Kolom AIPI

Pilkada Abnormal di Era New Normal

WhatsApp Image 2020-06-01 at 11.26.22

Presiden Jokowi telah meminta aparatnya mempelajari kondisi lapangan untuk mempersiapkan tatanan normal yang baru di tengah pandemi COVID-19. New normal adalah langkah percepatan penanganan COVID-19 dalam berbagai bidang seperti kesehatan, sosial, dan ekonomi.

 

Indonesia sepertinya terpkasa mengikuti model yang dilakukan negara lain di dunia sebab Lembaga Biologi Molekuler atau LBM Eijkman waktu lalu sempat menyatakan, virus corona tidak akan hilang dari muka bumi dalam waktu yang lama. Organisasi kesehatan dunia WHO juga telah menyiapkan pedoman transisi menuju new normal selama pandemi COVID-19.

Dengan demikan jika New normal berlaku maka akan terjadi suatu kondisi baru di mana interaksi fisik tidak dapat dilakukan. Ada pola baru yang membedakan dengan pola lama. Tentu membutuhkan adaptasi panjang agar benar-benar masyarakat patuh atas anjuran Pemerintah.

 

Tak semua negara mampu menerapkan kondisi ini. Apalagi di negara-negara yang rakyatnya tidak bisa dikekang akibat hak dan kebebasan individu, tentu mengaturnya sangatlah sulit.

Di Indonesia penerapan kondisi semacam ini tentu membutuhkan proses panjang dan tidak gampang. Bukan soal faktor ketaatan atau kepatuhan masyarakat, namun karena tidak sinkronnya kebijakan satu Institusi Pemerintahan dengan Institusi lainnya.

 

Pada 27 Mei 2020, Pemerintah, Penyelenggara dan DPR telah menyepakati bahwa tahapan Pilkada akan dimulai pada 15 Juni 2020. Tentu memutus mata rantai penyebaran virus dengan cara membatasi interaksi akan sangat sulit terwujud.

 

Ada sejumlah tahapan Pilkada yang amat sulit menghindari dari saling interaksi terutama antara penyelenggara dengan masyarakat ataupun penyelenggara dengan institusi terkait lainnya.

 

Seperti pendataan daftar pemilih, verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, klarifikasi dokumen bakal calon ke institusi lain seperti kebasahan ijasah, maupun peradilan tentang sengketa pengesahan calon.

 

Belum lagi dengan tahapan kampanye, ditribusi logistik, distribusi undangan memilih, berkumpulnya pemilih dalam satu TPS, penghitungan dan rekapitulasi suara hingga sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi.

 

Bisa saja memanfaatkan sarana teknologi untuk memudahkan, namun tidak semua daerah memiliki aksesibilitas jaringan internet dan listrik yang memadai. Kemudian para petugas tidak banyak dibekali dengan kemampuan teknologi.

 

Untuk mengawal kualitas proses, diperlukan pengawasan secara ketat. Pengalaman Pilkada sebelumnya membuktikan bahwa masih banyak bagian-bagian yang perlu dibenahi agar pelaku kejahatan serupa di Pilkada tidak memiliki kesempatan yang sama.

 

Pilkada sebelumnya harus diakui masih terjadi dalam kondisi abnormal. Pada tahap pencalonan masih banyak indikasi terjadi jual beli antara partai politik (parpol) dengan bakal calon (candidate buying). Syarat dukungan awal bagi calon perseorangan kerap dimanipulasi. Suara masyarakat diperoleh dengan cara membayar (vote buying).

 

Melaksanakan Pilkada dalam kondisi New normal tentu membutuhkan tantangan baru. Apakah tahapan Pilkada akan menjadi lebih baik ataukah akan lebih terpuruk. Baik penyelenggara, pengawas, lembaga peradilan pemilu dan penegak hukum memiliki ruang gerak yang terbatas karena kondisi belum bersahabat.

 

Kita pun tidak perlu menuntut banyak dari mereka sebab mereka juga memiliki hak untuk hidup sehat. Maka dapat diduga bahwa jika Pilkada dapat digelar didalam suasana penyebaran virus, maka jangan berharap jika Pilkada dapat berproses dengan baik sehingga sangat wajar jika produk Pilkada tidak sesuai yang diharapkan.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud M. Liando, S.IP., M.Si (Ilmu Politik Unsrat dan Wakil Sekjen Pengurus Pusat AIPI)

Aspek Sosiologis PKPU Pilkada

liandoSabtu akhir pekan lalu saya mendapat kiriman draft Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020. Draft itu sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) 2/2020 tentang Pilkada. PKPU merupakan penjabaran teknis yang diturunkan dari peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan Pemilu, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU. Kedudukan PKPU sebetulnya tidak tercantum dalam hirarki perundang-undangan sebagaimana ketentuan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jenisnya adalah:

 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah;


Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Namun demikian dalam pasal 8 UU ini menjelaskan bahwa aturan lain yang dibuat atas perintah UU tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikan prosedur penyusunan PKPU harusnya sama dengan penyusunan aturan lainnya.

Ada 3 kewajiban yang melekat sebagai dasar penyusunan sebuah aturan yakni landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.

 

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

 

Sedangkan landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

 

Apapun jenis perundang-undangan yang hendak dibuat, maka aspek logika sosial itu wajib dijadikan dasar dalam pembuatanya. Selama ini banyak produk hukum seperti UU, PP ataupun Perda terpaksa harus dibatalkan karena menyimpang dari logika sosial. UU dibuat tidak boleh menyimpang dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat, tidak boleh merugikan hak-hak asasi manusia dan tidak boleh mengancam keselamatan manusia. Kita tentu ingat waktu dibatalkannya UU 22/2014 tentang Pilkada yang mengatur pemilihan dilakukan oleh DPRD. Dasar pembatalan karena menyimpang dari aspirasi publik.

 

Draft PKPU ini sepertinya belum mengakomodasi ketiga aspek yang di wajibkan. Konsideran pada bagian “Mengingat" hanya mencantumkan landasan Yuridisnya dan belum menyertakan landasan sosiologisnya. Memang KPU akan sangat sulit mencantumkan landasan sosiologisnya sebelum ada pernyataan resmi dari Pemerintah kapan pandemi covid-19 berakhir. Sebab dasar untuk merumuskan PKPU atau untuk memulai tahapan adalah setelah penetapan resmi Pemerintah tentang berakhirnya bencana covid-19.

Oleh karena itu bagian "Mengingat" dalam Konsideran draft PKPU harus memasukan ketetapan Pemerintah ini. Jika hal ini tidak dipertimbangkan maka ada 3 potensi masalah yang bisa saja terjadi.

 

Pertama, PKPU akan menjadi dasar dimulainya tahapan Pilkada 2020. Dengan demikian peluang terancamnya keselamatan jiwa para petugas dan masyarakat bisa terjadi. Sebab tahapan sudah akan dilaksanakan namun penularan covid-19 belum berakhir.

Kedua, DPR bisa saja akan mempersoalkan dasar hukum PKPU jika tidak menunggu penetapan perppu menjadi UU oleh DPR ketika draft itu dibahas di DPR nanti. , Ketiga, Jika tahapan Pilkada dipaksakan berjalan sebelum status bencana belum berakhir maka PKPU itu berpotensi akan bermuara pada judicial review di Mahkamah Agung (MA) karena menyimpang dari keselamatan jiwa masyarakat.

 

Selain persoalan diatas, sepertinya ada hal baru yang tertuang dalam draft PKPU itu. Tahun 2015, KPU RI menerbitkan PKPU No 2/2015 tentang tahapan, program dan jadwal untuk pelaksanaan Pilkada serentak gelombang pertama. Situasi diterbitkannya PKPU itu sama persis dengan situasi saat ini yakni adanya Perppu Pilkada oleh Presiden. Pada waktu itu terbit Perppu No 1/2014 sebagai pengganti atas UU 22/2014 yang mengatur mekanisme Pilkada oleh DPRD. Namun PKPU 2/2015 tidak menggunakan Perppu 1/2014 dalam Konsideran bagian "Mengingat", namun yang digunakan adalah UU No 1/2015 tentang pentapan Perppu 1/2014 menjadi UU.

 

Jika demikan akankah KPU RI harus menunggu penetapan Perppu 2/2020 menjadi UU sebelum PKPU Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada 2020 ditetapkan. Akankah pembahasan PKPU ini tersendat di DPR jika dasar yang digunakan bukan UU penetapan perppu 2/2020


Menjadi UU oleh DPR sebagaimana yang dilakukan dalam penyusunan PKPU 2/2015. Namun secara filosofis dan yuridis, tak ada norma yang dilanggar KPU RI dalam memformulasikan draft PKPU ini. Sebab asas pemilu sebagaimana tertuang konstitusi UUD kita hanya bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

 

Asas keselamatan dan perlindungan manusia tidak menjadi prinsip utama dalam asas maupun prinsip-prinsip penyelenggara pemilu. Sehingga asas dan prinsip ini perlu dipertimbangkan dalam perumusan RUU pemilu yang sedang di bahas oleh DPR RI saat ini. Hal ini penting agar menjadi dasar bagi KPU dalam setiap perumusan kebijakan.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud M. Liando, S.IP., M.Si (Ilmu Politik Unsrat dan Wakil Sekjen Pengurus Pusat AIPI)

Perppu 2; Bukan Kepentingan Politik?

liandoPeraturan Pemerintah Pengganti UU atau Perppu tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baru saja diterbitkan Presiden Joko Widodo pekan lalu. Titel Perppu tersebut adalah Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

 

Subtansinya adalah pertama, mengatur bahwa pemungutan suara Pilkada 2020 ditunda karena bencana non alam, dalam hal ini adalah pandemi Covid-19 di Tanah Air.

 

Kedua, pemungutan suara dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Ketiga, pemungutan suara dapat diundur lagi apabila memang pada bulan Desember 2020 pemungutan suara belum bisa dilaksanakan.

Implementasi dari perppu tersebut, menjadi kewajiban dan tanggungjawab bersama. Tidak serta merta hanya menjadi tugas KPU. Perlu back up penuh institusi lain.

 

Pertama, perlu kesiapan institusi Pemerintah. Untuk memastikan apakah pemungutan suara akan berlangsung Desember 2020 akan sangat ditentukan oleh keputusan Pemerintah menyangkut kapan berakhirnya Covid-19. Jika pelaksanaannya Desember, maka pengumuman Pemerintah harus dilakukan dalam waktu dekat ini. Jika ternyata Covid-19 belum berakhir dalam satu atau dua bulan Kedepan maka akan terlalu beresiko bagi kesehatan maupun kualitas Pilkada. Jika akhirnya Pemerintah sudah mengumumkan Covid-19 telah berakhir maka pengumuman itu menjadi dasar dimulainya tahapan.

 

Terlalu beresiko jika tahapan sudah dimulai sebelum ada pengumuman resmi dari pemerintah tentang berakhirnya bencana non alam itu. Sebab kerugian pembiayaan dan energi sangat besar jika ternyata tahapan sudah berjalan namun ternyata pada Desember keadaan belum memungkinkan.

 

Kedua, kesiapan institusi DPR RI. Memenuhi ketentuan pasal 52 UU 12/2011 tentang penyusunan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa perppu harus mendapat persetujuan DPR.

 

Ada 2 persoalan terkait pasal ini.

(1), pembahasan Perppu akan dilakukan dalam sidang DPR selanjutnya. Kemungkinan besar sidang itu akan dilaksanakan setelah 14 Juni 2020 yakni setelah DPR melaksanakan agenda reses. Dengan demikian diundangkannya Perppu ini baru pada awal Juli 2020. Padahal tahapan Pilkada seharusnya sudah dimulai di awal Juni 2020.

 

Agenda reses DPR ini tentu akan mengganggu juga kesiapan KPU yang akan merevisi PKPU sebagai penyesuaian dari PKPU yang dibentuk berdasarkan UU 10/2016.

 

Memenuhi ketentuan pasal 75 ayat 4 UU 7/2017 tentang pemilu bahwa penyelenggara pemilu wajib berkonsultasi dengan DPR dalam pembentukan aturan pemilu termasuk PKPU.

 

Jika PKPU terkendala agenda reses DPR, tentu tidak hanya menyulitkan KPU. Bawaslu dalam kewenangan pencegahan, pengawasan dan penindakan tetap membutuhkan kepastian hukum. Larangan bagi kepala daerah yang melakukan mutasi acuannya pada PKPU tahapan yang mengatur jadwal penetapan pasangan calon. UU 10/2016 menyebutkan larangan bagi kepala daerah melakukan mutasi pejabat 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon. Jika PKPU tentang tahapan belum diterbitkan maka akan menyulitkan kerja Bawaslu. Padahal banyak kepala daerah yang melalukan mutasi.

 

(2), jika perppu wajib melewati mekanisme persetujuan DPR, maka kondisi ini rawan tersendat terutama soal waktu. Kepentingan di DPR soal Pilkada terpecah pada dua sikap.

 

Pihak lain setuju dengan sikap Pemerintah sebagaimana isi Perppu, namun sebagian menghendaki pengaturan Pilkada harusnya terintegrasi dengan RUU pemilu yang saat ini sedang dibahas DPR. Kelompok ini berharap Pilkada 2020 menyesuikan dengan konsep pemilu nasional dan pemilu lokal.

Pemilu Lokal (Pemilihan gubernur, bupati, walikota, DPRD Provinsi/kabupaten/kota) dilaksanakan 2 tahun sebelum pemilu nasional (pemilihan Presiden/wakil presiden, DPD dan DPR RI). Sehingga pihak ini berharap agar Pilkada 2020 ditundah dan digelar bersamaan dengan pemilu lokal pada 2022 nanti.

Ketiga, kesiapan institusi Pemerintah daerah. Pembiayaan Pilkada telah tertuang dalam NPHD di 270 daerah yang menggelar Pilkada. Namun demikian terlalu sulit jika kesepakatan dalam dokumen Itu tidak tinjau kembali.

 

Pengalaman di berbagai negara, kondisi covid melalui 3 masa besar yakni masa kritis, masa akhir dan masa normal. Jarak waktu antara masa akhir covid ke masa kondisi normal memerlukan waktu 6 bulan. Artinya masa akhir belum tentu benar-benar aman bagi masyarakat.

 

Kita masih trauma dengan tragedi yang dialami pejuang demokrasi pada pemilu 2019. Sebanyak 94 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit ketika itu, dan berharap itu yang terkahir. Jika tahapan terpaksa harus dimulai Juni atau Juli maka Pemerintah daerah perlu memfasilitasi penambahan anggaran untuk melindungi para petugas seperti pengadaan alat pelindung diri seperti Face Shield Visor, masker, sabun sanitizer, dan sarung tangan yang hendak digunakan petugas. Diawal tahapan, petugas harus berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk melakukan pendataan pemilih dan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan.

 

Pemilu di Korea Selatan yang dilakukan belum lama ini, tidak hanya petugas yang dilindungi. Masyarakat juga wajib patuh pada protokol kesehatan Pemerintah. Namun konsekwensinya adalah penyesuaian anggaran. Namun persoalannya tidak semua daerah sanggup memenuhi kebutuhan itu sebab terkonsentrasi menghadapi covid-19 yang juga membutuhkan banyak anggaran. Namun kita harus mendukung sikap Pemerintah menetapkan pemungutan suara pada Desember 2020. Artinya ada optimisme bahwa covid-19 segera akan berakhir dalam waktu dekat.

 

Pemerintah tentu punya perhitungan dan kajian yang tidak banyak diketahui publik. Namun demikan keputusan itu harus mengedepankan keselamatan dan kepentingan kemanusiaan.

 

Dugaan banyak pihak bahwa penetapan itu sebagai the political of setting semoga tidak terbukti. Sebab kapan pemungutan suara itu digelar sangat berpengaruh pada kepentingan kelompok politik tertentu. Pada Februari 2021, hampir semua incumbent akan mengakhiri masa jabatannya. Itu tandanya kekuasaan mereka akan dimutilasi saat akan berkompetisi lagi.

 

Mereka ini berasal dari partai politik pendukung Pemerintah yang saat kampanye lalu memiliki jasa besar terhadap kemanangan elit yang saat ini sedang berkuasa. Sehingga wajar jika mereka juga menuntut kompensasi. Ciri demokrasi adalah kompetisi, namun kompetisi jangan sampai mengabaikan aspek kemanusiaan.

 

 

Oleh: Dr. Ferry Daud M. Liando, S.IP., M.Si (Ilmu Politik Unsrat dan Wakil Sekjen Pengurus Pusat AIPI)

 

 

Jalan Berliku Pilkada 2020

 

liando-manadoPekan lalu Menteri Dalam Negeri melayangkan surat yang ditujukkan pada seluruh Kepala Daerah yang daerahnya menggelar Pilkada. Surat bernomor 270/2931/SJ tertanggal 21 April 2020 itu mempertegas optimisme Pemerintah terhadap pelaksanaan pemungutan suara Pilkada pada Desember 2020. Surat itu melarang Kepala Daerah untuk tidak mengalihkan hibah Pilkada untuk kegiatan lainnya.

 

Kita perlu berpikir positif dan mendukung keyakinan Pemerintah tentang hal itu. Berarti ada pegangan dan kajian dari Pemerintah bahwa penyebaran virus Corona 19 akan berhenti dalam waktu dekat ini. Sebab jika pemungutan suara berlangsung pada 9 Desember 2020, maka secara otomatis tahapan Pilkada sudah harus dimulai pada 9 Juni 2020.

Namun demikan ada beberapa hal yang perlu dipikirkan secara objektif dan dicarikan jalan keluarnya.

 

Pertama, agenda reses DPR akan berlangsung sejak 21 Mei hingga 12 Juni 2020. Mengubah waktu pencoblosan tentu tetap harus menunggu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau PERPPU. Sebab pasal 201 UU 10/2016 tentang Pilkada menyebutkan bahwa daerah yang menggelar Pilkada pada tahun 2015 melaksanakan pemungutan suara di bulan September 2020. Ketentuan pasal 52 UU 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden tetap harus mendapatkan persetujuan DPR. Jika Perppu akan keluar disekitar masa reses DPR maka persetujuan itu akan terkendala. Kegiatan DPR ini juga bisa menghambat produk hukum KPU dan Bawaslu.

 

Jika Pilkada dilaksanakan pada Desember 2020 maka yang harus dilakukan KPU adalah merevisi kembali PKPU yang telah ditetapkan sebelumnya. Pasal 75 Ayat 4 UU Pemilu, menyebutkan bahwa penyelenggara pemilu wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam membentuk ketentuan pelaksanaan pemilu yang tertuang dalam PKPU dan Peraturan Bawaslu. Masa reses DPR itu bertepatan waktu dengan revisi sejumlah PKPU.

 

Kedua, Pemerintah perlu memikirkan penambahan anggaran Pilkada. Jika dalam kondisi normal anggaran Pilkada hanya untuk membiayai adhoc, sosialisiasi, logistik dan kebutuhan lainya. Kebutuhan anggaran lainnya yang harus dipikirkan adalah masker dan sarung tangan yang akan di gunakan oleh petugas melakukan pendataan pemilih dan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan.

 

Kemudian di saat hari pencoblosan tetap diantisipasi untuk keselamatan petugas dan pemilih. Di TPS tetap diperlukan wadah air cuci tangan, hand sanitizer, termometer pengukur suhu badan dan sabun. Ini cara yang digunakan Korea Selatan yang baru saja menggelar pemilu.

Dengan demikian perlu peninjauan kembali dokumen NPHD yang telah ditetapkan sebelumnya. Di daerah-daerah yang memiliki anggaran cukup, tentu tidak bermasalah.

 

Namun kebanyakan daerah telah mengalihkan banyak anggaran untuk penanganan covid 19.

Ketiga, masa waktu pemberian dukungan masyarakat terhadap calon perseorangan dengan waktu verifikasi faktual yang berjarak panjang tentu memiliki masalah. Jika verifikasi faktual akan dilaksanakan mulai 9 Juni maka itu berarti telah berjarak sekitar 6 bulan.

 

Dengan demikian potensi perubahan status masyarakat pendukung bisa saja terjadi. Misalnya terjadi perpindahan tempat tinggal, meninggal dan atau dalam kondisi lain. Jika hasil verifikasi ternyata dukungan tidak sesuai ketentuan maka wajib bagi bakal calon untuk mencari dukungan sebanyak dua kali lipat. Tentu kondisi ini juga akan berbahaya bagi kesehatan.

 

Keempat, Perlu juga mempertimbangkan terkait keakuratan daftar pemilih. Belum tentu pada awal Juli, kondisinya telah normal total. Sehingga sangat diragukan jika semua masyarakat dapat berpartisipasi pada tahapan pencocokan dan penelitian daftar pemilih.

 

Kelima, melaksanakan kegiatan besar diakhir tahun tentu tidak semudah jika melaksanakan diawal atau di pertengahan tahun. Butuh waktu ideal sehingga membutuhkan waktu cukup dalam pelaporan keuangan dan melengkapi temuan auditor BPK.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud M. Liando, S.IP., M.Si (Ilmu Politik Unsrat dan Wakil Sekjen Pengurus Pusat AIPI)

 

Mengenang Arief Budiman

 

rifPerjalanan itu akhirnya sampai pada batas. Dua belas tahun terakhir Arief Budiman terdera Parkinson, yang pelahan menurunkan kemampuan fisiknya. Kemarin ia meninggalkan kita.
 
Sepuluh tahun lalu, saya ingat, senior Saur Hutabarat meminta saya menghubungi Arief Budiman untuk memintanya menulis sepenggal naskah sebagai bingkisan untuk seorang sahabatnya, Ashadi Siregar, yang akan memasuki masa pensiun.
 
“Saya ingat Ashadi, teman lama yang bareng melakukan protes pembangunan TMII dan aktif dalam gerakan anti korupsi. Tapi saya lupa banyak detil yang saya perlukan untuk menulis,” jawabnya ketika permintaan itu saya ajukan ke dia. Mereka berdua bersobat dalam gerakan moral yang muncul awal 1970an yang diinisiasi Arief Budiman bersama kawan-kawannya dan membetot perhatian media.
 
Namun fisiknya tetap kokoh saat itu, hanya tangan kanannya kadang terlihat bergetar karena deraan Parkinson. Ia masih rutin berjalan kaki di pagi hari melangkahi perbukitan di sekitar rumahnya di Salatiga. Sesekali saya ikut ketika mengantar sahabat yang ingin mengunjunginya, dan lantas diajaknya sekalian berjalan pagi. Sesekali pula bersama istrinya, Leila Ch Budiman, mereka mengajak dua anaknya, Adrian Budiman dan Susanti Kusumasari, serta cucu dan menantunya untuk menyusuri busur-busur bukit dan deretan pepohonan yang diselingi bangunan dan deret rumah perkampungan.
 
Di rumah, yang lanskapnya bertakik di sebuah lereng itu, Leila secara rutin mengajak suaminya untuk bergerak menjaga kebugaran. Takikan halaman timur yang landai dan lebih rendah dari lantai rumah hunian berbahan kayu itu disulap menjadi lapangan badminton dengan garis batas potongan bambu. Bukan ukuran standar, tetapi lapangan itu cukup bagi Leila untuk mengajak Arief Budiman menampelkan raket. Bahkan, ketika lengan kanan Arief Budiman tak lagi seluwes sebelumnya, Leila mengajak suaminya untuk menampelkan raket dengan lengan kiri.
 
Sekitar tiga tahun lalu, gerak fisik Arief Budiman makin terbatas. Dia berjalan kaki di halaman rumah saja, dan itu sering diakhiri dengan obrolan ringan dan senda gurau keluarga di sekeliling meja makan. Saya kerap membawa cerita di meja itu tentang perjumpaan saya dengan teman-teman lamanya. Saya bercerita tentang Goenawan Mohammad yang bersibuk di Salihara, Nono Anwar Makarim yang masih terlihat segar dalam sebuah pertemuan makan siang, atau bercerita tentang Rahman Tolleng yang saat itu masih aktif dengan lingkaran yuniornya: Rocky Gerung, Robertus Robet, dan Bagus Takwin di bilangan Menteng.
 
Banyak nama lain yang saya ceritakan karena saya bertemu mereka sepintas di berbagai kesempatan: Daniel Dhakidae, Ignas Kleden, Mohtar Mas’oed, Bill Liddle, Salim Said, Ichlasul Amal, Emha Ainun Najib, Gus Mus (yang saya dengar kabarnya dari Yahya Cholil Staquf), Ariel Heryanto, Butet Kartarejasa – sampai dengan yang lebih yunior lagi Rizal Mallarengeng, Saiful Mujani, dan Stanley. Kadang saya mengobrolkan juga anak-anak sahabat lamanya yang kebetulan saya berjumpa dan berkenalan, seperti Sati putri Bur Rasuanto dan Erman Rahman putra Rahman Tolleng.
 
Cerita-cerita ringan tentang pertemuan dengan mereka saya sampaikan ke Arief Budiman dengan maksud membawanya ke lingkaran sosial yang belakangan susah untuk didatanginya akibat keterbatasan fisik.
 
Tapi cerita pergaulan itu tak semuanya cerah. Saya mengabarkan juga Fikri Jufri yang sedang sakit, Dawam Raharjo, Johan Effendi, dan Rahman Tolleng yang telah meninggalkannya lebih dulu. Matanya berubah berkaca-kaca setelah mendengar cerita dan kabar itu, dan kadang wajahnya seolah menerawang ke masa silam yang jauh.
 
Biasanya saya membelokkannya ketika cerita itu terasa mengharu-biru perasaan Arief Budiman, dan menggantinya dengan cerita ringan lain yang saya peroleh dari berbagai kalangan. Antara lain, dari teman-teman UIN Ciputat yang membagi pengalaman mereka di jaman mahasiswa dengan Arief Budiman.
 
Di tahun 1990an, teman-teman Ciputat itu mengundang Arief Budiman untuk menjadi salah satu pembicara di seminar yang mereka selenggarakan. Untuk menghormatinya, mereka menyediakan jemputan mobil bagi Arief Budiman yang berangkat dari Salatiga dan berhenti di Terminal Pulogadung. Dari terminal, seraya mengobrol ringan, mereka melaju menuju Ciputat.
 
“Apa mau dikata,” kata salah seorang teman itu, “mobil tua itu mogok di tengah jalan.” Alhasil, teman yang menyopir diminta tetap duduk di belakang stang kemudi, mengatur persneling, dan melepas kopling saat dorongan mobil itu telah dirasa cukup lajunya. Sementara, teman-teman lainnya beramai-ramai mendorong mobil itu. Saat itulah mereka terkejut: Arief Budiman bersebelahan dengan mereka ikut mendorong mobil mogok itu. “Arief Budiman kok mendorong mobil …”, teriak teman itu sambil terbahak. Ketika saya konfirmasi, Arief Budiman hanya tersenyum saja mengingat pengalaman itu.
 
Situasi yang membersitkan humor kadang ditimpali cerita dari istrinya. Salah satunya, tentang sepenggal kisah mereka sebelum pernikahan. Saat opname di rumah sakit, Leila membawakan Arief Budiman sepaket masakannya dengan lauk ikan goreng di dalamnya. Ketika kembali ke ruang opname, Leila merasa senang karena melihat semua masakan terhabiskan. Tapi, satu hal, Leila bertanya-tanya, kemana sisa duri ikan yang akan dibuangnya ke tempat sampah di luar? Leila sempat sedikit jengkel saat mendengar jawaban Arief Budiman, “Kasihan ikan itu, tadi saya kubur di belakang …”
 
Sela-sela humor juga muncul dalam pengalaman paroh akhir 1980an, saat saya dengan teman-teman mahasiswa di Fisipol UGM mengundangnya untuk sebuah diskusi buku yang diterjemahkan dari disertasinya – Jalan Demokratis Menuju Sosialisme: Pengalaman Chile di Bawah Allende, yang diterbitkan Pustaka Sinar Harapan.
 
Dengan dua pembicara, Arief Budiman sang penulis buku, duduk di samping kiri dan Mohtar Mas’oed sebagai pembahas di sebelah kanan, dan sang moderator Yahya Cholil Staquf berada di tengah – seraya memberikan pengantar singkat untuk membuka diskusi:
“Teman-teman sekalian, penempatan posisi duduk ini bukanlah sebuah kesengajaan. Yang di kiri saya adalah Arief Budiman yang bukunya akan kita diskusikan. Kita semua tahu, Pak Arief itu selalu di kiri …”
 
Ledakan tawa memenuhi Ruangan E Gedung Fisipol yang memuat sekitar 150 peserta diskusi. Rupanya, sebagian besar peserta diskusi itu menangkap humor pendek yang dilontarkan sang moderator. Arief Budiman memang dikenal publik sebagai ilmuwan sekaligus pemikir dan tokoh gerakan kiri dalam perdebatan dan diskusi isu-isu sosial-politik-budaya jaman itu. Kiri kerap diasosiasikan dengan pembangkangan terhadap segala yang mapan. Dan Arief Budiman, sejak kepulangannya dari Amerika Serikat tahun 1981, tampil di gelanggang publik sebagai salah satu tokoh barisan pembangkang Jaman Orde Baru.
 
Seraya tersenyum, Arief Budiman merespon ledekan kiri itu, “Moderator ini nampaknya keliru membaca. Dari sudut tempat duduk anda semua yang berada di depan saya, saya masih terlihat sangat kanan …”
 
Cerita humor itu sama banyaknya dengan cerita teror yang dialaminya bersama anggota keluarganya, karena Arief Budiman kerap mengorganisir dan menaungi demonstrasi, menulis banyak kolom kritik, dan memberikan komentar lugas di media. Di awal 1990an, ia memberikan komentar di sebuah koran atas karir melesat seorang jendral. Pelesatan karir itu, menurutnya, tidak cocok dengan prestasi sang jendral yang sebenarnya biasa-biasa saja. Besoknya, rumahnya disatroni intel, dan keluarga menemukan bangkai angsa piaraan dan benda-benda asing lainnya di halaman rumah sepanjang seminggu.
 
Arief Budiman melawan seorang jendral di masa Orde Baru?
Saya teringat tanda-tangannya yang memvisualisasi nama lengkapnya. Istrinya, Leila, suatu saat nyeletuk, “Tanda-tangan Arief itu ujung tiap hurufnya tajam dan runcing. Mungkin itu mewakili satu sisi kepribadiannya.”
 
Di saat yang sama, saya teringat dengan sikap rileksnya. Ketika mendaftar undangan pernikahan untuk anaknya yang kedua, ia mengatakan, “Gus Dur itu orang sibuk, nanti malah menyusahkannya kalau dia diundang.” Tak dinyana, di hari pernikahan itu berlangsung, Gus Dur, yang kebetulan melewati Salatiga dalam perjalanan daratnya mendengar kabar pernikahan itu, memutuskan untuk mampir. Sama rileksnya, keduanya tersenyum dan saling berpelukan di halaman rumah Salatiga, dan Gus Dur segera disalami sahabat-sahabat lainnya yang melingkar di teras rumah itu. Sorenya, reriungan antarsahabat itu berkembang menjadi kumpulan aktivis senior yang meneriakkan sebuah kritik publik ke pemerintah ... (sedikit gerutu keluar dari istrinya, Leila Budiman, “Acara keluarga kok bisa jadi acara politik ya?”).
 
Sekarang, saya hanya bisa mengenang keseharian Arief Budiman yang memiliki banyak sisi: kerap berhumor, menyenangi kesetaraan, menghidupi intelektualisme dan aktivisme, dan gemar melakukan pembangkangan.
 
Saya teringat juga kenangannya saat dari Semeru mengangkut jenazah Soe Hok Gie, adiknya, yang termuat dalam buku Catatan Seorang Demonstran. Seraya mendeskripsikan “kesepian” Hok Gie yang menjadi intelektual publik dan pengritik gigih ketidakadilan, ia menutup pengantarnya: “Saya terbangun dari lamunan saya ketika dipanggil naik pesawat terbang. Kami segera akan berangkat lagi. Saya berdiri kembali di samping peti matinya. Di dalam hati saya berbisik ‘Gie, kamu tidak sendirian’. Saya tak tahu apakah Hok Gie mendengar atau tidak apa yang saya katakan itu. Suara pesawat terbang mengaum terlalu keras.”
 
Kini Arief Budiman pergi menjumpai adiknya, Soe Hok Gie. Saya tak tahu, apakah kenangan saya ini akan sampai kepadanya. Selamat jalan, Pak Arief Budiman, Al-Fatihah untukmu. Kita semua akan menjumpaimu lagi, kelak.
 
Di copy dari laman Facebook Dr. Kuskrido Ambardi