Kolom AIPI

Tata Kelola Politik Era Jokowi

 

newSHSalah satu dari sembilan agenda prioritas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah “membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya”. Setelah berlangsung hampir dua tahun, sejauh mana pencapaiannya?


Sebelum memberikan penilaian, ada baiknya kita kutip lengkap poin ke-2 dari sembilan agenda prioritas alias Nawacita Jokowi-JK: “Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan”. Pesan terpenting dari kutipan tersebut adalah betapa mendesaknya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.


Namun sejauh yang bisa kita cermati melalui pemberitaaan media, relatif belum ada langkah serius dan signifikan dari pemerintah dalam menata kehidupan politik menjadi lebih sehat, bersih, dan efektif melalui reformasi sistem kepartain, pemilu, dan lembaga perwakilan. Singkatnya belum ada posisi etis yang jelas dari pemerintah menyikapi urgensi reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan, baik dalam rangka pemerintahan yang efektif maupun sistem demokrasi yang lebih terkonsolidasi.
Posisi etis diartikan sebagai posisi politik resmi pemerintah dalam merespon dan menyikapi berbagai isu kebijakan tertentu terkait kepentingan publik. Setelah memperoleh mandat politik dari rakyat, setiap pemerintah hasil pemilu diasumsikan memiliki komitmen pemihakan terhadap kepentingan rakyat dan kolektifitas bangsa kita.

Politik Menjadi “Liar”


Ketiadaan posisi etis pemerintah itu antara lain tampak dalam pembahasan revisi UU Pilkada dalam rangka menyongsong pilkada serentak gelombang kedua pada 2017 mendatang. Pemerintah cenderung membiarkan sebagian isu krusial pilkada “digoreng” oleh para politisi partai politik di DPR ketimbang berjuang membela posisi politiknya melalui partai-partai koalisi pendukung pemerintah di Parlemen. Akibatnya, acapkali tidak tampak pembelaan terhadap kepentingan publik dalam pembahasan UU di Senayan. Dalam situasi demikian, berbagai elemen masyarakat sipillah pada akhirnya yang berjuang serta mengawal agar UU Pilkada dan arah demokrasi pada umumnya sungguh-sungguh berorientasi kepada kemaslahatan kolektif bangsa kita, bukan kepentingan pribadi dan kelompok-kelompok oligarkis yang menguasai sebagian parpol kita.
Tidak mengherankan jika kemudian sejumlah isu krusial pilkada cenderung berkembang “liar” sesuai kepentingan dan “selera” para politisi parpol ketimbang kebutuhan dan kepentingan kolektif bangsa kita. Sebutlah misalnya soal calon perseorangan. Pada umumnya parpol di DPR cenderung mempersulit munculnya calon perseorangan dalam pilkada karena keberadaan calon perseorangan secara keliru dianggap sebagai upaya “deparpolisasi”. Padahal, kehadiran calon perseorangan merupakan konsekuensi logis dari kegagalan ganda parpol, yakni dalam melembagakan proses kandidasi yang terbuka, demokratis, dan akuntabel di satu pihak, dan dalam menghadirkan calon yang kompeten dan berkualitas di pihak lain.


Dalam persoalan seperti ini, pemerintah Jokowi-JK semestinya memiliki posisi etis, bagaimana seharusnya menyikapi keberadaan calon perseorangan, sehingga arah tata kelola politik dan demokrasi ke depan benar-benar berorientasi kepentingan rakyat dan bangsa kita. Sangat berisiko bagi bangsa ini jika Presiden dan atau pemerintah sebagai salah satu institusi pembentuk undang-undang (bersama-sama dengan DPR) membiarkan berbagai isu politik krusial terkait tata kelola pemerintahan dan demokrasi terbelenggu politik transaksional berorientasi sempit dan jangka pendek. Terlalu besar biaya politik yang harus ditanggung bangsa ini apabila pemerintah tidak memiliki posisi etis yang jelas dalam mengelola politik dan arah demokrasi di negeri ini.

 

Pemilu Serentak 2019
Posisi etis atau posisi politik serupa perlu dimiliki pemerintah dalam menyikapi urgensi reformasi sistem pemilu, kepartaian, dan lembaga perwakilan seperti diamanatkan dalam poin ke-2 Nawacita Jokowi-JK. Pertanyaan besarnya, apakah sistem dan atau format pemilu-pemilu, sistem kepartaian, dan juga format lembaga perwakilan sudah sesuai dengan kebutuhan skema sistem presidensial seperti diamanatkan oleh konstitusi hasil amandemen? Jika sudah sesuai, tentu tak ada yang perlu diubah. Namun jika belum sesuai kebutuhan skema sistem presidensial, maka pemerintah semestinya memiliki desain dan atau garis-garis besar perubahan yang diperlukan dalam rangka kebutuhan akan reformasi sistem pemilu, kepartaian, dan lembaga perwakilan.


Dalam konteks pemilu misalnya, apakah pemerintah Jokowi-JK sudah memiliki konsep yang jelas menyikapi penyelenggaraan pemilu serentak pada 2019 mendatang seperti telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada awal 2014 yang lalu. Jika pemerintah setuju dengan pemilu serentak versi MK, yakni pemilu “borongan” untuk memilih presiden dan wakilnya sekaligus juga untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, apakah itu pilihan terbaik dan sesuai dengan kebutuhan penguatan dan efektifitas sistem presidensial? Sebaliknya, jika tidak atau belum sepakat dengan skema pemilu serentak versi MK, apakah pemerintah Jokowi-JK sudah memiliki alternatif lain seperti misalnya skema pemisahan pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah yang ditawarkan antara lain oleh tim LIPI, Perludem, dan juga Kantor Kemitraan?
Problemnya hingga hari ini belum ada inisiatif pemerintah untuk mendiskusikan soal-soal penting terkait reformasi pemilu tersebut padahal kita berkejaran dengan waktu.

 

Sebagai sebuah pengalaman baru, perencanaan penyelenggaraan dan tata kelola pemilu serentak 2019 tentu akan berbeda dengan tata kelola pemilu legislatif dan pemilu presiden sebelumnya. Perbedaan pengalaman itu, termasuk kebutuhan akan kerangka hukum pemilu baru, meniscayakan tersedianya cadangan waktu yang cukup untuk mempersiapkannya. Ketergesa-gesaan, seperti biasanya, hampir selalu menghasilkan produk kebijakan dan kerangka hukum yang cenderung tambal sulam dan tidak berkualitas.


Karena itu, sebelum terlambat, kita berharap pemerintah Jokowi-JK untuk secepatnya mempersiapkan desain pemerintah terkait reformasi sistem pemilu dalam rangka pemilu serentak 2019. Melalui desain reformasi sistem pemilu yang berorientasi penguatan sistem presidensial tersebut diharapkan pula akan turut mendorong berlangsungnya reformasi kepartaian, dan lembaga perwakilan seperti telah menjadi salah satu dari Sembilan program prioritas pemerintah Jokowi-JK.

 

Kutukan
Kita tentu mengapresiasi berbagai langkah besar pemerintahan Jokowi-JK di bidang ekonomi, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur di hampir semua penjuru Nusantara. Namun semua itu akan sia-sia belaka jika demokrasi kita pada akhirnya dikuasai oleh para “penjahat politik”, yang memanfaatkan jabatan publik dan mandat politik mereka untuk kepentingan pribadi dan kelompok belaka. Fenomena korupsi yang melanda hampir semua lembaga pemerintah di pusat dan daerah, politisi parpol di DPR dan DPRD, dan juga aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, memperlihatkan betapa rawannya sistem demokrasi kita jika diisi oleh para penjahat berbaju pejabat publik. Semakin gencar Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan, ternyata semakin marak pula praktik korupsi dan suap dipertontonkan oleh para pejabat publik hampir di semua tingkat.


Karena itu sebelum demokrasi berubah menjadi kutukan, pemerintah Jokowi-JK perlu membuka mata-hati bahwa di luar soal-soal ekonomi dan infrastruktur, ada masalah-masalah sosial dan politik yang membutuhkan perhatian ekstra dari pemerintah untuk dikelola secara cerdas, bermartabat, dan visioner. Agar tata kelola pemerintahan dan demokrasi menjadi benar, kita tidak hanya membutuhkan skema dan atau sistem pemilu, kepartaian, dan sistem perwakilan yang tepat, tetapi juga orang-orang yang benar dan bertanggung jawab.


Terbangunnya sistem yang tepat dan dikelola secara benar oleh para aktor demokrasi yang bertanggung jawab adalah sasaran antara dari reformasi sistem pemilu, kepartaian, dan lembaga perwakilan. Semua itu diharapkan berujung pada terbentuknya pemerintahan nasional dan daerah yang efektif dalam rangka terwujudnya cita-cita keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat negeri ini.


Terlampau mahal biaya politik yang harus ditanggung bangsa ini jika demokrasi yang direbut dengan darah dan air mata akhirnya dikuasai oleh para pecundang, preman, dan para oligark yang tidak bertanggung jawab.

 

(Dimuat dalam Kompas, 19 Juli 2016).

 

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found