Kolom AIPI

Pilkada, Adu Kuat Tito Vs Titi

ferry liandoPemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh DPRD kini mendengung lagi. Mendagri Tito Karnavian mengusulkan agar proses Pilkada langsung oleh masyarakat perlu di evaluasi. Meski diawal statmennya, Tito tidak secara langsung menyebut mengusulkan kembali dipilih DPRD, namun reaksi publik menjadi pro dan kontra mewarnai diskusi pekan lalu. Sebagian setuju agar Pilkada langsung tak sekedar dievaluasi sebagaimana usulan mantan Kapolri itu, namun lebih menginginkan kembali di pilih oleh DPRD. Usulan seperti ini memang patut dimaklumi.

 

Sistim Pilkada selama ini belum sepenuhnya berjalan sesuai prosedur dan hasilnya belum sebagiamana yang diharapkan. KPK sudah berkali-kali menangkap kepala daerah melalui operasi tangkap tangan (OTT). Mereka yang ditangkap hanyalah sial belaka, sebab masih banyak kepala daerah yang diduga makin pinter dan ahli memperkaya diri tanpa sentuhan hukum. Sebagian tidak mampu mengoperasikan pemerintahan karena terbatasnya inovasi akibat miskin pengalaman kepemimpinan. UU yang digunakan sebagai landasan hukum Pilkada belum mengakomodasi persyaratan yang ketat. Buktinya UU Pilkada tidak pernah melarang mantan terpidana korupsi sebagi calon kepala daerah.

 

Bawaslu yang seharusnya sebagai lembaga mandiri, namun UU mengatur keputusan bersama dengan kepolisian dan kejaksaan dalam memutus perkara. Termasuk kendala mengadili ASN yang terbukti tidak netral karena harus menyerahkannya ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang kemudian eksekusinya diserahkan ke kepala daerah masing-masing. Tidak ada sangsi yang diberlakukan terhadap parpol jika calon yang diusungnya terbukti menyogok pemilih atau melibatkan ASN dalam kampanye. Partai politik yang ditugaskan oleh UU mempersiapkan calon pemimpin dan menyeleksi kader sebagai calon pejabat publik seakan hampa tak bernilai.

 

Parpol cenderung mengutamakan modal sang calon ketimbang reputasi kekaryaan. Lebih mengutamakan popularitas calon karena sensasional ketimbang popularitas karena pengabdian. Bakal calon harus bersedia menebus uang setoran (candidate buying) kepada parpol, sebab ketua parpol juga butuh uang tebusan karena keketuaanya itu direbut atas hasil menyogok para pemegang suara di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota atau menyuap pengurus DPP sebagai pihak penentu akhir. Sebagian Penyelenggara pemilu hingga kini belum juga menunjukan performa yang bisa diandalakan. Ada yang terbukti menerima suap seperti kasus anggota KPU dan Ketua Panwaslu Garut Jabar.

 

Bukan tidak mungkin tindakan ini berlaku juga tempat lain namun cukup lihai menutupinya. DKPP telah berkali-kali memutuskan pemecatan sejumlah komisioner karena melanggar etika. Mengutip publikasi Indonesia Legal Roundtable (ILR) bahwa hingga Agustus 2019 bahwa terdapat 74 kasus tindak pidana pada masa pemungutan dan penghitungan suara. Ada 69 kasus saat rekapitulasi penghitungan suara. 56 kasus pengubahan perolehan suara. Sebagian divonis bersalah namun sangsinya rata-rata sangat ringan sehingga tidak akan mungkin melahirkan efek jera.

 

Karakter pemilih menjadi salah satu pihak penyumbang Pilkada makin tidak berkualitas. Kecenderungan pemilih sering termotivasi oleh; 1. kepentingan sosiologis. Karakter pemilih seperti ini tidak melihat calon pilihannya apakah memiliki kualitas atau tidak. Satu-satunya pertimbangan adalah karena kesamaan keimanan, kekeluargaan atau kedekatan emosial lainnya. Inilah sebabnya politik aliran kerap dimainkan oleh kekuatan politik tertentu untuk memenangi pertarungan. 2. Kepentingan pragamatis. Karakter pemilih seperti ini akan menentukan pilihannya berdasarkan apa yang telah diterimanya (vote buying). Moralitas dan reputasi buruk sang calon di masa lampau bukanlah sebuah pantangan. Empat aspek diatas makin diperparah oleh makin merenggangnya kekerbatan sosial akibat ketidakdewasaan dalam menyikapi perbedaan pilihan.

 

Beda pilihan seakan disejajarkan dengan permusuhan. Sehingga saling memusnahkan satu sama lain. Sifat kemanusiaan telah menyimpang jauh oleh beda pilihan. Fenomena ini dimanfaatkan para arsitek mendirikan industri kebohongan. Ironinya banyak calon memanfaatkan industri ini sebagai motif menghalalkan segala cara memenangi kompetisi. Berita kebohongan atau Hoax telah menjadi salah satu kejahatan pilakda. Ia sejajar dengan politik aliran dan politik uang. Tak sedikit para politisi menjadi pemesan atas bisnis ini. Gejala post trust dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para politisi ini sehingga pemilih tidak menilai calonnya dari aspek kapasitas tapi menilai calon atas dasar kesukaan saja. Ketika para politisi ini berkuasa, konflik sosial belum juga reda.

 

Dendam dan kebencian masih terus membara, Sehingga Tersulut api kecil dalam peristiwa berbeda bisa berkobar bagai api neraka meski Pilkada telah usai. Baik kultur maupun struktur sosial jadi rusak karena ketidakmampuan mengendalikan perbedaan pilihan. Pembiayaan Pilkadapun harus diakui menjadi beban. Tertundanya penanda tanganan NPHD pilakda 2020 disejumlah daerah salah satunya dipicu oleh kesulitan Pemerintah daerah menggeser dan memotong anggaran publik untuk dialihkan pada pembiayaan Pilkada. Singkat cerita, akan banyak pembiayaan publik harus dipotong atau dibatalkan. Pilakda 2020 nanti akan menyentuh pada sekitaran 10 triliun.

 

Pada 2018 lalu anggarannya sampai 18,5 triliun. Pilkada tahun 2017 menghabiskan 4,2 triliun turun dari Pilkada 2015 yang menghabiskan anggaran 7,1 triliun. Pilkada Kota Makassar tahun 2018 tidak menghasilkan apa-apa meski anggaran Pilkada menelan 60 milyar. Pilakda harus diulang karena calonnya kalah dari kotak kosong. Biaya pemenangan masing-masing calon menjadi hal yang kerap tidak wajar. Ini menjadi salah satu alasan Mendagri mengevaluasi Pilkada. Simak pernyataannya...Bayangin dia mau jadi kepala daerah bupati modal Rp 30-50 miliar. Gaji (setelah terpilih) taruhlah Rp 200 juta, kali 12 bulan berarti Rp 2,4 miliar, dikali 5 tahun, Rp 12 miliar. Sedangkan keluar Rp 30 miliar. Mau rugi nggak? Apa benar saya ingin mengabdi untuk nusa dan bangsa tapi rugi, bullshit, saya nggak percaya," lanjut Tito.

 

Sebagiamana laporan rekan Eka Savitri dalam detik.com (6/11) lalu. Lantas, untuk apa uang sebanyak itu. Jika hanya sebatas untuk cost politic membiayai tim sukses tentu angkanya tak sefantastis itu. Pembiayaan Pilkada menjadi mahal karena ada distribusi calon untuk parpol pengusung (candidate buying) menyewa lembaga-lembaga Survey musiman untuk mendorong popularitas calon, pembiayaan pemasangan baliho, menyogok pihak-pihak yang berkepentingan, menyuap pemilih serta dalam kondisi tertentu membiayai perselisihan hasil di MK.

 

Pembiayaan yang mahal menjadi pemicu para calon mencari sponsor. Banyak pengusaha bersedia membiayai calon dengan kompensasi jika menang maka sumber daya alam di daerah itu bisa dikuasai sang sponsor tadi termasuk kemudahan Perijinan dan penguasaan proyek-proyek fisik. Namun demikian dengan suasana Pilkada sebagaimana diceritakan diatas tidak serta merta diselesaikan jika sistim pemilihnya digantikan oleh DPRD. Adakah yang bisa menjamin jika proses dan hasil dari pemilihan itu bisa maksimal. Siapa yang bisa menjamin jika DPRD tak akan menerima suap dari calon. Laporan KPK tak pernah sepi dari tertangkapnya anggota DPRD karena menerima suap. Tahun 2018 sebanyak 41 anggota DPRD Kota Malang ditangkap KPK karena melakukan tindak pidana korupsi secara berjamaah. Kebanyakan mereka membutuhkan uang karena terpilihnya mereka sebagai anggota DPRD juga mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Kemudian adakah yang bisa menjamin bahwa parpol pengusung akan bebas melakukan mahar terhadap calonnya. Persoalan Pilkada langsung atau tidak bukan ranah memperdebatkan apakah demokratis atau tidak. Sebab produk DPRD juga tetap disebut demokratis karena mereka juga adalah produk kedaulatan rakyat hasil pemilu walaupun prosesnya sebagian besar hasil vote buying.

 

Pertanyaan utamanya adalah jaminan perubahan jika sistim pilkada berganti. Bagi saya, kualitas Pilkada bukan soal apakah dipilih langsung atau oleh DPRD. Sesungguhnya ada satu sub sistim pilkada yang dianggap tetap bermasalah. Hambatan terbesar baik Pilkada maupun pemilu kita adalah kelembagaan partai politik. Meskipun akhirnya pilkada dilakukan oleh DPRD namun kelembagan parpol tidak dibenahi maka kekuatiran kita terhadap Pilkada hari ini tetap akan ada bahkan berpotensi akan makin parah. Parpol itu memiliki 3 tugas sekaligus. Pertama merumuskan wacana kebijakan publik yang tentunya dikaji bersama para ahli untuk di tawarkan pada publik baik dalam pemilu maupun Pilkada (Ramlan Surbakti, 2019, dikutip dalam buku Konsolidasi Demokrasi, Pergulatan Politik Pemilu di Indonesia, yang ditulis Hasyim Asy'ari). Kedua mempersiapkan dan menyeleksi orang-orang (politisi) yang mampu memperjuangkan wacana kebijakan publik yang ditawarkan ke publik melalui Pilkada atau pemilu. Itulah sebabnya negara iklas membiayai sebagian kebutuhan parpol. Tahun 2023 nanti negara akan menyanggupi membantu parpol dengan Rp 6 triliun.

 

Ketiga memperjuangkan wacana kebijakan publik parpol melalui kader-kadernya di DPRD maupun eksekutif untuk menjadi kebijakan publik negara melalui dasar hukum dan penganggaran. Ketiga tugas ini belum lasim dilakukan oleh kebanyakan parpol selama ini. Belum banyak parpol yang mempersiapkan calon pemimpinya jauh-jauh sebelum kompetisi dimulai. Kebanyakan calon nanti dimunculkan baru menjelang kompetisi. Mereka lahir atas hasil Survey, hasil pendafaran terbuka oleh parpol atau atas hasil tender, siapa setoran tertinggi maka itulah yang dicalonkan. Kartu tanda anggota (KTA) parpol baru diserahkan pada saat sehari sebelum pendaftaran. Lantas dimana peran parpol mempersiapkan calon-calon pemimpin itu. Karena calon tidak terkaderisasi dan terseleksi dengan sistematis maka para calon inilah yang kerap menghalalkan segala cara untuk memenangi kompetisi. Mulai dari menyuap (mahar) parpol pengusung, menyuap pemilih, menyebarkan berita bohong, mempolarisai pemilih dengan politik aliran (politik adu domba) dan cara-cara kejahatan lainnya. Benar kata kawan saya Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

 

Baginya banyak kepala daerah tersandung kasus korupsi disebabkan ketidakberdayaan partai politik mengawasi kadernya yang berkuasa dan fungsi inspektorat yang tidak berjalan. Calon kepala daerah tidak harus menanggung biaya politik yang besar jika partai politik tidak menerapkan mahar dan partai bisa mengajukan calon yang memiliki basis massa yang kuat. Pendapat Titi yang selama ini merepresentasikan pihak yang tidak setuju jika pemilihan dilakukan oleh DPRD itu benar. Titi beranggapan, kemunculan wacana ini mengindikasi ketidakikhlasan kelompok elite dalam memberikan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat. Titi menegaskan munculnya wacana ini jelas mengindikasi terdapatnya kemunduran dalam demokrasi di Indonesia. Untuk benar-benar menuju demokrasi yang sempurna memang membutuhkan kesabaran.

 

Indonesia sudah mengikrarkan diri sebagai negara demokrasi sejak 1945. Namun implementasinya baru terwujud pascta reformasi 1998. Butuh 53 tahun meski demokrasinya masih pontang panting hingga kini. Pilkada secara langsung baru dimulai tahun 2005. Masih membutuhkan waktu panjang hingga roh Pilkada langsung dapat benar-benar dinikmati. Namun tentunya perlu membenahi masalah-masalah utama yang masih membelenggu Pilkada selama ini.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud Liando, Ilmu Politik Unsrat dan Pengurus Pusat AIPI

Berharap KPU Tidak Bernasib KPK.

 

ferry liandoKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menjadi lembaga "underbow" DPR. Gelagat ini mulai terbaca ketika peserta seleksi pimpinan KPK saling mengikat kontrak politik. Pada saat uji kelayakan calon pimpinan KPK yang dilakukan Komisi lll DPR RI Kamis pekan lalu, para calon "dipaksa" berjanji sesuai dengan keinginan para wakil rakyat. Jika janji sesuai kontrak tidak dilaksanakan saat terpilih maka mereka akan dikenakan sanksi. Tak sekedar itu, jika janji tidak dibuktikan maka harus bersedia mengundurkan diri dari jabatan, dan jika itu tidak dilakukan maka mereka bersedia dituntut secara hukum. Kontrak politik itu tidak main-main sebab ditandatangani diatas meterai.

 

Janji ini seakan memposisikan KPK telah menjadi lembaga subordinatif lembaga politik. Agar dengan mudah bisa terpilih, para calon pimpinan KPK-pun harus cari posisi aman saat uji kelayakan yakni "harus menyetujui" beberapa materi rancangan revisi UU 30/2002 tentang KPK sesuai selera DPR. Padahal wacana Revisi ini sejak awal telah mengandung kontroversi baik dari sisi substansi maupun prosedur penyusunan. Sejumlah materi yang di paksakan dalam rancangan revisi adalah pembentukan Dewan Pangawas KPK bentukan DPR dengan melekat kewenangan yang kuat.

 

KPK harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas jika hendak melakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. KPK tidak akan mandiri lagi karena harus berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan dalam hal penuntutan. Hal yang bisa dikuatirkan, jika jaksa agungnya berasal dari parpol seperti sekarang maka peran ketua umum parpol sangat dominan mempengaruhi hasil. Untuk bisa mengendalikan penyidik, maka statusnya harus dari aparatur sipil negara (ASN) yang harus tunduk pada kode Etik ASN. Selama ini sanksi ASN dikendalikan kemenpan dan RB. Bagaimana jika nantinya menteri ini diisi oleh kader parpol. Dalam hal prosedur, syarat formil revisi UU ini sebetulnya tidak terpenuhi sebab menurut UU No 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, revisi sebuah UU harus ditetapkan terlebih dahulu dalam perencanaan melalui program legislasi nasional (Prolegnas) pada setiap awal tahun.

 

Padahal istilah hukum perencanaan menganut bahwa "apa yang dilaksanakaan harus sesuai dengan apa yang dianggarkan, dan apa yang dianggarkan harus sesuai dengan perencanaan". Kemudian pada pasal 96 UU ini menyebutkan bahwa masyarakat berhak memberi masukan secara lisan dan tertulis dalam setiap pembahasan RUU. Namun prosedur ini tidak pernah dilakukan. Secara etis, pembahasan ini seharusnya tidak boleh dilakukan pada saat DPR hendak mengakhiri jabatan. DPR hasil pemilu 2014 akan berakhir pada 1 Oktober 2019. Kepala Daerah dalam mengkiri jabatan, dilarang membuat kebijakan-kebijakan strategis, sebab bisa saja kebijakan itu bisa saja disalah gunakan. Dan benar, kali ini cara itu justru dilakukan DPR.

 

Tidak bisa dipastikan apa alasan DPR bertindak seolah melampaui kehendak publik. Tapi yang pasti pihak-pihak yang selama ini berurusan dengan KPK adalah para anggota DPR/DPRD, menteri dan kepala daerah kader parpol, ketua-ketua parpol, dan para pengusaha yang bersekongkol dengan elit-elit parpol. Tentu jika kontrak politik dengan pimpinan KPK yang baru bisa terwujud dan revisi sejumlah pasal dalam UU KPK benar-benar terjadi maka secara otomatis beban dan ruang gerak DPR tidak sesulit seperti sekarang. Revisi UU ini menjadi sejarah besar bagi bangsa ini sebab baru pertama kali DPR, tanpa perdebatan atau polemik merevisi UU ini sebagaimana pembahasan kebijakan lainnya yang membutuhkan waktu panjang dan menguras banyak energi.

 

Tapi publik tahu, bahwa UU nomor 2/2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menyebutkan bahwa jumlah pimpinan MPR periode 2014-2019 terdiri dari satu ketua dan tujuh wakil ketua. UU ini menyebutkan pimpinan MPR hasil pemilu 2019 akan kembali menjadi seperti semula yakni terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua. Namun atas pembahasan tidak kurang dari dua jam, elit di DPR dan Pemerintah pada Jumat pekan lalu menyepakati bahwa pimpinan MPR periode berikutnya terdiri dari satu ketua dan sembilan wakil ketua. Otomatis semua parpol yang lolos ke Senayan hasil pemilu 2019 masing-masing mendapat jatah.          

                                                      

NASIB KPU.                                    

Lantas bagaimana dengan lembaga lain. Selama ini ada dua lembaga yang sering buat pusing para elit politik yakni KPK dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Integritas dan komitmen yang dijunjung tinggi membuat kedua lembaga ini sulit diintervensi. Maka untuk melunakannya, elitpun tidak kehilangan akal. Caranya adalah memanfaatkan power yang dimiliki lewat UU. Revisi UU pemilu bisa saja akan dilakukan dengan masa uji kelayakan dan kepatutan penyelenggara pemilu sebagiamana nasib KPK. Sehingga DPR bisa jadi akan juga menyodorkan kontrak politik yang harus disepakati calon agar bisa terpilih. Selama ini KPU sering berbeda pendapat dengan DPR.

 

Terakhir perseteruan tentang mantan narapidana koruptor. KPU berusaha memaksakan agar mereka tidak boleh menjadi calon anggota legislatif. Namun usaha itu ditentang oleh DPR dengan berbagai macam alasan. Tahun 2016 KPU dan DPR berbeda pendapat juga soal cuti petahana kepala daerah, apakah cuti itu bagian dari persyaratan calon atau bagian dari pengaturan tentang kampanye. Ada peluang DPR memaksa calon penyelenggara untuk "harus" sepakat dengan pasal-pasal yang diinginkan DPR.

 

Bisa jadi, DPR meminta para calon agar jangan mempersulit mantan narapidana korupsi menjadi calon baik untuk legislatif ataupun kepala daerah. Meminta kesepakatan agar dinasti dilegalkan ataupun yang paling berbahaya ketika candidate buying atau vote buying diminta tidak diributkan baik oleh UU ataupun oleh penyelengara, sebab ini yang paling gampang dan memudahkan sebagian dari mereka bisa menjadi anggota DPR/DPRD atau kepala daerah. Jika KPK diamputasi lewat kontrak politik dan revisi UU KPK, maka tidak mustahil jika kelak KPU dan Bawaslu akan bernasib sama.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud Liando, Ilmu Politik Unsrat dan Pengurus Pusat AIPI

 

 

Pilkada Dan Dilema GBHN

 

ferry liandoWacana untuk memunculkan kembali GBHN hingga kini masih menuai pro dan kontra. Menariknya bukan antar partai politik saja namun membuat ahli-ahli hukum tata negara terpecah pada pandangan keilmuannya. GBHN, garis-garis besar haluan negara yang pada Kekuasaan orde baru menggunakan dokumen ini sebagai payung utama dalam mengintegrasikan program kelembagan pemerintahan baik secara vertikal maupun horisontal.

 

Pergantian kekuasaan hanya formalitas, sebab tidak ada program baru yang disodorkan. Sebab siapapun pejabatnya, program yang dilakukannya harus mengacu pada kebijakan terpadu yakni GBHN. Dokumen GBHN ditetapkan oleh MPR. Namun setelah amandemen UUD 1945 ketiga (2001), terjadi perubahan kekuasaan MPR. Termasuk kewenangan dalam penetapan GBHN. Kemudian untuk menggantikan dokumen ini DPR bersama Presiden mengeluarkan UU no. 25/2004 tentang Sistim perencanaan Pembangunan Nasiona (Sispenas).

 

UU ini menyatakan bahwa penjabaran dari tujuan dibentuknya Republik Indonesia seperti dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, dituangkan dalam bentuk RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang). Skala waktu RPJP adalah 20 tahun, yang kemudian dijabarkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), yaitu perencanaan dengan skala waktu 5 tahun yang memuat visi, misi dan program pembangunan dari presiden terpilih, dengan berpedoman pada RPJP. Ketika GBHN hendak dimunculkan kembali, rupa-rupa reaksipun muncul. Lembaga apa yang berwenang membahas dan mengesahkan, sementara dalam struktur kekuasaan tidak ada lagi lembaga tertinggi negara seperti MPR di zaman orde baru.

 

Kemudian, dikuatirkan rencana amandemen UUD 1945 sebagai dasar hukum GBHN berpotensi menjadi pintu masuk kepentingan partai politik termasuk mengubah dasar negara atau berpotensi kembali ke konsep naskah asli UUD 1945. Tentu perlu kajian akademik secara mendalam untuk mengatasi dilema ini. Harus diakui pasca UU Sispenas bahwa salah satu pergumulan bangsa ini adalah makin tidak terintegrasinya perencanaan nasional akibat ego sektoral dan teritorial yang makin menonjol. Perbedaan orientasi dan fokus pembagunan bukan karena karakteristik masyarakat yang berbeda sehingga perlu perlakuan berbeda, tetapi karena berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek para penguasa.

 

Menteri atau kepala daerah yang berasal dari parpol menyusun programnya berdasarkan agenda parpol. Kalau agenda Munasnya dilaksanakan di Bali, maka sebagian program Pemerintah dilaksanakan di Bali. Entah kenapa. Agenda kunjungan menteri ke daerah entah mengapa juga selalu cocok dengan waktu pelaksanaan musda-musda parpol di daerah. Jika kepala daerah hendak mencalonkan diri kembali atau mencalonkan istri dan anaknya, entah mengapa anggaran bansos dan humas Pemerintah dalam APBD meningkat dan melambung jauh berbeda di tahun anggaran sebelumnya. Kalau ada kepala daerah yang memiliki anak bersekolah di Amerika Serikat, entah mengapa sasaran studi banding selalu diarahkan di negara itu.

 

Untuk membujuk DPRD menyetujui usulan kebijakan Pemerintah, siasat yang sering dilakukan adalah menganggarkan program seremonial seperti festival, pagelaran ataupun pemecahan rekor. Sebagai alasan kegiatan sosialisasi, maka anggota DPRD dibagi zona negara untuk dikunjungi. Jika keluarga dapat difasilitasi SPPD ke luar negeri, maka modus yang sering dilakukan adalah alasan mendampingi pertunjukan kesenian. APBD kemudian sebagian besar hanya dijadikan bancakan oleh elit-elit daerah. Pasca GBHN, memang prioritas program makin tidak jelas. Program tidak terpadu, bersinergi dan tidak berkelanjutan.

 

Ada daerah yang melaksanakan program berdasarkan selera atau hobi istri atau anak-anak kepala daerah. Apa yang salah? UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan visi pembanguan daerah yang tertuang dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih pada Pilkada. Jika calon berasal dari parpol maka kemungkinan besar visinya menyesuaikan dengan visi parpol yang mengusungnya.

 

Jika parpol yang mengusung Presiden sama dengan parpol yang mengusung gubernur dan bupati/walikota, konsep ini sangat ideal. Namun bagaimana jika Presiden, gubernur dan bupati/walikota diusung oleh parpol yang berbeda. Belum lagi dengan calon yang diusung oleh gabungan parpol. Lantas visi yang mana yang hendak dilaksanakan. Kita kehilangan haluan negara, namun fokus pada perencanaan sesuai ego masing-masing.

 

Ada provinsi yang dengan semangatnya mengadakan program Pariwisata dan penuntasan kemiskinan, tapi sayang kabupaten/kota yang dipimpin bupati/walikota yang tidak berasal dari parpol yang sama dengan gubernur tidak mensinergikannya melalui rencana kerja Pemerintah daerah (RKPD) tahunan. Kekacauan pembangunan diakibatkan pula oleh program yang tidak berkesinambungan. Anggaran ratusan miliar membangun halte menjadi mubasir karena walikota yang merancang tidak terpilih lagi atau keburu tertangkap lewat OTT.

 

Sementara pejabat yang menggantikannya tidak tertarik melanjutkannnya dengan pengadaan transportasi, alasannya tidak sesuai visinya saat Pilkada. Ganti pejabat ganti pula kebijakan. Mengevaluasi kebijakan perencanaan saat ini merupakan hal urgen, namun untuk mengevaluasinya tidak harus dimanfaatkan untuk sekedar memenuhi "agenda besar" para elit politik. Jangan terkesan ada kepentingan atau visi terselubung (hidden agenda) dengan menggunakan alasan GBHN sebagai pintu masuk amandemen UUD 1945.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud Liando, Ilmu Politik Unsrat dan Pengurus Pusat AIPI

 

Rekonsiliasi Monopoli Elit

 

 

ferry liandoJoko Widodo dan Prabowo akhirnya bertemu pada Sabtu (13/07) lalu. Suasana yang dinanti oleh sejumlah pihak itu akhirnya terwujud. Pertemuan ini dianggap sebagai bentuk rekonsiliasi setelah keduanya berseteru pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun ini. Rekonsiliasi tak hanya sekedar untuk kepentingan umum namun sangat menguntungkan juga bagi kedua bela pihak.

Prabowo tentu sangat diuntungkan karena sikap bertemu bekas lawan politik merupakan jiwa kesatria atau kedewasaan.

 

Tidak hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, namun mendasarkan pada keuntungan umum yang diutamakan. Sifat-sifat ini banyak melekat pada sosok seorang negarawan. Tentu dengan sikap ini, Prabowo tidak hanya menjadi teladan bagi pendukungnya, namun menumbuhkan rasa simpati dari pihak-pihak yang selama ini menolaknya. Jika saja Prabowo tetap dalam pendiriannya, maka sikap ini sebuah modal elektoral jika akhirnya Prabowo harus tampil lagi pada Pilpres 2024.

 

Bagi Joko Widodo (Jokowi), pertemuan ini sangat menguntungkan karena memperkuat legitimasi politik atas hasil Pilpres pada waktu lalu. Sekitar 45 persen pemilih tidak menyatakan dukungan padanya. Sampai kini belum semua pemilih menerima atas kemenangannya. Sebelum Prabowo bertemu Jokowi, ia dihadang oleh sejumlah relawan yang menolak diadakannya rekonsiliasi itu. Namun pertemuan itu makin melegitimasi posisi Jokowi sebagai calon Presiden terpilih.

 

Namun demikian rekonsiliasi diharapkan tak hanya sebatas menguntungkan kedua belah pihak. Harusnya tak hanya elit yang bisa memonopoli rekonsiliasi itu. Sebab bisa jadi Jokowi dan Prabowo betul-betul telah berdamai, namun belum tentu jajaran yang mengitari keduanya ikutan berdamai. Diantara mereka, ada yang terlanjur tersakiti yang mustahil jika terobati atau redam dalam sesaat. Mereka lelah saling memusuhi dan dimusuhi.

 

Mereka bahkan kehilangan kosa kata sebagai pengganti kata-kata makian dan fitnah dalam berbagai forum. Mereka terlanjur di lebel oleh publik sebagai penyebar kebohongan, pengadu domba dan provokator. Lantas ketika semua itu terlanjur dan akhirnya tidak mendapat apa-apa, maka sangat mustahil jika harus berpestapora dalam sekejap: rekonsiliasi. Untuk memastikan stabilitas politik, Perlu rekonsiliasi berlapis dan bertahap. Rekonsiliasi utama sudah diperankan Jokowi dan Prabowo. Rekonsiliasi kedua perlu dilakukan para think thank, pembisik atau ring utama.

 

Rekonsiliasi ketiga perlu dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan dan organisasi yang mengatasnamakan agama yang selama ini berhasil dimanfatkan elit-elit sebagai serdadu-serdadu perang baik dalam doktrin maupun mobilisasi. Rekonsiliasi keempat adalah kalangan grass root. Selama ini masyarakat terpolarisasi pada dua gerbong yang berbeda.

 

Toleransi yang dibangun berpuluh-puluh tahun oleh tokoh-tokoh bangsa sekejap menjadi arena kebencian dan hilangnya rasa hormat. Tidak hanya kultur sosial yang tercabik-cabik namun struktur sosial makin mencekam dan memprihatinkan. Rekonsiliasi elit, tidak bermakna jika tidak diikuti dengan rekonsiliasi sosial. Kedepan masih ada ancaman yang sewaktu-waktu bisa mengejutkan kita. Pilpres 2019, para kelompok radikal berhasil membentuk kekuatan baru.

 

Mereka berhasil mengkonsolidasikan diri begitu rapi. Salah satu kontestan Pilpres diperdaya dan berhasil dimanfaatkan untuk mengganggu keutuhan bangsa, berhasil sebagai penumpang gelap. Tahun 2020, akan berlanjut kompetisi politik di aras lokal. Polarisasi belum juga redup, namun kompetisi baru segera datang.

 

Kita berharap, kepolisian dan intelejen daerah sama profesionalnya dengan kepolisian ditingkat pusat. Namun jika kesiagaan tidak dilakukan dengan cermat, bukan tidak mungkin konflik di daerah akan membarah. Apalagi penggunaan media sosial sebagai instrumen pemecah belah dan permusuhan masih begitu liar tanpa kendali.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud Liando, Ilmu Politik Unsrat dan Pengurus Pusat AIPI

 

 

Kabinet Ahli atau Politik

shJika gugatan sengketa hasil pemilu presiden yang diajukan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Joko Widodo akan dilantik kembali sebagai Presiden RI untuk masa jabatan kedua (2019- 2024) pada 20 Oktober 2019. Salah satu momen yang ditunggu publik adalah formasi baru kabinet Jokowi. Menuju kabinet ahli atau kabinet balas jasa politik? Isu formasi kabinet hampir selalu menarik perhatian masyarakat pada umumnya, kalangan dunia usaha, para politisi parpol, dan tentu saja pemburu berita yang mencari sensasi dan kontroversi di balik setiap berita politik.

 

Daya tarik isu formasi kabinet terkait realitas bahwa para menterilah pada akhirnya yang menerjemahkan visi dan haluan politik Joko Widodo-Ma'ruf Amin lima tahun ke depan. Apabila para menteri gagal memahami dan mewujudkan visi dan haluan politik Jokowi-Amin melalui kebijakan kementerian teknis terkait, sang presiden bisa dinilai gagal. Pilihan Jokowi atas menteri-menteri negara yang kelak membantu selama periode kedua pemerintahannya, akan sangat menentukan kapasitas dan kualitas kinerja kabinet.

 

Belajar dari pengalaman presiden-presiden sebelumnya, ada beberapa kriteria yang lazim digunakan presiden terpilih dalam mencari pembantunya. Pertama, kualifikasi terkait keahlian, kompetensi, dan kapabilitas calon menteri hampir pasti jadi kriteria utama. Kedua, integritas moral dan rekam jejak para calon pembantu presiden itu sendiri, apakah sungguh-sungguh bersih dari korupsi dan tak memiliki kasus hukum, serta punya pengalaman dan rekam jejak yang baik. Ketiga, representasi politik kandidat, apakah berasal dari parpol koalisi pengusung dan pendukung capres-cawapres terpilih atau mereka yang memiliki basis politik dan sosial di luar itu. Namun, boleh jadi faktor penentunya bukanlah tiga kriteria itu melainkan tiga faktor tambahan lainnya.

 

Pertama, apakah calon menteri tersebut seorang yang tegas dan memiliki nyali dalam mengambil keputusan. Saat bertemu jajaran Kamar Dagang dan Industri (Kadin), menurut Jokowi, seorang menteri harus mampu mengeksekusi program yang telah direncanakan pemerintah. Kedua, sejauh mana kandidat memiliki chemistry dengan presiden terpilih. Ini tentu bersifat personal sehingga hanya Jokowi pribadi yang bisa mengukurnya. Ketiga, apakah kandidat punya kapasitas bekerja dalam tim yang bersifat lintas sektor dan terbiasa berada di bawah tekanan, terutama ketika pemerintah harus mengejar target yang sudah ditetapkan.

 

"Zaken" kabinet

Namun, semua itu sangat tergantung format kabinet yang hendak disusun Presiden Jokowi. Terkait ini, Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengusulkan agar Presiden membentuk suatu zaken kabinet atau kabinet ahli pada periode kedua kepresidenan Jokowi. Seperti pernah disampaikan kepada insan media oleh anggota BPIP, Buya Syafii Maarif, zaken kabinet berisi para ahli di bidangnya yang pengusulannya bisa saja berasal dari parpol. Menurut Buya, kabinet ahli diperlukan untuk meningkatkan kualitas kinerja kabinet yang kurang optimal pada periode Kabinet Kerja I (2014-2019).

 

Wacana serupa dilontarkan Saut Situmorang, salah seorang wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa waktu kemudian. Formasi kabinet yang lebih berbasis keahlian ketimbang politik dianggap sebagai pilihan ideal karena kabinet relatif bisa terhindar dari potensi konflik kepentingan. Dengan demikian, para menteri bisa fokus menerjemahkan dan mengimplementasikan visi dan haluan politik presiden terpilih ke dalam kebijakan publik tanpa harus terganggu oleh benturan kepentingan partai. Akan tetapi, benarkah demikian? Dalam pengalaman sejarah bangsa kita, kabinet ahli pernah dipraktikkan pada masa Kabinet Ir H Djuanda (1957-1959), tetapi hanya berlangsung sebentar karena Presiden Soekarno selaku formatur kabinet akhirnya mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945. Kabinet Djuanda yang dibentuk atas dasar UUD Sementara pun dinyatakan bubar. Selanjutnya, pada era Orde Baru, secara umum kabinet yang dibentuk Soeharto lebih bersifat kabinet ahli ketimbang kabinet politik. Sekurang-kurangnya itu tecermin dari keterlibatan para ahli ekonomi dan keuangan lulusan University of California at Berkeley—dijuluki "Mafia Berkeley"—yang menjadi menteri negara dan tulang punggung pertumbuhan ekonomi era Orde Baru.

 

Selama sekitar tiga dekade para ekonom-teknokrat yang dipimpin Prof Widjojo Nitisastro jadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi, meski akhirnya Orde Baru runtuh pada 1998. Pada era Reformasi, Kabinet Reformasi Pembangunan di bawah Presiden BJ Habibie yang pendek (1998-1999), formasi menteri negara cukup banyak diisi kalangan ahli dan profesional. Namun, sejak Kabinet Persatuan Nasional yang dipimpin Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001), kemudian Kabinet Gotong Royong Megawati Soekarnoputri (2001-2004), Kabinet Indonesia Bersatu Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014), dan Kabinet Kerja Jokowi periode pertama (2014-2019), kalangan politisi parpol pengusung sang presiden kian banyak mengisi jabatan menteri.

 

Kabinet politik

 

Selain potensi konflik dan benturan kepentingan partai, jabatan menteri yang diduduki politisi sering kali jadi sumber dana "haram" atau semacam ATM bagi partai. Pada gilirannya ini berpotensi melembagakan tindak pidana suap, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan para penyelenggara negara seperti masih marak terjadi dewasa ini. Kekhawatiran seperti ini cukup beralasan karena beberapa pemimpin partai yang menjabat menteri akhirnya jadi "pasien" KPK dan menghuni hotel prodeo. Walaupun demikian, sulit dibantah pula, tak sedikit politisi yang memiliki keahlian dan kompetensi pada bidang-bidang tertentu dan tetap profesional serta berintegritas ketika dipercaya sebagai menteri negara. Mereka biasanya para profesional yang ahli di bidangnya yang kemudian direkrut dan bergabung ke parpol, baik atas kemauan sendiri maupun diajak oleh kalangan partai untuk meningkatkan kualitas sumber daya di parpol. Seperti contoh para ekonom-teknokrat pada era Orde Baru, beberapa menteri merupakan pengurus Golkar, dikenal memiliki keahlian dan kompetensi yang diperlukan kementerian teknis yang dipimpinnya. Jadi, tak ada masalah jika politisi partai menjadi menteri sepanjang penempatannya proporsional. Karena itu, yang menjadi persoalan adalah ketika politisi yang tak memiliki kapasitas, keahlian dan kompetensi dipaksakan memimpin kementerian teknis yang butuh keahlian teknis pula.

 

Bagaimana pun seorang menteri harus memahami portofolio kementerian serta ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya agar tak sekadar menjadi representasi politik belaka bagi partainya. Apakah Jokowi akan membentuk kabinet ahli atau kabinet politik? Mungkin saja tidak dua-duanya. Pertama, penting digarisbawahi, kabinet ahli dan kabinet politik pada dasarnya tak sepenuhnya bersifat dikotomis. Seperti disinggung di atas, bisa saja ada ahli yang berlatar belakang politisi, atau sebaliknya politisi yang sebelum masuk partai berlatar belakang keahlian atau profesional pada bidang tertentu. Kedua, Presiden Jokowi, saya kira, tak memiliki cukup nyali membentuk kabinet yang semata-mata berbasis keahlian dan menafikan urgensi representasi politik parpol koalisi yang mengusungnya sebagai capres. Apalagi, seperti sering diakui Jokowi, "saya bukan ketua umum (partai)".

 

Secara tak langsung Jokowi ingin mengatakan bahwa sebagai kader PDI Perjuangan (PDI-P) dia harus loyal pada kehendak partai, dalam hal ini Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Ketiga, sulit dibantah bahwa dukungan politik yang diberikan parpol koalisi pengusung Jokowi-Amin jelas tak bersifat gratis. Seperti bunyi ungkapan klasik, tak ada makan siang gratis dalam politik. Itu artinya, parpol yang turut berkeringat dalam mengusung dan memenangkan kembali Jokowi sebagai presiden tentu sangat berharap ada balas jasa politik bagi partai mereka. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bahkan berharap partainya bisa memperoleh jatah 10 menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi jilid II. Suatu harapan yang tentu sah-sah saja, tetapi, menurut saya, kurang etis dikemukakan secara publik karena yang "berjasa" memenangkan Jokowi bukan semata-mata parpol pengusung, melainkan juga mayoritas rakyat yang memberi mandat politik baru bagi mantan Gubernur Jakarta tersebut.

 

Kabinet rekonsiliasi?

 

Tantangan terbesar Jokowi dalam penyusunan formasi baru kabinet adalah bagaimana mengelola harapan ideal publik akan terbentuknya suatu kabinet ahli di satu pihak dan memenuhi aspirasi serta syahwat parpol akan suatu kabinet politik di pihak lain. Sebagai pilihan yang tak bersifat dikotomis, Jokowi ditantang untuk bisa meramu hal itu secara cerdas dan bijak sehingga bisa meminimalkan potensi kekecewaan berbagai pihak yang telah memberikan dukungannya. Problem lain bagi Jokowi adalah fakta begitu banyak pihak yang merasa turut berkeringat di balik keterpilihan kembali mantan Wali Kota Solo tersebut. Di luar kalangan parpol pengusung, ada pula tim sukses nonpartai.

 

Selain itu, ada berlapis-lapis dan beragam sukarelawan, baik yang benar-benar sukarela membantu maupun mereka yang punya pamrih untuk memperoleh bagian kue kekuasaan. Belum lagi dukungan personal sejumlah figur publik serta dukungan finansial dan logistik dari beragam pihak yang mungkin saja memiliki pamrih serupa. Dalam perkembangan politik mutakhir, muncul pula wacana tentang kabinet rekonsiliasi, yakni kabinet yang tak semata-mata berbasis parpol pengusung Jokowi, tetapi juga parpol pengusung Prabowo. Silaturahmi beruntun Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Jokowi dan AHY serta Eddy Baskoro Yudhoyono dengan keluarga Megawati saat Idul Fitri bisa dibaca sebagai sinyal kemungkinan masuknya putra sulung Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono itu ke dalam kabinet Jokowi. Apakah kabinet ahli, kabinet politik, atau kabinet rekonsiliasi, sangat tergantung kepada Jokowi sendiri. Juga, apakah Jokowi ingin dikenal sebagai presiden yang lembek dan kompromis, atau hendak meninggalkan warisan (legacy) sehingga dikenang sebagai presiden yang sungguh-sungguh peduli pada harapan dan nasib rakyat. Kata kuncinya, sejauh mana Jokowi memiliki keberanian dan nyali politik untuk lebih mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan partai, kelompok, dan golongan.

Ditulis oleh: Syamsuddin Haris, Profesor riset LIPI dan Dewan Pengawas PP AIPI

Dimuat di Kompas, 11 Juni 2019