News

Untung Rugi Pilkada Serentak

roziSyafuan Rozi, S.IP., M.SiTahun 2014 mendatang, akan menjadi pesta demokrasi terbesar di negeri ini. Pasalnya, pemilihan DPR, DPRD Kabupaten Kota, Pemilihan Presiden hingga Pemilihan Kepala Daerah akan berlangsung pada 2014 nanti. Ada sekitar 101 daerah yang berhimpitan dengan jadwal pemilihan legislatif dan Pilpres. Akibatnya, Kemendagri mengusulkan Pilkada serentak dan akan dilakukan pada tahun 2013.

 

Lantas, apa untung dan ruginya Pilkada serempak 2013 Benarkah Pilkada serentak untuk menekan biaya dan menghindari konflik di tengah masyarakat Lalu bagaimana dengan rencana pembentukan pengadilan Pemilu. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek mengklaim pilihan pilkada serentak, dilihat dari data yang dianalisis pasca reformasi bergulir, dari Juni 2005 sampai 2012 ini, terdapat 852 pilkada secara langsung. Dari pilkada tersebut, permasalahan yang muncul adalah banyaknya sengketa, baik di lembaga peradilan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya. Kedua, munculnya disharmoniasasi.

 

Ada 6,15 persen yang bergandengan tangan pada pilkada berikutnya, 93,8 persen pecah kongsi, atau bulan madunya berakhir. kata Reydonnyzar Moenek. Tahun 2004 sampai 2012 , ada sekitar 277 kepala daerah yang harus bersoalan dengan masalah hukum. 2008-2012, muncul 472 gugatan pilkada, dari 489 pilkada. Dari data inilah, Kemendagri menilai perlu adanya evaluasi dan solusi untuk mengatasi hal tersebut dan bekal pilkada ke depan. Maka, kata Reydonnyzar, Kemendagri merekomendasikan, perlu adanya sinergitas lembaga peradilan, pilkada tidak lagi berpasangan, percepataan perencanaan UU pilkada, dan rekomendasi yang paling diutamakan adalah pilkada serentak, untuk menyederhanakan mekanisme pilkada.

 

Pilkada serentak ini juga mendapat dukungan DPR dan masyarakat. Kemdagri sendiri memberikan rekomendasi untuk pilkada serentak di tahun 2015, untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir tahun 2014-2015. Sementara, kepala daerah yang masa jabatannya berakhir di 2016,2017 dan 2018, direkomendasikan pilkada serentak di 2018, kecuali DIY. Kemendagri menampik, jika pilkada serentak hanya untuk menghemat anggaran saja, pasalnya setiap daerah punya anggaran khusus untuk hal tersebut.

 

Pengamat Politik LIPI dan Komisi Advokasi AIPI, Syafuan Rozi, pun memberi catatan dalam setiap pelaksanaan pilkada. Salah satunya sistem dari pemilukada langsung itu sendiri. Karena, masyarakat Indonesia masih belum siap 100 persen dalam pelasanaannya. Menanggapi pilkada serentak, Syafuan mengaku, pemerintah perlu mencoba terlebih dahulu pilkada tersebut di salah satu daerah. Dari sanalah bisa diketahui seberapa efektif pilkada serentak. Termasuk tambalan-tambalan kekurangan untuk pilkada serentak secara keseluruhan.

 

Syafuan Rozi yang juga Dosen Politik Kebijakan Publik FISIP UI ini juga menambahkan, ada rekomendasi penting untuk perubahan menuju demokrasi substansial yaitu soal rekruitmen calon kepala daerah, yakni perlunya pertimbangan dimasukannya ke dalam UU Pemilu adanya ketentuan prasyarat point Probono Publik atau di lihat dari track record-nya. Seseorang akan dilihat dalam kinerjanya di daerah tersebut, seberapa berhasil atau seberapa baik calon kepala daerah tesebut, ujar Syafuan Rozi.

Sementara itu, Komisioner KPU Pusat Juri Ardiantoro, mengklaim Indonesia belum memilki aturan tentang pilkada serentak. Masih ada kekosongan hukum mengenai hal itu,kata Juri. Juri menambahkan, KPU juga sudah mendesak pemerintah untuk mempercepat adanya peraturan tentang aturan pemilihan kepala daerah, karena selama ini pemilihan kepala daerah secara langsung, masih menemui banyak kekurangan dan permasalahan yang kompleks.

 

Soal pilakda serentak, Juri menilai hal tersebut memang layak dipertimbangkan. Namun, peraturan pemerintahlah yang harus terlebih dahulu ditegakkan. Pasalnya, setiap KPU di daerah-daerah bisa punya tolak ukur, baik dalam soal waktu penyelenggaraan dan anggaran pilkada tersebut. Pilkada secara langsung, bisa meminimalisir juga kemungkinan masalah-masalah terganggu, kata Juri. Juri menambahkan, untuk masalah independensi KPU daerah ataupun panwaslu sendiri, dia beralasan selama ini pihaknya sudah secara nasional sudah melakukan tugas terfokus tidak terpecah-pecah, dan mengorganisis hal tersebut dengan baik.***

 

Sumber: http://m.iyaa.com/berita/regional/umum/2160638_3149.html#ctr_font_s

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found