Kolom AIPI

Koalisi dan Konflik Kepala Daerah

 

liandoHari ini partai politik (parpol) khusuk berjibaku agar ikut mengusung calon pada kontestasi Pilkada 2020. Hanya parpol peraih kursi di DPRD hasil pemilu 2019 yang bisa mengsung calon. Juga tidak semua parpol peraih kursi di DPRD bisa mengusung calon.

 

Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada berbunyi “Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum angka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan".

 

Pasal inilah yang kemudian mendorong parpol yang tidak memiliki persyaratan itu berkoalisi atau bergabungnya sejumlah parpol agar ketentuan terpenuhi untuk mengusung calon.

Sebetulnya UU Pilkada tidak pernah menyebut istilah koalisi. Istilah yang digunakan adalah gabungan partai politik. Pembuat UU dalam hal ini DPR RI menyadari bahwa sistim pemerintahan presidensial sebagaiamana dianut Indonesia itu tidak pernah mengenal istilah koalisi. Istilah ini hanya berlaku bagi negara-negara yang memberlakukan sistim paemerintahan parlementer dengan Multi partai. Koalisi dilakukan dalam rangka pembentukan pemerintahan.

 

Syarat terbentuknya pemerintahan dalam sistim itu adalah parpol yang memiliki jumlah kursi lebih dari setengah jumlah kursi anggota parlemen hasil pemilu. Jika suatu parpol tidak mencukupi, maka parpol itu harus membagun kerjasama dengan parpol lain untuk menjadi sekutu sampai jumlah lebih dari setengah terpenuhi.

 

Koalisi itu terbentuk bukan sekedar membentuk pemerintahan akan tetapi untuk memperoleh dukungan mayoritas atas sebuah wacana kebijakan. Kondisi ini sangat jauh berbeda dengan praktek yang berlaku di Indonesia. Koalisi dilakukan bukan untuk mengumpul dukungan mayoritas memilih sebuah pilihan kebijakan akan tetapi untuk sebuah kursi kekuasaan. Koalisi yang dibangun bukan atas dasar kesamaan visi.

 

Tujuan berkoalisi hanya bersifat jangka pendek yaitu agar syarat ambang batas terpenuhi. Parpol yang tidak mencapai ambang batas berusaha mendekati parpol peraih kursi kecil agar bisa bekerja sama. Kesepakatan yang terjadi adalah parpol peraih kursi lebih banyak menempatkan orangnya sebagai calon kepala daerah dan parpol peraih kursi kecil kebagian posisi calon wakil kepala daerah.

 

Ada juga parpol yang tak tertarik menawarkan posisi, tetapi menawarkannya dengan imbalan uang. Sebagian besar koalisi parpol mengikuti kontestasi Pilkada itu tidak didasarkan pada motif karena kesamaan idiologi atau atas dasar cita-cita yang sama untuk kemudian diperjuangkan jika berkuasa. Buktinya koalisi tidak terbangun secara linier. Untuk pemilihan gubernur, antara satu parpol dengan parpol lain berkoalisi. Akan tetapi pada pemilihan bupati atau walikota, parpol yang berkoalisi tadi justru saling berhadap-hadapan.

Motif koalisi hanya sekedar untuk memenuhi syarat pencalonan dan sedapat mungkin bisa menang. Lalu apa akibat jika koalisi semu ini terjadi. Biasanya Hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya bisa bertahan harmonis enam bulan setelah pelantikan.

 

Koalisi paksa ini mirip kawin paksa. Perceraian atau konflik selalu datang dengan cepat. Tanda-tanda konflik terjadi karena adanya tarik menarik dalam pengisian posisi penting dalam jabatan struktural. Tarik menarik karena untuk balas jasa saat kampanye dan atau karena salah satunya memperdagangkan posisi jabatan pada pejabat tertentu agar biaya kampanyenya bisa kembali.

 

Konflik inilah yang menyebabakan tata kelola pemerintahan terganggu. Dampaknya adalah pelayanan publik menjadi buruk. Birokrasi tak leluasa bekerja karena memiliki matahari kembar.

 

Satu-satunya cara untuk mencegah terjadinya koalisi adalah pertama, menerapkan syarat parlement treshold (PT) untuk DPRD. Selama ini syarat itu hanya berlaku di DPR RI. PT adalah syarat perolehan suara bagi parpol peserta pemilu untuk memperoleh kursi di DPR. UU 7/2017 tentang pemilu mensyaratkan 4 persen. Jika PT diterapkan di DPRD maka jumlah parpol di DPRD akan terbatas sehingga peluang suatu parpol untuk mencapai 20 persen kursi akan diperoleh oleh lebih dari satu parpol. Sehingga tidak perlu berkoalisi dengan parpol lain.

 

Kedua, jika dalam RUU pemilu menyatakan PT menjadi 7 hingga 10 persen maka jumlah parpol di DPRD berpotensi hanya terdapat 4 atau 5 parpol. Ketiga, pasal 40 UU 10/2016 tentang gabungan parpol dapat dibatalkan.

 

Sehingga jika di DPRD hanya terdiri dari 4 parpol maka semua parpol itu wajib mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi. Polarisasi besar bisa dicegah sehingga bisa terhindar dari kerawanan sebagaimana pernah terjadi di Pilkada DKI Jakarta belum lama ini.

 

 

Oleh: Dr. Ferry Daud M. Liando, S.IP., M.Si (Ilmu Politik Unsrat dan Wakil Sekjen Pengurus Pusat AIPI)

 

 

Mahar dan Kejahatan Pilkada

WhatsApp Image 2020-06-22 at 10.18.20Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mattalitti pada 2018 pernah menghebohkan pemberitaan media massa. Waktu itu ia mengaku dimintai uang sebesar Rp. 40 milyar oleh Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ia mengatakan uang tersebut diduga sebagai mahar politik terkait dengan pencalonan dirinya sebagai Gubernur Jawa Timur dalam pemilihan kepala daerah serentak pada Juni 2018.

 

Pengakuan yang sama pernah juga terlontar dari Dedi Mulyadi, politisi partai Golkar Jawa Barat. Meski sebagai kader, ia mengaku dimintakan uang mahar 10 milyar untuk mendapatakan rekomendasi sebagai calon gubernur pada Pilkada tahun 2018.

 

Dua pengakuan ini paling tidak bisa menjadi sebuah bukti bahwa modus-modus seperti telah menjadi sebuah "tradisi" dalam partai politik (parpol). Kemungkinan masih banyak korban lain, tetapi diam membisu karena (bisa jadi) telah menikmati hasil transaksi gelap itu.

 

Parpol telah menjelma menjadi predator bahkan sebagai kanibalisme. Sebab kewajiban mahar tidak hanya menggerogoti pihak eksternal parpol, tetapi juga wajib bagi kader sendiri.

 

Inilah alasan mengapa sejak awal saya tidak setuju jika mendirikan parpol diperbanyak dan dipermudah. Sebab saya menduga, banyak parpol didirikan hanya sebagai motif untuk memperkaya diri bagi para pendirinya. Lantas, mengapa mahar (candidate buying) tak bisa dicegah.

 

Pertama, baik UU 2/2011 tentang parpol dan UU 10/2016 tentang pilkada sama sekali tidak memaksa bahwa calon yang diusung parpol harus sebagai kader.

 

Kedua, tidak ada batasan berapa lama seharusnya menjadi kader parpol lalu memenuhi syarat untuk di calonkan. Terdapat sejumlah calon yang mendapat kartu tanda anggota (KTA) parpol sehari sebelum pencalonan. Praktik kutu loncat terjadi karena hal ini.

 

Ketiga, saat suksesi pemilihan ketua parpol dalam semua tingkatan, masing-masing calon ketua mengeluarkan uang banyak untuk menyuap para pemilik suara baik dalam tataran darerah, cabang maupun ranting. Sehingga kewajiban mahar bagi calon kepala daerah diduga sebagai bentuk mengembalikan uang suksesi dalam memperebutkan ketua di parpol itu.

 

Keempat, calon yang menyuap dengan cara mahar di masing-masing parpol bisanya mereka yang tidak memiliki reputasi, track record buruk, minim pengalaman, dan kelangkaan jejaring sosial. Kondisi ini menyebabkan popularitasnya tak menjangkau, kalah survey sehinggga tak membuat parpol tertarik. Maka cara untuk mendapatakan "tiket" parpol adalah dengan usaha menyuap.

 

Kelima, para pelaku mahar belum memiliki legal standing untuk diawasi sebagai pelaku kejahatan pilkada sebab proses transaksi gelap itu dilakukan pada saat sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan juga tidak dilakukannya pada saat kampanye.

Ada tiga bentuk potensi parpol yang rawan menerima mahar.

 

Pertama, parpol yang memiliki ambang batas Pencalonan yang cukup (20% kursi hasil pemilu), namun parpol itu tidak memiliki figur kuat atau tokoh sentral untuk dicalonkan.

 

Kedua, parpol yang memiliki ambang batas pencalonan yang cukup namun ada terdapat dua atau lebih bakal calon yang bersemangat memperebutkan dukungan parpol itu.

Ketiga, parpol yang tak mencukupi syarat Ambang batas di DPRD. Parpol peraih kursi kecil ini rawan dibeli untuk mencukupi jumlah kursi parpol lain yang juga tak memenuhi syarat ambang batas.

 

Lantas, apa saja yang bisa diakibatkan oleh prilaku dan siasat jahat ini.

Pertama, jika hulunya buruk maka proses hingga hilirnya akan terdampak (Garbage in, garbage out). Karena parpol memaksakan mencalonkan sesorang yang tidak bereputasi dan tidak bermoral (akibat mahar), maka secara otomatis tak akan ada penerimaan publik atasnya.

 

Namun demikan, politisi licik selalu saja punya cara bagaimana meracuni akal sehat pemilih. Himpitan ekonomi masyarakat akibat covid-19 akan menjadi peluang dan alasan pembenaran baginya untuk menghipnotis pemilih dengan harta benda yang dimilikinya.

Dalam catatan KPK bahwa politisi yang memiliki harta kekayaan besar dan kerap membagikannya ke publik untuk kepentingan politik sebagian besar adalah hasil korupsi.

Kedua, legitimasi atas keterpilihannya tidak akan kuat sebab pemilih yang memilihnya bukan atas dasar suka atau percaya tetapi atas dasar intimidasi politik uang (vote buying) yang dilakukan calon. Itulah sebanyak banyak kepala daerah yang setiap kebijakan yang buatnya selalu mendapat penolakan publik.

 

Ketiga, jika kepala daerah yang terpilih karena menyogok parpol dan pemilih maka kualitas dan kemampuannya sangat terbatas.

 

Tata kelola pemeritahan tidak optimal, dan pelayanan publik menjadi buruk. Gaya kepemimpinan tidak akan kooperatif dan cenderung otoriter. Itulah sebabnya hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak harmonis sebelum setahun menjabat.

Aparatur profesional dan berkualitas dibabat habis karena tidak mau "bekerjasama" mengakali APBD, kemudian digantikan dengan aparat berkarakter "pencuci tangan" dan "pencari muka" meski minim pengalaman.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud M. Liando, S.IP., M.Si (Ilmu Politik Unsrat dan Wakil Sekjen Pengurus Pusat AIPI)

 

Memaklumi Sikap KPU

liandoHari ini Senin, (15/07) tahapan Pilkada serentak gelombang keempat secara resmi akan dilanjutkan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan siap melaksanakannya. Walaupun hingga kini desakan masyarakat agar menunda Pilkada masih terus menggema. Alasanya jumlah pasien covid 19 belum ada tanda-tanda menurun.

 

Kepres 12/2020 tentang penetapan bencana nonalam belum dicabut. Lembaga negara, NGO maupun tokoh publik ikutan mendesak penundaan. DPD RI sebagai representatif daerah resmi menyatakan penolakannya. Sejumlah organisiasi seperti ICW, JPPR, KIPP Indonesia, Kopel, Netgrit, Netfid, Perludem, PUSaKO FH Unand, Puskapol UI, Rumah Kebangsaan, PPUA Disabilitas, dan Kemitraan, membentuk koalisi besar mengajukan petisi menolak Pilkada di tahun 2020.

 

Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli (PWSPP) baru saja melayangkan gugatan judicial review terhadap perppu 2/2020 tentang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi.

Penolakan para intelektualpun tak kalah garangnya. Salah satunya adalah Prof Dr Djohermansya Djohan. Dosen IPDN dan penulis buku Koki Otonomi : Kisah Anak Sekolah Pamong” sejak awal sudah menyatakan menentang. Namun sikap ini tak bisa dibendung. Kedaulatan ada ditangan DPR dan pemerintah, tak lagi berasal dari rakyat.

 

Tentu ini ironi bagi negara demokrasi. Sebagai bentuk kesiapannya, KPU RI akhir pekan lalu (13/7) mengumumkan Peraturan KPU (PKPU) 5/2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada. PKPU itu merupakan hasil revisi dari PKPU 15/2019.

 

KPU sepertinya tak ada pilihan lain selain untuk terus melangkah. Saya sangat memaklumi sikap KPU itu. Paling tidak ada 3 alasan bagi KPU.

 

Pertama, Pilkada di tahun 2020 sudah ditetapkan melalui Perppu 2/2020. Walaupun bisa saja suatu saat nanti akan berubah jika di waktu pencoblosan ternyata kondisinya tidak memungkinkan.

 

Kedua, KPU dalam posisi sebagai pelaksana UU. Apa yang diamanatkan, maka itu adalah perintah. Jika perintah UU tidak dilaksanakan maka akan dianggap melanggar sumpah jabatan. Jika sumpah dilanggar maka mereka berpotensi akan digiring pada pelanggaran kode etik.

 

Ketiga, KPU mendapat dukungan baik dari sisi politis maupun teknis. Meski suara DPR tidak satu, namun secara kelembagaan mereka menyatakan dukungan Pilkada di tahun ini. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri tak kalah bersemangat memberikan dukungan. Tentu ini modal kuat bagi KPU. Sebab KPU tak bisa apa-apa jika tanpa suport Pemerintah.

 

Dalam hal kelembagan sebagian besar sumber daya manusia sekretariat KPUD masih meminjam tenaga birokrat dari Pemda. Banyak pengalaman terganggunya Pilkada karena kepala daerah menarik aparatnya ketika tahapan sedang berlangsung. KPU pun tetap menggantungkan pembiayaan Pilkada bersumber dari APBD. Ini merupakan amanat UU. Sejauh ini Pemerintah tetap sanggup memenuhi semua kebutuhan angggaran tambahan yang diajukan KPU walaupun pencairan dilakukan secara bertahap.

 

Namun ada kekhawatiran yang bisa saja terjadi seperti kapan anggaran tambahan itu tiba ditangan KPUD sebab minggu ini tahapan sudah harus dimulai. Anggaran tambahan itu mencakup belanja alat pelindung diri (APD) petugas lapangan.

 

Kemudian pencairan anggaran secara bertahap berdasarkan pengalaman selama ini kerap berjalan tidak mulus. Ada-ada saja alasan yang menyebabkan pencairan tidak tepat waktu padahal tahapan terus berjalan.

 

Jika KPU sudah mantap dengan keyakinannya untuk melaksanakan Pilkada, maka ada beberapa hal yang mestinya perlu diantisipasi.

 

Pertama, Kita masih trauma dengan meninggalnya 894 petugas dan 5.175 petugas mengalami sakit pada pemilu 2019 lalu. Tentu trauma itu tidak boleh terulang lagi. Oleh karena itu KPU harus memastikan Pilkada 2020 tidak akan lagi ada korban yang berjatuhan.

Kedua, KPU harus memastikan bahwa Pilkada itu harus berkualitas baik untuk prosesnya maupun dihasil akhir. Tantangan Pilkada kali ini bahwa tidak semua instrumen penunjang Pilkada akan bekerja normal.

 

Koorindiasi KPUD dengan pemerintah daerah dan kepolisian bisa saja terganggu. Sebab kedua Institusi ini sangat sibuk melayani masyarakat terkait pencegahan dan penanganan covid-19.

 

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan daftar pemilih, keikutsertaan dalam mengawasi, mengajukan bukti, memberi keterangan serta berpartisipasi dalam pemberian suara bisa jadi tidak akan optimal lagi.

 

Secara teknis, berdasarkan pengalaman yang dimiliki KPU dan jajarannya, Pilkada bisa saja akan berjalan normal. Namun Pilkada bukan hanya prosedur teknis. Tetapi substansi dan kualitas dari setiap prosedur itu harus benar-benar dijamin.

 

Tugas KPU bukan sekedar untuk melaksanakan Pilkada, tatapi tugas utama KPU yaitu harus memastikan apakah proses dan hasil Pilkada memiliki mutu yang baik.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud M. Liando, S.IP., M.Si (Ilmu Politik Unsrat dan Wakil Sekjen Pengurus Pusat AIPI)

 

 

 

Dilema Pengawasan Pilkada

liandoAkhir pekan lalu (6/6), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar uji publik rancangan Peraturan KPU tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Kondisi Bencana Nonalam. Kegiatan itu sebagai lanjutan setelah Pemerintah, DPR dan Penyelenggara Pemilu menyepakati tahapan Pilkada dimulai pada 15 Juni 2020. Penetapan itu diambil sebelum pencabutan keputusan Presiden (kepres) nomor 12 tahun 2020 tentang bencana nasional terkait covid-19. Padahal 4 tahapan Pilkada yang tertunda didasarkan pada kepres itu.

 

Jika tahapan sudah harus dimulai minggu depan maka ada dua masalah besar yang berpotensi bisa terjadi yakni ancaman keselamatan petugas dan masyarakat serta potensi kualitas tahapan Pilkada yang buruk.

 

Beberapa negara melaksanakan pemilu yang dijadikan rujukan Pemerintah ternyata yang dilakukan oleh negara-negara itu adalah pemilu nasional. Korea Selatan misalnya, pemilu yang dilaksanakan baru-baru ini adalah untuk memilih DPR. Pemilu harus dilakukan negara itu karena mencegah agar tidak terjadi kekosongan DPR. Negara itu mengalami krisis keuangan akibat covid-19. Sehingga Pemerintah tidak bisa merumuskan kebijakan penyesuaian anggaran tanpa keterlibatan DPR.

 

Pilkada di Indonesia hanya untuk memilih kepala deerah. Sistem pemerintahan kita bukan berbentuk federal namun dalam bentuk negara kesatuan. Jika terjadi kekosongan jabatan kepala daerah, maka mustahil akan terjadi kekosongan kekuasaan. Sebab daerah baik Provinsi maupun kabupaten/Kota merupakan sub bagian atau sub ordinat dari pemerintahan.

 

Ada kewenangan dari Pemerintah pusat untuk mengisi sementara jabatan kepala daerah yang kosong akibat masa jabatan berakhir sebelum digelar Pilkada.

 

Permendagri 74/2016 tidak mendikotomikan kewenangan pejabat definitif dengan pejabat penjabat. Sehingga potensi terganggunya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik tak perlu di khawatirkan. Tak perlu juga mengkhawatirkan soal legitimasi. Sebab Presiden yang ditugaskan menunjuk pejabat penjabat adalah produk pemilu yang legitimate.

 

Jika tahapan Pilkada memang konsisten harus dimulai dalam waktu dekat maka terdapat sejumlah potensi masalah yang seyogyanya mulai hari ini diantisipasi.

 

Pilkada 2020 adalah Pilkada serentak di gelombang terkahir. Tiga Pilkada sebelumnya membuktikan bahwa kualitas tahapan masih diwarnai dengan banyak persoalan. Mulai dari mahar pencalonan (candidate buying), manipulasi dokumen syarat dukungan, keakuratan daftar pemilih, politik uang (vote buying) mobilisasi dan intimidasi pemilih, kampanye amburadul, kesalahan dalam pencatatan, Penghitungan dan rekapitulasi suara, penyogokan lembaga-lembaga peradilan dan perangkat hukum pilkada yang buruk.

 

Masalah diatas hingga kini belum juga ditemukan jalan keluarnya. Namun masalah baru sudah didepan mata yakni melaksanakan Pilkada dalam ancaman virus. Kualitas Pilkada salah satunya adalah menuntut instrumen pengawasan partisipatif masyarakat sebagai variabel utama. Dalam keadaan normal saja, fungsi pengawasan partisipatif belum optimal dilakukan.

 

Masyarakat yang datang melaporkan dugaan pelanggaran, sebagian besar bukan karena kesadaran untuk memperbaiki kualitas Pilkada, tetapi masyarakat pendukung pasangan calon yang kalah.

 

Kedepan peran ini akan makin rumit. Keterlibatan masyarakat dilapangan tidak seleluasa akibat pembatasan aktivitas. Hal ini akan menghambat masyarakat merekam segala bentuk kejahatan baik yang dilakukan oleh kandidat atau tim sukses. kondisi ini akan menyulitkan kerja-kerja pengawasan Bawaslu.

 

Jika ada masyarakat yang mengetahui persis adanya dugaan pelanggaran belum tentu bersedia jika dihadirkan oleh Bawalsu sebagai saksi dalam persidangan karena alasan kesehatan atau pembatasan aktivitas.

 

Inilah yang kemudian menyulitkan bawaslu jika kelak berinovasi memanfaatakan teknologi online dalam klarifikasi ataupun investigasi mendalami sebuah dugaan. Tidak semua masyarakat memiliki akses itu.

 

Di daerah pedalaman masih banyak tidak memiliki akses internet, komputer ataupun listrik. Jumlah tenaga operator belum tentu tercukupi. Sebab kapasitas operator bukan hanya kemampuan IT tapi juga soal kejujuran dan etika.

 

Proses penyelidikan dari laporan sampai keputusan tidak cukup panjang bagi bawaslu untuk membuktikannya. UU 10/2016 hanya memberi ruang 3 hari dengan tambahan 2 hari. Berbeda dengan UU 7/2017 yang memberi waktu 14 hari.

 

Kondisi ini tentu akan sangat sulit. Dinamika Pilkada jauh lebih rumit ketimbang dinamika pemilu. Sebab kedekatan emosional antara masyarakat dengan calon sangatlah dekat. Sehingga jika ada dugaan perlakuan tidak adil terhadap calonnya maka pendukungnya dengan cepat bergerak dan bereaksi.

 

Tentu ini menjadi dilema sebab tidak mungkin pengawas dituntut berkerja maksimal jika dalam kondisi mengancam. Atas dasar sumpah jabatan, mereka pasti akan bekerja sesuai perintah UU. Namun mereka juga memiliki keluarga yang harus juga dilindungi.

Mengawasi TPS di lokasi-lokasi rawan atau di wilayah zona merah seperi rumah sakit dan kluster tentu sangat mengancam para pengawas.

 

Saya mendorong para pengawas untuk berkeja profesional meski dalam kondisi mengancam. Karena :

  1. Mempengaruhi tingkat Kepercayaan publik yang tentu dampaknya pada kualitas Partisipasi pengawasan.
  2. Untuk mencegah terjadinya konflik di lapangan.
  3. Untuk mengawal proses Pilkada berkualitas.

 

Namun hal yang perlu dilakukan adalah keselamatan diri sendiri. Dengan demikian tidak hanya diri sendiri yang diselamatkan tetapi juga keselamatan keluarga dan masyarakat sekitar.

 

 

Oleh: Dr. Ferry Daud M. Liando, S.IP., M.Si (Ilmu Politik Unsrat dan Wakil Sekjen Pengurus Pusat AIPI)

 

 

Utak-Atik Opsi Pilkada

donaSumber foto: intra LIPIPandemi Covid-19 yang melanda Indonesia belum kunjung usai. Hal ini menyebabkan terganggunya jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang seharusnya digelar pada 23 September mendatang. Kondisi ini praktis membuat penyelenggaraan pemilihan yang akan diikuti oleh 270 daerah itu harus diatur ulang.

Dalam rapat dengar pendapat Komisi Pemilihan Umum dan Dewan Perwakilan Rakyat pada 30 Maret lalu, KPU mengusulkan tiga opsi jadwal baru pilkada, yaitu pada 9 Desember 2020, 17 Maret 2021, dan 29 September 2021. Namun Dewan akhirnya memilih opsi pertama. Pemerintah pun telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang mengakomodasi perubahan jadwal tersebut.


Dorongan untuk tetap menyelenggarakan pilkada serentak pada 2020 itu menjadi cukup masuk akal dan akan menguntungkan, terutama bagi kelompok oposisi. Sekalipun seharusnya dalam sebuah negara dengan sistem pemerintahan presidensial tidak dikenal kelompok koalisi dan oposisi, nyatanya di Indonesia dua kubu tersebut menjadi faksi politik cukup kuat yang saling berkompetisi dalam mengambil ceruk dukungan masyarakat. Bila pemilihan tetap dilaksanakan pada tahun ini, pejabat pengganti kepala daerah yang masa jabatannya habis pada tahun ini tentu tidak diperlukan.

 

Apabila pemilihan digelar tahun depan, penjabat kepala daerah dibutuhkan dan kemungkinan besar akan dipilih dari pihak pendukung penguasa. Secara otomatis, hal ini akan merugikan posisi kelompok oposisi, yang tidak mendapatkan "kue politik" dari momentum tersebut. Dampak lebih jauh, sekalipun pejabat itu memiliki kewenangan terbatas dalam menjalankan roda pemerintahan, ia dapat menarik hati rakyatnya untuk mengarahkan pilihan politik pada kepentingan elite politik atau partai yang ia wakili. Panggung politik untuk investasi elektoral yang demikianlah yang mungkin sulit diperoleh pihak yang tidak mendapatkan kue politik apabila jadwal pemilihan mundur pada tahun depan.

 

Penetapan pemilihan pada Desember ini tidak berarti tanpa konsekuensi. Bahkan, menurut saya, menyelenggarakan pesta demokrasi di tengah pandemi seperti saat ini cukup riskan. Pertama, jika pemilihan dilaksanakan pada Desember mendatang, setidaknya pada Juni ini tahapan pemilihan sudah harus dimulai. Namun tampaknya hal itu cukup kontradiktif dengan kondisi darurat pandemi yang masih akan berlangsung hingga 29 Mei, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diperpanjang, atau bahkan baru dimulai di berbagai daerah, dan temuan beberapa kluster baru penularan Covid-19.

 

Bila tahapan pemilihan dipaksakan untuk segera dilakukan, hal ini juga dapat berdampak pada konsekuensi kedua, yaitu kesehatan dan keselamatan penyelenggara pemilihan. Tentunya pengalaman pahit yang mengorbankan para penyelenggara Pemilihan Umum 2019 tidak ingin kita ulang, bukan?

 

Konsekuensi ketiga berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat. Penerapan kebijakan jaga jarak sosial, yang mengharuskan masyarakat membatasi kegiatan sosial dan tetap berdiam di rumah, dikhawatirkan dapat berpengaruh pada partisipasi pemilih nanti. Sementara sebelum pandemi pemilih yang berdomisili bukan di daerah asal dapat pulang kampung dan menggunakan hak pilihnya, atau melakukan pindah pilih, saat ini hal tersebut sulit dilakukan. Apalagi sejauh ini belum ada pihak yang dapat memastikan kapan pandemi ini berakhir atau justru gelombang kedua pandemi akan terjadi.

 

Kekhawatiran akan turunnya partisipasi pemilih ini berkelindan dengan konsekuensi selanjutnya, yang berkaitan dengan legitimasi kepala daerah terpilih. Meskipun tidak bisa kita maknai bahwa partisipasi politik pemilih yang dilihat dari voters turn out harus tinggi, hal tersebut berkolerasi dengan legitimasi kepala daerah terpilih. Bila partisipasi pemilih rendah, bisa jadi kepala daerah terpilih mendapatkan persentase suara yang lebih rendah daripada persentase pemilih yang tidak menggunakan haknya. Jika hal ini terjadi, legitimasi atas keterpilihannya dapat dipertanyakan.

 

Melihat beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi itu, pemerintah harus segera membuat exit plan, terutama jika pandemi belum kunjung berakhir. Kondisi pandemi membuat diskusi ihwal opsi alternatif dalam penyelenggaraan pemilihan masih terbuka lebar. Apalagi dalam Pasal 201A ayat 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 dinyatakan bahwa apabila pemilihan pada Desember 2020 tidak dapat dilaksanakan, akan dijadwalkan kembali setelah bencana non-alam ini berakhir. Sayangnya, mengapa tidak sedari awal pemerintah dan DPR menyepakati opsi kedua atau ketiga yang diajukan oleh KPU pada 30 Maret lalu? Mengubah jadwal pilkada 2020 menjadi pilkada 2021 sebetulnya dapat menjadi opsi terbaik dalam kondisi saat ini. Meskipun semua serba dalam ketidakpastian, jika penyelenggaraan pemilihan diundur hingga waktu yang semakin menjauhi bencana ini, pemilihan itu diharapkan dapat terselenggara pada masa yang lebih kondusif.

 

Setiap alternatif tentu memiliki konsekuensi yang perlu dipertimbangkan masak-masak oleh partai politik, eksekutif, legislatif, dan penyelenggara pemilihan. Sudah menjadi kewajiban bersama bahwa pilihan yang diambil haruslah pilihan terbaik. Pilihan itu juga harus menghindari penumpang gelap yang hanya akan mengambil keuntungan sepihak pada masa pandemi ini. Hal yang paling utama adalah upaya mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segalanya, termasuk ambisi elektoral untuk mengamankan suara dalam pemilihan pada masa depan.

  

Oleh: Mouliza K.D. Sweinstani, Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI dan Pengurus Pusat AIPI

Sumber artikel: https://kolom.tempo.co/read/1343839/utak-atik-opsi-pilkada/full&view=ok