Rabu, 24 Oktober 2012 Pukul 09.00 sampai dengan 12.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Kepala Pusat Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB), telah dilaksanakan Presentasi dan Diskusi Draft Laporan Akhir Penelitian dengan judul "Perspektif Korban dalam Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran HAM Berat" (Kasus Nangroe Aceh Darussalam, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur).

Narasumber berasal dari Komisi Advokasi AIPI- Peneliti Madya P2P Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syafuan Rozi dan peserta undangan selain dari pejabat eselon 2, eselon 3 dan eselon 4 pada Balitbang HAM juga dari beberapa stakeholders/kementerian/lembaga/instansi/institusi terkait.

Presentasi dan Diskusi Draft Laporan Akhir Penelitian tersebut memfokuskan permasalahan penelitian dengan menggali secara mendalam tentang bagaimana perspektif korban dan atau keluarga korban yang pernah mengalami peristiwa kekerasan dimasa lalu, yang termasuk kedalam kategori pelanggaran HAM berat, sehingga dapat ditemukan penyelesaian yang memberikan rasa keadilan bagi korban.

Riset ini mengungkapkan berbagai keinginan korban agar ada pencatatan kebenaran peristiwa masa lalu ke dalam dokumen negara agar tidak terulang kembali, adanya KKR dan sebagian kecil yang menginginkan pengadilan HAM bahkan ke tingkat internasionla di Den Haag, bila peristiwa kekerasan masa lalu tidak diselesaikan oleh pihak terkait.

 

Evaluasi penting kajian ini adalah merekomendasikan dipenuhinya opsi payung hukum bagi terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Nasional Pelanggaran HAM Berat dan Transformasi Konflik adalah  memasukannya sebagai addendum dalam UU HAM yang sudah ada, atau kembali mendorong Komna HAM RI, Menkopolhukam, Kemhukham dan DPR RI Komisi 2 dan 3 untuk menyempurnakan UU KKR yang ditinjau ulang oleh MK.

 

Keberadaan KKR merupakan jalan keluar non-judicial/di luar pengadilan untuk membangun nol kilometer bagi bangsa ini untuk memulai babak baru kebangsaan yang mampu menyembuhkan “luka lama”, mencatatkannya dalam dokumen negara dari berbagai versi, saling memaafkan dan menyantuni korban dengan layak untuk berbagai peristiwa kekerasan kolektif masa lalu (1965, Talang Sari, DOM ACEH, Priok, 1998, dll.)***