Blog

Komisi Advokasi AIPI

AIPI untu Peradaban, Kemanusiaan dan demokrasi substansial.

  • Home
    Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
  • Categories
    Categories Displays a list of categories from this blog.
  • Tags
    Tags Displays a list of tags that has been used in the blog.
  • Bloggers
    Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
  • Login

Untung Rugi Pilkada Serentak Sumber: KBR 68 H | tgl 03/10/2012 05:23 | ,

Ditulis oleh pada di Politik
  • Font size: Larger Smaller
  • Mendaftar pada tulisan ini
  • Print

Untung Rugi Pilkada Serentak

Sumber: KBR 68 H | tgl 03/10/2012 05:23 |  , http://m.iyaa.com/berita/regional/umum/2160638_3149.html#ctr_font_s

 

Tahun 2014 mendatang, akan menjadi pesta demokrasi terbesar di negeri ini. Pasalnya, pemilihan DPR, DPRD Kabupaten Kota, Pemilihan Presiden hingga Pemilihan Kepala Daerah akan berlangsung pada 2014 nanti. Ada sekitar 101 daerah yang berhimpitan dengan jadwal pemilihan legislatif dan Pilpres. Akibatnya, Kemendagri mengusulkan Pilkada serentak dan akan dilakukan pada tahun 2013.

Lantas, apa untung dan ruginya Pilkada serempak 2013 Benarkah Pilkada serentak untuk menekan biaya dan menghindari konflik di tengah masyarakat Lalu bagaimana dengan rencana pembentukan pengadilan Pemilu. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek mengklaim pilihan pilkada serentak, dilihat dari data yang dianalisis pasca reformasi bergulir, dari Juni 2005 sampai 2012 ini, terdapat 852 pilkada secara langsung. Dari pilkada tersebut, permasalahan yang muncul adalah banyaknya sengketa, baik di lembaga peradilan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya. Kedua, munculnya disharmoniasasi.

Ada 6,15 persen yang bergandengan tangan pada pilkada berikutnya, 93,8 persen pecah kongsi, atau bulan madunya berakhir. kata Reydonnyzar Moenek. Tahun 2004 sampai 2012 , ada sekitar 277 kepala daerah yang harus bersoalan dengan masalah hukum. 2008-2012, muncul 472 gugatan pilkada, dari 489 pilkada. Dari data inilah, Kemendagri menilai perlu adanya evaluasi dan solusi untuk mengatasi hal tersebut dan bekal pilkada ke depan. Maka, kata Reydonnyzar, Kemendagri merekomendasikan, perlu adanya sinergitas lembaga peradilan, pilkada tidak lagi berpasangan, percepataan perencanaan UU pilkada, dan rekomendasi yang paling diutamakan adalah pilkada serentak, untuk menyederhanakan mekanisme pilkada.

Pilkada serentak ini juga mendapat dukungan DPR dan masyarakat. Kemdagri sendiri memberikan rekomendasi untuk pilkada serentak di tahun 2015, untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir tahun 2014-2015. Sementara, kepala daerah yang masa jabatannya berakhir di 2016,2017 dan 2018, direkomendasikan pilkada serentak di 2018, kecuali DIY. Kemendagri menampik, jika pilkada serentak hanya untuk menghemat anggaran saja, pasalnya setiap daerah punya anggaran khusus untuk hal tersebut.

Pengamat Politik LIPI dan Komisi Advokasi AIPI, Syafuan Rozi, pun memberi catatan dalam setiap pelaksanaan pilkada. Salah satunya sistem dari pemilukada langsung itu sendiri. Karena, masyarakat Indonesia masih belum siap 100 persen dalam pelasanaannya. Menanggapi pilkada serentak, Syafuan mengaku, pemerintah perlu mencoba terlebih dahulu pilkada tersebut di salah satu daerah. Dari sanalah bisa diketahui seberapa efektif pilkada serentak. Termasuk tambalan-tambalan kekurangan untuk pilkada serentak secara keseluruhan.

Syafuan Rozi yang juga Dosen Politik Kebijakan Publik FISIP UI ini juga menambahkan, ada rekomendasi penting untuk perubahan menuju demokrasi substansial yaitu soal rekruitmen calon kepala daerah, yakni perlunya pertimbangan dimasukannya ke dalam UU Pemilu adanya ketentuan prasyarat point Probono Publik atau di lihat dari track record-nya. Seseorang akan dilihat dalam kinerjanya di daerah tersebut, seberapa berhasil atau seberapa baik calon kepala daerah tesebut, ujar Syafuan Rozi.

Sementara itu, Komisioner KPU Pusat Juri Ardiantoro, mengklaim Indonesia belum memilki aturan tentang pilkada serentak. Masih ada kekosongan hukum mengenai hal itu,kata Juri. Juri menambahkan, KPU juga sudah mendesak pemerintah untuk mempercepat adanya peraturan tentang aturan pemilihan kepala daerah, karena selama ini pemilihan kepala daerah secara langsung, masih menemui banyak kekurangan dan permasalahan yang kompleks.

Soal pilakda serentak, Juri menilai hal tersebut memang layak dipertimbangkan. Namun, peraturan pemerintahlah yang harus terlebih dahulu ditegakkan. Pasalnya, setiap KPU di daerah-daerah bisa punya tolak ukur, baik dalam soal waktu penyelenggaraan dan anggaran pilkada tersebut. Pilkada secara langsung, bisa meminimalisir juga kemungkinan masalah-masalah terganggu, kata Juri. Juri menambahkan, untuk masalah independensi KPU daerah ataupun panwaslu sendiri, dia beralasan selama ini pihaknya sudah secara nasional sudah melakukan tugas terfokus tidak terpecah-pecah, dan mengorganisis hal tersebut dengan baik.***

Rate this blog entry:
0
Trackback URL for this blog entry.
Syafuan Rozi bekerja untuk Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI sejak bulan Maret 1999 di lembaga tersebut. Sebelumnya ia menjadi asisten dosen di Departemen Ilmu Politik FISIP UI dan peneliti di Laboratorium Ilmu Politik UI. Alumnus S1 dan S2 Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) ini selain mengajar di almamaternya untuk matakuliah Pengantar Ilmu Politik, Sistem Politik Indonesia dan Politik Kebijakan Publik, juga menjadi dosen tamu di IISIP Jakarta untuk perkuliahan Konflik dan Konsensus, Politik Perkotaan, Perubahan Sosial Ekonomi dan Dinamika Politik, serta HI Kawasan. Minat kajiannya antara lain seputar Analisis Kebijakan/Politik Kebijakan Publik, Reformasi Birokrasi, hubungan Indonesia-Malaysia, Partai, Pemilu dan Parlemen, dan Politik Lingkungan. Beberapa bukunya antara lain: ‘Birokrasi dan Demokratisasi di Indonesia’ (Seri Penerbitan PPW LIPI, 2001), Zaman Bergerak Birokrasi Dirombak (Pustaka Pelajar, 2006), Kekerasan Komunal (Pustaka Pelajar, 2007), A Kaleidoskop of Environmental Security: Indonesian and Malaysian Perspectives (Jakarta: LIPI, UKM, UTP, Madani Press, 2009). Politik, Governans & Isu-isu Lingkungan Alam Sekitar (Jakarta: LIPI, UKM, UTP, Madani Press, 2010). Efriza & Syafuan Rozi -Menembus Lorong Waktu Doeloe, Kini, dan Ke Depan• Parlemen Indonesia: Geliat Volksraad Hingga DPD (Alfabeta, 2010), Dialog Sebumi 3 (UKM-P2P LIPI, 2010), Jurnal Kajian Wilayah Vol.1 No.2. 2010, “Cyber clash di dunia maya: cyberwar dan conflict resolution Indonesia-Malaysia”. Politik Indonesia Malaysia, (UI-LIPI-UKM, 2011). Pendiri Lembaga Kompetensi Indonesia (Indonesian Institute for Competency) Jakarta dan Rafflesia Society Foundation (RSF) ini juga aktif sebagai anggota Komisi Advokasi dan Pengmas di Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) (2002- sekarang).



Email: [email protected], [email protected]

Leave your comments

0 / 500 Character restriction
Your text should be in between 10-500 characters
terms and condition.
  • No comments found

Profil Penulis

AIPI untu Peradaban, Kemanusiaan dan demokrasi substansial....

Komentar terbaru

Belum ada komentar.

Blog Arsip