Kolom AIPI

Momentum Jiwa-Kerja Besar

mochtarpOleh: Mochtar Pabottingi

 

Dalam sekitar dua minggu terakhir telah terjadi pembalikan radikal pada iklim dan dinamika politik di Tanah Air. Dari semula selama berbulan-bulan bersifat picik-kerdil, kembali mengarah pada semangat yang lapang dan bajik. Dari semula menyungkupkan pesimisme awan hitam, kembali memancarkan optimisme hari-hari yang cerah. Pembalikan radikal  itulah yang membuat seluruh bangsa kita bisa menyongsong pelantikan pasangan Presiden Ketujuh bangsa kita, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, dengan penuh kegairahan. Semacam adagium ex necessitate rei (menurut keniscayaan dialektikanya) telah berlaku.

 

Ada empat pelajaran politik yang bisa ditarik dalam pengalaman selama dua minggu terakhir. Pertama ialah bahwa bukan hanya kekuatan kubu atau koalisi berbanding lurus dengan keluhuran visinya, melainkan juga bahwa individu di dalam kubu/koalisi mustahil direduksi sebagai semata-mata representasi robotik darinya.Kedua ialah bahwa negara dalam demokrasi modern tak pernah hanya berarti negara per se, melainkan juga, bahkan terutama mengandaikan determinasi dan penjunjungan pada bangsa.

 

Ketiga ialah bahwa kebesaran suatu negara-bangsa atau kekuatan prospeknya ke arah kebesaran itu tidak pernah ditentukan hanya oleh satu orang. Ia selalu bangkit dari hadirnya simultanitas, sinergi, dan keteguhan jiwa besar patriotisme vis-a-vis lintas kelompok politik dalam negara-bangsa, horisontal maupun vertikal.Terakhir adalah kenyataan bahwa individu, partai, dan kubu/koalisi mana pun takkan mungkin berkiprah terhormat, apalagi memberikan warisan buah karya positif kukuh secara lintas generasi dengan paham-paham simplistik tentang politik.


Zulkifli Hasan tak bisa direduksi sebagai semata-mata figur PAN, apalagi melulu sebagai cetakan Koalisi Merah Putih (KMP) yang kita tahu lebih merupakan “a coalition by chance” atau “a coalition by convenience”. Ketika dalam wawancaranya dengan Kompas sehari setelah terpilih menjadi Ketua MPR lewat perubahan skenario mendadak  dari KMP Zulkifli Hasan benar-benar mengamalkan semboyan Manuel Quezon, dia seketika telah melambungkan diri dan reputasinya di ketinggian yang mengatasi kubu/koalisinya semula. Tak hanya itu. Dengan kekuatan persuasinya untuk menggalang persatuan dan memandang ke depan, dia malah melangkah melampaui kedua kubu koalisi untuk mencapai keteladanan dalam kebersamaan keindonesiaan.

 

Dia melakukan sesuatu yang semestinya sudah dilembagakan pada awal Reformasi.
Juga Jokowi tak bisa direduksi sebagai terpatok mewakili PDIP atau Koalisi Indonesia Hebat. Pada hari delapan lembaga hitung cepat kredibel menyatakan Jokowi-JK unggul dalam penghitungan suara Pilpres, beliau langsung memperkenalkan “salam tiga jari” –yang menekankan persatuan Indonesia. Dan penentu terkuat dari nominasi beliau sebagai calon presiden bukanlah Megawati Sukarnoputri selaku Ketua Umum PDIP, melainkan tekad dan aktivasi seluruh rakyat pendukungnya.


Laku naif-buruk memainkan otot-otot kekuasaan pada lembaga-lembaga negara semata-mata atas dasar keangkuhan kekuasaan jelas melanggar diktum tentang kiat niscayanya mengindahkan kebajikan publik sebagai tiang pancang pelestari kekuasaan. Itulah yang diteladankan oleh Tokugawa Ieyasu di Jepang pada pertengahan Abad ke-16 dan antara lain dari situ pulalah konseptualisasi atas laku demikian dicanangkan oleh Rousseau:  “Penguasa terkuat takkan pernah cukup kuat mempertahankan kekuasaannya kecuali jika dia mentransformasikan kekuasaan itu menjadi kebajikan dan kepatuhan menjadi kewajiban.” Senafas dengan itu, semakin suatu kubu/koalisi/kongsi politik dibentuk sonder ideologi atau prinsip-prinsip luhur, semakin rapuh pulalah “triple k” itu dan semakin terbuka pulalah potensi misreprepresentasi atau kesenjangan antara individu politisi dengannya.


Diamalkannya laku kenegarawanan oleh Zulkifli Hasan selaku Ketua MPR memberikan “boost” yang sungguh berarti bagi ofensif kenegarawanan seorang Jokowi. Itu membuat langkahnya terayun lebih ringan dan lebih tegap untuk menemui Prabowo Subianto yang kubunya memang berkali-kali terbukti hendak menjegal pemerintahan Jokowi-Kalla. Dalam skala lebih luas, frekuensi dan intensitas rangkaian laku kebajikan publik Jokowi dengan pengertian penuh seluruh anggota keluarganya dalam rentang waktu bertahun-tahun ini telah membangkitkan simpati fenomenal dari mayoritas rakyat Indonesia kepadanya.


Sejauh berita tentangnya benar, keteladanan publik bahkan telah dilakukan sejak dini sekali secara murni –bukan demi pencitraan-- oleh Gibran Rakabuming, putra sulung Jokowi. Anak muda teladan ini  berpantang membangun bisnis mandirinya dengan bantuan sang ayah yang karir politiknya memang mencelat bagai meteor. Laku sang putra lagi-lagi membuktikan bahwa dalam keluarga Jokowi sekalipun perilaku kekuasaan model Orde Baru atau model bablasan Orde Baru selama ini pun sudah tidak berlaku. Ini bukan baru janji seperti biasa diupacakan oleh presiden-presiden Reformasi sebelum Jokowi.

 

Ini sudah fakta.
Sebagian besar substansi visi-misi Jokowi-JK yang cemerlang pasti bukanlah hasil kerja seorang Jokowi sendiri, melainkan hasil kerja suatu tim pemikir yang handal- koheren secara konseptual dan paham realitas medan di Tanah Air serta realitas sejarah mutakhir  bangsa kita. Tanpa kombinasi syarat-syarat itu, kita takkan menjumpai pernyataan-pernyataan yang menekankan bahwa jalan perubahan adalah “jalan ideologis” yang bertumpu pada Pancasila dan Trisakti atau “kepribadian” yang bertolak dari “realitas kebhinekaan dan kemaritiman” atau “semangat gotong royong” yang dilihat sebagai “alat ideologi di dalam kolektivitas bangsa”, sehingga di dalam kolektivitas ini ruh (ideologi) memiliki raga (bangsa).


Visi-misi itu secara tajam menyatakan bahwa degradasi karakter bangsa bersumber dari dua faktor, yaitu pada “kebudayaan pasar yang mengkomoditaskan manusia dan kebudayaan yang bertumpu pada identitas primordial.” Dari situlah “Nawa Cita” dicanangkan, yaitu menghadirkan kembali negara secara positif di dalam kehidupan nyata kita berbangsa; menciptakan pemerintahan yang bersih dan terpercaya; membangun Indonesia dari pinggiran; menolak terjerumus ke dalam status negara lemah; meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di mancanegara; mewujudkan kemandirian ekonomi; merevolusi karatkter bangsa; dan memperteguh kebhinekaan serta memperkuat restorasi aneka pranata kemasyarakatan yang sehat dan berakar di seluruh Indonesia.


Dari “Nawa Cita” itu yang paling orisinal dan paling mendesak mungkin adalah tekad untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Sudah merupakan rahasia umum bahwa di banyak wilayah perbatasan negara kita dengan negara-negara lain, masyarakat bangsa kita masih hidup pada tingkat subsistensi. Kesenjangan tiga kali lipat antara Jawa dan luar-Jawa, antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat, dan antara perkotaan dan pedesaan. Semua kenyataan kelabu ini berkorelasi langsung pada kerentanan kedaulatan negara-bangsa kita.


Tentu itu semua barulah cita-cita. Tak terhitung penghambat maupun perangkap yang akan bekerja serempak untuk membatalkannya atau membuatnya tetap hanya sebagai impian tak berdaya. Akan tetapi kemampuan para perumus Visi-Misi Jokowi-JK untuk menguraikan cita-cita pasangan kepresidenan ini dalam kerangka konseptual secara kuat, padu, dan koheren itu sendiri sudah merupakan suatu pertanda kekuatan niat, tekad, dan bacaan problematik yang melandasinya.


Dibawakan kepada karakter pasangan Jokowi-JK sebagai dua putra bangsa yang sama-sama lebih senang menghasilkan (to deliver) daripada beretorika, bercitra-ria, atau ber-“parle-parle” tanpa moralitas dan otoritas, bangsa kita bisa berharap bahwa setidaknya sepertiga atau separuh dari target itu bisa tercapai. Dan jika mayoritas komponen jiwa besar bangsa kita di dalam dan di luar pemerintahan bisa bersinergi bersama dalam semangat gotong-royong sejati, dua pertiga dari target raksasa “Nawa Cita” itu insya Allah akan bisa tercapai dalam rentang waktu yang realistis.


Pada semua hal atau gagasan yang telah kita utarakan di atas, terutama pada Visi-Misi Jokowi-JK, “revolusi mental” sesungguhnya sudah mulai bekerja.


Sebagai penutup, premis-premis atau praktek-praktek kerdil-konyol dalam politik hanya akan menjadi bumerang bagi para pelakunya. Semua insan politik dan partai politik di Tanah Air haruslah tegas menolak premis-premis bahwa dunia politik  itu selalu licik dan culas. Termasuk di situ paham sesat bahwa “Dalam politik tak ada kawan abadi; yang ada hanyalah kepentingan abadi.” Premis atau gagasan berbau Schumpeterian ini jelas bertentangan dengan korpus karya pemikir-pemikir politik yang lebih berbobot seperti John Rawls, Giovanni Sartori, dan John Stuart Mill (yang menekankan sentralitas “the best minds of the nation”). Prinsip-prinsip luhur dan/atau ideologi-ideologi besar yang bertumpu pada hitungan kemerdekaan/kebebasan, keadilan/kesetaraan, keniscyaan kemajemukan, serta kehormatan, harkat, dan hak-hak asasi manusia mau tak mau harus diindahkan. Reputasi Nelson Mandela dan Hugo Chavez sama-sama meroket dalam cakrawala politik karena keduanya sama-sama berjuang sepenuh-penuhnya di atas landasan-landasan politik yang luhur.


Paradigma politik Reformasi yang sesungguhnya hendak kembali kepada paradigma sejati demokrasi jelas bertentangan dengan premis-premis dan gagasan-gagasan kerdil-konyol di atas. Jiwa-jiwa besar dalam kehidupan politik takkan pernah lahir darinya. Jiwa-jiwa besar senantiasa berhitung dalam kerangka “manusia sebagai karakter utama” –manusia sebagai “men of characters”: Jiwa-jiwa besar dan/atau manusia-manusia terpuji. Indonesia hanya bisa bangkit dengan dan bersama manusia-manusia demikian, dari tingkat elite maupun dari tingkat akar rumput.


Dari fenomena Jokowi, Zulkifli Hasan, dan para relawan Pilpres yang bangkit bergerak secara tulus, total, dan konsisten, insya Allah bangsa kita terbukti cukup memiliki “reservoir” dari manusia-manusia demikian pada kedua tingkat eksistensi tadi. Dari situ sama sekali tidaklah salah membayangkan kebesaran bangsa kita di masa depan yang dekat.***

 

Dimuat di Kompas, 20 Oktober 2014

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found