Kegiatan AIPI

Butuh Perda Pemukiman dan Rehabilitasi DAS

Dari Diskusi AIPI-Manado Post


Editor: Idham Malewa ; Peliput: Didit Sjamsuri ; Photographer: Semmy


MANADO— Penyebab terjadi bencana alam  banjir dan longsor  di Manado buah dari kebijakan tidak pro lingkungan. Pembiaran pemerintah merusak lingkungan hutan dan aliran sepanjang sungai akibat kerusakan hulu. Perspektif politik ini diulas dalam diskusi Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Manado  bersama Manado Post di Kampus Fakultas Teknik (Fatek) Universitas Sam Ratulangi, Rabu (5/2). 

 

Selama dua jam AIPI-Manado Post bersama para pakar, politisi, akademisi dan aktivis lingkungan. Sekretaris AIPI sekaligus moderator Dr Fery Liando  menyentil adanya defisit politik dari aktor-aktor di daerah. Keserakahan terhadap kekuasaan menyebabkan para oknum melakukan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Banyak politisi berselingkuh dengan pemilik modal, guna menutupi biaya politik Pemilu dan Pilkada. Setelah jadi pengusaha menuntut kompensasi. “Hal ini telah menjadikan Pemilukada bukan lagi pertarungan antar parpol, tetapi pertarungan antar pemilik modal.

 

Kompensasinya jika calonnya menang maka pemilik modal akan menguasai lahan-lahan pertambangan, hutan property dan mall,” ujar Liando saat diskusi kemarin. Dosen Fatek Unsrat Dr Veronica Kumulur dengan vocal memandang, diskusi ini untuk mendorong pemerintah dalam menetapkan Perda (Peraturan Daerah) tentang larangan mendirikan bangunan di daerah bantaran sungai. Harus ada Perda yang mengatur, izin pendirian bangunan di DAS. “ketika Masyarakat menempati daerah bantaran sungai, tidak ada hukum yang dilanggar, karena tidak ada peraturan yang mengatur hal tersebut.

 

Jika Perda ini bisa direalisasikan saya menjamin 15 tahun kedepan, kerusakan lingkungan dapat di minimalisir. Solusi untuk saat ini yaitu dengan melakukan pengerukan sungai untuk mengelurakan sedimentasi, pelebaran sungai,” jelas Kumulur.Liando melihat kendala regulasi karena motif balas jasa ekonomi. “Motifnya adalah untuk mendapatkan fee (keuntungan), Akibatnya dari ekplorasi lahan lingkungan dari para pengusaha sehingga lahan-lahan serapan air berkurang,” jelas dosen Fisip Unsrat ini. Liando menyentil kepala daerah yang tidak konsisiten dalam menegakkan Perda (Peraturan Daerah). Misalnya Perda sudah melarang mendirikan bangunan di DAS (Daerah Aliran Sungai).

 

Tapi pembangunan rumah di bantaran sungai terus meningkat. “Tidak adanya teguran apalagi sanksi tegas dari pemerintah merupakan mengisyaratkan, adanya ketakutan dari Kepala daerah akan kehilangan popularitas dan elektabilitas pada Pemilukada berikutnya,” tutur Liando.Akademisi Fakultas Ekonomi Unsrat Dr Vicky Masinambow melihat fakta di lapangan seluruh sungai di Kota Manado sudah masuk dalam area pemukiman.

 

Maka policy (kebijakan) mungkin dengan mengembangkan konsep mitigasi dan adaptasi di wilayah-wilayah rawan bencana. Sebagai contoh harus ada pembentukan kanal-kanal baru. “Sebagai orang ekonomi, pembentukan kanal baru ini, harus memikirkan biaya yang lebih murah. Apakah pembuatan kanal dengan membongkar wilayah pemukiman kumuh, atau membongkar sekalian dengan pemukiman yang permanen,” jelas Masinambow.

 

Masinambow juga menambahkan, RTRW (Rancangan Tata Ruang Wilayah) sebagai payung harus digunakan secara hati-hati. Karena di beberapa kota besar di dunia, sungai besar yang mengalir di kota bannyak dibuat multi fungsi. “Seperti di Fukuoka Jepang, sungai menjadi tempat rekreasi bagi para warga,” tutur Masinambow.Dr Lucky Longdong melihat, kebijakan-kebijakan yang dijalankan pemerintah saat ini belum memiliki payung hukum yang pasti, terkait dengan ruang atau wilayah.

 

Pembangunan Sulawesi Utara  saat ini belum mengacu pada RTRW. “Menurut saya saat ini kita membangun diatas dasar yang rapuh. Khusus untuk legalitas RTRW. Hal ini disebabkan UU (Undang-Undang) RTRW nomor 6 tahun 2006 dengan PP (Peraturan Pemerintah) tahun 2007, yang seharusnya RTRW provinsi diterbitkan paling lambat setahun setelah UU dan PP ini diterbitkan. Tapi yang terjadi adalah RTRW Provinsi baru disahkan pada Januari 2014,” jelas Longdong.

 

Pengamat politik dan hokum Judie Turambi menyentil persoalan poltik lingkungan yang salah. Dia sepakat bahwa  factor penyebab adalah pembiaran pemukiman di sepanjang DAS. Pemerintah harus tegas demi menjaga keberlangsungan jangka panjang. ‘’Harus ada tindakan yang nyata dan tegas sesuai peruntukan,’’ katanya. Anggota Dekot Manado Stella Pakaja ikut mengomentari bencana alam di Manado bukan semata-mata factor alam. Ada peran manusia yang sangat vital. Dia pun yang ikut jadi korban bencana mengingatkan solusi saat ini adalah harus ada pemikiran sinergis. Semua pemerintah dari hulu hingga hilir aliran sungai duduk bersama. ‘’Harus  duduk bersama empat daerah mulai Manado, Minut, Tomohon sampai Minahasa,’’ sarannya.

 

Dr Wieske Rotinsulu memberikan solusi dengan merehabilitasi daerah-daerah hulu sungai. Menurutnya konsep-konsep tentang rehabilitasi hulu sungai sampai saat ini belum berhasil. “Rehabilitasi yang saat ini berlangsung di daerah-daerah bukan memperbanyak hutan. Tapi kenyataannya hutan semakin berkurang,” jelas Rotinsulu.

 

Mungkin Solusi jangka panjang saat ini dengan menaikkan Danau Tondano setinggi 1 meter, lewat pembuatan kanal di sisi-sisi danau, serta pengerukan guna mengeluarkan sedimentasi. “Jika Danau Tondano memiliki luas 400 meter persegi, maka air tambahan yang dapat di tamping kira-kira 40.000 meter kubik,” jelas Prof Mitchel Kumayas.Ketua Komisi 1 Deprov Sulut Jhon Dumais setuju dengan policy pemerintah membatasi pemukiman dan pengurangan area hutan. Harus ada keberanian.

 

Pemerintah kabupaten dan kota serta Pemprov Sulut berjalan seiring. Hanny Joost Pajow  tokoh pemuda Sulut ini mengatakan, harus ada tindakan dan policy yang jelas dari pemerintah.. “Banjir di Kota Manado merupakan banjir  kiriman, jadi harusnya bisa diprediksikan. Harus ada koordinasi dari pihak pengirim banjir dan penerima. Agar warga bisa mengetahui dengan cepat dan bisa menghindar jika ada bencana banjir, jelas Pajow.Lebih lanjut Pajow mengatakan, pemerintah harus menghentikan ijin mendirikan bangunan di DAS. “Jika hal tersebut bisa di jalankan oleh pemerintah, maka paling tidak sudah mengurangi dempak kerusakan lingkungan, serta mengantisipasi bencana bajir,” tutur Pajow.

 

Diskusi yang ikut disaksikan Pemred Manado Post Marlon Sumaraw memberi kesimpulan peraturan tentang RTRW harus segera ditebitkan, hentikan reklamasi pantai, serta rehabilitasi daerah hulu sungai harus sesegera mungkin dijalankan. Namun semua itu harus dudukung oleh masyarakat. Agar ke depan bencana serta dampak kerusakan lingkungan bisa di minimalisir.(*)

 

Sumber: http://www.mdopost.com/hariini/index.php?option=com_content&view=article&id=8589:butuh-perda-pemukiman-dan-rehabilitasi-das&catid=1:berita-utama&Itemid=50

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found