bangsa kita. Tanpa kombinasi syarat-syarat itu, kita takkan menjumpai pernyataan-pernyataan yang menekankan bahwa jalan perubahan adalah “jalan ideologis” yang bertumpu pada Pancasila dan Trisakti atau “kepribadian” yang bertolak dari “realitas kebhinekaan dan kemaritiman” atau “semangat gotong royong” yang dilihat sebagai “alat ideologi di dalam kolektivitas bangsa”, sehingga di dalam kolektivitas ini ruh (ideologi) memiliki raga (bangsa).


Visi-misi itu secara tajam menyatakan bahwa degradasi karakter bangsa bersumber dari dua faktor, yaitu pada “kebudayaan pasar yang mengkomoditaskan manusia dan kebudayaan yang bertumpu pada identitas primordial.” Dari situlah “Nawa Cita” dicanangkan, yaitu menghadirkan kembali negara secara positif di dalam kehidupan nyata kita berbangsa; menciptakan pemerintahan yang bersih dan terpercaya; membangun Indonesia dari pinggiran; menolak terjerumus ke dalam status negara lemah; meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di mancanegara; mewujudkan kemandirian ekonomi; merevolusi karatkter bangsa; dan memperteguh kebhinekaan serta memperkuat restorasi aneka pranata kemasyarakatan yang sehat dan berakar di seluruh Indonesia.


Dari “Nawa Cita” itu yang paling orisinal dan paling mendesak mungkin adalah tekad untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Sudah merupakan rahasia umum bahwa di banyak wilayah perbatasan negara kita dengan negara-negara lain, masyarakat bangsa kita masih hidup pada tingkat subsistensi. Kesenjangan tiga kali lipat antara Jawa dan luar-Jawa, antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat, dan antara perkotaan dan pedesaan. Semua kenyataan kelabu ini berkorelasi langsung pada kerentanan kedaulatan negara-bangsa kita.


Tentu itu semua barulah cita-cita. Tak terhitung penghambat maupun perangkap yang akan bekerja serempak untuk membatalkannya atau membuatnya tetap hanya sebagai impian tak berdaya. Akan tetapi kemampuan para perumus Visi-Misi Jokowi-JK untuk menguraikan cita-cita pasangan kepresidenan ini dalam kerangka konseptual secara kuat, padu, dan koheren itu sendiri sudah merupakan suatu pertanda kekuatan niat, tekad, dan bacaan problematik yang melandasinya.


Dibawakan kepada karakter pasangan Jokowi-JK sebagai dua putra bangsa yang sama-sama lebih senang menghasilkan (to deliver) daripada beretorika, bercitra-ria, atau ber-“parle-parle” tanpa moralitas dan otoritas, bangsa kita bisa berharap bahwa setidaknya sepertiga atau separuh dari target itu bisa tercapai. Dan jika mayoritas komponen jiwa besar bangsa kita di dalam dan di luar pemerintahan bisa bersinergi bersama dalam semangat gotong-royong sejati, dua pertiga dari target raksasa “Nawa Cita” itu insya Allah akan bisa tercapai dalam rentang waktu yang realistis.


Pada semua hal atau gagasan yang telah kita utarakan di atas, terutama pada Visi-Misi Jokowi-JK, “revolusi mental” sesungguhnya sudah mulai bekerja.


Sebagai penutup, premis-premis atau praktek-praktek kerdil-konyol dalam politik hanya akan menjadi bumerang bagi para pelakunya. Semua insan politik dan partai politik di Tanah Air haruslah tegas menolak premis-premis bahwa dunia politik  itu selalu licik dan culas. Termasuk di situ paham sesat bahwa “Dalam politik tak ada kawan abadi; yang ada hanyalah kepentingan abadi.” Premis atau gagasan berbau Schumpeterian ini jelas bertentangan dengan korpus karya pemikir-pemikir politik yang lebih berbobot seperti John Rawls, Giovanni Sartori, dan John Stuart Mill (yang menekankan sentralitas “the best minds of the nation”). Prinsip-prinsip luhur dan/atau ideologi-ideologi besar yang bertumpu pada hitungan kemerdekaan/kebebasan, keadilan/kesetaraan, keniscyaan kemajemukan, serta kehormatan, harkat, dan hak-hak asasi manusia mau tak mau harus diindahkan. Reputasi Nelson Mandela dan Hugo Chavez sama-sama meroket dalam cakrawala politik karena keduanya sama-sama berjuang sepenuh-penuhnya di atas landasan-landasan politik yang luhur.


Paradigma politik Reformasi yang sesungguhnya hendak kembali kepada paradigma sejati demokrasi jelas bertentangan dengan premis-premis dan gagasan-gagasan kerdil-konyol di atas. Jiwa-jiwa besar dalam kehidupan politik takkan pernah lahir darinya. Jiwa-jiwa besar senantiasa berhitung dalam kerangka “manusia sebagai karakter utama” –manusia sebagai “men of characters”: Jiwa-jiwa besar dan/atau manusia-manusia terpuji. Indonesia hanya bisa bangkit dengan dan bersama manusia-manusia demikian, dari tingkat elite maupun dari tingkat akar rumput.


Dari fenomena Jokowi, Zulkifli Hasan, dan para relawan Pilpres yang bangkit bergerak secara tulus, total, dan konsisten, insya Allah bangsa kita terbukti cukup memiliki “reservoir” dari manusia-manusia demikian pada kedua tingkat eksistensi tadi. Dari situ sama sekali tidaklah salah membayangkan kebesaran bangsa kita di masa depan yang dekat.***

 

Dimuat di Kompas, 20 Oktober 2014

Di Atas DPR Masih Ada Rakyat

INBOleh: Ikrar Nusa Bhakti 

 

PARA anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019 yang baru dilantik pada Rabu, 1 Oktober 2014, mempertontonkan sidang paripurna yang tidak apik untuk ditonton, kalau tidak dapat dikatakan memuakkan.

 

Pada Rabu malam hingga Kamis (2/10) dini hari itu, hujan interupsi dan teriakan begitu membahana, hanya untuk menentukan apakah sidang berlanjut malam itu atau ditunda keesokan harinya. Semua ini terkait dengan jadwal sidang untuk memilih pimpinan DPR dalam satu paket yang harus disetujui oleh paling sedikit lima fraksi yang berbeda.

 

Sidang Paripurna DPR dini hari itu akhirnya dimenangi koalisi partai pendukung Prabowo-Hatta yang menyebut dirinya Koalisi Merah Putih (KMP) ditambah Fraksi Partai Demokrat  yang menyapu bersih semua posisi pimpinan di DPR.

 

 

Kelima pimpinan DPR periode 2014-2019 tersebut adalah Ketua Setya Novanto (Fraksi Partai Golkar), Agus Hermanto (Demokrat), Taufik Kurniawan (PAN), Fahri Hamzah (PKS), dan Fadli Zon (Gerindra).  Ini berarti koalisi partai pendukung Prabowo-Hatta yang kalah pada Pemilu Presiden 2014 memenangi pertarungan politik di Dewan yang dapat dikatakan the loser takes all.
 
Pertanyaan yang muncul di benak kita adalah, pertama, tidak adakah lagi prinsip kebersamaan (togetherness), kebijaksanaan (wisdom), dan musyawarah mufakat dalam politik Indonesia masa kini dan mendatang? Kedua, apakah politik Indonesia lebih ditentukan oleh personalisasi,  adu kekuatan, dan balas dendam politik antar-aktor yang memiliki hegemoni dan dominasi kekuasaan di partai atau koalisi partai? Ketiga, tidakkah kepentingan bangsa, rakyat, dan negara seharusnya lebih didahulukan ketimbang kepentingan individu, kelompok, dan partai seperti sumpah dan janji para anggota DPR yang terhormat?
 
Keempat, apakah pemerintahan Jokowi-JK akan menjadi pemerintahan yang bagaikan ”Bebek Lumpuh” (lame-duck government) dalam lima tahun ke depan? Kelima, masih adakah titik terang dari jalan buntu politik dalam hubungan eksekutif dan legislatif ke depan?
 
Personalisasi politik
Pada siang harinya, sebenarnya Partai Demokrat (PD) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sama posisinya dengan koalisi empat partai pendukung Jokowi-JK, yakni PDI-P, PKB, Partai Nasdem, dan Partai Hanura, yang menginginkan agar rapat pemilihan paket pimpinan Dewan dilaksanakan pada Kamis, 2 Oktober 2014. PPP akhirnya berubah sikap dan kembali ke koalisi partai pendukung Prabowo-Hatta, sementara PD juga mendesak rapat dilanjutkan malam itu juga.
 
Posisi PD ini terjadi akibat gagalnya pertemuan antara Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang sedianya akan dilakukan di Hotel Sultan pada Rabu (1/10) malam.
 
Di satu sisi, Presiden SBY yang juga Ketua Umum PD membuat pernyataan pers yang menyayangkan gagalnya pertemuan antara dirinya dan Megawati. Padahal, jika pertemuan tersebut terjadi, kedua pemimpin itu dapat duduk bersama untuk membicarakan bagaimana menyelamatkan bangsa ini dari situasi ”pemerintahan yang terbelah” ini.
 
Di sisi lain, politisi senior PDI-P, Pramono Anung, menyatakan kepada pers bahwa Megawati mau bertemu dengan SBY pada Rabu malam itu asalkan didahului kerja sama antara PD dan PDI-P beserta koalisinya dalam mengegolkan paket pimpinan Dewan versi koalisi partai pendukung Jokowi-JK. Prasyarat ini sebagai ujian apakah SBY benar-benar serius untuk menata bangsa ini ke depan ataukah SBY akan kembali menelikung di tengah jalan seperti dialami Megawati pada pilpres langsung pertama 2004.
 
Politik balas dendam
Kita juga tahu bahwa terlepas adanya bantahan dari partai koalisi partai pendukung Prabowo-Hatta, masih ada dendam politik akibat kekalahannya pada Pilpres 2014 lalu sehingga sulit bagi koalisi itu untuk melakukan musyawarah mufakat dengan koalisi partai pendukung Jokowi-JK dalam segala hal di parlemen.
 
Koalisi Prabowo-Hatta secara kebetulan merupakan partai mayoritas di parlemen sehingga dapat melakukan politik sapu bersih atas jabatan pimpinan Dewan dan posisi-posisi di alat-alat kelengkapan Dewan.
 
Sebelumnya koalisi ini seminggu sebelumnya juga berjaya dalam mengegolkan RUU Pilkada menjadi UU yang mengubah pilkada langsung menjadi pilkada melalui DPRD. Ini berarti ada kelanjutan arah kebijakan politik yang dilakukan koalisi Prabowo-Hatta pada DPR periode 2009-2014 dan DPR 2014-2019.
 
Jika ini benar-benar terjadi, tampak jelas kita akan menyaksikan pemerintahan yang terbelah dalam lima tahun mendatang jika tidak ada perubahan peta koalisi dalam setahun mendatang, ketika beberapa partai di koalisi Prabowo-Hatta ada yang harus melakukan musyawarah nasional seperti Golkar atau muktamar seperti PPP. Jika di kedua partai itu tak terjadi perubahan rezim, bukan mustahil pemerintahan yang terbelah ini menjadi kenyataan karena pemerintahan Jokowi-JK hanya didukung koalisi minoritas di parlemen (DPR).
 
Pimpinan partai di kedua kubu koalisi itu tentu masih memiliki hegemoni politik untuk memengaruhi cara pandang atau langkah politik partainya. Kelompok mayoritas di parlemen juga akan terus berupaya untuk tetap menjadi kekuatan hegemoni dan dominan di parlemen. Ini yang menimbulkan jalan buntu di parlemen dalam setiap persidangan jika tidak ada perubahan peta koalisi atau paling tidak niat baik untuk membangun bangsa dan negara ini secara bersama.
 
Sinar di ujung terowongan gelap
Kita masih menunggu apakah ego personal antara SBY dan Megawati akan luluh ketika PDI-P dan PD sama-sama mendukung dua perppu yang diajukan SBY untuk mempertahankan pilkada langsung terus bertahan di negeri ini. Sebetulnya, SBY tidak perlu menandatangani UU Pilkada yang baru karena yang menyetujui RUU itu menjadi UU hanya 226 anggota dari 496 anggota yang hadir, yang berarti kurang dari 50 persen dan harus batal demi hukum.
 
Jika kerja sama itu benar-benar terwujud, bukan mustahil ini adalah awal kerja sama yang baik kedua partai demi masa depan bangsa dan demokrasi di negeri ini. Di tengah berbagai kebuntuan politik, sesungguhnya masih ada sinar di ujung terowongan gelap.
 
Jika ini terjadi, berarti kepentingan rakyat, bangsa, dan negara benar-benar diperjuangkan. Jika tidak, rakyat sebagai pemilik kedaulatan bukan mustahil akan membentuk parlemen jalanan.
 
Itukah warisan politik yang ditinggalkan SBY? Ini juga taruhan politik bagi pemerintahan SBY yang harus menjawab berbagai pertanyaan peserta asing yang akan menghadiri Bali Democracy Forum, 10 Oktober mendatang, apakah kita mengalami kemunduran demokrasi atau akan mematangkan demokrasi kita.
 
Dimuat di Kompas, 3 Oktober 2014
 

Penulis adalah Profesor Riset di LIPI dan Ketua Harian PP AIPI
 
 

 

Demokrasi dan Batas Kebebasan

victor silaenOleh:Victor Silean

 

DEMOKRATISASI yang bergulir deras lebih dari sewindu terakhir telah membuat masyarakat Indonesia pada umumnya sangat menikmati kebebasan.

 

Pertanyaannya, apakah demokrasi identik dengan kebebasan? Betul, di tataran budaya, nilai utama dari demokrasi adalah kebebasan, yang berdimensi dua: bebas dari (tekanan, paksaan, ancaman) dan bebas untuk (bicara, berpikir, berekspresi). Memang, masih ada dua perspektif demokrasi yang lain, yakni sistemik (menyangkut struktur dan institusi) dan prosedural (mekanisme dalam menentukan maupun memilih kebijakan dan elite-elite yang akan memimpin publik).

 

Namun, dua perspektif itu niscaya membuat demokrasi semu jika tak disertai dengan penghayatan yang mendalam oleh masyarakat akan keniscayaan nilai-nilai demokrasi (selain kebebasan ada lagi kesetaraan, independensi, pluralisme dan individualistis) itu. Pertanyaannya, apakah kebebasan merupakan sesuatu yang tanpa batas?

 

Dibenarkankah, misalnya, seseorang dengan mengatasnamakan kebebasan lalu berteriak-teriak semaunya sendiri, padahal di sekelilingnya ada banyak orang yang merasa terganggu? Bolehkah orang banyak menutup jalan tol atas nama kebebasan yang bahkan dirasionalisasi dengan “motif baik” demi menuntut tarif tol tidak dinaikkan? Dalam beberapa minggu terakhir ini, wacana publik sempat diramaikan oleh dua isu yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi.

 

Pertama, seorang mahasiswi pascasarjana bernama Florence Sihombing yang menulis sesuatu di jejaring sosial, path, yang dianggap menghina Yogyakarta. Ia lalu dilaporkan ke polisi dan sempat ditahan, tapitak lama kemudian dilepaskan. Florence sendiri kemudian minta maaf kepada Sultan HB X dan kepada warga Yogyakarta.

 

Kedua, seorang pemilik akun Twitter dengan nama @kemalsept, yang karena dianggap telah menghina Kota Bandung dan wali kota Bandung lalu secara resmi dilaporkan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil ke polisi. “@kemalsept Anda secara resmi saya laporkan ke kepolisian, untuk tweet-tweet penghinaan Pasal 27 UU 11 tahun 2008,” tulis Ridwan dalam akun Twitter resminya, 5 September lalu.Tak hanya itu, dalam statusnya, Ridwan juga mengunggah fotoscreen capture lini masa Twitter yang bersangkutan. Dalam foto itu tampak pemilik akun @kemalsept menghina Bandung dengan kata-kata kasar. Semuanya ditulis dengan huruf kapital. “Kritik ada tempat dan etikanya.

 

Kalau menyerang pribadi tentu ada kehormatan yang harus dijaga. Beda, kan, kritikan dan cacian, apalagi ke pribadi,” ujar Ridwan. “Ini jadi pembelajaran. Dimaafkan ya dimaafkan,” katanya.Namun, ia berharap agar hal serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang. Lebih dari demokrasi di tataran sistemik dan prosedural, demokrasi di tataran budaya lazimnya membutuhkan waktu relatif panjang untuk mencapai situasi dan kondisinya yang ideal. Pasalnya, kebebasan memang cenderung disalahpahami dan disalahgunakan jika tidak didukung dengan dua nilai lainnya, yakni rasionalitas dan moralitas.

 

Dengan rasionalitas, niscaya setiap orang menggunakan hak-hak asasinya secara bertanggung jawab. Sebaliknya tanpa rasionalitas orang-orang cenderung bertindak dan berperilaku semau-maunya sendiri. Dengan moralitas, niscaya setiap orang menjalani hidupnya secara tertib dan tak ingin meremehkan atau mengabaikan orang-orang lain di sekitarnya.

 

Sebaliknya tanpa moralitas, orang-orang cenderung hidup tak teratur dan tak memedulikan kehadiran orang-orang lain di sekitarnya. Dengan demikian maka demokrasi niscaya berkembang sehat jika pilarnya adalah masyarakat sipil yang nalarnya telah akil balig, telah mampu berpikir rasional dan mandiri. Atas dasar itulah, niscaya orangorang tak cenderung salah mengerti dan menyalahgunakan kebebasan di tengah demokratisasi yang bergulir deras ini.

 

Maka di dalam kehidupan sesehari, komunikasi yang terjalin niscaya juga menjadi sarat makna alih-alih ngalor-ngidul tanpa arah. Hal itu bukan hanya menjadi keharusan di dalam komunikasi di dunia nyata (secara lisan), tetapi juga di dunia maya (secara tulisan). Pertanyaannya, itu gampang atau sulit? Jawabannya, mungkin agak sulit karena diperlukan dua nilai pendukung itu tadi: rasionalitas dan moralitas.Dengan kedua nilai yang telah dihayati itulah komunikasi yang sebelumnya berwujud talking (nirmakna) niscaya menjadi speaking (sarat makna).

 

Memang, dengan semua nilai demokrasi yang disebutkan tadi maka demokrasi di dalam kehidupan sehari-hari menjadi rawan konflik. Kendati begitu, demokrasi tetap merupakan alternatif sistem dan way of life yang terbaik demi menghindarkan terjadinya monopoli dalam menginterpretasi kebenaran.

 

Demokrasi juga niscaya menjadikan kita mampu bersikap toleran dan apresiatif terhadap segala macam perbedaan. Pada akhirnya, bukankah itu juga yang niscaya membuat kita rendah hati karena merasa orang-orang lain juga memiliki kebenaran? Bukankah karakter seperti itu sangat baik dan terpuji?

 

Jadi, apakah kebebasan dalam demokrasi itu tanpa batas? Tentu tidak. Ia bahkan penuh batas di sana-sini.Pertama, karena kita hidup di tengah masyarakat yang memiliki hukum (Costello, 2000). Itulah yang otomatis membatasi setiap orang.

 

Kedua, karena demokrasi harus seiring sejalan dengan hak asasi manusia. Kesadaran akan hak asasi orang-orang lain itulah yang memunculkan kesadaran bahwa kita harus membatasi kebebasan diri sendiri demi menghormati orang-orang lain itu.

 

Ketiga, karena dengan dipandu moralitas dan rasionalitas, kita harus senantiasa mempertimbangkan hal-hal yang benar dan baik yang sepatutnya dilakukan.Keempat, karena sadar akan kehadiran orangorang lain di tengah masyarakat maka kita niscaya berpedoman pada etiket dan etika yang dengan sendirinya

membatasi kebebasan.

 

Dengan alasan-alasan itulah maka demokrasi selalu ada batasnya, bahkan banyak. Maka, adalah salah jika sebagian orang mengatakan kebebasan dalam demokrasi itu liar. Sebaliknya, justru demokrasi yang rasional dan bermoral menjadikan kebebasan itu bertanggung jawab.

 

Maka jika hingga kini kita masih kerap membaca kata-kata yang tak sopan, penuh caci maki dan hinaan, atau bahkan disertai dusta tanpa data, yang ada di berbagai media jejaring sosial, anggap saja si pemilik akun yang bersangkutan belum cukup rasional dan kurang bermoral.

 

Dimuat di Sindo, 2 Oktober 2014.

 

Penulis adalah Dosen FISIP Universitas Pelita Harapan dan Anggota AIPI

 

http://nasional.sindonews.com/read/907306/18/demokrasi-dan-batas-kebebasan

Menuju Penguatan Checks and Balances

firman noorOleh: Firman Noor, Ph.D

 

PASCA-Pilpres 2014 bangsa kita disuguhi sebuah pertarungan sengit tingkat tinggi yang melibatkan dua kubu, yakni Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Pertarungan serial antara kubu KMP dan KIH dapat dilihat dalam berbagai macam bacaan.

 

Bagi yang pesimistis akan melihatnya sebagai sebuah situasi yang akan menyulitkan bagi pembuatan kebijakan (deadlock) yang ujung-ujungnya kegagalan pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Pertarungan sengit ini juga dianggap hanya akan menyuburkan nuansa oligarki, baik dalam makna mendahulukan kepentingan politik masing-masing kelompok maupun dalam arti semakin tergusurnya aspirasi masyarakat yang tertutup oleh awan mendung pertarungan kepentingan masing-masing kubu koalisi itu.

 

Pandangan-pandangan tersebut memang tidak bisa disalahkan. Beberapa ahli seperti Juan Linz dan Scott Mainwaring telah mengingatkan tentang situasi di atas. Bagi keduanya, situasi tidak menyenangkan di atas bahkan tetap berpotensi terjadi meski presiden bukanlah kekuatan minoritas dalam parlemen.

 

Meski demikian, situasi sengitnya pertarungan legislatif dan eksekutif sebenarnya tidak melulu harus berakhir fatal. Bahkan dapat menjadi situasi yang diperlukan, setidaknya dalam upaya membangun tradisi checks and balances yang lebih proporsional, yang tampaknya telah menjadi barang asing dalam kehidupan politik bangsa ini.

 

Dalam Naungan Kartel

 

Pertarungan politik antara legislatif dan eksekutif, dalam skema presidensial, yang mewujud pada pertarungan pihak KMP dan KIH sesungguhnya belum ada preseden di republik ini. Pada masa demokrasi terpimpin (1959-1966) hingga Orde Baru (1966-1998) legislatif selalu dalam bayang-bayang presiden. Peran DPR dikebiri hingga menjadi sekedar lembaga pemberi legitimasi atas kehendak presiden. Di awal reformasi, nuansa bangkitnya DPR (legislative heavy) mulai terasakan. Sepintas menunjukkan mulai adanya keseimbangan antara legislatif dan eksekutif. Namun jika ditelaah lebih dalam, kontrol itu semu.

 

Hal ini karena pemerintah yang terbentuk merupakan kepanjangan tangan saja dari kekuatan politik dalam parlemen. Kenyataan ini terlihat dari komposisi kabinet Gus Dur yang dijejali sejumlah elite partai yang notabene adalah tokoh-tokoh teras seluruh partai besar dan menengah yang ada di DPR. Dengan situasi ini, kehidupan politik secara substansi lebih bernuansakan kartel.

 

Terbukti kemudian eksistensi pemerintahan Gus Dur segera pudar saat ia berupaya meninggalkan koalisi besar tersebut.Di usia singkat pemerintahan Gus Dur, mekanisme checks andbalances sejatinya belum seutuhnya sempat terlaksana, terhenti tidak lama ketika upaya untuk lebih menyeimbangkan kekuatan itu dicoba oleh Gus Dur. Pemerintahan selanjutnya di bawah Presiden Megawati mewarisi sebuah situasi politik kartel yang secara substansi tetap tidak menguatkan semangat checks and balances.

 

Pada masa SBY, situasi juga belum menggembirakan. Kalaupun coba untuk diupayakan pelaksanaan spirit checks and balances, itu masih bersifat sporadis.Sumberdari inisemuaadalah karena presiden mampu menghimpun sebuah kekuatan politik mayoritas di parlemen. Pada periode pertama kekuasaannya, partai-partai pendukung pemerintahan SBY adalah kekuatan mayoritas di DPR, persisnya setelah keberhasilan JK menjadi pucuk pimpinan Golkar.

 

Begitu juga pada periode kedua. Gabungan kursi partaipartai pendukungnya bahkan menguasai 421 kursi atau sekitar 75% dari total kursi DPR. Dalam konstelasi politik semacam inilah sekali lagi dapat dimengerti jika hubungan bernuansakan kontrol jelas sulit untuk benar-benar mewujud.

 

Saat ini situasinya relatif berbeda, presiden bukanlah kepanjangan kepentingan DPR dan juga tidak didukung oleh kekuatan mayoritas di DPR. Masing-masing lembaga juga akan saling mengimbangi mengingat tidak dapat dengan mudahnya didikte. Dengan atmosfer tersebut, eksistensi trias politica dengan semangat checks and balances yang genuine berpotensi menguat.

 

Beberapa Dampak Positif

Terlepas dari beberapa aspek negatif yang masih berpotensi terjadi, kontestasi KMP dan KIH sebenarnya dapat menjadi sebuah jalan masuk bagi sebuah pemerintahan yang lebih berkualitas. Prinsipnya, dengan menguatnya spirit checks and balances dari parlemen tentu saja pemerintah akan makin serius dalam mengajukan sebuah rancangan kebijakan dan juga dalam menjalankan kebijakan itu. Dengan kata lain, kualitas kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya akan lebih baik lagi. Terbangunnya checks and balances yang baik juga berpotensi kuat meminimalkan politik kartel.

 

Politik kartel yang cenderung menggejala selama ini muncul disebabkan karena para aktor politik, terutama antara pemerintah dan oposisi, tidak memiliki sikap yang ajek dalam memosisikan dirinya. Akibatnya, manakala ada tawaran politik transaksional dari salah satu pihak pada pihak lain yang sifatnya memberikan keuntungan eksklusif bagi semua, hal itu dengan akan mudah bergayung sambut.

 

Pertarungan di DPR belakangan ini memperlihatkan bahwa KMP masih cukup konsisten dengan agenda politiknya.Terlepas dari masih lemahnya komunikasi politik PDIP dengan KMP, hal yang menyebabkan KMP bersikap konsisten adalah komitmen kuat terhadap cita-cita bersama yang ada di koalisi itu. Kita tidak pernah tahu sampai kapan sikap konsisten dan konsekuen ini akan terus terjadi. Namun setidaknya hingga kini peluang untuk politik kartel masih relatif tertutup.

 

Tentu saja ujung itu semua seharusnya tetap demi kepentingan bangsa dan bukan gagah-gagahan kelompok.Untuk itu upaya-upaya untuk membuka komunikasi ala negarawan tidak boleh terhenti. Maksud utamanya adalah agar kedua belah pihak dapat saling memahami iktikad baik masing-masing pihak, yang nantinya dapat menjadi batu loncatan sebuah hubungan yang produktif.

 

Hanya dengan komunikasi yang baik itulah checks and balances akan tidak dipandang sebagai sarana untuk saling jegal, melainkan sebagai sebuah kebutuhan dasar bagi hadirnya pemerintahan yang lebih aspiratif dan efektif.

 

Dimuat di Sindo, 6 Oktober 2014

 

http://nasional.sindonews.com/read/908475/18/menuju-penguatan-checks-and-balances