Kegiatan AIPI

Rountable Discussion AIPI Manado dan Manado Post. "Pemilihan Gubernur Tidak Usah"

Hasil Rountable AIPI ManadoFoto: Rountable Discussion Cabang AIPI ManadoGubernur tidak usah dipilih langsung oleh rakyat. Tidak juga dipilih oleh DPRD seperti lalu. Kondisi sekarang, Indonesia cocok gubernur ditunjuk saja Mendagri dan di-SK-kan presiden.

 

INILAH yang menguat pada rountable discussion kerjasama AIPI Manado dan Manado Post bertopik: Pemilihan Kepala Daerah Langsung vs Pemilihan DPRD. "Tetapi bupati dan wali kota tetap dipilih langsung oleh rakyat."

 

Argumentasi peserta diskusi sangat beralasan. Bila gubernur ditunjuk, dan benar-benar menjadi wakil pemerintah pusat di daerah, pembangunan Indonesia jauh lebih efektif.       

 

Kegiatan yang berlangsung di kampus reformasi FISIP Unsrat ini dibuka Ketua AIPI Manado Drs Phillep Morse Regar MS dan dipandu Dr Ferry Liando SSos MSi, Sekretaris AIPI Manado. Semua peserta antusias memberikan buah-buah pemikiran.

Baik dari akademisi, top eksekutif, legislator, birokrat, maupun LSM. Hadir Prof Drs Ishak Pulukadang, Bupati Bolsel Herson Mayulu, Ketua Komisi I DPRD Sulut Jhon Dumais, Landy Siar, Ronny Gosal, Michael Mamentu, Bernie Kusen,  Goingpeace Tumbel, Ventje Jacob, Steven Voges, Stella Pakaya, Vanda Jocom, Pietres Sombowadile, dan Jeheskiel Lairah. Ikut hadir Patar Rumapea.    
 
Banyak peserta membeber dampak negatif pelaksanaan pemilihan langsung. Ronny Gosal mengkritisi banyaknya pemilihan langsung yang berujung konflik. Ironisnya, di banyak tempat biang konflik dilakukan penyelenggara. “Pelaksanaan sering dikacaukan oleh Panwas dan KPU sendiri, seperti terjadi baru-baru ini di Palopo,” sambungnya.

 

Atas dasar itu, Berni Kusen mengatakan, perubahan harus dilakukan terhadap sistem yang berjalan saat ini. “Jika tidak, kemungkinan negara ini jadi galau,” tuturnya.  
Jeheskiel Lairah, Goingpeace Tumbel, dan Ventje Jacob, ikut mengurai kelemahan dari pemilihan langsung.

 

Mulai dari maraknya konflik, biaya tinggi, lemahnya regulasi, hingga terjadinya korupsi. Termasuk mereka membandingkan model-model pemilihan kepala daerah yang pernah berlangsung di republik ini.   

 

Di mata Landy Siar, gubernur tidak perlu dipilih langsung oleh rakyat maupun DPRD. Tapi, ditunjuk saja oleh mendagri dan di-SK-kan presiden. Peserta lain umumnya sependapat.

 

Hanya saja, khusus pemilihan bupati dan wali kota, peserta berpendapat tetap dipilih langsung oleh rakyat. Tentunya, berbagai kelemahan harus diperbaiki. Vanda Jocom mengatakan, sejak Indonesia merdeka tercatat ada empat kali perubahan model pemilihan kepala daerah. Semuanya ada plus dan minus. “Tapi mari kita lihat pemilihan langsung di Amerika Serikat yang menjadi contoh demokrasi yang baik,” katanya.

 

Untuk memperbaikinya, Steven Voges menggarisbawahi perlunya penguatan sistem hukum. Bila ini dilakukan pemilihan akan makin baik. Stella Pakaya melihat masyarakat saat ini terjerembab dalam dunia pragmatis. “Pola pemikiran inilah yang harus diubah,” ujar Stella Pakaya.

 

Diskusi makin hangat saat Bupati Bolsel Herson Mayulu ikut menyampaikan pendapatnya. Menurutnya, wacana perubahan sistem pemilihan ini digulirkan akibat adanya ketakutan partai politik.

 

Mayulu ikut menyorot Pilkada yang ricuh dan justru disebabkan aturan yang lemah. “Pilbup dan Pilwako secara langsung tak perlu diubah. Tapi saya sepakat jika gubernur nantinya ditunjuk langsung presiden lewat Mendagri, tanpa mengabaikan budaya lokal,” katanya.

 

Penjelasan Mayulu direspon politisi Demokrat John Dumais. “Saya sepakat dengan pak bupati (Mayulu, red), bahwa regulasi yang harus diperkuat atau diubah,” jelasnya.
Dumais ikut mengantar peserta berkaca pada pemilihan DPRD tahun 2000 lalu.

Saat itu, masyarakat sebetulnya menginginkan EE Mangindaan. Tapi, fakta membuktikan aspirasi masyarakat kalah dengan partai politik. Karena koalisi 29 anggota DPRD menghasilkan AJ Sondakh dan Freddy Sualang sebagai pemilimpin Sulut ketika itu.

 

Michael Mamentu mengingatkan peserta soal kebijakan. Sebab, kebijakan yang baik tentunya akan menghasilkan outcome yang sesuai harapan. “Bila bad policy dan bad implementation, tentu outcome-nya tidak sesuai harapan,” tandasnya.  

 

Pitres Sombowadle melihat, perpolitikan Indonesia sudah carut marut. “Wakil rakyat sudah sering memanfaatkan hak politik rakyat dengan negatif,” tuturnya. Prof Pulukadang didaulat memberikan kesimpulan. Menurutnya,  dia sepakat pemilihan bupati dan wali kota tetap secara langsung. Dan jumlah legislator harus dikurangi.
Untuk penunjukan gubernur, bagi Prof Pulukadang, tetap harus berdasarkan usulan dari daerah.

 

Ia merangkum ada 10 problem yang mewarnai pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung. Sebut saja seringnya terjadinya konflik, biaya tinggi, calon yang diusung harus membayar, terjadinya konflik internal partai, lebih setengah kepala daerah tersangkut korupsi, konflik kepala daerah dan wakil kepala daerah, hingga masyarakat memilih bukan berdasarkan pengalaman pemerintahan dan track record calon, tetapi faktor uang.  “Politik dagang sapi masih akan terus terjadi,” katanya.

 

Roundtable Discussion ini akan digelar secara berkelanjutan setiap bulannya dengan topik-topik yang berbeda dan saling berkaitan. Hasil diskusi ini akan dikirim ke DPR-RI maupun Kemendagri. "Kegiatan diskusi ini akan terus kami lakukan. Selain memberikan pendidikan politik buat masyarakat, juga memberi kontribusi pemikiran buat pemerintah," kata Phillep Regar dan Ferry Liando. (*)

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found