Kolom AIPI

Koalisi dan Konflik Kepala Daerah

 

liandoHari ini partai politik (parpol) khusuk berjibaku agar ikut mengusung calon pada kontestasi Pilkada 2020. Hanya parpol peraih kursi di DPRD hasil pemilu 2019 yang bisa mengsung calon. Juga tidak semua parpol peraih kursi di DPRD bisa mengusung calon.

 

Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada berbunyi “Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum angka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan".

 

Pasal inilah yang kemudian mendorong parpol yang tidak memiliki persyaratan itu berkoalisi atau bergabungnya sejumlah parpol agar ketentuan terpenuhi untuk mengusung calon.

Sebetulnya UU Pilkada tidak pernah menyebut istilah koalisi. Istilah yang digunakan adalah gabungan partai politik. Pembuat UU dalam hal ini DPR RI menyadari bahwa sistim pemerintahan presidensial sebagaiamana dianut Indonesia itu tidak pernah mengenal istilah koalisi. Istilah ini hanya berlaku bagi negara-negara yang memberlakukan sistim paemerintahan parlementer dengan Multi partai. Koalisi dilakukan dalam rangka pembentukan pemerintahan.

 

Syarat terbentuknya pemerintahan dalam sistim itu adalah parpol yang memiliki jumlah kursi lebih dari setengah jumlah kursi anggota parlemen hasil pemilu. Jika suatu parpol tidak mencukupi, maka parpol itu harus membagun kerjasama dengan parpol lain untuk menjadi sekutu sampai jumlah lebih dari setengah terpenuhi.

 

Koalisi itu terbentuk bukan sekedar membentuk pemerintahan akan tetapi untuk memperoleh dukungan mayoritas atas sebuah wacana kebijakan. Kondisi ini sangat jauh berbeda dengan praktek yang berlaku di Indonesia. Koalisi dilakukan bukan untuk mengumpul dukungan mayoritas memilih sebuah pilihan kebijakan akan tetapi untuk sebuah kursi kekuasaan. Koalisi yang dibangun bukan atas dasar kesamaan visi.

 

Tujuan berkoalisi hanya bersifat jangka pendek yaitu agar syarat ambang batas terpenuhi. Parpol yang tidak mencapai ambang batas berusaha mendekati parpol peraih kursi kecil agar bisa bekerja sama. Kesepakatan yang terjadi adalah parpol peraih kursi lebih banyak menempatkan orangnya sebagai calon kepala daerah dan parpol peraih kursi kecil kebagian posisi calon wakil kepala daerah.

 

Ada juga parpol yang tak tertarik menawarkan posisi, tetapi menawarkannya dengan imbalan uang. Sebagian besar koalisi parpol mengikuti kontestasi Pilkada itu tidak didasarkan pada motif karena kesamaan idiologi atau atas dasar cita-cita yang sama untuk kemudian diperjuangkan jika berkuasa. Buktinya koalisi tidak terbangun secara linier. Untuk pemilihan gubernur, antara satu parpol dengan parpol lain berkoalisi. Akan tetapi pada pemilihan bupati atau walikota, parpol yang berkoalisi tadi justru saling berhadap-hadapan.

Motif koalisi hanya sekedar untuk memenuhi syarat pencalonan dan sedapat mungkin bisa menang. Lalu apa akibat jika koalisi semu ini terjadi. Biasanya Hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya bisa bertahan harmonis enam bulan setelah pelantikan.

 

Koalisi paksa ini mirip kawin paksa. Perceraian atau konflik selalu datang dengan cepat. Tanda-tanda konflik terjadi karena adanya tarik menarik dalam pengisian posisi penting dalam jabatan struktural. Tarik menarik karena untuk balas jasa saat kampanye dan atau karena salah satunya memperdagangkan posisi jabatan pada pejabat tertentu agar biaya kampanyenya bisa kembali.

 

Konflik inilah yang menyebabakan tata kelola pemerintahan terganggu. Dampaknya adalah pelayanan publik menjadi buruk. Birokrasi tak leluasa bekerja karena memiliki matahari kembar.

 

Satu-satunya cara untuk mencegah terjadinya koalisi adalah pertama, menerapkan syarat parlement treshold (PT) untuk DPRD. Selama ini syarat itu hanya berlaku di DPR RI. PT adalah syarat perolehan suara bagi parpol peserta pemilu untuk memperoleh kursi di DPR. UU 7/2017 tentang pemilu mensyaratkan 4 persen. Jika PT diterapkan di DPRD maka jumlah parpol di DPRD akan terbatas sehingga peluang suatu parpol untuk mencapai 20 persen kursi akan diperoleh oleh lebih dari satu parpol. Sehingga tidak perlu berkoalisi dengan parpol lain.

 

Kedua, jika dalam RUU pemilu menyatakan PT menjadi 7 hingga 10 persen maka jumlah parpol di DPRD berpotensi hanya terdapat 4 atau 5 parpol. Ketiga, pasal 40 UU 10/2016 tentang gabungan parpol dapat dibatalkan.

 

Sehingga jika di DPRD hanya terdiri dari 4 parpol maka semua parpol itu wajib mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi. Polarisasi besar bisa dicegah sehingga bisa terhindar dari kerawanan sebagaimana pernah terjadi di Pilkada DKI Jakarta belum lama ini.

 

 

Oleh: Dr. Ferry Daud M. Liando, S.IP., M.Si (Ilmu Politik Unsrat dan Wakil Sekjen Pengurus Pusat AIPI)

 

 

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found