Kegiatan AIPI

FGD Gagasan Pembentukan Klinik Partai Politik dan Muscab PC AIPI Bali

pic1(Dok: PC AIPI Bali)Pengurus Cabang AIPI Bali telah melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) yang diawali dengan Focus Group Discussion (FGD) “Gagasan Pembentukan Klinik Partai Politik di Bali”, 20 April 2017 di Ruang Sidang Sri Kesari Mandapa Universitas Warmadewa Jl. Terompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar.

Tujuan FGD adalah 1) Melihat realitas politis yang dilakukan oleh partai-partai politik mengenai pertanggungjawaban (transparansi dan akuntabilitas) kepada publik. 2) Mengetahui seberapa besar pengaruh transparansi dan akuntabilitas partai politik terhadap pengelolaan keuangan partai politik, dan 3) Mengetahui kebutuhan klinik partai politik karena realitas politis partai-partai politik saat ini kurang transparan dan akuntabel khususnya keuangan parpol. 

Dari sebelas partai-partai politik yang memiliki cabang dan ranting se-Provinsi Bali hanya 3 perwakilan partai politik yang hadir yaitu NasDem, Demokrat dan Golkar. Selebihnya 18 orang peserta FGD berasal dari Kaukus Perempuan Bali, Akademisi dan perwakilan mahasiswa Universitas Udayana dan Universitas Warnadewa Denpasar.

Dalam FGD terungkap berbagai problema ketika kehidupan demokrasi disandarkan kepada partai politik, karena ali-alih mengharapkan demokrasi berjalan baik kepada partai politik, sementara partai politik sendiri tidak dapat menolong dirinya sendiri tampil sebagai pejuang demokrasi. Hal ini didasari oleh keprihatinan perilaku partai politik yang selama ini memperlihatkan beberapa hal yang tidak mendukung penguatan demokrasi dan pelembagaan parpol. Beberapa perilaku tersebut, pertama menguatnya ketidakcocokan antara harapan dan realitas dalam pelembagaan partai politik sebagai entitas modern. Kedua, fenomena partai politik saat ini hanya sekadar ornamen demokrasi. Ketiga, menguatnya kekuatan group think- tank atau yang lebih dikenal dengan penstrukturan adaptif. Terakhir, fenomena munculnya kartelisasi politik yang dilakukan oleh elit partai politik.

Beragam kesulitan partai politik untuk menjalankan sistem demokrasi yang sehat, salah satunya ketiadaan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasinya. Tercatat dua persoalan utama yang berhubungan dengan akuntabilitas dan tranparansi ini, yaitu persoalan sistem kaderisasi dan sistem keuangan yang dilakukan oleh partai-partai politik. Dewasa ini kedua faktor tersebut menjadi patologi yang tidak bisa dihindari oleh partai-partai politik. Undang-Undang No. 2 tahun 2008 yang mengatur mengenai partai politik dirasa kurang memberikan porsi yang cukup bagi akuntabilitas dan transparansi dana partai politik. Ketidakjelasan transparansi dana tersebut menjadikan partai politik rawan akan korupsi. Pada UU tersebut juga tidak diatur mengenai audit eksternal, sehingga semakin memberi kesan partai politik seluas-luasnya mencari dana dari mana pun, tentu yang kita khawatirkan dana tersebut berasal dari uang negara lewat tangan para pejabat publik yang aktif menjabat.

Selanjutnya dalam perubahan terhadap UU No 2 tahun 2008 yang selanjutnya direvisi ke dalam UU No. 2 tahun 2011 yang salah satu pasalnya menambahkan adanya proses audit keuangan Parpol yang berasal dari APBN/APBD oleh BPK, dan keharusan pengelolaan keuangan Parpol diaudit akuntan publik secara periodik. Sesuai dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2011 sumber pendanaan Parpol ada 3 kategori, yaitu (1) Subsidi negara (APBN/APBDD) (2). Iuran Anggota (3). Sumbangan pihak ketiga perseorangan / Badan usaha.

Dari segi pengaturan penerimaan, dalam undang-undang yang baru semakin melonggarkannya dengan menaikkan batasan sumbangan bagi penyumbang perorangan maupun badan usaha. Sedangkan, dari segi pengawasan, terdapat kelemahan pada penerapan sanksi ketika terjadi pelanggaran. Kelemahan jelas terjadi ketika partai politik tidak menyusun laporan keuangannya yang tidak dikenai sanksi apapun terhadap partai politik tersebut meskipun undang-undang tersebut telah mengaturnya dengan jelas.pic2(Dok: PC AIPI Bali)

Sementara itu, subsidi negara dari APBN diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah suara yang diperoleh. Dalam laporan keuangan DPP Partai Politik beberapa Partai Politik tidak transparan dalam dana iuran anggota dan sumbangan pihak ketiga. Hampir semua partai tidak mencatat secara jujur semua pendapatan yang mereka terima dalam 1 tahun. Ada beberapa faktor yang menyebabkan partai tidak melakukan pencatatan atau tidak mengakui pendapatan dan pengeluaran seperti: (1). Masalah teknis pelaporan (2). Bendahara informal partai (3). Uang yang diterima tidak sesuai aturan (4). Partai politik belum melembagakan atau menginternalisasi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Ada 4 sumber yang rawan dijadikan modal pendanaan partai politik (1) Anggota partai politik yang duduk di DPR atau DPRD yang menyalahgunakan wewenang dalam penganggaran. (2) Dari anggota partai yang berada di eksekutif (3) Organisasi sayap partai (4) Sumbangan pihak ketiga, misalnya fee proyek tender. Temuan Riset dari Kesbangpol Provinsi Bali mengungkap: pertama, Parpol belum mandiri dalam mengumpulkan dana. Kedua, kebijakan dan keuangan negara masih rentan untuk dijadikan modal politik. Ketiga, sebagian besar dana negara digunakan untuk kegiatan operasional sedangkan kegiatan wajib seperti pendidikan politik masih diabaikan. Keempat, sebagian partai politik tidak mempunyai prosedur dan tata cara pelaporan keuangan dan belum mempunyai pelaksana informasi daerah (PID).

Pembahasan dana partai politik tidak bisa terlepas pula dari dana kampanye. Dalam pemahaman umum, banyak yang mengira bahwa dana kampanye sama dengan dana partai politik (kas Parpol), sebenarnya berbeda karena sumber dana, penggunaan, sampai pembukuan pun berbeda (terpisah dengan dana Parpol). Begitu juga selayaknya dana partai politik, dana kampanye Parpol juga perlu dicermati bersama, hal tersebut dapat dilihat dari Undang-Undang No 8 Tahun 2012 pasal 129.

Kemandirian finansial yang dimaksud sesuai pengertian umum Parpol masih jauh dari standar organisasi. Karena ditinjau dari sumber dan penggunaan maka secara normatif Indonesia belum mempunyai regulasi yang baik, apalagi dalam kenyataanya bahwa partai politik masih sesuka hati dalam pendataan anggaran, penggunaan anggaran sampai pelaporan pertanggungjawaban dana Parpol.

Sebagian besar peserta FGD berpandangan fenomena ini memerlukan upaya perhatian banyak pihak untuk menganjurkan partai politik agar berbenah diri sehingga tidak semakin ditinggalkan oleh konstituennya. Gagasan pembentukan “Klinik Parpol” yang digagas oleh PC AIPI Bali bekerjasama dengan Prodi Ilmu Politik Fisip Universitas Udayana dan Prodi Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Warmadewa dianggap merupakan salah satu bentuk dari upaya untuk menyelamatkan partai politik di Bali dari keterpurukannya saat ini (IPRA Premadasa)

pic3(Dok: PC AIPI Bali)Usai FGD dilanjutkan dengan Musyawarah Cabang (Muscab) AIPI Bali. Muscab dihadiri oleh Pengurus dan Anggota PC AIPI Bali dari Fisipol Universitas Warmadewa, Fisip Universitas Udayana, Fisipol Universitas Ngurah Rai dan Universitas Hindu Indonesia. Musyawarah Cabang (Muscab) AIPI Bali dilaksanakan dengan agenda tunggal Pemilihan Ketua Pengurus Cabang Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (PC-AIPI) Bali Masa Bakti 2017 s.d. 2021. Pemilihan dilakukan secara  musyawarah mufakat dan pada pukul 13.35 wita Bapak  Dr. I Gde Wardana, M.Si. dosen dari Universitas Udayana terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PC-AIPI Bali Masa Bakti 31 Maret 2017 s.d. 30 Maret 2021. Diharapkan ketua PC AIPI Bali yang baru terpilih bisa segera membentuk formatur kepengurusan baru PC AIPI Bali 2017 s.d 2021 untuk selanjutnya bisa dilantik. (IWGS)

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found