Kolom AIPI

Perppu 2; Bukan Kepentingan Politik?

liandoPeraturan Pemerintah Pengganti UU atau Perppu tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baru saja diterbitkan Presiden Joko Widodo pekan lalu. Titel Perppu tersebut adalah Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

 

Subtansinya adalah pertama, mengatur bahwa pemungutan suara Pilkada 2020 ditunda karena bencana non alam, dalam hal ini adalah pandemi Covid-19 di Tanah Air.

 

Kedua, pemungutan suara dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Ketiga, pemungutan suara dapat diundur lagi apabila memang pada bulan Desember 2020 pemungutan suara belum bisa dilaksanakan.

Implementasi dari perppu tersebut, menjadi kewajiban dan tanggungjawab bersama. Tidak serta merta hanya menjadi tugas KPU. Perlu back up penuh institusi lain.

 

Pertama, perlu kesiapan institusi Pemerintah. Untuk memastikan apakah pemungutan suara akan berlangsung Desember 2020 akan sangat ditentukan oleh keputusan Pemerintah menyangkut kapan berakhirnya Covid-19. Jika pelaksanaannya Desember, maka pengumuman Pemerintah harus dilakukan dalam waktu dekat ini. Jika ternyata Covid-19 belum berakhir dalam satu atau dua bulan Kedepan maka akan terlalu beresiko bagi kesehatan maupun kualitas Pilkada. Jika akhirnya Pemerintah sudah mengumumkan Covid-19 telah berakhir maka pengumuman itu menjadi dasar dimulainya tahapan.

 

Terlalu beresiko jika tahapan sudah dimulai sebelum ada pengumuman resmi dari pemerintah tentang berakhirnya bencana non alam itu. Sebab kerugian pembiayaan dan energi sangat besar jika ternyata tahapan sudah berjalan namun ternyata pada Desember keadaan belum memungkinkan.

 

Kedua, kesiapan institusi DPR RI. Memenuhi ketentuan pasal 52 UU 12/2011 tentang penyusunan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa perppu harus mendapat persetujuan DPR.

 

Ada 2 persoalan terkait pasal ini.

(1), pembahasan Perppu akan dilakukan dalam sidang DPR selanjutnya. Kemungkinan besar sidang itu akan dilaksanakan setelah 14 Juni 2020 yakni setelah DPR melaksanakan agenda reses. Dengan demikian diundangkannya Perppu ini baru pada awal Juli 2020. Padahal tahapan Pilkada seharusnya sudah dimulai di awal Juni 2020.

 

Agenda reses DPR ini tentu akan mengganggu juga kesiapan KPU yang akan merevisi PKPU sebagai penyesuaian dari PKPU yang dibentuk berdasarkan UU 10/2016.

 

Memenuhi ketentuan pasal 75 ayat 4 UU 7/2017 tentang pemilu bahwa penyelenggara pemilu wajib berkonsultasi dengan DPR dalam pembentukan aturan pemilu termasuk PKPU.

 

Jika PKPU terkendala agenda reses DPR, tentu tidak hanya menyulitkan KPU. Bawaslu dalam kewenangan pencegahan, pengawasan dan penindakan tetap membutuhkan kepastian hukum. Larangan bagi kepala daerah yang melakukan mutasi acuannya pada PKPU tahapan yang mengatur jadwal penetapan pasangan calon. UU 10/2016 menyebutkan larangan bagi kepala daerah melakukan mutasi pejabat 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon. Jika PKPU tentang tahapan belum diterbitkan maka akan menyulitkan kerja Bawaslu. Padahal banyak kepala daerah yang melalukan mutasi.

 

(2), jika perppu wajib melewati mekanisme persetujuan DPR, maka kondisi ini rawan tersendat terutama soal waktu. Kepentingan di DPR soal Pilkada terpecah pada dua sikap.

 

Pihak lain setuju dengan sikap Pemerintah sebagaimana isi Perppu, namun sebagian menghendaki pengaturan Pilkada harusnya terintegrasi dengan RUU pemilu yang saat ini sedang dibahas DPR. Kelompok ini berharap Pilkada 2020 menyesuikan dengan konsep pemilu nasional dan pemilu lokal.

Pemilu Lokal (Pemilihan gubernur, bupati, walikota, DPRD Provinsi/kabupaten/kota) dilaksanakan 2 tahun sebelum pemilu nasional (pemilihan Presiden/wakil presiden, DPD dan DPR RI). Sehingga pihak ini berharap agar Pilkada 2020 ditundah dan digelar bersamaan dengan pemilu lokal pada 2022 nanti.

Ketiga, kesiapan institusi Pemerintah daerah. Pembiayaan Pilkada telah tertuang dalam NPHD di 270 daerah yang menggelar Pilkada. Namun demikian terlalu sulit jika kesepakatan dalam dokumen Itu tidak tinjau kembali.

 

Pengalaman di berbagai negara, kondisi covid melalui 3 masa besar yakni masa kritis, masa akhir dan masa normal. Jarak waktu antara masa akhir covid ke masa kondisi normal memerlukan waktu 6 bulan. Artinya masa akhir belum tentu benar-benar aman bagi masyarakat.

 

Kita masih trauma dengan tragedi yang dialami pejuang demokrasi pada pemilu 2019. Sebanyak 94 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit ketika itu, dan berharap itu yang terkahir. Jika tahapan terpaksa harus dimulai Juni atau Juli maka Pemerintah daerah perlu memfasilitasi penambahan anggaran untuk melindungi para petugas seperti pengadaan alat pelindung diri seperti Face Shield Visor, masker, sabun sanitizer, dan sarung tangan yang hendak digunakan petugas. Diawal tahapan, petugas harus berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk melakukan pendataan pemilih dan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan.

 

Pemilu di Korea Selatan yang dilakukan belum lama ini, tidak hanya petugas yang dilindungi. Masyarakat juga wajib patuh pada protokol kesehatan Pemerintah. Namun konsekwensinya adalah penyesuaian anggaran. Namun persoalannya tidak semua daerah sanggup memenuhi kebutuhan itu sebab terkonsentrasi menghadapi covid-19 yang juga membutuhkan banyak anggaran. Namun kita harus mendukung sikap Pemerintah menetapkan pemungutan suara pada Desember 2020. Artinya ada optimisme bahwa covid-19 segera akan berakhir dalam waktu dekat.

 

Pemerintah tentu punya perhitungan dan kajian yang tidak banyak diketahui publik. Namun demikan keputusan itu harus mengedepankan keselamatan dan kepentingan kemanusiaan.

 

Dugaan banyak pihak bahwa penetapan itu sebagai the political of setting semoga tidak terbukti. Sebab kapan pemungutan suara itu digelar sangat berpengaruh pada kepentingan kelompok politik tertentu. Pada Februari 2021, hampir semua incumbent akan mengakhiri masa jabatannya. Itu tandanya kekuasaan mereka akan dimutilasi saat akan berkompetisi lagi.

 

Mereka ini berasal dari partai politik pendukung Pemerintah yang saat kampanye lalu memiliki jasa besar terhadap kemanangan elit yang saat ini sedang berkuasa. Sehingga wajar jika mereka juga menuntut kompensasi. Ciri demokrasi adalah kompetisi, namun kompetisi jangan sampai mengabaikan aspek kemanusiaan.

 

 

Oleh: Dr. Ferry Daud M. Liando, S.IP., M.Si (Ilmu Politik Unsrat dan Wakil Sekjen Pengurus Pusat AIPI)

 

 

Jalan Berliku Pilkada 2020

 

liando-manadoPekan lalu Menteri Dalam Negeri melayangkan surat yang ditujukkan pada seluruh Kepala Daerah yang daerahnya menggelar Pilkada. Surat bernomor 270/2931/SJ tertanggal 21 April 2020 itu mempertegas optimisme Pemerintah terhadap pelaksanaan pemungutan suara Pilkada pada Desember 2020. Surat itu melarang Kepala Daerah untuk tidak mengalihkan hibah Pilkada untuk kegiatan lainnya.

 

Kita perlu berpikir positif dan mendukung keyakinan Pemerintah tentang hal itu. Berarti ada pegangan dan kajian dari Pemerintah bahwa penyebaran virus Corona 19 akan berhenti dalam waktu dekat ini. Sebab jika pemungutan suara berlangsung pada 9 Desember 2020, maka secara otomatis tahapan Pilkada sudah harus dimulai pada 9 Juni 2020.

Namun demikan ada beberapa hal yang perlu dipikirkan secara objektif dan dicarikan jalan keluarnya.

 

Pertama, agenda reses DPR akan berlangsung sejak 21 Mei hingga 12 Juni 2020. Mengubah waktu pencoblosan tentu tetap harus menunggu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau PERPPU. Sebab pasal 201 UU 10/2016 tentang Pilkada menyebutkan bahwa daerah yang menggelar Pilkada pada tahun 2015 melaksanakan pemungutan suara di bulan September 2020. Ketentuan pasal 52 UU 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden tetap harus mendapatkan persetujuan DPR. Jika Perppu akan keluar disekitar masa reses DPR maka persetujuan itu akan terkendala. Kegiatan DPR ini juga bisa menghambat produk hukum KPU dan Bawaslu.

 

Jika Pilkada dilaksanakan pada Desember 2020 maka yang harus dilakukan KPU adalah merevisi kembali PKPU yang telah ditetapkan sebelumnya. Pasal 75 Ayat 4 UU Pemilu, menyebutkan bahwa penyelenggara pemilu wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam membentuk ketentuan pelaksanaan pemilu yang tertuang dalam PKPU dan Peraturan Bawaslu. Masa reses DPR itu bertepatan waktu dengan revisi sejumlah PKPU.

 

Kedua, Pemerintah perlu memikirkan penambahan anggaran Pilkada. Jika dalam kondisi normal anggaran Pilkada hanya untuk membiayai adhoc, sosialisiasi, logistik dan kebutuhan lainya. Kebutuhan anggaran lainnya yang harus dipikirkan adalah masker dan sarung tangan yang akan di gunakan oleh petugas melakukan pendataan pemilih dan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan.

 

Kemudian di saat hari pencoblosan tetap diantisipasi untuk keselamatan petugas dan pemilih. Di TPS tetap diperlukan wadah air cuci tangan, hand sanitizer, termometer pengukur suhu badan dan sabun. Ini cara yang digunakan Korea Selatan yang baru saja menggelar pemilu.

Dengan demikian perlu peninjauan kembali dokumen NPHD yang telah ditetapkan sebelumnya. Di daerah-daerah yang memiliki anggaran cukup, tentu tidak bermasalah.

 

Namun kebanyakan daerah telah mengalihkan banyak anggaran untuk penanganan covid 19.

Ketiga, masa waktu pemberian dukungan masyarakat terhadap calon perseorangan dengan waktu verifikasi faktual yang berjarak panjang tentu memiliki masalah. Jika verifikasi faktual akan dilaksanakan mulai 9 Juni maka itu berarti telah berjarak sekitar 6 bulan.

 

Dengan demikian potensi perubahan status masyarakat pendukung bisa saja terjadi. Misalnya terjadi perpindahan tempat tinggal, meninggal dan atau dalam kondisi lain. Jika hasil verifikasi ternyata dukungan tidak sesuai ketentuan maka wajib bagi bakal calon untuk mencari dukungan sebanyak dua kali lipat. Tentu kondisi ini juga akan berbahaya bagi kesehatan.

 

Keempat, Perlu juga mempertimbangkan terkait keakuratan daftar pemilih. Belum tentu pada awal Juli, kondisinya telah normal total. Sehingga sangat diragukan jika semua masyarakat dapat berpartisipasi pada tahapan pencocokan dan penelitian daftar pemilih.

 

Kelima, melaksanakan kegiatan besar diakhir tahun tentu tidak semudah jika melaksanakan diawal atau di pertengahan tahun. Butuh waktu ideal sehingga membutuhkan waktu cukup dalam pelaporan keuangan dan melengkapi temuan auditor BPK.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud M. Liando, S.IP., M.Si (Ilmu Politik Unsrat dan Wakil Sekjen Pengurus Pusat AIPI)

 

Mengenang Arief Budiman

 

rifPerjalanan itu akhirnya sampai pada batas. Dua belas tahun terakhir Arief Budiman terdera Parkinson, yang pelahan menurunkan kemampuan fisiknya. Kemarin ia meninggalkan kita.
 
Sepuluh tahun lalu, saya ingat, senior Saur Hutabarat meminta saya menghubungi Arief Budiman untuk memintanya menulis sepenggal naskah sebagai bingkisan untuk seorang sahabatnya, Ashadi Siregar, yang akan memasuki masa pensiun.
 
“Saya ingat Ashadi, teman lama yang bareng melakukan protes pembangunan TMII dan aktif dalam gerakan anti korupsi. Tapi saya lupa banyak detil yang saya perlukan untuk menulis,” jawabnya ketika permintaan itu saya ajukan ke dia. Mereka berdua bersobat dalam gerakan moral yang muncul awal 1970an yang diinisiasi Arief Budiman bersama kawan-kawannya dan membetot perhatian media.
 
Namun fisiknya tetap kokoh saat itu, hanya tangan kanannya kadang terlihat bergetar karena deraan Parkinson. Ia masih rutin berjalan kaki di pagi hari melangkahi perbukitan di sekitar rumahnya di Salatiga. Sesekali saya ikut ketika mengantar sahabat yang ingin mengunjunginya, dan lantas diajaknya sekalian berjalan pagi. Sesekali pula bersama istrinya, Leila Ch Budiman, mereka mengajak dua anaknya, Adrian Budiman dan Susanti Kusumasari, serta cucu dan menantunya untuk menyusuri busur-busur bukit dan deretan pepohonan yang diselingi bangunan dan deret rumah perkampungan.
 
Di rumah, yang lanskapnya bertakik di sebuah lereng itu, Leila secara rutin mengajak suaminya untuk bergerak menjaga kebugaran. Takikan halaman timur yang landai dan lebih rendah dari lantai rumah hunian berbahan kayu itu disulap menjadi lapangan badminton dengan garis batas potongan bambu. Bukan ukuran standar, tetapi lapangan itu cukup bagi Leila untuk mengajak Arief Budiman menampelkan raket. Bahkan, ketika lengan kanan Arief Budiman tak lagi seluwes sebelumnya, Leila mengajak suaminya untuk menampelkan raket dengan lengan kiri.
 
Sekitar tiga tahun lalu, gerak fisik Arief Budiman makin terbatas. Dia berjalan kaki di halaman rumah saja, dan itu sering diakhiri dengan obrolan ringan dan senda gurau keluarga di sekeliling meja makan. Saya kerap membawa cerita di meja itu tentang perjumpaan saya dengan teman-teman lamanya. Saya bercerita tentang Goenawan Mohammad yang bersibuk di Salihara, Nono Anwar Makarim yang masih terlihat segar dalam sebuah pertemuan makan siang, atau bercerita tentang Rahman Tolleng yang saat itu masih aktif dengan lingkaran yuniornya: Rocky Gerung, Robertus Robet, dan Bagus Takwin di bilangan Menteng.
 
Banyak nama lain yang saya ceritakan karena saya bertemu mereka sepintas di berbagai kesempatan: Daniel Dhakidae, Ignas Kleden, Mohtar Mas’oed, Bill Liddle, Salim Said, Ichlasul Amal, Emha Ainun Najib, Gus Mus (yang saya dengar kabarnya dari Yahya Cholil Staquf), Ariel Heryanto, Butet Kartarejasa – sampai dengan yang lebih yunior lagi Rizal Mallarengeng, Saiful Mujani, dan Stanley. Kadang saya mengobrolkan juga anak-anak sahabat lamanya yang kebetulan saya berjumpa dan berkenalan, seperti Sati putri Bur Rasuanto dan Erman Rahman putra Rahman Tolleng.
 
Cerita-cerita ringan tentang pertemuan dengan mereka saya sampaikan ke Arief Budiman dengan maksud membawanya ke lingkaran sosial yang belakangan susah untuk didatanginya akibat keterbatasan fisik.
 
Tapi cerita pergaulan itu tak semuanya cerah. Saya mengabarkan juga Fikri Jufri yang sedang sakit, Dawam Raharjo, Johan Effendi, dan Rahman Tolleng yang telah meninggalkannya lebih dulu. Matanya berubah berkaca-kaca setelah mendengar cerita dan kabar itu, dan kadang wajahnya seolah menerawang ke masa silam yang jauh.
 
Biasanya saya membelokkannya ketika cerita itu terasa mengharu-biru perasaan Arief Budiman, dan menggantinya dengan cerita ringan lain yang saya peroleh dari berbagai kalangan. Antara lain, dari teman-teman UIN Ciputat yang membagi pengalaman mereka di jaman mahasiswa dengan Arief Budiman.
 
Di tahun 1990an, teman-teman Ciputat itu mengundang Arief Budiman untuk menjadi salah satu pembicara di seminar yang mereka selenggarakan. Untuk menghormatinya, mereka menyediakan jemputan mobil bagi Arief Budiman yang berangkat dari Salatiga dan berhenti di Terminal Pulogadung. Dari terminal, seraya mengobrol ringan, mereka melaju menuju Ciputat.
 
“Apa mau dikata,” kata salah seorang teman itu, “mobil tua itu mogok di tengah jalan.” Alhasil, teman yang menyopir diminta tetap duduk di belakang stang kemudi, mengatur persneling, dan melepas kopling saat dorongan mobil itu telah dirasa cukup lajunya. Sementara, teman-teman lainnya beramai-ramai mendorong mobil itu. Saat itulah mereka terkejut: Arief Budiman bersebelahan dengan mereka ikut mendorong mobil mogok itu. “Arief Budiman kok mendorong mobil …”, teriak teman itu sambil terbahak. Ketika saya konfirmasi, Arief Budiman hanya tersenyum saja mengingat pengalaman itu.
 
Situasi yang membersitkan humor kadang ditimpali cerita dari istrinya. Salah satunya, tentang sepenggal kisah mereka sebelum pernikahan. Saat opname di rumah sakit, Leila membawakan Arief Budiman sepaket masakannya dengan lauk ikan goreng di dalamnya. Ketika kembali ke ruang opname, Leila merasa senang karena melihat semua masakan terhabiskan. Tapi, satu hal, Leila bertanya-tanya, kemana sisa duri ikan yang akan dibuangnya ke tempat sampah di luar? Leila sempat sedikit jengkel saat mendengar jawaban Arief Budiman, “Kasihan ikan itu, tadi saya kubur di belakang …”
 
Sela-sela humor juga muncul dalam pengalaman paroh akhir 1980an, saat saya dengan teman-teman mahasiswa di Fisipol UGM mengundangnya untuk sebuah diskusi buku yang diterjemahkan dari disertasinya – Jalan Demokratis Menuju Sosialisme: Pengalaman Chile di Bawah Allende, yang diterbitkan Pustaka Sinar Harapan.
 
Dengan dua pembicara, Arief Budiman sang penulis buku, duduk di samping kiri dan Mohtar Mas’oed sebagai pembahas di sebelah kanan, dan sang moderator Yahya Cholil Staquf berada di tengah – seraya memberikan pengantar singkat untuk membuka diskusi:
“Teman-teman sekalian, penempatan posisi duduk ini bukanlah sebuah kesengajaan. Yang di kiri saya adalah Arief Budiman yang bukunya akan kita diskusikan. Kita semua tahu, Pak Arief itu selalu di kiri …”
 
Ledakan tawa memenuhi Ruangan E Gedung Fisipol yang memuat sekitar 150 peserta diskusi. Rupanya, sebagian besar peserta diskusi itu menangkap humor pendek yang dilontarkan sang moderator. Arief Budiman memang dikenal publik sebagai ilmuwan sekaligus pemikir dan tokoh gerakan kiri dalam perdebatan dan diskusi isu-isu sosial-politik-budaya jaman itu. Kiri kerap diasosiasikan dengan pembangkangan terhadap segala yang mapan. Dan Arief Budiman, sejak kepulangannya dari Amerika Serikat tahun 1981, tampil di gelanggang publik sebagai salah satu tokoh barisan pembangkang Jaman Orde Baru.
 
Seraya tersenyum, Arief Budiman merespon ledekan kiri itu, “Moderator ini nampaknya keliru membaca. Dari sudut tempat duduk anda semua yang berada di depan saya, saya masih terlihat sangat kanan …”
 
Cerita humor itu sama banyaknya dengan cerita teror yang dialaminya bersama anggota keluarganya, karena Arief Budiman kerap mengorganisir dan menaungi demonstrasi, menulis banyak kolom kritik, dan memberikan komentar lugas di media. Di awal 1990an, ia memberikan komentar di sebuah koran atas karir melesat seorang jendral. Pelesatan karir itu, menurutnya, tidak cocok dengan prestasi sang jendral yang sebenarnya biasa-biasa saja. Besoknya, rumahnya disatroni intel, dan keluarga menemukan bangkai angsa piaraan dan benda-benda asing lainnya di halaman rumah sepanjang seminggu.
 
Arief Budiman melawan seorang jendral di masa Orde Baru?
Saya teringat tanda-tangannya yang memvisualisasi nama lengkapnya. Istrinya, Leila, suatu saat nyeletuk, “Tanda-tangan Arief itu ujung tiap hurufnya tajam dan runcing. Mungkin itu mewakili satu sisi kepribadiannya.”
 
Di saat yang sama, saya teringat dengan sikap rileksnya. Ketika mendaftar undangan pernikahan untuk anaknya yang kedua, ia mengatakan, “Gus Dur itu orang sibuk, nanti malah menyusahkannya kalau dia diundang.” Tak dinyana, di hari pernikahan itu berlangsung, Gus Dur, yang kebetulan melewati Salatiga dalam perjalanan daratnya mendengar kabar pernikahan itu, memutuskan untuk mampir. Sama rileksnya, keduanya tersenyum dan saling berpelukan di halaman rumah Salatiga, dan Gus Dur segera disalami sahabat-sahabat lainnya yang melingkar di teras rumah itu. Sorenya, reriungan antarsahabat itu berkembang menjadi kumpulan aktivis senior yang meneriakkan sebuah kritik publik ke pemerintah ... (sedikit gerutu keluar dari istrinya, Leila Budiman, “Acara keluarga kok bisa jadi acara politik ya?”).
 
Sekarang, saya hanya bisa mengenang keseharian Arief Budiman yang memiliki banyak sisi: kerap berhumor, menyenangi kesetaraan, menghidupi intelektualisme dan aktivisme, dan gemar melakukan pembangkangan.
 
Saya teringat juga kenangannya saat dari Semeru mengangkut jenazah Soe Hok Gie, adiknya, yang termuat dalam buku Catatan Seorang Demonstran. Seraya mendeskripsikan “kesepian” Hok Gie yang menjadi intelektual publik dan pengritik gigih ketidakadilan, ia menutup pengantarnya: “Saya terbangun dari lamunan saya ketika dipanggil naik pesawat terbang. Kami segera akan berangkat lagi. Saya berdiri kembali di samping peti matinya. Di dalam hati saya berbisik ‘Gie, kamu tidak sendirian’. Saya tak tahu apakah Hok Gie mendengar atau tidak apa yang saya katakan itu. Suara pesawat terbang mengaum terlalu keras.”
 
Kini Arief Budiman pergi menjumpai adiknya, Soe Hok Gie. Saya tak tahu, apakah kenangan saya ini akan sampai kepadanya. Selamat jalan, Pak Arief Budiman, Al-Fatihah untukmu. Kita semua akan menjumpaimu lagi, kelak.
 
Di copy dari laman Facebook Dr. Kuskrido Ambardi

 

Produk Demokrasi; Power Lemah.

 

ferry liandoBesok, Selasa 21 April, Bangsa Indonesia akan merayakan hari kelahiran Pahlwan Raden Ajeng Kartini. Dia diangkat sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno pada 2 Mei 1964 atas jasa-jasanya memperjuangkan derajat perempuan pribumi.

 

Untuk memotivasi para perempuan ia pernah menulis "Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam."

 

Tak ada seorangpun yang mendapat gelar kehormatan sebagai pahlawan tanpa pernah mendedikasikan dirinya bagi banyak orang.

 

Hari ini dalam situasi penyebaran covid 19, bukanlah sesuatu yang berlebihan jika gelar pahlawan kita sematkan kepada para medis, TNI dan Polisi. Tentu semua tahu bahwa tidak ada pihak lain yang sedang mengalami kesulitan sebagaimana yang mereka hadapi. Mereka mengorbankan nyawa hanya karena ingin menyelamatkan nyawa banyak orang. Harus meninggalkan keluarga dan membagikan cinta kasih bagi orang lain.

 

Covid 19 adalah fenomena mendunia. Masing-masing negara mengalami kendala berbeda-beda dalam pemberantasannya. Ada kendala ekonomi, kendala sosial dan kependudukan, kendala politik ataupun kendala alam atau geografi. Indonesia sendiri tak luput dari berbagai hambatan. Salah satu hambatan terbesar kita adalah kesulitan dalam koordinasi vertikal dan pengendalian aktivitas masyarakat. Pemerintah pusat dalam momentum tertentu bukan saja kewalahan mengatur rakyatnya namun juga amat sulit menyatukan kebijakan dalam satu komando. Sejumlah daerah telah menetapkan kebijakan lockdown. Sementara belum ada perintah dari Pemerintah pusat soal kebijakan itu.

 

Sebaliknya Pemerintah pusat telah menetapkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

 

Namun belum semua daerah patuh pada kebijakan itu. Elit di daerah lebih nyaman dengan kepentingan wilayahnya. Alasannya jika dilakukan maka dapat menimbulkan resiko besar. Baik itu beresiko pada perekonomian ataupun dapat menimbulkan kesenjangan sosial.

Keadaan di daerah tak juga kalah sulitnya. Himbauan Pemerintah daerah untuk tidak keluar rumah belum juga ditaati oleh sebagian masyarakat. Malahan ada masyarakat yang secara terang-terangan dan sangat berani menentang petugas yang menertibkan. Keadaan ini terjadi dimana-mana. Ada yang ditindak secara hukum. Itupun karena ada masyarakat yang sempat mengambil gambar dan diviralkan ke publik.

 

Baik Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota adalah pejabat produk demokrasi. Mereka dipilih bukan oleh lembaga perwakilan tapi melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyatnya. Keadaan ini harusnya menjadi legitimasi bagi siapapun yang sedang berkuasa.

 

Namun ada kondisi yang memunginkan para penguasa tidak bisa mengendalikan rakyatnya secara utuh. Meski sebagai seorang Presiden sekalipun, jika yang hendak dikendalikan adalah Gubernur atau Bupati/walikota yang tidak berasal dari partai politik yang sama maka Presiden tetap akan mengalami banyak kesulitan.

 

Salah satu tantangan kebijakan otonomi daerah selama ini adalah ketimpangan kebijakan yang tidak terkoordinasi dan terintegrasi akibat perbedaan latar belakang politik. Banyak kebijakan di daerah justru menentang kebijakan Pemerintah pusat. Akan halnya dengan Pemerintah provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kesulitan yang sama sepertinya dirasakan oleh banyak kepala daerah ketika hendak mengurus dan mengendalikan rakyatnya di daerah.

 

Hampir semua kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah selalu ditentang dan dicurigai oleh sebagian rakyatnya sendiri. Jangankan kebijakan yang salah, kebijakan yang sudah dianggap benarpun tetap saja dikritik dan dipersoalkan. Karena kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh masyarakat, harusnya ada kewajiban bagi rakyatnya untuk mendukung kebijakan yang dibuat pemimpin yang dipilihnya itu. Apalagi jika kebijakan itu nyata untuk kepentingan banyak orang.

 

Namun kendalanya adalah soal power atau kekuasan. Kepala daerah yang terpilih tidak serta merta mendapat dukungan sebagian besar pemilih. Pasal 107 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyebutkan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih.

 

Kemudian Pasal 109 ayat 1 menyatakan bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih. Ketentuan ini, kepala daerah yang terpilih tidak harus mendapat dukungan suara mayoritas mutlak sebagaiman pengambilan keputusan di DPR. Cukup dengan suara terbanyak, maka sah bagi pasangan calon untuk ditetapkan. Kalau kontestan hanya terdiri dari dua pasangan, maka angka mayoritas bisa saja tepenuhi. Namun jika kontestan terdiri dari 4 hingga 5 pasangan, maka pemenang Pilkada bisa saja hanya didukung oleh 25 hingga 30 persen pemilih.

 

Jika ini yang terjadi maka terlalu sulit bagi kepala daerah untuk mengendalikan wilayahnya jika sebanyak 70 persen warganya tidak akan taat dan patuh kepadanya. Sebanyak 25 hingga 30 persen yang memilihnya tidak juga dapat disimpulkan sebagai pemilih rasional atau pemilih yang setia. Bisa jadi sebanyak 20 persen dari jumlah 30 persen pemilih adalah pemilih akibat di suap (money politic) atau terpaksa memilih karena terintimidasi. Mereka bukan pemilih loyal dan taat. Tapi mereka memilih karena keadaan atau terpaksa. Namun hubungan politik antara jenis pemilih hanya sampai pada pencoblosan. Setelah itu mereka akan berpaling. Persentase masyarakat yang tidak loyal, bisa bertambah dan mereka berasal dari masyarakat yang awalnya loyal. Perubahan sikap terjadi, karena terlalu banyak janji saat kampanya namun tidak ditepati ketika sedang berkuasa.

 

Jika ada rakyat yang tidak patuh atas kebijakannya, harusnya kepala daerah memiliki dan melekat kewenangan memaksa atau menerapkan sanksi. Namun dalam momentum mendekati Pilkada seperti ini, adakah kepala daerah yang berani melakukannya? Ini pertanyaan sulit terutama bagi para incunbent. Menindak rakyatnya sendiri sama artinya menurunkan popularitasnya dan menjauhkan pemilih darinya. Sehingga sangat diragukan jika ada kepala daerah yang berani menertibkan apalagi dengan sanksi bagi rakyatnya yang tidak patuh.

 

Sebagain kepala daerah terkendala juga oleh team work yang profesional. Elit perangkat daerah yang dibentuknya bukan dipilih untuk siap "bertempur". Kebanyakan bukan bermental pekerja. Diangkat hanya karena dedikasi pada saat kampanye Pilkada. Saat itu mereka berada di garda terdepan membantu pemenagan. Mulai dari cara mengitimidasi pemilih, membagi sembako APBD dengan label calon yang sedang didukung maupun menyajikan logistik secara sukarela. Sehingga wajar, ketika kepala daerah dilantik dan kemdian mereka dapat jatah jabatan.

 

Banyak daerah yang mengoleksi pejabat dengan status plt atau pelaksana tugas. Itu terjadi karena mereka diangkat sebagai pejabat namun belum memenuhi syarat kepangkatan. Jangankan dalam kondisi darurat m, untuk kondisi normalpun kerap kesulitan.

 

Cerita ini hendak menjelaskan bahwa Pilkada itu bukan sekedar adu kuat antara satu parpol dengan parpol lain atau adu kaya antara pengusaha satu dengan pengusaha lainnya atau adu licik antara politisi satu dengan politisi lainya. Pilkada itu tak sekedar persaingan.

 

Pilkada itu arena penjaringan bagi orang-orang yang tepat menjadi pemimipin dalam hal apapun dan dalam segala resiko apapun. Jika menjadi kepala daerah hanya sekedar untuk memimpin rapat, dilayani bawahan, ahli berpidato, gunting pita, pamer kekayaan/barang mewah, memanfaatkan fasilitas Pemerintah dan hanya untuk tanda tangan maka tentu terlalu berat bagi negeri ini untuk terus membiayai pilkada dengan biaya ratusan miliar.

Kedepan kita perlu mengevaluasi agar produk Pilkada dapat melahirkan para golongan profesional yang trampil, inovatif dan tahu mengendalikan wilayahnya dalam keadaan apapun.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud Liando, Ilmu Politik Unsrat dan Pengurus Pusat AIPI

 

 

Pilkada 2020, Bersiap untuk Kondisi Terburuk

ferry liandoIndonesia sebagaimana negara lainya memiliki tujuan atau cita-cita negara. Cita-cita itu sebagaimana terkandung dalam konstitusi UUD 1945 yakni menunju masyarakat adil dan makmur. Prof Soepomo dan Para perancang UUD 1945 mengkonsepkan kalimat itu bukan tanpa dasar. Pertama, Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam. Itulah sebabnya banyak negara besar ingin menguasai Indonesia.

 

Terkahir,  klaim bangsa Cina atas perairan Natuna pada 31 Desember 2019 lalu. Kedua, Indonesia diberikan rahmat sebagai bangsa yang beragama dan beradab. Namun fakta sekarang cita-cita negara sepertinya belum dapat dinikmati oleh oleh sebagian besar anak bangsa. Angka kemiskinan masih cukup tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan Persentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen. Angka ini berdampak pada dinamika sosial lainya seperti kerusuhan, pencurian, kekerasan, perdagangan orang dan bentuk kejahatan lainnya.

 

Disamping itu masyarakat masih kesulitan untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dari Pemerintah baik dari aspek pelayanan dasar, pelayanan barang maupun pelayanan jasa. Tidak jarang banyak pasien meninggal karena buruknya pelayanan kasehatan. Kualitas pendidikan menjadi buruk karena perhatian Pemerintah tidak optimal. Kecelakaan tak bisa dihindari karena fasilitas transportasi yang tidak menjamin keselamatan. Banyak tesis yang kerap muncul baik dalam berbagai diskusi maupun narasi akademik mengapa cita-cita itu masih terhambat.

 

Mulai dari korupsi, terlalu banyak lembaga negara, mahalnya biaya pemilu/Pilkada penyelenggara sangat miskin inovasi, serta kegagalan Pemerintah dalam perencanaan. Alasan-alasan itu tidaklah salah. Tapi bagi saya semua itu bukan sebab tapi sebagai akibat. Tiga kesalahan terbesar bangsa ini adalah pertama : salah rancang, kedua : salah pilih dan ketiga : salah urus. Tak ada negara demokrasi  tanpa ada partai politik. Kita sesungguhnya telah melakukan itu. Namun kesalahan terbesar negara ini ketika merancang parpol bukan untuk kepentingan publik.

 

Parpol berdiri hanya sebatas untuk dinikmati oleh para pendirinya. Ia hanya berfungsi sebagai alat penekan untuk memenuhi syahwat ambisi pribadi. Baik untuk kekuasaan, kekayaan ataupun kepentingan bisnis semata. Semakin banyak kursi yang diperoleh lewat pemilu maka bergainingnya semakin kuat dan akan leluasa mendapatkan apa yang diinginkannya. Padahal jumlah suara yang dikonversi menjadi kursi itu paling banyak diraih atas hasil suap (vote buying) dan intimidasi. Kesalahan kedua adalah salah pilih.

 

Karena motif mendirikan parpol hanya untuk kepentingan segelintir orang, maka keputusan atau produk-produk politiknyapun kerap salah. Mana boleh seseorang yang tidak pernah familier dengan kepemimpinan tiba-tiba jadi calon kepala daerah atau jadi calon anggota legislatif. Mereka dapat Ditampung parpol karena sanggup dengan syarat  mahar (candidate buying) yang diminta parpol. Dua kesalahan terbesar ini berujung terjadinya masalah ketiga  yakni salah urus.

 

Terlalu berat bagi seseorang untuk menjadi bagian dari pemimpin di negeri ini jika hanya bermodalkan suap dan intimidasi pada saat pencalonan. Bisa saja ia akan terpilih namun akan sulit baginya untuk mengelola organisasi pemerintahan yang dipimpinnya. Lihat saja fenomena kepemimpinan publik di negeri ini. Ada pemimpin yang gagal karena koruptor, ada yang gagal karena miskin inovasi namun ada juga yang dinilai oleh sebagian kalangan sebagai pemimpin yang berhasil.

 

Namun untuk yang terkahir jumlah tidak banyak. Mereka jadi koruptor karena untuk mengembalikan uang yang digunakan untuk menyogok parpol dan menyuap pemilih pada saat pemilihan. Mereka tidak memiliki inovasi dan kreatifitas membangun daerahnya bukan karena mereka tidak tahu melainkan motivasi berkuasa hanya sebatas untuk mendapatkan kekayaan. Sehingga yang lain jadi apa adanya. Tahun ini hajatan Pilkada akan kembali di gelar. Terdapat 270 kepala daerah akan dipilih.

 

Kondisi pasca Pilkada ini sepertinya belum akan banyak berubah. Sebab kita masih mengoleksi pemain-pemain yang sama,  parpol lama, elit-elit belum berganti serta regulasi yang digunakan belum direvisi.  Teori sistim politik menggambarkan bahwa input yang salah akan mengganggu proses dan kemudian berakhir pada output yang salah pula. UU Pilkada yang  dirancang oleh DPR produk parpol saat itu belum merumusakan persyaratan yang ketat terhadap calon kepala daerah.

 

Tidak ada klausul yang membatasi berapa tahun seseorang menjadi kader parpol lalu kemudian bisa menjadi calon. Kemudian tidak disyaratkan kewajiban-kewajiban bagi anggota parpol untuk melaksanakan aktivitas politik tertentu dalam waktu panjang sebelum menjadi calon. Mislanya apakah yang bersangkutan mengkuti pengkaderan secara berjenjang, apakah rutin mengikuti pendidikan politik, apakah rutin mengikuti latihan kepemimpinan, etika dan moral, apakah pernah atau sering  mengadvokasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik dan atau aktivitas lainnya sebagai modal menjadi pemimpin di daerah.

 

Sebagain besar calon baru mendapat kartu tanda anggota (KTA) parpol sehari sebelum pendaftaran calon. Tentu ini bagian dari manipulasi yang di legalkan. Ketiadaan norma ini dalam UU Pilkada menjadi alat pembenar bagi sebagai parpol memperjualbelikan  parpolnya kepada para orang kaya. Ada uang ada barang. Pilkada kerap menjadi ajang bagi-bagi duit dikalangan elit parpol yang berasal dari para calon.

 

Ruang ini memang tanpa kontrol. Tidak ada satu lembagapun yang bisa mengawasi. Sebab hingga kini memang belum ada satu lembagapun yang dimungkinkan oleh UU untuk mengawasi parpol. Wajar kalau institusi ini kerap liar dan ganas. Kondisi terburuk yang masih sulit terhindari adalah keleluasaan para calon untuk menyogok para pemilih. Belum ada metode yang cukup efektif untuk mencegah persekongkolan ini.

 

Meski ada aturan dan lembaga yang mengawasi, namun faktanya setiap kali Pilkada, yang menang itu adalah mereka yang tidak pernah takut dengan permainan uang. Bawalsu yang ditugasi untuk pencegahan hingga kinipun tidak luput dari masalah terutama kewenangan dan legal standing lembaga pengawas di tingkat kabupaten/kota yang berbeda dengan UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Proses judicial review yang diajukan ke MK hingga tahapan pilkada sudah berjalan belum juga ada tanda untuk dibahas.

 

Padahal hal krusial pilkada seperti pencalonan di internal parpol dan verifikasi dukungan bagi calon perseorangan sudah akan dimulai termasuk dalam penyusunan daftar pemilih. Jika saja parpol secara tegas dan konsisten menyeleksi orang-orang baik menjadi calon, maka tidak mungkin uang bisa mempengaruhi suara. Jika saja parpol mengancam akan memberikan sanksi dan menarik dukungan jika calon yang diusungnya bermain uang, maka permainan uang bisa diatasi. Jika saja UU pilkada dengan tegas akan mendiskualifikasi parpol jika calon yang usungnya terbukti bermain uang maka tak akan ada ruang suara rakyat dapat dibeli. Namun semua ini butuh kebesaran hati dan  political will dari elit-elit politik kita.

 

Komitemen elit-elit parpol dalam mempersiapkan calon-calon pemimpin jauh sebelum diadakannya pemilihan serta komitmen elit-elit DPR yang merancang kebijakan Pilkada. Tanpa komitmen ini maka semua rakyat Indonesia  harus bersiap untuk menerima kondisi terburuk apapun dari hasil Pilkada 2020. Ajang itu sepertinya  belum akan menjadi pesta rakyat tapi pestanya para elit poitik.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud Liando, Ilmu Politik Unsrat dan Pengurus Pusat AIPI