Kegiatan AIPI

Seminar Nasional XXVII AIPI “Pemilu Serentak 2019”, Yogyakarta 27-28 April 2017

semnas aipiPelaksanaan Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 sudah semakin dekat, tetapi masih terdapat berbagai persoalan yang perlu diperhatikan agar pemilu serentak berjalan dengan baik. Sebagai salah satu unsur pokok dan mendasar dalam sistem politik demokratis, maka Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) bekerja sama dengan Fisipol Universitas Gadjah Mada, dan Dewan Kerhormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan Seminar Nasional XXVII tanggal 27-28 April 2017 di Ruang Pasca Sarjana Fisipol UGM, Yogyakarta dengan tema “Pemilu Serentak 2019”.

 

Dr. Alfitra Salamm sebagai Ketua Umum AIPI memberikan sambutan pertamanya. Beliau menyatakan bahwa seminar ini ditujukan untuk memberikan kontribusi yang konstruktif kepada Pansus RUU Pemilu agar Pemilu Serentak 2019 dapat berlangsung dengan baik. Senada dengan itu, Dr. Wawan Mas Udi yang mewakili Dekan Fisipol UGM, menyatakan harapannya agar seminar ini dapat berkontribusi terhadap kehidupan demokrasi di tanah air yang masih jauh dari ideal. Menurutnya, demokrasi Indonesia masih dipengaruhi oleh faktor patologis, dimana praktek pratonase dan politik uang menjadi tantangan ke depan yang perlu untuk diperbaiki.

 

Sebelum acara Seminar AIPI dibuka secara resmi, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, menyampaikan bahwa Pemilu 2019 ini diharapkan akan memperkuat dan memurnikan sistem presidensil di Indonesia. Meski demikian, momentum ini tidak serta merta menghilangkan berbagai persoalaan ketata negaraan di Indonesia. Salah satunya dapat terlihat pada proses Pilkada DKI, dimana narasi politik identitas muncul dengan cukup kuat. Dikhawatirkan hal ini akan direplikasi di daerah lainnya dan melemahkan sendi-sendi kebangsaan. Sehingga, diharapkan seminar ini akan mampu memperkaya visi-misi dari para kandidat pemilu serentak nanti, memberikan wawasan yang luas bagi berbagai pihak, agar cita cita kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

 

Mendagri-seminar-yogyaPada kesempatan selanjutnya, Tjahjo Kumolo, S.H selaku Menteri Dalam Negeri RI memberikan keynote speech. Beliau menyampaikan bahwa perubahan UU Pemilu saat ini pada dasarnya ditujukan untuk dua hal. Pertama, untuk membangun sistem pemerintahan presidensil yang multipartai. Meskipun kita sudah lama merdeka, tapi sistem ini masih belum kuat. Kedua, sebagai momentum bagi partai politik untuk melepaskan kepentingan-kepentingan politik golongan. Masih ada waktu sekitar satu setengah bulan lagi untuk persidangan di DPR dalam menyelesaikan RUU ini. Dalam kurun waktu tersebut, masukan dari para akademisi, para wartawan akan sangat berharga.

 

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kemudian juga menyampaikan keynote speech-nya. Untuk menguatkan sistem presidensil, pemilu perlu dilaksanakan dengan berintegritas. Apa yang dinyatakan berintegritas adalah pemilu yang didasarkan oleh sistem yang ajek, mutu sistem yang terus mengalami perbaikan, ditegakkannya hukum dan menjadi rujukan bagi penyelenggaraan, serta tak kalah penting adalah adanya etika sepanjang penyelenggaraan. Dengan demikian, pemilu yang berlangsung tidak hanya legal-konstitusional, tetapi juga etis. Untuk menegakkan etika penyelenggaraan Pemilu, maka peran DKPP tidak dapat dikesampingkan. Beliau mencatat terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan ke depan: pergantian komisioner penyelenggara oleh DKPP tidak menjamin penggantinya lebih baik, etika penyelenggara pemilu  hanya bagian saja dari penyelenggaraan pemilu, dan beberapa persoalan etika yang hingga kini belum ada aturannya. Dalam konteks itu, beliau menyarankan agar memberlakukan suatu sistem etika bagi seluruh subjek penyelenggaraan pemilu (paslon, peserta dan penyelenggara).

 

Setelah penyampaikan keynote speech, acara berlanjut kepada sesi utama diskusi yang dipandu oleh Dr. S.H. Sarundajang sebagai moderator. Kesempatan pertama diberikan kepada Hasyim Asy’ari, SH., M.Si., Ph.D, (Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) yang membahas mengenai Kesiapan penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019. Menurutnya, tata kelola pemilu serentak tahun 2019 akan sangat dipengaruhi oleh sistem pemilu dan kejelasan tentang apa yang dimaksud dengan keserentakan pemilu.Apabila sistem pemilu untuk memilih Anggota DPR dan DPRD yang diterapkan masih sama dengan Pemilu 2014, yaitu sistem proporsional daftar calon terbuka, maka pemilih masih dapat memilih partai politik dan/atau calon dalam surat suara. Sebagai konsekuensinya KPU akan mempersiapkan surat suara dengan desain yang beragam menyesuaikan jumlah daerah pemilihan. Situasi akan berbeda bila sistem Pemilu 2019 yang dianut adalah sistem proporsional daftar tertutup. Bila sistem ini yang akan diterapkan, maka pemilih hanya akan memilih partai politik saja, tanpa memilih calon. Dengan begitu KPU cukup membuat satu desain surat suara yang memuat partai politik saja, dan desain ini berlaku di semua daerah pemilihan.Sebagai pelaksana UU, KPU menunggu apa yang sedang disiapkan oleh pemerintah dan DPR. 

 

123Kesempatan kedua kemudian diberikan kepada Ir. H. M Lukman Edy, M.Si (Ketua Pansus RUU Pemilu) yang membahas perkembangan terakhir di dalam Pansus RUU Pemilu. Terdapat delapan isu yang beliau sampaikan. Pertama, penguatan sistem presidensial. Pansus sepakat untuk tidak meninjau perubahan di UU Pemilu ini dari sudut pandang sistem presidensial, karena penguatan itu sudah cukup diatur dalam UUD 1945. Kedua, penguatan partai politik utamanya dalam mekanisme penyelesaian konflik partai, persoalan rekrutmen terbuka, verifikasi parpol, dan pendanaan parpol. Ketiga, persoalan lembaga pengawas yang mengacu kepada pembenahan rekrutmen di DPD. Keempat, peningkatan pertisipasi masyarakat. Kelima, untuk memperkecil data derajat disproporsionalitas, kuota hari ini perlu dievaluasi. Keenam, penguatan penyelenggaraan lembaga pemilu. Ketujuh, penegakan hukum dan anti politik uang. Hal ini akan diejawantahkan melalui peradilan khusus untuk pemilu. Kedelapan, yaitu terkait edukasi pemilu. Dari survei yang dilakukan ditemukan bahwa 75% lebih masyarakat menginginkan edukasi pemilu dilakukan melalui lembaga pendidikan. 

 

Selanjutnya, Drs. Bambang Eka C.W, M.Si (UMY) membahas persoalan sistem pengawasan dalam Pemilu Serentak 2019. Menurutnya, persoalan ini krusial tapi sangat sedikit perhatiannya terhadap dimensi ini. Sejauh ini, belum ada sistem penyelesaian sengketa dengan mekanisme alternatif dispute resolutiondalam undang-undang manapun yang mengatur Pemilu.Padahal alternatif ini bisa menyelesaikan sengketa-sengketa kecil yang mungkin tidak serius, yang terus tidak diperhatian, namun kita belum memiliki payung hukumnya. Menurutnya terdapat beberapa persoalan yang penting untuk diperhatikan. Pertama, harus ada perhatian khusus tekait dengan penegakan hukum terutama oleh sentra gakumdu, ada problem besar di dalam itu dimana penyelesaian tidak jelas, mekanisme yang tidak jelas, antara polisi kejaksaan dan bawaslu yang sama sekali tidak jalan dalam sentra gakumdu itu. Kedua, persoalan audit dana kampanye yang tidak memadai, terutama dalam hal waktu yang disediakan oleh undang-undang terhadap auditor. Ketiga, perlunya pembedaan antara fungsi penyelesaian sengketa dan pengawasan. Penyelesaian sengketa itu lebih pasif sementara pengawasan  itu lebih aktif. Kalau hal tersebut diberikan kepada lembaga yang sama, beliau khawatir hal ini akan tumpang tindih dan akan membuat kedua fungsi tidak efektif.

 

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si, (Komisioner DKPP) selanjutnya juga menyampaikan mengenai Potensi Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019. Menurutnya, tantangan dalam Pemilu 2019 ini bukan lagi substansial, tetapi akan sangat teknikal. Oleh karena itu, meningkatkan kapasitas dan capacity building itu mutlak perlu dilakukan oleh KPU dan penyelenggaraan pemilu lainnya. Selama ini, KPU hanya melakukan simulasi sebanyak tiga kali dan Bawaslu satu kali. Dalam hal ini, untuk menghindari berbagai kendala teknis, maka beliau berpandangan bahwa penyelenggara pemilu perlu melakukan minimal 7 kali.

 

DR-Ferry-Daud-Liando-menjadi-salah-satu-tim-perumus-Foto-IstPada kesempatan terkahir, Prof. Dr. Syamsuddin Haris (Dewan Pengawas Pengurus Pusat AIPI) menyampaikan topik terkait Desain Pemilu Serentak 2019. Menurutnya, Pansus dan pemerintah dikejar oleh waktu dalam menyelesaikan regulasi pemilu serentak ini, sehingga tambal sulam. Padahal kajian tentang ini sudah ada dari berbagai koalisi NGO, studi-studi di LIPI misalnya terkait dengan sistem ini. Harusnya pilihan skema pemilu disesuaikan dengan sistem presidensil. Pertama, revisi UU pemilu oleh kebutuhan untuk menghasilkan pemilu yang mengahasilkan pemimpin yang lebih baik dan sistem yang lebih baik. Kedua adalah untuk penguatan sistem presidensil. Pemilu yang ideal adalah memisahkan pemilihan serentak nasional dan pemilu daerah. sehingga bisa menghasilkan sistem presidensil yang efektif bukan hanya menguatkan. (DMM) ***

 

Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 sudah semakin dekat, tetapi masih terdapat berbagai persoalan yang perlu diperhatikan agar pemilu serentak berjalan dengan baik. Sebagai salah satu unsur pokok dan mendasar dalam sistem politik demokratis, maka Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) bekerja sama dengan Fisipol Universitas Gadjah Mada, dan Dewan Kerhormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan Seminar Nasional XXVII tanggal 27-28 April 2017 di Ruang Pasca Sarjana Fisipol UGM, Yogyakarta dengan temaPemilu Serentak 2019.

 

Dr. Alfitra Salamm sebagai Ketua Umum AIPI memberikan sambutan pertamanya. Beliau menyatakan bahwa seminar ini ditujukan untuk memberikan kontribusi yang konstruktif kepada Pansus RUU Pemilu agar Pemilu Serentak 2019 dapat berlangsung dengan baik. Senada dengan itu, Wawan Mas Udi yang mewakili Dekan Fisipol UGM, menyatakan harapannya agar seminar ini dapat berkontribusi terhadap kehidupan demokrasi di tanah air yang masih jauh dari ideal. Menurutnya, demokrasi Indonesia masih dipengaruhi oleh faktor patologis, dimana praktek pratonase dan politik uang menjadi tantangan ke depan yang perlu untuk diperbaiki.

 

Sebelum acara Seminar AIPI dibuka secara resmi,Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, menyampaikan bahwa Pemilu 2019 ini diharapkan akan memperkuat dan memurnikan sistem presidensil di Indonesia. Meski demikian, momentum ini tidak serta merta menghilangkan berbagai persoalaan ketata negaraan di Indonesia. Salah satunya dapat terlihat pada proses Pilkada DKI, dimana narasi politik identitas muncul dengan cukup kuat. Dikhawatirkan hal ini akan direplikasi di daerah lainnya dan melemahkan sendi-sendi kebangsaan. Sehingga, diharapkan seminar ini akan mampu memperkaya visi-misi dari para kandidat pemilu serentak nanti, memberikan wawasan yang luas bagi berbagai pihak, agar cita cita kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

 

Pada kesempatan selanjutnya, Tjahjo Kumolo, S.H selaku Menteri Dalam Negeri RI memberikan keynote speech. Beliau menyampaikan bahwa perubahan UU Pemilu saat ini pada dasarnya ditujukan untuk dua hal. Pertama, untuk membangun sistem pemerintahan presidensil yang multipartai. Meskipun kita sudah lama merdeka, tapi sistem ini masih belum kuat. Kedua, sebagai momentum bagi partai politik untuk melepaskan kepentingan-kepentingan politik golongan. Masih ada waktu sekitar satu setengah bulan lagi untuk persidangan di DPR dalam menyelesaikan RUU ini. Dalam kurun waktu tersebut, masukan dari para akademisi, para wartawan akan sangat berharga.

 

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kemudian juga menyampaikan keynote speech-nya. Untuk menguatkan sistem presidensil, pemilu perlu dilaksanakan dengan berintegritas. Apa yang dinyatakan berintegritas adalah pemilu yang didasarkan oleh sistem yang ajek, mutu sistem yang terus mengalami perbaikan, ditegakkannya hukum dan menjadi rujukan bagi penyelenggaraan, serta tak kalah penting adalah adanya etika sepanjang penyelenggaraan. Dengan demikian, pemilu yang berlangsung tidak hanya legal-konstitusional, tetapi juga etis. Untuk menegakkan etika penyelenggaraan Pemilu, maka peran DKPP tidak dapat dikesampingkan. Beliau mencatat terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan ke depan: pergantian komisioner penyelenggara oleh DKPP tidak menjamin penggantinya lebih baik, etika penyelenggara pemilu  hanya bagian saja dari penyelenggaraan pemilu, dan beberapa persoalan etika yang hingga kini belum ada aturannya. Dalam konteks itu, beliau menyarankan agar memberlakukan suatu sistem etika bagi seluruh subjek penyelenggaraan pemilu (paslon, peserta dan penyelenggara).

 

Setelah penyampaikan keynote speech, acara berlanjut kepada sesi utama diskusi yang dipandu oleh Dr. S.H. Sarundajang sebagai moderator. Kesempatan pertama diberikan kepada Hasyim Asy’ari, SH., M.Si., Ph.D, (Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) yang membahas mengenai Kesiapan penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019. Menurutnya, tata kelola pemilu serentak tahun 2019 akan sangat dipengaruhi oleh sistem pemilu dan kejelasan tentang apa yang dimaksud dengan keserentakan pemilu.Apabila sistem pemilu untuk memilih Anggota DPR dan DPRD yang diterapkan masih sama dengan Pemilu 2014, yaitu sistem proporsional daftar calon terbuka, maka pemilih masih dapat memilih partai politik dan/atau calon dalam surat suara. Sebagai konsekuensinya KPU akan mempersiapkan surat suara dengan desain yang beragam menyesuaikan jumlah daerah pemilihan. Situasi akan berbeda bila sistem Pemilu 2019 yang dianut adalah sistem proporsional daftar tertutup. Bila sistem ini yang akan diterapkan, maka pemilih hanya akan memilih partai politik saja, tanpa memilih calon. Dengan begitu KPU cukup membuat satu desain surat suara yang memuat partai politik saja, dan desain ini berlaku di semua daerah pemilihan.Sebagai pelaksana UU, KPU menunggu apa yang sedang disiapkan oleh pemerintah dan DPR.

 

Kesempatan kedua kemudian diberikan kepada Ir. H. M Lukman Edy, M.Si (Ketua Pansus RUU Pemilu) yang membahas perkembangan terakhir di dalam Pansus RUU Pemilu. Terdapat delapan isu yang beliau sampaikan. Pertama, penguatan sistem presidensial. Pansus sepakat untuk tidak meninjau perubahan di UU Pemilu ini dari sudut pandang sistem presidensial, karena penguatan itu sudah cukup diatur dalam UUD 1945. Kedua, penguatan partai politik utamanya dalam mekanisme penyelesaian konflik partai, persoalan rekrutmen terbuka, verifikasi parpol, dan pendanaan parpol. Ketiga, persoalan lembaga pengawas yang mengacu kepada pembenahan rekrutmen di DPD. Keempat, peningkatan pertisipasi masyarakat. Kelima, untuk memperkecil data derajat disproporsionalitas, kuota hari ini perlu dievaluasi. Keenam, penguatan penyelenggaraan lembaga pemilu. Ketujuh, penegakan hukum dan anti politik uang. Hal ini akan diejawantahkan melalui peradilan khusus untuk pemilu. Kedelapan, yaitu terkait edukasi pemilu. Dari survei yang dilakukan ditemukan bahwa 75% lebih masyarakat menginginkan edukasi pemilu dilakukan melalui lembaga pendidikan.

 

Selanjutnya, Drs. Bambang Eka C.W, M.Si (UMY) membahas persoalan sistem pengawasan dalam Pemilu Serentak 2019. Menurutnya, persoalan ini krusial tapi sangat sedikit perhatiannya terhadap dimensi ini. Sejauh ini, belum ada sistem penyelesaian sengketa dengan mekanisme alternatif dispute resolutiondalam undang-undang manapun yang mengatur Pemilu.Padahal alternatif ini bisa menyelesaikan sengketa-sengketa kecil yang mungkin tidak serius, yang terus tidak diperhatian, namun kita belum memiliki payung hukumnya. Menurutnya terdapat beberapa persoalan yang penting untuk diperhatikan. Pertama, harus ada perhatian khusus tekait dengan penegakan hukum terutama oleh sentra gakumdu, ada problem besar di dalam itu dimana penyelesaian tidak jelas, mekanisme yang tidak jelas, antara polisi kejaksaan dan bawaslu yang sama sekali tidak jalan dalam sentra gakumdu itu. Kedua, persoalan audit dana kampanye yang tidak memadai, terutama dalam hal waktu yang disediakan oleh undang-undang terhadap auditor. Ketiga, perlunya pembedaan antara fungsi penyelesaian sengketa dan pengawasan. Penyelesaian sengketa itu lebih pasif sementara pengawasan  itu lebih aktif. Kalau hal tersebut diberikan kepada lembaga yang sama, beliau khawatir hal ini akan tumpang tindih dan akan membuat kedua fungsi tidak efektif.

 

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si, (Komisioner DKPP) selanjutnya juga menyampaikan mengenai Potensi Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019. Menurutnya, tantangan dalam Pemilu 2019 ini bukan lagi substansial, tetapi akan sangat teknikal. Oleh karena itu, meningkatkan kapasitas dan capacity building itu mutlak perlu dilakukan oleh KPU dan penyelenggaraan pemilu lainnya. Selama ini, KPU hanya melakukan simulasi sebanyak tiga kali dan Bawaslu satu kali. Dalam hal ini, untuk menghindari berbagai kendala teknis, maka beliau berpandangan bahwa penyelenggara pemilu perlu melakukan minimal 7 kali.

 

Pada kesempatan terkahir, Prof. Dr. Syamsuddin Haris (Dewan Pengawas Pengurus Pusat AIPI) menyampaikan topik terkait Desain Pemilu Serentak 2019. Menurutnya, Pansus dan pemerintah dikejar oleh waktu dalam menyelesaikan regulasi pemilu serentak ini, sehingga tambal sulam. Padahal kajian tentang ini sudah ada dari berbagai koalisi NGO, studi-studi di LIPI misalnya terkait dengan sistem ini. Harusnya pilihan skema pemilu disesuaikan dengan sistem presidensil. Pertama, revisi UU pemilu oleh kebutuhan untuk menghasilkan pemilu yang mengahasilkan pemimpin yang lebih baik dan sistem yang lebih baik. Kedua adalah untuk penguatan sistem presidensil. Pemilu yang ideal adalah memisahkan pemilihan serentak nasional dan pemilu daerah. sehingga bisa menghasilkan sistem presidensil yang efektif bukan hanya menguatkan. (DMM) ***

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found