Kolom AIPI

Dinamika Demokrasi dan Politik Kebangsaan Indonesia Meretas Jalan Menuju Kebangkitan Nasional Indonesia Kedua

SH SarundajangOleh : DR. SH Sarundajang
(Gubernur Sulawesi Utara/Ketua Umum AIPI)


DALAM ilmu politik, demokrasi dipahami dari dua aspek, yaitu substantive democracy (demokrasi substantif/normatif) dan procedural democracy (demokrasi prosedural/empirik).

Secara normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara ideal hendak dijalankan oleh sebuah negara, seperti pernyataan Abraham Lincoln ”government from the people, by the people and for the people” (pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat),  yang dikenal sebagai konsep demokrasi klasik, dan biasanya  dituangkan  dalam   konstitusi   negara. 

Tapi yang perlu diperhatikan,  bahwa apa yang normatif belum tentu dapat dilihat dalam konteks kehidupan politik praktis sehari-hari. Karena itu demokrasi perlu dipahami dari aspek empirik yakni demokrasi yang terwujud dalam kehidupan politik praktis.

Rumusan modern dari konsep demokrasi dikemukakan oleh Joseph Schumpeter tahun 1942.  Dalam studi perintisnya “capitalism, socialism and democracy”, Schumpeter menyatakan secara rinci kekurangan dari apa yang diistilahkannya “teori demokrasi klasik” yang mendefinisikan demokrasi dengan istilah-istilah the will of the people (kehendak rakyat) sebagai sumber, dan the common good  (kebaikan bersama) sebagai tujuan.

Setelah meruntuhkan secara efektif pendekatan normatif (klasik) ini, Shcumpeter mengemukakan apa yang disebutnya ”teori lain mengenai demokrasi” (metode demokrasi), yaitu prosedur kelembagaan untuk mencapai  keputusan politik yang didalamnya individu memperoleh kekuasaan membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam memperoleh suara rakyat.

Huntington dalam karyanya gelombang demokratisasi ketiga (third wave democratization), mengemukakan bahwa prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat.

Dengan mengikuti tradisi  shcumpeterian, huntington  mendefinisikan bahwa sistem politik yang demokratis adalah sejauh mana para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu, dipilih melalui proses pemilihan umum yang adil,  jujur dan berkala. Bahwa para calon secara bebas bersaing untuk memperoleh dukungan suara pemilih.

Dengan demikian, esensi sistem politik demokrasi adalah terwujudnya kebebasan politik rakyat dalam mengekspresikan preferensi dan hak-hak politiknya (souvereignty), serta adanya rekrutmen politik terbuka dan  pemilihan umum yang langsung, bebas dan fair dalam mengisi jabatan-jabatan politik dalam pemerintahan. Yang sangat penting dari esensi demokrasi adalah adanya kekebasan yang bertanggung jawab.

Dalam konteks tataran teoritik inilah,  terletak kepentingan kita bersama segenap komunitas intelektual politik untuk membicarakan, membahas dan mengkaji topik ”Dinamika Demokrasi dan Politik Kebangsaan Indonesia: Meretas Jalan Menuju Kebangkitan Nasional Indonesia Kedua”. 


Pertarungan Etika Reformis-Demokratis vs Etika Konservatif-Otoritarian
Konsep demokrasi dalam sistem politik indonesia, secara empirik antara lain dapat dilihat dalam proses pemilu presiden dan wakil presiden maupun pemilu wakil-wakil rakyat,  yang sejak 2004 di era reformasi telah dipilh secara langsung dan bebas oleh rakyat.

Praktek pemilu presiden dan anggota legislatif secara langsung ini merupakan satu tahap pencapaian kemajuan dalam perkembangan demokrasi politik Indonesia. Bahwa era reformasi merupakan titik balik dari  kebangkitan kedaulatan rakyat. Pemilu secara langsung dan bebas, menjadi solusi elegan sekaligus terobosan untuk mengatasi discountuinity democracy  selama era orde baru.

Dalam hubungan ini, sistem politik indonesia cenderung memunculkan dua arus besar, yaitu arus yang berorientasi pada kepentingan masyarakat (partisipatif-populis), tapi juga ada kecenderungan munculnya arus yang berorientasi pada kepentingan kelompok kekuasaan elit (representatif-elitis).

Arus partisipatif-populis, nampak dari kuatnya dinamika masyarakat sipil di daerah untuk ikut terlibat aktif dalam proses formulasi kebijakan, pelaksanaan sampai pada pengawasan, yang ditandai dengan munculnya berbagai kekuatan civil society  dalam tataran masyarakat.

Kecenderungan arus representatif-elitis, nampak dalam perilaku elit politik maupun birokrat yang berorientasi pada kepentingan pribadi, yang ditandai dengan munculnya berbagai kasus korupsi, kolusi  dan nepotisme.

Dua arus ini muncul di masa transisi sebagai akibat dari pertemuan antara eforia demokrasi dengan keinginan untuk mempertahankan status-quo yang  sentralistis-otoritarian. Dari perspektif etika politik, maka yang bertarung di masa transisi ini adalah etika reformis-demokratis versus etika konservatif-otoritarian.

 

Masa Transisi
Lahirnya era reformasi pada penghujung 1990-an, merupakan awal dari proses demokratisasi politik di Indonesia. Dalam segala aspek, demokrasi seakan menjadi “kata kunci” yang harus dikedepankan. Akan tetapi euforia demokrasi di era reformasi ini, dalam realitanya cenderung memberikan dampak yang kurang menguntungkan dalam kerangka kita membangun suatu praktek kehidupan demokratis dan memperkokoh reformasi.

Karena demokrasi diinterpretasikan sebagai hak dan kebebasan yang “sebebas-bebasnya”, sehingga yang muncul kemudian bukanlah perilaku yang  memberikan kontribusi bagi upaya demokratisasi dan reformasi. Perilaku politik para elit yang kurang beretika, institusi legislatif, pers, dan masyarakat sipil yang menjalankan demokrasi  cenderung masih kurang menjunjung tinggi nilai-nilai etika berdemokrasi, pada akhirnya melahirkan perilaku dan kondisi yang “chaos”.

Kondisi ini memang membawa kekhawatiran munculnya “arus balik demokratisasi”  menuju “otoritarianisme  baru”. Artinya, jika praktek demokrasi dilakukan tanpa etika...., tanpa kesantunan berpolitik, maka akan tercipta ”klaim kebenaran” atas nama kelompok atau  golongan mayoritas. Hal ini tentunya harus kita redam dengan cara-cara dan perilaku yang etis demokratis dalam era transisi demokrasi ini.

Setiap komponen bangsa harus menyatukan tekad dan komitmen, bahwa era transisi demokrasi ini harus dapat memberikan iklim yang kondusif bagi berlangsungnya konsolidasi demokrasi di semua aspek kehidupan bangsa. Berhasilnya kita dalam melakukan konsolidasi demokrasi di era transisi ini, akan memberikan garansi positif bagi upaya pemantapan dan pengembangan sistem politik demokratis sebagai landasan bagi berlangsungnya proses reformasi.

Salah satu aspek dari konsolidasi demokrasi adalah bagaimana kita segenap elemen anak bangsa, berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dalam kerangka sistem politik demokratis, termasuk dalam  memilih  pemimpin politik (bupati/walikota/gubernur/presiden dan anggota dpr/dprd) yang berkarakter kebangsaan Indonesia,  yang berdiri diatas semua kemajemukan bangsa, dan berjuang untuk kepentingan dan kelangsungan serta keutuhan negara kesatuan republik indonesia.

Lahirnya pemimpin yang berkarakter kebangsaan/nasionalis ini menjadi isu yang sangat penting dan strategis ditengah menggejalanya fenomena politik aliran di era reformasi ini.

Politik Aliran
Dalam momentum satu abad lebih (104 tahun) kebangkitan nasional indonesia, saya mencoba merenungkan dan bertanya:
a.    Adakah yang berubah secara subtansial dan radikal dalam praktek kebangsaan indonesia?
b.    Apakah nasionalisme sudah menjadi kesadaran kehidupan sosial politik indonesia dari Sabang sampai Merauke?
c.    Apakah nasionalisme indonesia sudah menjadi rumah yang tenang dan damai bagi semua orang, untuk membuat semua elemen bangsa berada dalam ikatan kebersamaan yang mengakui dan memperlakukan perbedaan sebagai keniscayaan dan rahmat?
d.    Apakah pertengkaran ideologi telah berakhir setelah 104 tahun kebangkitan nasionalisme indonesia dan 84 tahun soempah pemoeda?
e.    Apakah sektarianisme dan politik aliran belum juga bosan mencari bentuk dan terus membonsai kualitas nasionalisme indonesia?
f.    Apakah nasionalisme Indonesia membuat rakyat dari Sabang hingga Merauke sejahtera?
g.    Apakah nasionalisme telah membuat kita bangga dalam percaturan dunia global?
h.    Apakah nasionalisme Indonesia yang sudah berusia 104 tahun sudah mampu memberi jawaban dan jaminan masa depan keutuhan nkri yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 dengan dasar negara Pancasila?
i.    Bagaimanakah nasib dan kondisi daerah di indonesia setelah nasionalisme indonesia berusia 104 tahun? 

Dalam realita kedaulatan dan keutuhan NKRI sedang menghadapi ujian yang berat dimana:
a.    Berbagai motif dan bentuk ancaman disintegrasi bangsa masih terus merongrong kelangsungan nkri.
b.    Ketidakadilan dan kesenjangan pembangunan masa lalu dan masa kini menimbulkan ketidakpuasan di banyak daerah, dan kemudian memicu munculnya pemikiran federalisme hingga gerakan dan perilaku separatisme.
c.    Konflik horisontal belum sepenuhnya mampu dipulihkan, sementara  bibit-bibit ancaman disintegrasi bangsa baik yang laten maupun manifest, masih terus menjadi persoalan.
d.    Pada saat yang sama, ancaman terorisme yang berskala nasional maupun global terus menebar ketidakpastian keamanan dan kenyamanan kita.
e.    Reformasi dan amandemen UUD 1945 telah memungkinkan bangsa indonesia melakukan praktek demokrasi yang lebih baik sejak tahun 1998:
f.    Liberalisasi di bidang politik, melahirkan multi partai yang bertarung dalam pemilihan umum langsung presiden, gubernur, bupati/walikota, maupun dpr/dprd.
g.    Proses dan peyelenggaraan pemilihan wakil rakyat diperbaiki, presiden, wakil presiden, kepala daerah, dipilih langsung oleh rakyat, dan eksperimen parlemen bi-kameral, dengan hadirnya dewan perwakilan daerah (DPD) mulai dilakukan.  Tetapi perbaikan proses rekruitmen anggota legislatif dan pimpinan eksekutif di level-level strategis tersebut, belum sepenuhnya membuahkan hasil yang baik.
h.    Berbagai persoalan menyangkut kebebasan, keamanan, kesejahteraan dan keadilan, belum sepenuhnya teratasi, malah intensitas, cakupan dan kualitas persoalan makin bertambah.
i.    Komponen-komponen kekuatan bangsa bukannya fokus pada usaha menyelesaikan masalah riil yang sedang dihadapi rakyat, tetapi masih terus terjebak politik aliran yang berujung pada perjuangan mempersoalkan ideologi Pancasila.

Potret di Berbagai Aras
Beberapa isu dan persoalan penting  dalam praktek demokrasi politik indonesia dapat diidentifikasi sebagai berikut:
1.    Terjadi degradasi perilaku etik moral kebangsaan di antara pemimpin, yang ditandai dengan maraknya  saling hujat, saling fitnah, provokasi, agitasi para pengikutnya, pengingkaran  kebenaran, saling jegal, menjadi pengadu domba, menjadikan massa pengikutnya setia sampai mati tanpa peduli kebenaran, pokoknya membalas lawan tanpa etika, menjadi pemimpin kharismatik yang memiliki pengikut fanatik.
2.    Tidak peka (sensitive) terhadap aspirasi masyarakat, bahwa rakyat memerlukan ketenteraman, kenyamanan dan keadilan bukan wacana politik yang terus meruncing, sehingga  tidak memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.
3.    Setelah duduk di berbagai jabatan negara ternyata masih memposisikan diri sebagai utusan golongan, parpol dan kelompoknya, sehingga kepekaan rasa nasionalisme-nya tipis, bahkan cenderung primordial, etnosentris dan tidak berusaha menjadi politikus maupun negarawan yang berdiri di atas multicultural bangsa.
4.    Paradigma dan mind-set yang kolutif, nepotis dan koruptif semakin menjadi. Keteladanan berperilaku, baik  ucapan, pernyataan, diplomasi maupun penyelesaian masalah mendasar yang dihadapi bangsa kurang nampak. Sense-of crisis hampir-hampir punah karena dominasi kepentingan (interest) pribadi, kelompok, partai dan golongan, bisnis dan rasis.
5.    Para pemimpin partai, orsospol, LSM dan organisasi lainnya membungkus aktifitas politik dengan nuansa sara (politik aliran) yang cenderung memicu pertikaian antar etnik, antar sesama warga masyarakat, bahkan sesama penganut agama yang berbeda aliran politik.
6.    Perilaku aparatur pemerintahan kita masih cenderung  lemah dalam menegakan supremasi hukum, yang ditunjukkan antara lain dengan munculnya kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan arogansi kekuasaan. Karena itu sangatlah beralasan apabila ditengah masyarakat berkembang stigma “jelek” tentang kinerja aparatur pemerintahan.
7.    Integritas aparat penegak hukum yang masih lemah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum, akibat kepentingan-kepentingan tertentu. Akibatnya hilanglah kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, yang membuat masyarakat mencari keadilannya sendiri, dengan munculnya  fenomena “pengadilan massa” atau “pengadilan jalanan”.   
8.    Kultur politik yang tidak kondusif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta memudarnya nilai-nilai kebangsaan, yang antara lain ditandai:
a.    Terjadinya degradasi kultur politik dan nilai-nilai kebangsaan, dimana banyak peristiwa yang menggambarkan kondisi kemajemukan masyarakat kita mulai rentan terhadap integritas bangsa, seperti kekerasan politik dan radikalisasi masa terhadap kelompok yang dipandang berbeda paham, suku agama dan ras.
b.    Para elit politik masih kurang memberikan pendidikan dan pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat, dimana keteladanan berperilaku dalam ucapan, pernyataan, maupun tindakan dalam menyelesaikan masalah mendasar yang dihadapi bangsa kurang mewujud dalam tindakan nyata, yang  berimbas pada tataran masyarakat.
c.    Para pejabat negara cenderung beperilaku sebagai politisi daripada  negarawan.  Sementara itu, partai politik cenderung menonjolkan kompetisi perebutan kekuasaan daripada kompetisi dalam meperjuangkan kepentingan rakyat, sebagai implikasi dari lemahnya sense of crisis.
d.    Para pemimpin partai, orsospol, LSM dan OKP,  membungkus aktifitas politik dengan ideologi bernuansa  SARA yang cenderung memicu pertikaian antar etnik, antar sesama warga masyarakat, bahkan sesama penganut agama dan aliran politik.

Kebangkitan Nasional Indonesia Kedua
Dalam konteks berbagai persoalan bangsa, adakah sebuah keniscayaan untuk mencari solusi dari semua pertanyaan dan kenyataan di atas? Bagi saya bangsa Indonesia memerlukan konsensus nasional baru untuk mengakhiri berbagai pertikaian yang tidak produktif, yang  membuat bangsa dan negara kita semakin terpuruk.


Satu abad lebih (104 tahun) kebangkitan nasional merupakan momentum yang sangat tepat untuk membangun dan menyepakati konsensus nasional baru. Inti dari konsensus nasional baru adalah mengakhiri pertarungan ideologis, menyingkirkan gerakan berbau separatisme, serta sepakat menyudahi pertikaian yang tidak produktif bagi upaya-upaya memajukan bangsa. 


Konsensus nasional baru mengajak semua pihak dan seluruh elemen kekuatan bangsa untuk bergandengan tangan bersatu padu dan menyatukan segala tenaga, pikiran, waktu, usaha, dana dan doa untuk fokus pada usaha menyelesaikan masalah-masalah riil yang sedang dihadapi bangsa indonesia saat ini, yaitu: rapuhnya moral dan etika politik, kemiskinan, penganguran, kebodohan, rendahnya kemandirian bangsa, pelecehan HAM, pelanggaran hukum, KKN, serta buruknya citra bangsa Indonesia di mata dunia.


Konsensus nasional baru diharapkan mampu membuat semua anak bangsa Indonesia, kembali memiliki optimisme dan harapan masa depan Indonesia dengan membangun dan membangkitkan kekuatan daerah-daerah menjadi kekuatan nasional. Karena otonomi daerah merupakan wahana yang tepat untuk memperkuat kebangkitan Indonesia sebagai modal keindonesiaan. 


Pada tataran nasional sudah harus diatur perencanaan dan alokasi anggaran pembangunan nasional yang memungkinkan daerah-daerah bangkit, melalui desain anggaran pembangunan  memunculkan pusat-pusat keunggulan di seluruh wilayah nkri. Tanpa desain perencanaan dan alokasi anggaran pembangunan nasional, pola struktur dan bangunan kekuatan nasional dalam 25 sampai 30 tahun ke depan  tetap seperti sekarang. 


Untuk menggapai harapan kebangkitan, kemajuan dan kejayaan Indonesia di era global, maka diperlukan adanya komitmen kebangsaan dari segenap komponen anak bangsa indonesia, dan konsistensi dalam melaksanakan visi kebangsaan indonesia, antara lain membangun sistem politik bangsa yang demokratis, etis dan berbudaya, sebagai landasan yang kuat dalam melaksanakan proses pembangunan diberbagai bidang. 


Hal ini sangat penting, karena saya melihat dalam satu visi bahwa kebangkitan Indonesia hanya  akan tercapai, jika segenap komponen anak bangsa dalam berbagai level, memperkokoh karakter kebangsaannya,   yang terbangun dari jiwa dan semangat Pancasilais.  Karena menurut saya, pada hakekatnya segala hal yang baik, berawal dari karakter.


Dengan demikian para elit politik bangsa yang menentukan warna dari sistem politik indonesia akan menjadi politisi yang memiliki jiwa kenegarawanan, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan, sebagaimana yang telah diukir oleh para founding father bangsa dalam sejarah perjuangan Indonesia.

Mengatasi Problem Negara
Krisis kepemimpinan di Indonesia selama 62 tahun merdeka, antara lain disebabkan oleh ketidak-berhasilan pemimpin-pemimpin kita sebelumnya untuk menyiapkan “mencetak kader”  pemimpin berikutnya. 


Sebab lain adalah ketidak-mampuan sistem pendidikan indonesia (baik lembaga maupun kurikulumnya), untuk mengarahkan manusia indonesia menjadi pemimpin yang berkarakter dan berintegritas kebangsaan.  Pendidikan di indonesia masih mengacu seperti apa yang menjadi tujuan pendidikan jaman penjajahan belanda melaui politik etisnya, yaitu untuk mencetak pegawai dari pribumi untuk mengisi kekosongan tenaga administrasi di lingkungan pemerintahan hindia belanda.


Oleh sebab itu orientasi berpikir bangsa Indonesia harus segera diubah, yaitu bagaimana mendidik setiap warga negara menjadi “pemimpin yang berkarakter dan berdiri di atas semua”, dan yang mampu mengelola semua potensi sumber daya yang ada. 


Setiap jenjang pendidikan di Indonesia, termasuk fisip unsrat, harus diisi dengan kurikulum yang memuat ide besar mencetak pemimpin masa depan yang cerdas dan berkarakter kebangsaan  indonesia. Dengan masuknya kepemimpinan yang berkarakter dalam kurikulum diharapkan mampu melahirkan calon pemimpin masa depan yang selalu berdisiplin, kerja keras, terbiasa mengatasi persoalan di masyarakat, selalu berfikir dan berusaha agar rakyat sejahtera, bukti karya nyata, menjadi teladan, jujur, amanah, anti korupsi dan hal-hal karakter yang baik lainnya. 


Membangun karakter kebangsaan dan nasionalisme indonesia adalah sangat penting, karena hal ini akan menjadi modal dasar bagi munculnya pemimpin negara yang nasionalis dan berwawasan kebangsaan.


Ernest Renan seorang filsuf perancis, mengatakan nasionalisme sebagai “le desire d’entre ensemble” (kehendak untuk bersatu), merupakan unsur yang dominan dalam kehidupan sosial politik suatu masyarakat, dan hal ini telah mendorong terbentuknya suatu bangsa atau nation, yang menyatukan kehendak untuk bersatu. 


Sejalan dengan konsep Renan, Otto Bauer menegaskan bahwa bangsa adalah suatu kelompok masyarakat yang memiliki satu persamaan sifat, kesatuan dan pengalaman. Terjadinya persamaan watak, sifat ini, disebabkan karena adanya persamaan nasib dan pengalaman pertumbuhan sejarah yang bersamaan. Sehingga Lothorp Stoddard mengemukakan bangsa adalah suatu kelompok masyarakat yang memiliki rasa kebersamaan menuju ke arah ikatan persatuan dan kesatuan (sense of belonging together). 


Kepemimpinan Masyarakat Majemuk
Dalam menjalankan peranannya sebagai pemimpin dan negarawan yang dipercaya oleh rakyat, maka seorang pemimpin harus dapat mengimplementasikan model kepemimpinan majemuk, berkarakter kebangsaan yang penuh integritas berdasar  konstitusi. Yakni suatu karakter kepemimpinan yang berdiri diatas semua golongan, nasionalis, demokratis, santun dalam berkomunikasi, serta adanya konsistensi antara kata-hati dan perbuatan. 


Dengan penuh keterbukaan pemimpin ideal akan menjalin komunikasi dua arah antara pemimpin dan rakyat, sehingga  akan melahirkan quantum leap (lompatan kuantum) munculnya inspirasi dan kreativitas cerdas masyarakat. Saat inilah pendidikan politik dapat diberikan kepada rakyat. Seni dasar demokrasi dipersemaikan sejak dini oleh para pemimpin kepada pengikutnya.


Pemimpin berkarakter tegas dalam menjalankan kewajiban kepemimpinannya, melakukan persuasi dalam membangun konsensus dengan persuasif, bukan arogansi. Efek riak kepemimpinan ini akan merembet dan menular ke strata kepemimpinan yang dibawahnya, maka tidak heran bila para elite telah berhenti bertikai kata dan bersilaturahmi, ternyata di bawah dan daerah yang jauh dari rentang kendali organisasi pertikaian baru dimulai. Ini harus dicegah melalui pendidikan politik dengan keteladanan pemimpin yang bijak mengendalikan dirinya.


Pemimpin yang berkarakter kebangsaan memiliki kemampuan visioner yang komprehensif terhadap pola-pola yang mencolok ditengah informasi yang chaos (kacau dan membingungkan), serta mampu memadukan realitas emosi dengan apa yang dilihat, sehingga dapat menghasilkan pengaruh yang mendalam bagi pengikutnya untuk  bergerak ke arah yang dikehendaki. 


Aktualisasi karakter kepemimpinan yang diharapkan bangsa dan negara  adalah yang mampu mengantarkan anak bangsa dari ketergantungan (dependency) menuju kemerdekaan (independency), selanjutnya menuju kontinum maturasi diri yang komplit ke-saling ketergantungan  (interdependency).  Hal ini memerlukan pembiasaan melalui contoh keteladanan perilaku para elite politik yang bergerak di eksekutif, yudikatif dan legislatif dalam sistem politik demokrasi yang kondusif. 


Habitat yang dapat dijadikan persemaian karakter pemimpin itu antara lain harus dapat menumbuh suburkan dan mengembangkan perilaku dan sifat-sifat seperti kesadaran pada diri sendiri (self awareness), jujur terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain, jujur terhadap kekuatan diri, kelemahan dan usaha yang tulus untuk memperbaikinya, serta berempathi terhadap kondisi rakyat.


Maknanya pemimpin berkarakter majemuk merupakan hasil karya pendidikan, pelatihan, talentscouting dan pembiasaan, yang dipadukan dengan sinergi pembelajaran sepanjang hayat, diperkuat oleh daya nalar dan kecerdasan akal budi serta kecerdasan spritual, seraya menyelaraskan dengan perubahan lingkungan strategis yang sedang berkembang.


Dengan pemahaman demikian sesungguhnya pembentukan karakter seorang pemimpin menjadi tanggung jawab semua pihak. Karenanya pemerintah,  perguruan tinggi, legislatif dan yudikatif bersama rakyat wajib menyediakan persemaian yang subur untuk pengembangan karakter kepemimpinan yang ”berwawasan kebangsaan“.****

 

Sumber artikel: http://www.manadopost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=117186

 

Makalah/naskah pidato ini disampaikan dalam acara Dies Natalis ke-48 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsrat, (1/11/2012).

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found