Kegiatan AIPI

Diskusi “Proyeksi Pelaksanaan Putaran Kedua Pilgub DKI Jakarta”

diskusi7marFoto: Dokumentasi Sekretariat PP AIPI

Pilgub DKI Jakarta putaran pertama telah berlangsung dan menghasilkan dua pasang calon yang akan kembali bertarung dalam putaran kedua: Paslon Basuki-Djarot dan Paslon Anies-Sandi. Apa saja kemudian pembelajaran yang perlu dipetik dari putaran pertama agar penyelenggaraan pilkada putaran kedua semakin baik? Dan bagaimana pula prediksi peta politik pada putaran kedua? Hal inilah yang kemudian menjadi pokok bahasan dalam diskusi Perspektif Jakarta yang diselenggarakan oleh Populi Center, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dan Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik LIPI) pada 7 Maret 2017.

 

Ibu Dahlia Umar, komisioner KPUD DKI Jakarta, menyatakan terdapat tiga persoalan pokok yang menjadi perhatian KPUD pada putaran pertama, yaitu pengelolaan logistik, kualitas petugas TPS, dan persoalan DPT. Terkait pengelolaan logistik, KPUD mendapatkan laporan bahwa di beberapa tempat jumlah surat suara tidak sama dengan jumlah DPT. KPUD telah melaksanakan evaluasi dan menemukan persoalan pada proses loading surat suara di KPU Kota yang telalu besar, sehingga menimbulkan kesalahan distribusi. Selanjutnya, terdapat pula keluhan terhadap petugas TPS yang tidak memiliki interpretasi yang sama dengan KPU. Contohnya, terdapat beberapa TPS yang tidak melayani pemilih yang sudah antre sebelum penutupan pk.13.00. Padahal seharusnya mereka tetap dilayani, yang tidak dilayani adalah mereka yang datang setelah pk.13.00. Terakhir, terkait dengan DPT, KPUD mengakui bahwa di dalam prosesnya mereka masih menghadapi beberapa kesulitan pengumpulan data, terutama di pemukiman elit dan apartment. Untuk menghindari hal serupa dan menyempurnakan data pemilih pada putaran kedua, KPUD akan membuka tempat pendaftaran pemilih di lokasi-lokasi strategis seperti panti, apartment, dan lapas dari 22 -28 Maret 2017.
 
Senada dengan itu, Bapak Usep S. Ahyar dari Populi Center kembali menyoroti persoalan DPT yang menurutnya merupakan persoalan lama. Dari pengalaman pemilu 2012 saja, masih banyak ditemukan fenomena ghost voter. Hal ini diperkirakan terjadi juga pada Pilgub putaran pertama. Oleh karena itu beliau menghimbau agar masyarakat perlu aktif untuk mengecek namanya pada DPT. Sementara dari segi substansi, beliau menyatakan Pilgub DKI kental diwarnai oleh politisasi identitas yang sayagnya berkembang menjadi tekanan politik di masyarakat.
 
Selanjutnya, Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti (Pengurus Pusat AIPI & Peneliti P2P LIPI) juga mencatat beberapa persoalan lain yang penting diperhatikan oleh KPUD. Pertama, terdapat gejala kampanye politik yang terlalu panjang akan membuat bangsa Indonesia terpecah dan tidak efektif-nya kerja pemerintah Daerah. Sehingga penting untuk mempertimbangkan kembali rentang waktu kampanye untuk Pilkada, ataupun rencana kampanye pada putaran kedua. Kedua, KPUD dan Bawaslu juga perlu jeli untuk memberikan peringatan mengenai hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam kampanye. Peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu November-Desember 2016 telah memberikan pshycological effect bagi warga Jakarta. Banyak warga yang menjadi takut untuk menyuarakan pilihan mereka. Ketiga, adalah terkait pembagian kartu C6 oleh RT RW, dimana ada beberapa kasus RT RW yang tidak netral. Lebih jauh, penggunaan KTP untuk memilih juga perlu diperiksa dengan baik. Dalam konteks itu, maka penting untuk menempatkan Pilgub DKI ini sebagai pembelajaran bagi penyelenggaraan pemilu dan demokrasi di Indonesia. Tantangan penyelenggaraan Pilgub memang lebih sulit daripada penyelenggaraan Pemilu Nasional karena terdapat kedekatan geografis, primordial dan kedekatan politik. Oleh karena itu, peting bagi Bawaslu dan KPUD untuk melakukan tupoksinya secara baik.
 
Dari berbagai catatan tersebut, Ibu Dahlia Umar kembali menanggapi bahwa memang terdapat kecurigaan masyarakat terhadap netralitas pimpinan KPUD di media sosial. Meski demikian, beliau menjelaskan bahwa sikap pimpinan KPUD secara pribadi tidak mewakili sikap lembaga. Terkait dengan kasus C6, sejauh ini baru ditemukan satu kasus saja, dimana C6 digunakan oleh anaknya. Sementara terkait dengan waktu kampanye, memang tidak ada ketentuan yang mewajibkan atau melarang kampanye pada putaran kedua. Meski demikian, KPUD berpandangan untuk tetap perlu mengatur jadwal kampanye untuk putaran kedua karena dua hal. Pertama, pada pengalaman pilgub 2012, para paslon tetap melakukan kampanye walaupun tidak ada jadwal resmi dari KPUD. Dalihnya, mereka memenuhi undangan dari warga. Kedua, kampanye diperlukan untuk menghindari potensi Golput dari pemilih paslon yang kalah pada putaran pertama. Sehingga KPUD memandang masyarakat tetap perlu mendapatkan informasi yang memadai dari para paslon secara langsung.  Sementara terkait dengan ketentuan kampanye, pada putaran kedua ini KPUD berharap agar paslon fokus pada penajaman visi dan misi. Sehingga metode kampanye akan serupa dengan putaran pertama, kecuali penggunaan alat peraga kampanye dan rapat umum yang dipandang tidak signifikan untuk penajaman visi misi.
 
Diskusi kemudian semakin terfokus kepada persoalan DPT. Pada putaran kedua, tentu akan ada pemilih tambahan, yaitu mereka yang sudah berumur 17 tahun sebelum 19 April 2017. Terkait dengan itu, Ibu Dahlia menjelaskan kalaupun yang bersangkutan belum mempunyai KTP mereka dapat menggunakan Kartu Keluarga. Patokan utama KPUD adalah Kartu Keluarga (KK). Persoalan yang muncul adalah apabila di dalam KK, anggota keluarganya terdaftar pada TPS yang berbeda, seperti yang banyak terjadi pada TPS yang dipindahkan, misalnya di pemukiman tentara. Dalam konteks itu, KPUD berharap agr masyarakat yang telah terdaftar dalam DPS melaporkan apabila TPS-nya terlalu jauh dari rumah.
 
diskusi7mar2Diskusi Populi Center-AIPI-P2Politik LIPIPeneliti senior P2P, Moch. Nurhasim kemudian menambahkan bahwa secara umum penyelenggaraan pemilu masih banyak yang perlu dievaluasi. Pertama, terkait konsentrasi banyak pihak terhadap Pilkada Jakarta yang mengakibatkan banyak Pilkada di daerah lain yang luput dari perhatian. Kedua, terkait dengan inkonsistensi. Seharusnya setiap pemilu perlu ada TPS yang tetap. Tanpanya, akan sulit melakukan evaluasi terhadap DPT ataupun penyelenggaraan pemilu. Selain itu adalah penyelenggara pemilu yang sifatnya ad-hoc. Dalam hal ini KPU perlu bertanggungjawab penuh terhadap seluruh penyelenggaraan pemilu, termasuk pemutakhiran data pemilih dan pembekalan bagi petugas TPS. Ibu Sri Yanuarti, peneliti senior P2P, lebih jauh juga menekankan mengenai pentingnya basis pemilu pada TPS. Peningkatan jumlah TPS pada dasarnya akan berdampak dengan jarak rumah dengan TPS, yang akhirnya dapat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih. Selain itu, penyelarasan data KPU dengan Dukcapil juga masih masih menyimpan persoalan perbedaan prosedur, dimana KPU harus meminta langsung data dari Kemendagri. Beliau juga mengkritisi proses bimtek yang umumnya hanya melibatkan 2-3 orang, dimana hal ini dapat berdampak kepada perbedaan penafsiran petugas. Selanjutnya, KPUD juga penting untuk membuat strategi pendidikan pemilih yang tidak hanya berdasarkan usia tetapi juga tingkat pendidikan. Peneliti P2P, Diandra Mengko, kemudian juga mempertanyakan mengenai perpindahan TPS di kompleks TNI dan dampaknya terhadap tingkat partisipasi pemilih.
 
Komisioner KPUD, Ibu Dahlia, kembali menanggapi bahwa jumlah TPS memang terus berubah-ubah karena terdapat perbedaan peraturan batas jumlah pemilih di setiap TPS dalam Pilkada, Pileg dan Pilpres. Memang diperlukan suatu penyederhanaan untuk penyelenggaraan Pilkada agar dapat menghindari kemungkinan TPS yang jauh dari rumah warga. Terkait bimtek, memang masih banyak yang perlu diperbaiki. Saat ini terdapat peraturan baru yang membatasi petugas KPPS hanya dua periode, sehingga regenerasi juga perlu dilakukan. Namun karena bimtek dilakukan kepada tiga orang, maka masih seringkali terjadi salah pensafsiran. Sementara terkait pemindahan TPS di kompleks TNI, KPUD baru diberitahukan satu hari sebelum pemilihan oleh Panglima Kodam tanpa alasan yang diberitahukan kepada kami. Namun untungnya tingkat partisipasinya tetap tinggi. Kami berharap hal serupa tidak terjadi di putaran kedua.
 
Memasuki topik selanjutnya, Nona Evita, MA selaku moderator menanyakan kepadaBapak Usep terkait prediksi peta pemilih pada putaran kedua. Beliau menyatakan bahwa suara yang diperoleh oleh paslon 1 akan berpengaruh pada putaran kedua. Hal ini diperkirakan akan dipengaruhi oleh dua hal yaitu para pendukung partai yang akan mengalihkan pilihannya sesuai dengan pilihan partai dan pemilih yang mendukung karena faktor agama. Tetapi penting untuk diktirisi bahwa pemilihan atas paslon tertentu akan dipengaruhi oleh banyak faktor dan bukan faktor tunggal. Dari penelitian yang dilakukan, faktor tekanan politik dan sentimen SARA juga mempengaruhi rasionalitas pemilih. Kami melihat bahwa peta dukungan ini masih menunggu dukungan resmi partai. Partai juga akan memperhitungkan dukungan dengan melihat juga proyeksi politik 2019. Jadi, pada dasarnya kedua paslon masih memiliki peluang yang sama, terutama mengingat perbedaan suaranya yang tidak terlalu tinggi. Kampanye penajaman visi misi ini memberikan kesempatan bagi pemilih untuk menanyakan program paslon secara lebih rinci. Oleh karena itu, pertarungan antar paslon akan semakin keras. Kampanye hitam juga perlu diwaspadai. Kondisi ini akan susah dikendalikan, terutama di masa media sosial.
 
Sementara Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti tidak yakin bahwa Partai Demokrat akan memilih satu paslon saja. Kita juga perlu melihat PPP dan PKB yang masih tarik ulur karena ada pembelahan di tingkat bawah. Dari hasil survei kemarin oleh median, masih terdapat 14% undecided voters. Namun yang lebih penting dari itu adalah KPUD perlu waspada dengan pertarungan narasi-narasi yang tidak masuk akal. Lebih jauh, Ibu Sri Yanuarti menambahkan bahwa beliau tidak yakin bahwa masyarakat Jakarta akan termakan oleh narasi-narasi yang tidak masuk akal. Kebanyakan pertarungan narasi yang tidak masuk akal itu berasal dari warga di luar jakarta. Meski demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi ini menjadi gambaran pertarungan Pilpres 2019.
 
Peneliti P2P, Aisah Putri Budiarti, kemudian mempertanyakan kategori rasionalitas, mengingat ada sekelompok pihak yang memandang kerja petahana baik tetapi tetap tidak mau memilih karena hal-hal lain. Hal ini mengantarkan kepada nuansaunpredictable dalam Pilgub DKI Jakarta sebagaimana yang dinyatakan oleh Moch. Nurhasim. Sehingga dalam hal ini, menjadi pertanyaan bagaimana kemudian metode survei multisage random yang dilakukan banyak lembaga survei mampu sepenuhnya menggambarkan kondisi di Jakarta.
 
 
Menanggapi hal tersebut, Bapak Usep menyatakan bahwa margin erorr dari metode survei multisage random sesungguhnya akan jauh lebih besar. Apabila menginginkanmargin erorr yang kecil, lebih cocok digunakan metode simple random, namun persoalan ketersediaan data tidak memungkinkan dilakukannya metode ini. Lebih jauh, beliau menambahkan bahwa faktor rasionalitas tidak menjadi hal utama dalam Pilgub Jakarta. Pengaruh faktor-faktor lainnya juga akan memiliki andil yang besar. Tapi yang penting diwaspadai adalah politisasi isu SARA di tingkat bawah. Berbagai penelitian sebelumnya memang telah mengindikasikan adanya sentimen keagamaan jauh sebelum dilangsungkannya pilgub, tetapi karena tidak ada agen yang membangun sentimen tersebut maka itu tidak menjadi apa-apa. Setelah Pilgub putaran pertama, hal ini semakin terbangun, dan perlu diwaspadai bahwa hal ini dapat memunculkan kebencian di masyarakat. Terakhir, Bapak Ikrar Nusa Bhakti juga kembali menekankan bahwa masih terbuka kemungkinan faktor-faktor lain di luar program digunakan oleh para paslon, utamanya apabila mereka tidak mampu bersaing secara program.*** (dmm)

 

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found