Kegiatan AIPI

Diskusi AIPI “Sudah Tepatkah RUU Pemilu dan Perppu Ormas?”

diskusi media(Foto: Prayogo/Sekretariat PP AIPI)RUU Pemilu dan Perppu Ormas tengah menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Kebutuhan akan RUU Pemilu sudah kian mendesak, namun pembahasan soal paket isu krusial RUU ini masih saja berlangsung alot di DPR. Sedangkan penerbitan Perppu Ormas telah mengundang berbagai respon pro-kontra di publik. Sebagian pihak memandang hal ini sebagai upaya untuk menyelamatkan bangsa, sementara sebagian lain justru memandang keberadaan Perppu ini akan menciderai demokrasi di Indonesia.

 

Untuk membahasnya, AIPI dan Populi Center mengadakan diskusi yang bertajuk “Sudah Tepatkah RUU Pemilu dan Perppu Ormas?” di Hotel Atlet Century pada 19 Juli 2017. Sebelum diskusi dimulai, Dr. Alfitra Salam selaku Ketua Umum AIPI memberikan sambutan dan menggunakan kesempatan ini untuk halal-bihalal keluarga besar AIPI, karena diskusi ini merupakan pertemuan pertama dari keluarga besar AIPI pasca melewati Hari Raya Lebaran.

 

Nona Evita M.A. kemudian memandu diskusi dan membaginya ke dalam dua sesi. Sesi pertama difokuskan pada pembahasan RUU Pemilu. Narasumber pertama, Prof. Dr. Syamsuddin Haris (Peneliti Senior LIPI dan Koordinator Dewan Pengawas PP AIPI) menyampaikan bahwa saat ini keberadaan UU Pemilu sudah sangat mendesak. Idealnya, berdasarkan tahapan-tahapan pemilu, UU Pemilu sudah harus ada 22-24 bulan sebelum dilangsungkannya Pemilu. Namun saat ini kondisinya sudah kurang dari 20 bulan dan perdebatan di DPR nampaknya masih sulit mencari titik temu. Salah satu bahasan yang cukup pelik saat ini adalah terkait dengan presidential treshold, sebagian menghendaki tanpa ambang batas dan sebagian menghendaki ambang batas 20-25%. Namun perlu disadari bahwa mekanisme presidential treshold yang digunakan saat ini, yaitu yang berbasis pada pemilu legislatif sebelumnya, sudah tidak relevan lagi. Sebenarnya terdapat alternatif lain, yaitu presidential treshold yang berbasis pada koalisi peserta pemilu legislatif, dimana partai/koalisi partai yang merupakan 30% dari partai peserta pemilu, atau sebanyak-bayaknnya 60% (untuk menghindari calon tunggal). Beliau juga menekankan bahwa secara substansial, RUU ini tidak memiliki banyak kemajuan karena belum melembagakan persoalan-persoalan pemilihan pendahuluan bagi calon presiden dan pemilihan pendahuluan untuk calon legislatif. Padahal kedua hal ini penting untuk menghindari praktik favoritisme atau munculnya calon yang hanya didasari oleh kemampuan finansial atau popularitas belaka.

 

diskusi media2(Foto: Prayogo/AIPI)Senada dengan itu, Dimas Ramadhan dari Populi Center menegaskan bahwa perbedatan RUU Pemilu yang terjadi di DPR saat ini merupakan perdebatan yang elitis karena hanya berkisar pada parlement treshold dan presidential treshold. Sementara isu yang berkenaan langsung dengan masyarakat tidak dibahas, seperti persoalan pengawasan, penyelenggara, money politics, dan peningkatan pasrtisipasi. Ditenggarai salah satu faktor penyebab pembahasan yang elitis ini adalah faktor para anggota legislatif yang sudah terlalu lama menjabat, hingga ada yang sampai tiga periode. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan di masa depan adalah adanya pembatasan masa jabatan anggota, agar isu-isu kepemiluan yang lebih substansial lebih dapat terelaborasi.

 

Lebih jauh, Prof. Dr. Syamsuddin Haris menyatakan salah satu persoalan penting adalah daerah pemilihan (Dapil) yang terlalu besar. Apabila dapil diperkecil, hal ini akan menekan potensi terjadinya politik transaksional dan memberikan kesempatan bagi anggota DPR untuk lebih mengenal dapil-nya serta bagi masyarakat di dapil untuk lebih mengenal anggota DPR nya. Namun hal ini mendapat banyak pertentangan dari partai politik.

 

Kemudian Ibu Eva Sundari juga mengungkapkan bahwa perubahan UU Pemilu setiap kali menjelang pemilu sebagai praktik yang tidak sehat. Hal ini menimbulkan perdebatan kepentingan partai jangka pendek, seperti bagaimana mereka tetap dapat bertahan dan mendapatkan kursi di DPR. Beliau mengusulkan agar UU Pemilu perlu dirancang untuk jangka 10 tahun mendatang, agar mekanisme yang dibentuk dapat lebih ideal dan fair.

 

Pada sesi kedua, Nona Evita M.A. selaku moderator masuk kepada pembahasan mengenai Perppu Ormas. Anggota Kaukus Pancasila DPR RI, Ibu Eva Sundari mendapatkan kesempatan pertama untuk menyampaikan pandangannya. Menurutnya, saat ini pemerintah tengah serius mengatur segala sektor agar berlandaskan Pancasila. Kecenderungan akhir-akhir ini untuk tidak menggunakan Pancasila di berbagai kebijakan perlu segera kembali diluruskan. Hal ini pula yang kemudian melandasi logika dikeluarkannya Perppu Ormas. Indonesia memiliki perkembangan ekonomi yang luar biasa, jangan sampai perilaku politik-sosial kita yang tidak rasional justru menggerus prestasi tersebut.

 

diskusi5(Foto: Prayogo/AIPI)Selanjutnya, Dr. Ali Muhanif sebagai peneliti senior PPIM UIN menyatakan bahwa keberadaan Perppu ini sebagai respon dari kondisi yang berkembang akhir-akhir ini. Dari survei SMRC, terdapat 9% dari masyarakat Indonesia yang setuju agar Indonesia menjadi negara Islam. Hal ini tentu perlu disikapi agar di masa depan, kita tetap dapat menjadi negara yang berlandaskan pancasila.  Kiranya banyak masyarakat umum yang setuju agar organisasi-organisasi yang berorientasi kekerasan, radikal dan memobilisasi agama untuk kepentingannya ditertibkan. Menurutnya, perppu ini dapat berdampak baik untuk menjaga pancasila.

 

Di dalam kesempatan tanya jawab selanjutnya, Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar (Peneliti Senior LIPI) mengungkapkan apresiasinya terhadap keseriusan pemerintah untuk menjaga Pancasila. Meski demikian, beliau juga mengingatkan pentingnya untuk melihat dengan jeli  agar substansi Perppu tidak disalahgunakan oleh siapapun yang berkuasa dalam jangka panjang, tidak hanya dalam masa pemeritahannya yang sekarang. Sementara Moch. Nurhasim (Peneliti Senior LIPI) juga mengaskan pentingnya untuk melihat substansi perppu dalam hal pembubaran yang tidak melalui lembaga peradilan, dimana seharusnya pembubaran lebih tepat dilakukan melalui lembaga peradilan. Selain itu, beliau juga menanggapi polemik pada RUU Pemilu dan menegaskan mengenai pentingnya untuk segera melakukan reformasi partai politik.

 

Menanggapi hal itu, Prof. Dr. Syamsuddin Haris mengakui bahwa salah satu lembaga yang belum melakukan reformasi adalah partai politik. Dalam hal itu, LIPI juga terus berupaya mendorong reformasi ini, salah satunya adalah penyusunan kode etik partai politik yang dilakukan bersama-sama dengan KPK. Sementara terkait dengan Perppu Ormas, beliau menyatakan memang keberadaannya penting untuk menjaga empat pilar Pancasila. Namun dalam hal pembubaran oleh eksekutif, baik Prof. Dr. Syamsuddin Haris ataupun Dr. Ali Muhanif, keduanya menyatakan bahwa pembubaran sebaiknya dilakukan melalui lembaga peradilan. (Diandra Megaputri Mengko)

 

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found