Kegiatan AIPI

Peluncuran Buku dan Bedah Buku “Membangun Indonesia: Negara-Kebangsaan dan Masyarakat-Hukum Adat”

launching buku saafDari kiri: Prof. Dr. Maswadi Rauf, Dr. Saafroedin Bahar, Dr. Adriana Elisabeth, Pontjo Sutowo, dan Dr. Daniel Sparringa.Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) bekerjasama dengan Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI pada tanggal 2 November 2009 mengadakan peluncuran buku dan bedah buku Dr. Saafroedin Bahar yang berjudul “Membangun Indonesia: Negara-Kebangsaan dan Masyarakat-Hukum Adat”. Bertempat di Auditorium LIPI, acara ini dibuka oleh Prof. Dr. Syamsuddin Haris, MSi selaku Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI. Selanjutnya, dihadirkan empat pembicara untuk mengulas buku setebal kurang lebih 1000 halaman ini, yaitu Dr. Daniel Sparringa, Pontjo Sutowo, Prof. Dr. Maswadi Rauf, dan Dr. Saafroedin Bahar sendiri, dengan moderator Dr. Adriana Elisabeth. 

 

Dalam pengantarnya, Dr. Saafroedin yang juga merupakan Ketua Dewan Pakar Sekretariat Nasional Masyarakat Hukum Adat (Setnas MHA) mengatakan bahwa ketertarikannya pada masalah masyarakat-hukum adat dan masalah kebangsaan dan kenegaraan mengalir begitu saja dalam perjalanan hidup dan karirnya. Makalah-makalah yang ia himpun dalam buku ini merupakan kompilasi dan sistematisasi rekam jejaknya dalam menggumuli masalah yang ia sebut mengandung unsur cognitive dissonance, istilah dalam psikologi sosial yang menunjukkan inkonsistensi dan inkoherensi antara apa yang dipikir, diucapkan, dan dilakukan. Baginya, kemampuan dan ketidakmampuan kita dalam merumuskan penyelesaian terhadap berbagai cognitive dissonance nasional akan berpengaruh banyak pada kualitas kehidupan kebangsaan dan kenegaraan di masa mendatang.

 

Dalam bukunya, Dr. Saafroedin menggarisbawahi pandangannya untuk mendukung diratifikasinya Konvensi ILO Nomor 169 Tahun 1989 tentang Hak Masyarakat Hukum Adat dan Kelompok Persukuan di Negara-negara Merdeka, serta diundangkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Masyarakat-Hukum Adat yang disiapkan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia masa jabatan 2004-2009. Terkait sistem pemerintahan presidensial, Ia cenderung pada sistem pemerintahan semi-presidensial yang dianut oleh Republik Perancis, yang selain memungkinkan adanya stabilitas pemerintahan, juga lebih responsif terhadap dinamika aspirasi dan kepentingan rakyat Indonesia yang majemuk. Untuk itu, ia sangat mendorong terbentuknya Sekretariat Negara yang lebih kuat. (Lidya Christin Sinaga)

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found