Sekilas Tentang AIPI

Sekilas Tentang AIPI

Asosiasi Ilmu Politik Indonesia atau disingkat AIPI, didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 1985, oleh almarhum Dr. Alfian, almarhum Prof. Dr. (HC) Miriam Budiardjo dan sejumlah ilmuan lainnya. Kelahiran AIPI diinspirasikan terutama oleh keberadaan asosiasi profesi prestisius sejenis, American Political Science Association (APSA), di Amerika Serikat. Seperti APSA yang menjadi wadah para ilmuwan politik Amerika dan menerbitkan jurnal ilmiah tentang perkembangan teori politik mutakhir.

 

Sejak terbentuknya, AIPI mengalami perjalanan organisasi yang pasang surut, meskipun secara umum AIPI tetap survive. Berjalannya organisasi tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia (SDM) yang selama ini sangat tergantung dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) dan beberapa tenaga pengajar/peneliti dari Universitas Indonesia, Universitas Nasional, serta CSIS. Beban tersebut agak terbantu dengan aktivitas PC AIPI Jakarta yang berkedudukan di Universitas Nasional.

 

Sejak didirikan beberapa tahun lalu, AIPI telah berhasil menapakkan diri sebagai organisasi profesi yang dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kehidupan politik di Indonesia. Salah satunya melalui penyelenggaraan seminar nasional secara periodik yang mengulas isu-isu politik dan pemantapan kehidupan demokrasi di Indonesia. Hasil seminar tersebut menjadi bahan rekomendasi yang penting bagi arus utama demokratisasi di Indonesia.

 

Di tengah suasana demokratisasi yang berkembang pesat dewasa ini, keberadaan AIPI sebagai organisasi para sarjana ilmu politik dan pemerintahan, mendapat tantangan besar. Tantangan tersebut dilihat dari dua aspek, yaitu keilmuan dan praktis. Pertama, secara keilmuan, perkembangan kehidupan politik dewasa ini membutuhkan kajian komprehensif agar ilmu politik, terutama di Indonesia, tidak berada selangkah lebih lambat dari fenomena yang berkembang di masyarakat. Sejak reformasi politik bergulir, situasi politik Indonesia berada dalam suasana transisi yang membutuhkan penjelasan dari sisi keilmuan.

 

Pengalaman transisi pasca otoriter bukan hanya dialami oleh Indonesia saja. Banyak negara di dunia ini yang telah mengalami situasi transisi dengan segala konsekuensinya. Ada yang berhasil pulih dalam waktu tidak relatif lama, ada yang membutuhkan proses rekonsiliasi elit lebih panjang, bahkan ada pula yang justru memunculkan elit-elit otoriter berwajah demokratis. Semua ini memberi pelajaran bagi Indonesia dalam melalui proses ini dan mencari pola yang sesuai bagi kondisi sosial, ekonomi, dan budaya politik Indonesia.

 

Dalam kerangka inilah tantangan bagi AIPI untuk menemukan formula transisi yang ideal bagi Indonesia. Sebagai kumpulan para sarjana ilmu politik dan ilmu pemerintahan, AIPI diharapkan menjadi intelectual community yang kredibel dalam mencermati perubahan politik dari sisi keilmuan. Situasi transisi merupakan eksperimen bagi ilmu politik dimanapun, tak terkecuali di Indonesia, guna memperkaya khasanah ilmu politik.

 

Sementara itu, tantangan AIPI tak hanya dari sisi keilmuan. Ilmu politik senantiasa harus bersentuhan dengan realitas sosial. Terkadang ilmuwan politik gagal mensinkronkan antara tataran teoritis dengan level praktis sehingga ilmu politik kerap dianggap gagal menjelaskan persoalan masyarakat. Seorang ilmuwan politik ternama, David Held, menguraikan kerisauannya atas ketidakmampuan ilmu politik memberi sumbangan bagi perbaikan kehidupan masyarakat. Munculnya regim yang otoriter, hilangnya human dignity akibat konflik dan kekerasan, manipulasi elit atas kekuasaan yang diembannya, adalah sebagian dari kondisi kemunduran yang dihadapi masyarakat dan tidak ilmu politik justru tidak mampu memberikan jawaban.

 

Pada tataran inilah, AIPI sebagai kumpulan sarjana ilmu politik dan ilmu pemerintahan, harus melakukan sesuatu. Kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia saat ini berada dalam track yang perlu mendapat pengawalan. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung memberi makna bahwa situasi transisi menuju demokrasi masih belum selesai. Tata letak demokrasi melalui aturan legal formal begitu mudah dimanipulasi demi kekuasaan sempit pelaku politik. Sementara rakyat selalu menjadi pihak yang diminta berbuat sesuatu kebaikan — misalnya jangan berbuat anarkis — sedang pimpinan merekalah yang seringkali memicu munculnya perbuatan anarkis.

 

Kedua tantangan ini menjadi pekerjaan besar bagi AIPI ke depan. Jika selama ini AIPI lebih banyak bergulat di isu-isu 'permukaan' seperti yang menjadi tema-tema seminar nasional. Maka sudah saatnya AIPI melakukan kajian yang sifatnya pengembangan keilmuan.

 

ARAH PROGRAM KERJA AIPI

Tatatan Keilmuan:

  1. AIPI mendorong pengembangan ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hubungan internasional melalui kajian-kajian ilmiah, baik yang dilakukan sendiri atau kerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki ketiga program studi tersebut
  2. AIPI mendorong munculnya gagasan atau ide-ide tentang pembentukan teori-teori politik berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia.
  3. AIPI melakukan pemutakhiran pemikiran dan teori-teori menyangkut ketiga bidang keilmuan tersebut, khususnya yang berkembang di dunia internasional seperti Amerika Serikat dan Eropa.

 

Tataran Praktis:

  1. AIPI melakukan pendidikan politik dalam rangka membangun kesadaran politik rakyat akan haknya sebagai warga negara.
  2. AIPI memberikan sumbangan pemikiran tentang tatanan kehidupan politik yang demokratis dan memenuhi karakter good governance kepada para pengambil kebijakan publik, baik di tingkat nasional maupun lokal.