Kolom AIPI

Tahun Politik Tanpa Isu “Sara”

shTahun 2018 dan 2019 secara populer sering disebut sebagai “tahun politik”. Momentum pilkada serentak 2018 dan pemilu serentak 2019 tampaknya menjadikan penyebutan tersebut seolah-olah benar adanya. Toh, tidak ada yang menggugat. Lalu, apa saja tantangan bangsa kita di tahun politik?

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, mungkin perlu sedikit “pelurusan”. Setiap tahun pada dasarnya merupakan tahun politik, dalam arti bahwa kebijakan dalam bidang atau sektor publik apa pun tidak akan terlaksana tanpa keputusan politik. Kehidupan kolektif yang adil, sejahtera, demokratis, dan terkelola secara baik, hanya mungkin diwujudkan melalui keputusan politik, baik yang dibuat bersama oleh Presiden dan DPR dalam bentuk perundang-undangan, maupun yang diputuskan sendiri oleh lembaga eksekutif selaku pemerintah yang telah memperoleh mandat rakyat melalui pemilihan umum.

Hanya saja tahun 2018 dan 2019 menjadi “tahun politik” yang istimewa karena pilkada 2018 yang diselenggarakan bersamaan di 171 daerah merupakan gelombang ketiga atau terakhir dari tiga tahap pilkada serentak, setelah pilkada serentak 2015 dan 2017. Sedangkan Pemilu 2019 adalah pemilu serentak pertama bagi bangsa Indonesia, ketika pemilu presiden dilakukan secara bersamaan pada satu waktu yang sama dengan pemilu legislatif. Dengan demikian pada Pemilu 2019 kita bakal memilih lima lembaga demokrasi sekaligus, yakni Presiden dan Wapres serta anggota-anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Seperti sudah diagendakan oleh Komisi Pemilihan Umum, tahapan Pemilu Serentak 2019 pun sudah dimulai bahkan sejak akhir 2017 (pendaftaran dan verifikasi partai peserta pemilu) dan berlanjut tanpa henti sepanjang 2018 hingga awal 2019.

Momentum penyelenggaraan yang berhimpitan dan bahkan saling beririsan antara pilkada serentak  dan pemilu serentak  itulah yang menjelaskan mengapa para elite parpol begitu percaya bahwa formasi koalisi parpol dalam pilkada akan menentukan keberhasilan formasi koalisi pemilu presiden 2019 mendatang. Dinamika dan tarik-menarik antarpartai dalam mengusung pasangan calon Pilkada 2018 yang begitu tinggi dan cenderung semakin “memanas” akhir-akhir ini merefleksikan hal itu. Para elite pemimpin partai yakin, keberhasilan koalisi partai dalam memenangkan pilkada akan menentukan keberhasilan koalisi dalam memenangkan pilpres.

Parpol Gagal Fokus

Pemilu dan pilkada pada dasarnya adalah momentum untuk merayakan kedaulatan rakyat. Keduanya bagaimana pun, harus dipandang sebagai peristiwa politik rutin yang membuka peluang sebesar-besarnya bagi publik untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang dianggap terbaik, baik dari segi rekam jejak, kapabilitas, visi dan kepemimpinan, maupun moralitas dan integritasnya.

Problemnya, partai politik sebagai institusi demokrasi yang memiliki otoritas dan tanggung jawab mengusung pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, tidak pernah benar-benar fokus serta siap dengan kewenangan yang dimilikinya. Terkait paslon yang diusung dalam pilkada serentak 2018 misalnya, ada saja alasan partai-partai politik untuk menunda penetapan paslon, menarik ataupun membatalkan dukungan, hingga detik-detik terakhir batas waktu yang ditentukan oleh KPU.

Penjelasan atas realitas politik seperti ini tidak hanya bisa dicari dari belum adanya sistem kaderisasi yang jelas, terukur, berkala, dan berkesinambungan dari sebagian parpol kita, melainkan juga tidak adanya keseriusan elite dan pemimpin parpol kita untuk melembagakan tradisi rekrutmen politik berbasis kader. Fenomena tarik dukungan Partai Golkar terhadap Ridwan Kamil dalam pilkada Jawa Barat misalnya, begitu pula keputusan beberapa elite politik lokal PDI Perjuangan di NTT untuk keluar dari partai –karena pimpinan pusat partai lebih mengusung paslon nonkader ketimbang kader dalam Pilgub NTT– sekurang-kurangnya merefleksikan realitas politik tersebut.

Gagal fokus itu pula yang menjelaskan mengapa Partai Gerindra lebih ingin mengusung Yenny Wahid sebagai calon gubernur Jawa Timur ketimbang menyiapkan dan mendukung kader mereka sendiri. Seperti diketahui, Yenny akhirnya lebih memilih “tugas sejarah” memperjuangkan ajaran ayahandanya Gus Dur ketimbang berlumur lumpur kekuasaan dalam Pilkada Jatim. Tarik-menarik antara Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat terkait pencalonan Deddy Mizwar dalam Pilkada Jabar bisa pula dibaca dalam konteks yang sama.

Demokrasi yang Riang

Tantangan berikut yang dihadapi bangsa kita memasuki tahun politik adalah bagaimana menjadikan penyelenggaraan pilkada di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota pada 2018 ini tidak hanya berlangsung secara bebas dan demokratis, tetapi juga dalam suasana damai dan tanpa gejolak. Terlampau besar ongkos politik yang harus ditanggung bangsa kita jika pilkada yang seharusnya menjadi momentum sirkulasi pemimpin secara damai justru semakin mempertajam konflik dan pembelahan politik di tingkat masyarakat karena berpotensi berlanjut dalam pemilu serentak 2019.

Problemnya, pilkada yang berlangsung damai dan tanpa gejolak tidak hanya mensyaratkan berlangsungnya kompetisi yang fair dan sportif, melainkan juga meniscayakan melembaganya saling percaya di antara berbagai elemen, kelompok, dan golongan masyarakat. Sulit dipungkiri bahwa salah satu persoalan besar yang menjadi sumber kekeruhan dan kegaduhan politik, dan bahkan konflik politik saat ini adalah masih melembaganya suasana saling curiga di antara berbagai elemen bangsa kita. Akibatnya, seperti terekam dalam pilkada Jakarta, masyarakat tidak bisa menikmati demokrasi dalam suasana riang, gembira, dan damai. Sebaliknya, masyarakat berada di bawah tekanan mobilisasi politik berbasis identitas asal, khususnya agama dan etnis. Memilih dan/atau tidak memilih pasangan calon tertentu seolah-olah berkaitan dengan agama ataupun suku yang dianut pemilihnya. Pilkada yang seharusnya merupakan kontestasi mencari pemimpin berbasis kinerja, seolah-olah berubah menjadi ajang memilih agama berbasiskan persepsi “bias” terhadap tingkat kesalehan para paslon.

Apabila tidak ada upaya serius negara, parpol, dan masyarakat menghindarinya, realitas politik pilkada Jakarta bisa terulang di daerah-daerah lainnya. Pada tingkat negara, diperlukan konsistensi penegakan hukum, termasuk penegakan hukum kampanye pilkada berdasarkan UU Pilkada No. 10 Tahun 2016. Di dalam Pasal 69 ayat (b) UU No. 10 Tahun 2016 jelas sekali ada larangan menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, para calon kepala daerah dan partai politik. Pada pasal yang sama di ayat berikutnya juga diatur larangan kampanye yang bersifat menghasut, memfitnah, dan mengadu domba partai politik, perseorangan, dan kelompok masyarakat. Termasuk di dalamnya, penyalahgunaan rumah ibadah sebagai ajang kampanye, menghasut, memfitnah, dan mengadu domba antarmassa pendukung paslon dan/atau parpol. Ini tentu menjadi tanggung jawab Polri dan penyelenggara pemilu dan/atau pilkada, khususnya Badan Pengawas Pemilu.

Pilkada Tanpa SARA

Di tingkat parpol, problemnya, kurang sekali kesadaran para pemimpin partai atas daya rusak kompetisi pilkada yang diwarnai oleh politisasi berbasis sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Ini tercermin dari kehadiran sejumlah elite pemimpin parpol dalam ajang mobilisasi massa bernuasa SARA menjelang Pilkada Jakarta pada 2017 yang lalu. Mereka tidak menyadari bahwa luka politik dan sosial yang ditimbulkan oleh pembelahan politik berbasis SARA bukan hanya sulit disembuhkan, tetapi juga berpotensi diwariskan secara turun-temurun oleh para pendukung dan loyalis partai di tingkat akar rumput.

Pada tingkat masyarakat, para elite dan pemimpin masyarakat juga perlu menyadari betapa luas, dalam, dan masif potensi kerusakan yang dialami bangsa kita jika pilkada dan pemilu memfasilitasi konflik berbasis sentimen SARA. Tidak ada kerusakan yang melebihi kerusakan dan kehancuran yang diakibatkan oleh konflik berbasis SARA. Kehancuran yang dialami oleh Suriah dan Irak di Timur Tengah akibat perjuangan mereka yang menamakan diri sebagai ISIS merupakan contoh telanjang betapa dahsyat kebinasaan yang diakibatkan konflik berbasis SARA.

Oleh karena itu tantangan terbesar bangsa kita dalam menyongsong pilkada serentak 2018 dan pemilu serentak 2019 bukan sekadar mencari dan memilih pemimpin terbaik, berintegritas, dan bertanggung jawab. Lebih jauh dari itu, tidak kalah penting adalah bagaimana agar proses mencari pemimpin terbaik tersebut dilakukan secara damai, bermartabat, dan tanpa intervensi sentimen berbasis SARA.

Apalagi sangat jelas, Republik yang disepakati para pendiri bangsa di masa lalu bukanlah negara berbasis agama, suku, ras, atau golongan tertentu, melainkan negara kebangsaan yang berdasarkan Pancasila. Tentu menjadi tanggung jawab moral kita semua untuk turut merawat keberagaman dalam rangka memperkokoh Indonesia.

(Dimuat dalam Kompas, 6 Januari 2018).

 

UU Pemilu dan Konstelasi PT

firman noorRapat Paripurna DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang salah satunya berisikan ketentuan adanya ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT). Hal ini didahului dengan aksi walk out  yang dilakukan empat fraksi, yakni Fraksi Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS, yang tidak menginginkan dilakukannya voting pengambilan keputusan paket lima isu krusial atas pemilu. 

Mengenai PT sudah sejak setidaknya lima tahun lalu sebagian besar pengamat dan akademisi mengatakan bahwa PT tidak diperlukan. Setelah MK di awal tahun 2014 memutuskan pemilihan serentak, alasan untuk menolak PT diperkuat oleh adanya semangat "keserentakan". Semangat itu berlandaskan keinginan kuat rakyat untuk tidak lagi mengistimewakan pileg atau pilpres karena tidak ingin lagi adanya keterpenjaraan teknis pelaksanaan pilpres oleh pileg dan sebaliknya. Juga tidak ingin dihindari keterpenjaraan alasan pemberian dukungan akibat pengaruh hasil sebuah pemilihan atas pemilihan yang lain. 

Secara politis hal ini demi menciptakan demokrasi yang lebih partisipatif-aspiratif dan pemerintahan yang lebih terbebas dari oportunisme politik yang berujung pada oligarki sebagai dampak kongkalikong di antara partai-partai pendukung dan presiden. Selain itu secara teknis pelaksanaannya jelas problematis mengingat sebuah momen politik yang telah terjadi pada 2014 (lima tahun sebelumnya) dijadikan patokan sebuah gelaran politik pada tahun 2019. 

Apakah kehidupan politik telah demikian terhentinya sehingga hasil-hasil pagelaran politik di masa lampau dianggap masih relevan dan memiliki daya legitimasi yang sama persis dengan kondisi saat ini? Padahal jelas Indonesia termasuk negara dengan tingkat volatilitas politik yang tinggi. 

PDIP, misalnya, pada 1999 berhasil mendapatkan kursi 33,1%, tetapi hanya berselang lima tahun kemudian turun men­jadi 19,8%. Sementara itu Demokrat yang hanya mendapatkan kursi 10,1% pada 2004, secara spektakuler meningkat menjadi 26,8% pada 2009 untuk kemudian turun lagi menjadi 10,9% lima tahun kemudian. 

Jangan ditanya jumlah partai pengisi parlemen. Dari masa ke masa baik jumlah maupun pesertanya juga fluktuatif. Hal ini menunjukkan adanya perubahan tren aspirasi politik rakyat Indonesia yang jelas sama sekali tidak dapat diprediksi. Jelaslah kadar legitimasi sebuah partai dapat jatuh bangun setiap lima tahun sekali dengan proporsi yang kadang cukup tajam. 

Dengan dijadikannya hasil Pileg 2014 sebagai patokan kandidasi dalam Pilpres 2019 demikian, tidak salah pula jika ada kesan mengistimewakan pileg atas pilpres dan memunculkan nuansa diskriminatif dan pertanyaan besar mengapa hanya Pilpres 2019 saja yang ditentukan oleh hasil Pileg 2014? 

Kemudian apakah dengan dukungan 20% ada jaminan pemerintahan akan kuat? Tentu tidak juga. Kasus yang terjadi di Inggris saat ini menunjukkan bahwa dengan memiliki dukungan 50% lebih saja pemerintahan Theresa May dianggap sulit dapat mewujudkan pemerintahan yang kuat dan stabil. Bahkan beberapa kalangan berani memprediksi bahwa usia pemerintahan May tidak lebih dari enam bulan lagi. 

Baiklah, kasus May itu memang terjadi dalam sistem parlementer. Namun yang menarik adalah kasus-kasus yang terjadi dalam sistem presidensial justru menunjukkan situasi yang unik. Dalam pemerintahan, pemerintahan minoritas dalam sistem presidensial pada umumnya dapat tetap survive hingga masa baktinya selesai. Hasil penelitian Jose A Cheibub (2002, 2006) atas jalannya pemerintahan presidensial di berbagai negara menyimpulkan anggapan adanya korelasi kuat antara pemerintahan minoritas dan gonjang-ganjing pemerintahan yang menyebabkan presiden berhenti di tengah jalan adalah sama sekali tidak meyakinkan.  

Untuk kasus Indonesia juga tidak perlu dikhawatirkan karena nantinya tetap saja ada pihak yang tergiur untuk loncat pagar (dengan berbagai alasan yang indah-indah) untuk akhirnya mendukung pemerintah sepenuh hati. Karena memang sejatinya pragmatisme adalah ideologi yang dianut sebagian besar partai-partai kita. Situasi pascapemilu di era Reformasi menunjukkan adanya tren perpindahan dukungan semacam itu.       

Rapat Paripurna dan Nuansa Politis 2019  
Hal yang menarik adalah bahwa hampir semua mereka yang melakukan walk out adalah partai-partai yang memiliki kader-kader yang layak jual pada bursa kandidat presiden atau wakil presiden. Hal lain adalah partai-partai itu berada dalam posisi sebagai partai-partai dengan suara berkisar 6-11% pada pemilu terakhir. 

Dengan perolehan itu, partai-partai tersebut cukup menghitung tertutupnya peluang untuk dapat mencalonkan kandidat mereka dengan mudah manakala PT diberlakukan. Selain itu, kecuali PAN, mereka juga enggan untuk begitu saja melebur dalam koalisi pendukung Jokowi pada 2019. Posisi PAN dalam hal ini menjadi unik. PAN tampak seperti PKS di era Pemerintah SBY. Bagi sebagian kalangan, sikap PAN tersebut menunjukkan lemahnya loyalitas, oleh karenanya layak untuk mendapat penalti, yakni dikeluarkan dari jajaran koalisi pemerintah. Namun, bagi yang lain, sikap PAN kali ini patut mendapat perhatian karena menunjukkan konsistensi memperjuangkan sikap atas dasar kepentingan yang tidak selamanya bersifat mengamankan kekuasaan.       

Adapun partai-partai yang gigih untuk menelurkan kebijakan ini terbagi dua. Pertamaadalah partai-partai dengan hasil pileg yang lumayan. Dengan perolehan kursi tersebut, baik PDIP maupun Golkar punya kepentingan untuk mengamankan kandidat-kandidat­nya, baik untuk posisi presiden ataupun wapres pada 2019. Di balik alasan-alasan normatif yang dikemukakan keduanya, kepentingan di atas jelas tidak dapat dimungkiri. Singkatnya, manuver mereka kali ini terkait dengan upaya untuk menang mudah dalam Pilpres 2019.

 

Kedua adalah partai-partai lain di luar PDIP dan Golkar yang tidak punya kader yang cukup meyakinkan, terutama untuk posisi presiden. Selain itu partai-partai ini pun hanya memiliki suara berkisar 5-9% hingga akan selalu berada dalam bayang-bayang partai-partai semacam PDIP atau Golkar. Dalam mendukung UU ini mereka banyak terdorong oleh kepentingan untuk tetap menjadi bagian pemilik kekuasaan hingga beberapa tahun ke depan. Terlihat jelas sekali partai-partai ingin tetap ikut "gerbong Jokowi" yang berdasarkan kalkulasi mereka adalah kandidat potensial dengan koalisi yang paling mungkin terbentuk meski adanya persyaratan tinggi (20%) sekalipun. 

Pertarungan politik dalam episode pengesahan UU Penyelenggaraan Pemilu ini singkatnya adalah pertarungan di antara mereka yang berpotensi melakukan kandidasi yang dimeriahkan oleh partai-partai nirkandidat potensial, tetapi tetap ingin menjadi bagian dari kekuasaan. Prosesi pengesahan UU ini sesungguhnya merupakan ujian bagi sejauh mana partai-partai dapat membuat aturan bernegara terbebas dari godaan kekuasaan sekaligus berpikir jauh ke depan mendidik rakyat untuk mengedepankan akal sehat dan rela untuk bersikap konsisten terhadap konstitusi. 

Dengan melihat hasil akhir gelaran ini tampak kepentingan berkuasa tetap menjadi panglima, yang sayangnya dapat menggeser begitu saja logika dan aturan main. 

 

Sumber: https://nasional.sindonews.com/read/1223683/18/uu-pemilu-dan-konstelasi-pt-1500946259/13

Merombak Kabinet

sh

Beberapa hari lalu Presiden Joko Widodo memberi sinyal akan merombak kembali kabinetnya jika kinerja para menteri tidak sesuai target. Ke mana arah perombakan kabinet jilid 3, kocok ulang parpol koalisi, atau benar-benar berbasis kinerja?

Memegang jabatan sebagai menteri negara tentu menjadi idaman banyak orang. Pada era Orde Baru (1966-1998), para menteri pada umumnya mengemban jabatan mereka secara penuh, yakni selama lima tahun. Sejumlah menteri, terutama di bidang ekonomi, bahkan memegang jabatan itu hingga dua sampai empat periode. Almarhum Ali Wardhana misalnya, menjadi menteri kepercayaan Soeharto selama hampir 20 tahun (1968-1988). Begitu pula Radius Prawiro, malang melintang menjadi menteri selama 20 tahun (1973-1993), sementara Widjojo Nitisastro, salah seorang arsitek ekonomi Orde Baru, mengepalai Bappenas hingga menjabat Menko Ekuin selama hampir 13 tahun (1971-1983).

Namun menjadi pembantu presiden di era reformasi tidak bisa “tenang” seperti era Soeharto. Para menteri setiap saat harus siap dicopot atau digeser ke posisi lain jika kinerja mereka tidak sesuai harapan, atau sikap politik partai politik mereka, jika berpartai, bertentangan dengan posisi politik sang Presiden. Hal itu pernah dialami para menteri Kabinet Persatuan Nasional pada era almarhum Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001). Beberapa menteri hanya menjabat 3-6 bulan, beberapa lainnya kurang dari satu tahun, dan beberapa lainnya lagi mundur tak lama setelah menjabat. Mungkin trauma dengan era Gus Dur, Presiden Megawati (2001-2004) yang membentuk Kabinet Gotong Royong tidak melakukan perombakan kabinet. Namun selama dua periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) berlangsung lima kali perombakan Kabinet Indonesia Bersatu, masing-masing dua kali pada periode I dan tiga kali saat periode II. Kecuali perombakan kabinet skala besar pada 11 Oktober 2011, dua kali perombakan KIB periode II bersifat terbatas.

Manuver Parpol Koalisi
Selama lebih separoh masa pemerintahannya Presiden Jokowi telah dua kali merombak Kabinet Kerja, yakni pada Agustus 2015 dan Juli 2016. Yang menarik, pascaperombakan kabinet jilid 2, Presiden Jokowi secara mengejutkan memberhentikan Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar yang baru tiga pekan dilantik karena disinyalir berkewarganegaraan ganda. Sekitar dua bulan kemudian Arcandra Tahar kembali diangkat dalam jabatan Wakil Menteri ESDM, mendampingi Menteri ESDM yang baru, Ignasius Jonan, mantan Menteri Perhubungan yang dua bulan sebelumnya dicopot oleh Presiden Jokowi.

Fenomena menarik lain dari dua setengah tahun Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla adalah begitu seringnya terjadi pergeseran menteri di satu posisi kementerian. Selain Kementerian ESDM, ada empat portofolio kementerian lain yang sudah tiga kali mengalami pergantian menteri, yakni Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (dari Tedjo Edhy Purdijatno, ke Luhut Binsar Panjaitan, kemudian diganti oleh Wiranto), Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumberdaya (Indroyono Soesilo, Rizal Ramli, Luhut B. Panjaitan), Kementerian Perdagangan (Rahmat Gobel, Thomas T. Lembong, Enggartiasto Lukita), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (Andrinof Chaniago, Sofyan Djalil, Bambang Brojonegoro).

Meskipun demikian kinerja para menteri hasil dua kali perombakan tersebut tampaknya belum memuaskan sang presiden, sehingga mantan Walikota Solo dan Gubernur Jakarta itu memberi sinyal akan merombak kembali kabinetnya. Diduga faktor penting di balik sinyal Presiden adalah kebutuhan akan pencapaian target percepatan pembangunan, sehingga diharapkan sebagian besar program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla bisa segera diwujudkan dan dinikmati masyarakat. Akan tetapi tidak mustahil pula, di luar faktor kinerja para menteri, perombakan kabinet dipicu oleh kebutuhan Presiden akan Kabinet Kerja yang lebih solid serta tidak terganggu manuver politik partai-partai koalisi pendukung Jokowi-JK.

Tarik-menarik dukungan dan manuver politik parpol dalam Pilkada Jakarta, sangat mungkin merisaukan Jokowi. Seperti diketahui, parpol koalisi pendukung Jokowi-JK pada putaran pertama terbelah ke dalam Poros Teuku Umar (rumah Megawati) yang mengusung Basuki-Djarot, dan Poros Cikeas (kediaman SBY) yang mengusung Agus-Sylvi. Pada putaran kedua, parpol koalisi terbelah ke dalam Poros Teuku Umar dan Poros Kertanegara (kediaman Prabowo Subianto). Parpol koalisi, PKB dan PPP yang diharapkan bersatu kembali dengan Poros Teuku Umar, ternyata hanya memberi dukungan “setengah hati” terhadap Basuki-Djarot. Sementara PAN bahkan lebih memilih mendukung Poros Kertanegara yang mengusung Anies-Sandi yang akhirnya memenangkan pertarungan panas Pilkada Jakarta.

Faktor Kinerja atau Politik?
Pertanyaan menggoda yang muncul dibalik setiap kali mencuat isu perombakan kabinet adalah, benarkah dilatarbelakangi oleh faktor kinerja para menteri, atau lebih karena alasan politik, yakni gesekan politik antara Istana dan parpol pendukung? Tentu Presiden Jokowi yang lebih tahu apa saja faktor di balik rencana perombakan kabinet jilid 3 tersebut. Namun tidak ada salahnya pula jika kita mencoba mereka-reka pertimbangan yang mungkin menjadi dasar bagi Presiden Jokowi dalam merombak kabinet.

Pertama, faktor kinerja para menteri itu sendiri. Seperti diketahui, Jokowi adalah seorang pekerja keras yang memiliki target tertentu dari setiap program politik yang dicanangkannya, serta dalam durasi waktu tertentu pula. Jokowi berharap setiap menteri dapat bekerja dengan standar minimum seperti dirinya, sehingga selama lima tahun pemerintahan yang dipimpinnya ada warisan kerja yang jelas dan terukur bagi bangsa kita. Jokowi adalah tipikal Presiden yang tidak sabar dengan gaya birokrat salon, yakni mereka yang hanya pintar memberi perintah di belakang meja, namun tidak memiliki kapasitas dalam mengontrol hasil kerja mereka, sehingga tidak jelas pula mengenjelas pencapaiannya. Selain itu, Jokowi tampaknya adalah tipikal Presiden yang tidak ikhlas jika setiap sen rupiah anggaran negara terbuang percuma hanya karena kinerja para pembantunya yang tidak becus.

Kedua, faktor loyalitas politik. Ini terutama berlaku bagi para menteri yang mewakili parpol koalisi pendukung Jokowi-JK. Seperti diketahui, setiap parpol koalisi pendukung Jokowi-JK memperoleh kompensasi berupa kursi menteri dalam Kabinet Kerja. Kursi-kursi kabinet tersebut tentu tidak gratis. Karena itu setiap parpol pendukung pemerintah dituntut agar tetap loyal serta mendukung setiap program politik dan kebijakan pemerintah. Hanya saja pertanyaannya, apakah perbedaan pilihan parpol dalam pengusungan pasangan calon dalam pilkada, seperti Pilkada Jakarta yang baru berakhir, termasuk dalam kategori penilaan “loyal” dan “tidak loyal” tersebut?

Saya kira, Presiden Jokowi yang memiliki otoritas dalam mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara berhak memberi penafsiran subyektif atas makna dan ruang lingkup “loyalitas” parpol tersebut. Apalagi, sejauh ini tidak ada kesepakatan tertulis antara Jokowi dan parpol koalisi, baik mengenai ruang lingkup dukungan politik parpol terhadap Presiden, maupun terkait etika berkoalisi. Itu artinya, Presiden Jokowi berhak pula merombak formasi kabinetnya jika secara subyektif merasa “gerah” dengan manuver politik parpol pendukungnya. Dalam kaitan ini kita tidak tahu, apakah manuver politik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang mensinyalir adanya “intervensi” Wapres Jusuf Kalla dalam pencalonan Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta, terkait potensi tergusurnya menteri PAN dari Kabinet Jokowi atau tidak.

Ketiga, faktor kemampuan dan kapasitas para menteri dalam membangun kerjasama tim (teamwork) di antara mitra sektoral yang bersifat lintas kementerian. Termasuk di sini adalah passion personal para menteri, apakah sungguh-sungguh memiliki komitmen mewujudkan Indonesia yang lebih baik, atau sekadar “menjadi menteri” dengan segenap fasilitas pendukungnya. Para menteri dalam sistem presidensial pada dasarnya tidak bisa bekerja sendiri-sendiri karena secara kolektif mereka harus mewujudkan visi misi dan program politik presiden terpilih. Meskipun sebagian menteri berasal dari parpol, mereka tidak memiliki mandat politik apa pun karena tanggung jawab politik dan pemerintahan berada di pundak Presiden.

Apa pun pilihan politik Jokowi dalam merombak kembali kabinet harus dilihat dalam konteks otoritas prerogatif Presiden dalam skema sistem presidensial. Hanya saja sebagai bagian dari elemen masyarakat yang memberi mandat politik kepada Presiden kita berharap agar perombakan kabinet sungguh-sungguh berorientasi pada percepatan terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa kita. Biaya politik yang harus ditanggung bangsa ini terlampau besar jika perombakan kabinet tak lebih dari sekadar prosesi pertukaran kesempatan “menjadi menteri” belaka.
(Dimuat dalam Kompas, 10 Mei 2017).

 

Tata Kelola Politik Era Jokowi

 

newSHSalah satu dari sembilan agenda prioritas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah “membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya”. Setelah berlangsung hampir dua tahun, sejauh mana pencapaiannya?


Sebelum memberikan penilaian, ada baiknya kita kutip lengkap poin ke-2 dari sembilan agenda prioritas alias Nawacita Jokowi-JK: “Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan”. Pesan terpenting dari kutipan tersebut adalah betapa mendesaknya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.


Namun sejauh yang bisa kita cermati melalui pemberitaaan media, relatif belum ada langkah serius dan signifikan dari pemerintah dalam menata kehidupan politik menjadi lebih sehat, bersih, dan efektif melalui reformasi sistem kepartain, pemilu, dan lembaga perwakilan. Singkatnya belum ada posisi etis yang jelas dari pemerintah menyikapi urgensi reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan, baik dalam rangka pemerintahan yang efektif maupun sistem demokrasi yang lebih terkonsolidasi.
Posisi etis diartikan sebagai posisi politik resmi pemerintah dalam merespon dan menyikapi berbagai isu kebijakan tertentu terkait kepentingan publik. Setelah memperoleh mandat politik dari rakyat, setiap pemerintah hasil pemilu diasumsikan memiliki komitmen pemihakan terhadap kepentingan rakyat dan kolektifitas bangsa kita.

Politik Menjadi “Liar”


Ketiadaan posisi etis pemerintah itu antara lain tampak dalam pembahasan revisi UU Pilkada dalam rangka menyongsong pilkada serentak gelombang kedua pada 2017 mendatang. Pemerintah cenderung membiarkan sebagian isu krusial pilkada “digoreng” oleh para politisi partai politik di DPR ketimbang berjuang membela posisi politiknya melalui partai-partai koalisi pendukung pemerintah di Parlemen. Akibatnya, acapkali tidak tampak pembelaan terhadap kepentingan publik dalam pembahasan UU di Senayan. Dalam situasi demikian, berbagai elemen masyarakat sipillah pada akhirnya yang berjuang serta mengawal agar UU Pilkada dan arah demokrasi pada umumnya sungguh-sungguh berorientasi kepada kemaslahatan kolektif bangsa kita, bukan kepentingan pribadi dan kelompok-kelompok oligarkis yang menguasai sebagian parpol kita.
Tidak mengherankan jika kemudian sejumlah isu krusial pilkada cenderung berkembang “liar” sesuai kepentingan dan “selera” para politisi parpol ketimbang kebutuhan dan kepentingan kolektif bangsa kita. Sebutlah misalnya soal calon perseorangan. Pada umumnya parpol di DPR cenderung mempersulit munculnya calon perseorangan dalam pilkada karena keberadaan calon perseorangan secara keliru dianggap sebagai upaya “deparpolisasi”. Padahal, kehadiran calon perseorangan merupakan konsekuensi logis dari kegagalan ganda parpol, yakni dalam melembagakan proses kandidasi yang terbuka, demokratis, dan akuntabel di satu pihak, dan dalam menghadirkan calon yang kompeten dan berkualitas di pihak lain.


Dalam persoalan seperti ini, pemerintah Jokowi-JK semestinya memiliki posisi etis, bagaimana seharusnya menyikapi keberadaan calon perseorangan, sehingga arah tata kelola politik dan demokrasi ke depan benar-benar berorientasi kepentingan rakyat dan bangsa kita. Sangat berisiko bagi bangsa ini jika Presiden dan atau pemerintah sebagai salah satu institusi pembentuk undang-undang (bersama-sama dengan DPR) membiarkan berbagai isu politik krusial terkait tata kelola pemerintahan dan demokrasi terbelenggu politik transaksional berorientasi sempit dan jangka pendek. Terlalu besar biaya politik yang harus ditanggung bangsa ini apabila pemerintah tidak memiliki posisi etis yang jelas dalam mengelola politik dan arah demokrasi di negeri ini.

 

Pemilu Serentak 2019
Posisi etis atau posisi politik serupa perlu dimiliki pemerintah dalam menyikapi urgensi reformasi sistem pemilu, kepartaian, dan lembaga perwakilan seperti diamanatkan dalam poin ke-2 Nawacita Jokowi-JK. Pertanyaan besarnya, apakah sistem dan atau format pemilu-pemilu, sistem kepartaian, dan juga format lembaga perwakilan sudah sesuai dengan kebutuhan skema sistem presidensial seperti diamanatkan oleh konstitusi hasil amandemen? Jika sudah sesuai, tentu tak ada yang perlu diubah. Namun jika belum sesuai kebutuhan skema sistem presidensial, maka pemerintah semestinya memiliki desain dan atau garis-garis besar perubahan yang diperlukan dalam rangka kebutuhan akan reformasi sistem pemilu, kepartaian, dan lembaga perwakilan.


Dalam konteks pemilu misalnya, apakah pemerintah Jokowi-JK sudah memiliki konsep yang jelas menyikapi penyelenggaraan pemilu serentak pada 2019 mendatang seperti telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada awal 2014 yang lalu. Jika pemerintah setuju dengan pemilu serentak versi MK, yakni pemilu “borongan” untuk memilih presiden dan wakilnya sekaligus juga untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, apakah itu pilihan terbaik dan sesuai dengan kebutuhan penguatan dan efektifitas sistem presidensial? Sebaliknya, jika tidak atau belum sepakat dengan skema pemilu serentak versi MK, apakah pemerintah Jokowi-JK sudah memiliki alternatif lain seperti misalnya skema pemisahan pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah yang ditawarkan antara lain oleh tim LIPI, Perludem, dan juga Kantor Kemitraan?
Problemnya hingga hari ini belum ada inisiatif pemerintah untuk mendiskusikan soal-soal penting terkait reformasi pemilu tersebut padahal kita berkejaran dengan waktu.

 

Sebagai sebuah pengalaman baru, perencanaan penyelenggaraan dan tata kelola pemilu serentak 2019 tentu akan berbeda dengan tata kelola pemilu legislatif dan pemilu presiden sebelumnya. Perbedaan pengalaman itu, termasuk kebutuhan akan kerangka hukum pemilu baru, meniscayakan tersedianya cadangan waktu yang cukup untuk mempersiapkannya. Ketergesa-gesaan, seperti biasanya, hampir selalu menghasilkan produk kebijakan dan kerangka hukum yang cenderung tambal sulam dan tidak berkualitas.


Karena itu, sebelum terlambat, kita berharap pemerintah Jokowi-JK untuk secepatnya mempersiapkan desain pemerintah terkait reformasi sistem pemilu dalam rangka pemilu serentak 2019. Melalui desain reformasi sistem pemilu yang berorientasi penguatan sistem presidensial tersebut diharapkan pula akan turut mendorong berlangsungnya reformasi kepartaian, dan lembaga perwakilan seperti telah menjadi salah satu dari Sembilan program prioritas pemerintah Jokowi-JK.

 

Kutukan
Kita tentu mengapresiasi berbagai langkah besar pemerintahan Jokowi-JK di bidang ekonomi, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur di hampir semua penjuru Nusantara. Namun semua itu akan sia-sia belaka jika demokrasi kita pada akhirnya dikuasai oleh para “penjahat politik”, yang memanfaatkan jabatan publik dan mandat politik mereka untuk kepentingan pribadi dan kelompok belaka. Fenomena korupsi yang melanda hampir semua lembaga pemerintah di pusat dan daerah, politisi parpol di DPR dan DPRD, dan juga aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, memperlihatkan betapa rawannya sistem demokrasi kita jika diisi oleh para penjahat berbaju pejabat publik. Semakin gencar Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan, ternyata semakin marak pula praktik korupsi dan suap dipertontonkan oleh para pejabat publik hampir di semua tingkat.


Karena itu sebelum demokrasi berubah menjadi kutukan, pemerintah Jokowi-JK perlu membuka mata-hati bahwa di luar soal-soal ekonomi dan infrastruktur, ada masalah-masalah sosial dan politik yang membutuhkan perhatian ekstra dari pemerintah untuk dikelola secara cerdas, bermartabat, dan visioner. Agar tata kelola pemerintahan dan demokrasi menjadi benar, kita tidak hanya membutuhkan skema dan atau sistem pemilu, kepartaian, dan sistem perwakilan yang tepat, tetapi juga orang-orang yang benar dan bertanggung jawab.


Terbangunnya sistem yang tepat dan dikelola secara benar oleh para aktor demokrasi yang bertanggung jawab adalah sasaran antara dari reformasi sistem pemilu, kepartaian, dan lembaga perwakilan. Semua itu diharapkan berujung pada terbentuknya pemerintahan nasional dan daerah yang efektif dalam rangka terwujudnya cita-cita keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat negeri ini.


Terlampau mahal biaya politik yang harus ditanggung bangsa ini jika demokrasi yang direbut dengan darah dan air mata akhirnya dikuasai oleh para pecundang, preman, dan para oligark yang tidak bertanggung jawab.

 

(Dimuat dalam Kompas, 19 Juli 2016).

 

Orang-orang Dalam Kredo

mochtarpOleh: Prof. Dr. Mochtar Pabottingi

 

Di tengah-tengah membuncahnya ketakpastian hukum dan kesulitan ekonomi yang mendera ratusan juta kita sebagai bangsa, salah satu yang wajib diingat untuk menolak sinisme-pesimisme ialah kehadiran kontinu dan merata di sekitar kita dari mereka yang bisa disebut orang-orang yang hidup dalam kredo. Secara universal, kata kredo dipahami sebagai “dasar tuntunan hidup” (KBBI) atau “a guiding principle” (Merriam-Webster). Dua-duanya mengacu pada elan keluhuran manusia atau bangsa.

 

Seperti di mana-mana, di Tanah Air pun orang-orang berkredo berasal dari kurun masa berlapis-lapis dan dari aneka asal-usul, sistem nilai, tingkatan sosial maupun bidang kehidupan. Kendati tak selalu mengeksplisitkan kredo mereka, mereka sama-sama tertuntun oleh dasar-dasar atau prinsip-prinsip luhur. Hidup mereka sarat kebajikan dan perjuangan. Mereka sadar dan tulus memilih berbakti kepada sesama serta membangun bangsa di tengah tantangan berat maupun di tengah kesunyian.

 

Bercita-cita luhur, orang-orang berkredo menjunjung kemanusiaan dengan terus memelihara kemurnian amal. Jika berasal dari tingkat sosial bawah, mereka terus bekerja tanpa tergiur merapatkan diri kepada para penguasa dan pengusaha demi sedekah. Jika berasal dari kalangan menengah, mereka terus berkarya tanpa merendahkan diri demi materi atau posisi. Jika hartawan, mereka terus berbagi tanpa laku pamer. Jika pasca kuasa tetap jaya berkat jasa murni, mereka terus beramal tanpa perlu “merinso reputasi” lewat iklan-iklan raksasa penutup noda-noda penyelewengan di masa lalu.

 

Di sini, titik masuk tuturan kita perihal orang-orang dalam kredo adalah dua sosok sederhana yang menjadi berita nasional baru-baru ini: Pak Dul di Surabaya (Kompas, 17 Mei) dan Chris Siner Key Timu, tokoh Petisi 50 yang baru saja meninggal 4 Mei lalu.

 

Pak Dul adalah tukang becak berusia 65 tahun yang rajin tengah malam menambali lubang jalanan dengan bongkahan aspal, memalu rata cuatan besi tajam di tempat umum agar tak melukai pejalan kaki atau anak-anak, dan mengantar gratis orang susah dengan becaknya. Di Surabaya kehidupan demikian sudah dilakoni Pak Dul dalam sepuluh tahun terakhir. Tak salah jika Kompas menyebutnya “a day-to-day hero.” Sebetulnya, semua pahlawan sejati adalah “pahlawan sehari-hari”. Sebab kepahlawanan di situ melekat pada karakter, seperti kredo melekat pada jatidiri. Ia “built-in” dan terus mengalir dalam hidup sang pahlawan, bukan produk kebetulan atau momenter.

 

Chris Siner Key Timu (75), tokoh Petisi 50 itu, mungkin paling aktif mengkritisi pemerintahan sepanjang 35 tahun terakhir. Kita tahu bahwa Petisi 50 adalah protes paling berbobot kepada Presiden Soeharto yang tak hanya memonopoli kekuasaan, melainkan juga mendaku Pancasila bagi kelompoknya sendiri. Di Era Reformasi, Chris tetap mengkritisi pelaksanaan kekuasaan. Dari para figur Angkatan 66, hanya satu dua yang setara dengannya dalam hal integritas serta konsistensi. Di sepanjang 35 tahun perjuangannya, ketika sebagian besar survivors seangkatannya di organisasi kemahasiswaan telah marem menikmati “hasil perjuangan mereka”, “Bung Chris” –begitu saya biasa menyapanya-- tetap terus terpanggil untuk mengkritisi pemerintahan.

 

Bersama beberapa sahabatnya yang tersisa dan kader-kader muda yang terus dibinanya, Chris terus hidup sederhana dalam kredo-tiga-butir: “satu kata dengan perbuatan,” mengutamakan kepentingan umum, serta menjaga jarak dengan kekuasaan yang korup. Chris memperjuangkan sistem politik yang adil bagi Indonesia sembari terus menjaga solidaritas dengan puluhan juta rakyat di bawah garis kemiskinan. Pada jalan itulah Bung Chris menemukan kebahagiaan. Dari beberapa kali memenuhi undangannya baik untuk berbicara di depan Petisi 50 semasa Bang Ali maupun pada acara-acara lainnya, tak sekalipun saya menjumpainya tanpa wajah cerah atau semangat prima. Sejatinya, Chris Siner Key Timu adalah seorang optimis sejati.

 

Selain Pak Dul, masih banyak pahlawan lainnya pada jenjang sosial bawah, lelaki maupun perempuan. Jika kita membuka-buka kembali edisi Kompas yang baru lalu, akan tersimak bahwa dari seluruh pelosok Tanah Air tak terhitung pahlawan yang membarengi bakti Pak Dul. Dan itu semua mereka lakukan suka rela dan sepenuh hati.

 

Di Desa Modo, Kabupaten Buol, Agapitus Tandi (49) meramu pupuk organik dari daun gamal, siput, dan bonggol pisang demi pertanian di sekitarnya. Di Gunung Kidul, DIY, Sutarti (56) mendidik anak-anak berkebutuhan khusus. Di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Erik (47) merawat terumbu karang. Dari Bantaeng, Sulsel, Herawanty (35) mengajari perempuan pesisir mandiri dengan hasil-hasil laut sampai ke pelosok Kalimantan, Maluku Utara, dan Sumatra. Di pedalaman Sumba, Kamilus Pati Wayon (51) merawat anak-anak telantar. Dari Tanjung Pinang, Ady Pawennari (42) menghidupkan kembali lahan-lahan tandus pasca tambang dengan serat sabuk kelapa. Dan dari Sei Gohong, Palangka Raya, Cristiyani Margaretha (42) melakukan penyuluhan pertanian-peternakan untuk memakmurkan masyarakat desa-desa di dalamnya.

Sama dengan Pak Dul, Chris Siner Key Timu tidaklah sendiri dalam perjuangan, kepedulian, dan kebersahajaan. Rata-rata mendahului, sewaktu, atau merupakan senior dari Chris, kita pasti dapat menyebut S.K. Trimurti, Koentjaraningrat, Sarbini Sumawinata, Ali Sadikin, Hoegeng Iman Santosa, Yo Masdani, Selo Sumardjan, Sayogyo, Soedjatmoko, Ibu Kasur, Mochtar Lubis, Baharuddin Lopa, Sartono Kartodirdjo, Harsya Bachtiar, Mattulada, Umar Kayam, dan Y.B. Mangunwidjaja –untuk menyebut segelintir dari tak terhitung tokoh luhur sejiwa di Tanah Air.

 

Ke-17 tokoh yang saya sebut di atas semuanya sudah mendiang. Separuh di antaranya adalah professor dari aneka disiplin, dua sastrawan, dan sepuluh memiliki kumulasi jasa, karya, keberanian, dan keteladanan gemilang. Kendati mereka semua tergolong pada kelas sosial menengah-atas dan beberapa bahkan memiliki reputasi internasional serta dua orang, jika mau, berpeluang menjadi kaya-raya, mereka semua tegar memilih hidup sederhana dari hasil jerih-payah terpuji.

 

Sebagai doktor/professor atau pejabat tinggi, sebagian besar tokoh di atas teguh hidup dalam moda “asketisisme intelektual” atau “prihatin bermartabat” dalam arti sesungguhnya. Seperti Bung Chris, mereka adalah “a company of concerned and exemplary citizens” –himpunan warganegara teladan yang sarat kepedulian. Persentuhan pribadi atau percakapan sekali dua dengan sebagian besar dari mereka merupakan rahmat tak terhingga dan oasis perguruan tak kunjung habis bagi dahaga jiwa saya sendiri.

 

Tanpa membeda-bedakan kesetaraan keutamaan di antara mereka dan semata untuk membumikan apa yang kita sebut hidup dalam kredo, mari kita simak sosok Y.B. Mangunwijaya dan Hoegeng Imam Santosa.

“Romo Mangun”, panggilan akrab rohaniwan, aktivis dan sastrawan handal, pejuang kemerdekaan ini hidup dengan kredo “bertuhan berarti memuliakan martabat manusia’. Bertahun-tahun hidup membela rakyat tertindas dan terpinggirkan, Romo Mangun termasuk pendamping para petani yang dizalimi Orde Baru dalam Kasus Kedung Ombo. Berkat kegigihan perjuangannya, beliau berhasil mengubah permukiman kumuh di sepanjang Kali Code, Yogyakarta, serta memberdayakan penduduk miskin di dalamnya. Lantaran itulah beliau memperoleh The Aga Khan Award (1992).

 

Pak Hoegeng hidup dan berkiprah sebagai pejabat dengan keteladanan cemerlang. Pesan rendah-hati beliau: “Adalah baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik.” Tetapi dalam rumusan saya kredo yang pada hakikatnya beliau sandang hingga ke titik akhir hidupnya ialah “Berbakti tulus dan bulat bagi bangsa.”

 

Hingga sebagai Kapolri, tak sekalipun Pak Hoegeng memanfaatkan jabatan buat memperkaya diri. Beliau menolak fasilitas lebih, apalagi sogokan pengusaha hitam. Pelbagai uluran kebaikan, termasuk yang kecil-kecil, beliau tolak tegas. Toko bunga Ibu Merry, isteri beliau, juga ditutup demi integritas. Jika bawahannya alpa, Pak Hoegeng turun sendiri mengatur lalu-lintas. Keberanian Pak Hoegeng membongkar Kasus Robby Cahyadi dan Kasus Sum Kuning menyerempet pucuk kekuasaan Orde Baru. Beliau dipensiun dini sebagai Kapolri oleh Presiden Soeharto di usia 49 dan ditawari menjadi dutabesar di Eropa. Jawaban beliau: “Saya polisi, bukan politisi.” Beliau lebih memilih menjadi pelukis dan tampil reguler di TVRI untuk bernyanyi serta memainkan ukulele bersama The Hawaiian Seniors. Terutama di situlah kala membawakan lagu-lagu teduh wajah Pak Hoegeng yang sungguh bersih dan bening terekam abadi di hati kita.

 

Pada bangsa kita, orang yang hidup dalam kredo terus berkiprah di seluruh pelosok Tanah Air dan menjangkau berabad-abad ke masa silam. Mereka mematri sejarah sebelum maupun sesudah kurun para Bapak Bangsa kita. Sumpah Pemuda; Bhinneka Tunggal Ika; “Raja alim raja disembah, raja lalim raja disanggah”; “Sebaik-baik orang ‘edan’, masih lebih baik orang yang ingat dan waspada”; atau “ade temmakkiana temmakkieppo” [Hukum tak pilih kasih, tak pandang keluarga]; dan Sumpah Palapa --semua ini bisa disebut rangkaian kredo bangsa kita. Sultan Hasanuddin memakai kredo “mare liberum” Grotius untuk menampar VOC. Kita pun mencatat kedua “kredo kedaulatan” Chairil Anwar: “Punah di atas menghamba, binasa di atas ditindas” dan “Di uratku di uratmu kapal-kapal kita bertolak dan berlabuh.” Sulit dibantah bahwa Candi Borobudur adalah buah kredo maha gemilang dari leluhur kita. Bermodal kekayaan akal-budi, bangsa kita insya Allah akan kembali menapak masa depannya secara terhormat!

 

Dari contoh kecil “kerjasama” antara Pak Dul dengan Ibu Tri Risma Harini dalam membenahi jalan-jalan Kota Pahlawan, dari rangkaian berabad-abad peperangan proto-nasion melawan penjajah, dan dari Kebangkitan Nasional serta Revolusi Kemerdekaan, kredo-kredo luhur adalah kekuatan yang selalu bergerak terhimpun dan mewujudkan karya-karya monumental. Pancasila adalah himpunan kredo makro politik tercerahkan dari negara-bangsa kita. Dan tak hanya mereka yang nama-namanya kita angkat di sini, melainkan praktis semua orang berkredo di Tanah Air, “orang besar” maupun “orang kecil”, adalah penjunjung serta pengamal nyata dan konsekuen darinya.

 

Keputus-asaan, sinisme, dan pesimisme yang kini menyebar di Tanah Air akan memperoleh antidotnya jika kita menyadari bahwa di sekitar kita kini, dulu maupun nanti, selalu ada tak terhitung orang yang sepenuhnya tulus bekerja bagi sesama dan bagi bangsa. Sinisme akan memenangkan kezaliman. Optimisme akan memenangkan keluhuran. Selalu ada orang bajik sederhana seperti Pak Dul dan Bung Chris bahkan di kampung tempat kita tinggal. Juga selalu berlangsung perlombaan kebajikan intra- dan antar komunitas. Itu senantiasa perlu kita nyata-kan dalam jiwa, dalam wacana, dan dalam kiprah.

 

Sebab situasi akan menjadi sebagaimana kita merumuskannya!***

 

Dimuat di Kompas, 04 Juni 2015